Beranda blog Halaman 268

Lagi, Badak LNG Raih PROPER Emas ke-15, Tegaskan Komitmen pada Industri Berkelanjutan

0

JAKARTA – Badak LNG kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan PROPER Emas untuk ke-15 kalinya. Penghargaan tersebut diserahkan di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Selasa (7/4), dan diterima langsung oleh President Director & CEO Badak LNG, Achmad Khoiruddin.

Sebagai anak perusahaan Subholding Upstream Pertamina, Badak LNG terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan industri LNG berkelanjutan yang ramah lingkungan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Sejak pertama kali diraih pada tahun 2011, capaian PROPER Emas ke-15 ini mencerminkan konsistensi strategi perusahaan sebagai Perusahaan Energi Global yang unggul, terkemuka, ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, serta menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun 2025, Badak LNG menghadirkan berbagai inovasi dan program unggulan yang menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini, di antaranya: Eco Inovasi Otomatisasi Sistem Pengendalian Antisurge Kompresor Refrigeran, untuk mengurangi konsumsi steam pada produksi LNG rendah, yang memberikan dampak penurunan signifikan terhadap potensi Global warming sebesar 51,98% serta potensi penipisan ozon sebesar 16,30%. Upaya dekarbonisasi juga diperkuat melalui program konservasi dan reforestasi kawasan Badak LNG, yang berhasil menurunkan emisi hingga 40.701 ton CO2eq per tahun. Badak LNG secara aktif menjalankan berbagai aksi mitigasi gas rumah kaca sebagai bagian dari dukungan terhadap target Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE).

Di sektor sosial dan lingkungan, Badak LNG juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat yakni Lestari Bahari (Lumbung Ekonomi Sukses Terpadu & Mandiri Berbasis Hasil Maritim), yang mengolah ikan kecil seperti teri menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini memanfaatkan teknologi pengeringan yang dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca untuk memperpanjang umur simpan ikan. Selain itu, limbah ikan diolah menjadi pakan ternak, sehingga memberikan nilai tambah sekaligus mengurangi dampak lingkungan di kawasan pesisir.

Program Lestari Bahari menghadirkan inovasi SOPAN TERI (Sistem Optimalisasi Pengeringan dan Penyimpanan Terintegrasi), sebuah tungku perebusan dan kontainer pengering yang cara kerjanya mengadopsi prinsip dari salah satu proses di unit produksi LNG yakni prinsip Economizer (pemanfaatan panas gas buang) pada unit penyediaan steam (boiler) di Kilang Badak LNG. Konsep pemanfaatan panas gas buang tersebut diterapkan pada Alat Pengering Ikan SOPAN TERI, di mana, panas sisa pembakaran tungku perebusan dialirkan ke dalam kontainer pengering untuk mengeringkan ikan. Inovasi ini menerapkan teknologi yang sederhana dan materialnya mudah diperoleh. Sehingga penerapannya pun mudah dilakukan oleh masyarakat. Inovasi SOPAN TERI juga telah mendapatkan paten dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan judul “Alat Pengering Ikan Memanfaatkan Udara Panas dari Tungku Perebusan” dengan nomor IDS000011421, serta menjadi bagian dari berbagai capaian paten lainnya di bidang inovasi CSR.

Pada tahun yang sama, Badak LNG turut menginisiasi program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam membangun generasi masa depan yang unggul menuju Indonesia Emas. Melalui pendampingan terhadap 17 Tempat Penitipan Anak (TPA) di Kota Bontang, program ini berfokus pada peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini melalui penguatan kapasitas pengasuh, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan berkelanjutan bagi orang tua.

President Director & CEO Badak LNG, Achmad Khoiruddin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian tersebut.

“Terima kasih atas dukungan seluruh insan Badak LNG, sehingga kita kembali meraih PROPER Emas ke-15. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen perusahaan untuk senantiasa menyelaraskan kegiatan bisnis dengan kepedulian terhadap lingkungan, dan tentunya ini merupakan hadiah dari Allah SWT”.

Ia menambahkan bahwa ke depan perusahaan akan terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Perusahaan akan terus berupaya menjaga keseimbangan lingkungan, baik dari aspek hayati, hewani, maupun pemberdayaan masyarakat sekitar,” tutupnya. (ADV)

Guru SD Dibegal di Jalan Pipa, Polisi Terkendala Minim Penerangan dan CCTV

0
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Aksi pembegalan menimpa seorang guru SD 006 Teluk Pandan, Cornelius, saat melintas di kawasan Jalan Pipa, Bukit Kusnodo, Senin (6/4/2026) sekitar pukul 23.00 WITA.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Polisi menduga pelaku merupakan sekelompok pemuda yang kerap berkumpul di lokasi tersebut.

Peristiwa bermula ketika korban dalam perjalanan pulang dari Kota Bontang menuju rumahnya di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur.

Korban memilih jalur alternatif dengan melintas dari Tugu Selamat Datang Bontang, masuk ke Jalan Suka Rahmat di samping Masjid Al-Hikmah, lalu menuju Jalan Pipa arah Bukit Kusnodo.

Kanit Reskrim Polsek Teluk Pandan, Aiptu Agus Santoso, mewakili Kapolsek Ipda Joko Feriyanto, menjelaskan bahwa korban tiba-tiba dihentikan oleh tiga orang tak dikenal sebelum simpang empat Jalan Pipa Kusnodo.

“Korban langsung diserang dan dipukuli oleh para pelaku,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Upaya korban untuk meminta pertolongan pun gagal setelah ponselnya direbut dan dibuang ke pinggir jalan. Barang tersebut baru ditemukan keesokan harinya saat polisi melakukan penyisiran lokasi kejadian.

Usai melancarkan aksinya, ketiga pelaku melarikan diri ke arah simpang tiga poros Bontang–Kutai Timur. Meski dalam kondisi terluka, korban masih mampu mengendarai sepeda motornya secara perlahan kembali ke arah Tugu Selamat Datang Bontang, sebelum akhirnya meminta bantuan ke rumah Ketua RT 09 Martadinata.

Korban kemudian dilarikan ke RSUD Taman Husada untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini, kondisi Cornelius dilaporkan telah membaik dan sudah kembali ke kediamannya.

Polisi telah memintai keterangan korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun, proses penyelidikan masih menemui kendala, terutama karena minimnya penerangan di lokasi serta tidak adanya kamera pengawas (CCTV).

“Korban juga kesulitan mengenali para pelaku,” katanya

Meski demikian, dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan indikasi adanya aktivitas konsumsi minuman oplosan di lokasi tersebut.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Listrik Makin Stabil, PLN Kebut Penambahan Kapasitas Gardu Induk Satui Usai Lebaran

0
Pekerjaan sipil pembangunan fasilitas pendukung Extension Trafo Bay di Gardu Induk 150 kV Satui terus berjalan pasca-Idulfitri, menunjukkan komitmen PLN dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis kelistrikan.

SATUI – Perkuatan sistem ketenagalistrikan nasional terus dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam rangka mewujudkan swasembada energi bagi masyarakat. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) langsung tancap gas melanjutkan pembangunan infrastruktur kelistrikan tepat setelah masa libur Idulfitri berakhir, PLN melanjutkan progres pembangunan proyek strategis Extension 1 Trafo Bay + Trafo 30 MVA di Gardu Induk (GI) 150 kV Satui sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Pembangunan yang berlokasi di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ini merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan di Kalimantan. Penambahan kapasitas trafo sebesar 30 MVA diharapkan mampu meningkatkan keandalan distribusi listrik serta mengurangi potensi gangguan beban pada jaringan transmisi 150 kV yang menghubungkan berbagai wilayah strategis di Kalimantan.

Saat ini, pelaksanaan pekerjaan di lapangan berada di bawah pengawasan Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 4 (UPP KLT 4) sebagai direksi pekerjaan. Secara keseluruhan, progres pembangunan proyek telah mencapai 73,15%. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara PLN bersama para mitra kerja serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas dan konsistensi pembangunan di tengah berbagai tantangan lapangan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa suasana kebersamaan pasca-Idulfitri menjadi energi positif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.

“Semangat kebersamaan setelah Idulfitri menjadi dorongan bagi seluruh tim, mitra kerja, serta stakeholder untuk terus melanjutkan pekerjaan dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan koordinasi yang baik. Penambahan kapasitas di GI Satui memiliki peran strategis dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga kami berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkualitas bagi masyarakat maupun sektor industri,” ujar Basuki Widodo, Senin (6/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pekerjaan, mengingat proyek berada di area dengan risiko tegangan tinggi.

Dengan progres yang terus berjalan, proyek ini diharapkan dapat segera memberikan manfaat dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan.

Selain meningkatkan keandalan sistem lokal, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan fleksibilitas operasi yang lebih optimal bagi sistem kelistrikan regional. PLN terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang mampu mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kelistrikan.

“Melalui semangat transformasi, PLN UIP KLT berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang andal, merata, dan berkelanjutan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan,” tutupnya. (Bom)

Puluhan Tahun Sengketa Lahan di RT 38 Tanjung Laut

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb7apr2026/mobile/

Fasilitas ASN Disiapkan, Hunian Jadi Fokus Otorita

0
Hunian ASN di IKN yang sudah berdiri dan sebagian digunakan pegawai. Tahun ini akan kembali dibangun. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA — Pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu rekomendasi teknis (rekomtek) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelum dapat masuk tahap tender.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa penyediaan hunian menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyiapkan sarana prasarana di ibu kota baru.

“Pembangunan lembaga yudikatif dan legislatif sudah kita mulai sejak tahun lalu. Ini sudah berjalan. Yang baru sekarang kita mau kerjakan ini yang huniannya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Namun, rencana tersebut masih terkendala pada proses administrasi berupa rekomendasi teknis dari Kementerian PU.

“Kita masih nunggu rekomteknya dari Kementerian PU untuk bisa ditenderkan,” jelasnya.

Pembangunan hunian ASN menjadi krusial seiring target pemindahan sekitar 4.100 ASN ke IKN pada 2028. Otorita IKN juga merancang hunian tidak hanya untuk ASN lajang, tetapi juga bagi pegawai yang berkeluarga.

Hal ini dilakukan agar proses pemindahan ke IKN dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan lingkungan hunian yang layak dan terintegrasi.

Selain itu, Basuki juga menanggapi isu terkait rencana Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut akan berkantor di IKN. Ia memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah tersedia.

“Istana Wapres maupun kediaman Wapres serta fasilitas pendukungnya, semua sudah siap,” katanya.

Bahkan, saat ini telah ditempatkan sekitar 50 pegawai kepresidenan di kawasan IKN sebagai bagian dari persiapan operasional.

Pemerintah optimistis, setelah rekomendasi teknis diterbitkan, pembangunan hunian ASN dapat segera ditenderkan dan mempercepat kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

APBD Tertekan, Pemkot Atur Ulang Anggaran hingga Tunda Sejumlah Program

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian anggaran menyusul tekanan pada APBD yang tidak sesuai dengan proyeksi awal. Diproyeksikan APBD pada tahun 2027 hanya sebesar Rp1,5 triliun dari sebelumnya berkisar Rp 2 triliun.

Untuk itu, sejumlah program pun terpaksa ditunda, demi menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus menambah beban utang.

Wali Kota Bontang menegaskan, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah bijak, terutama karena adanya selisih perhitungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), serta ketidakpastian dana transfer dari pusat.

“Memang ada meleset dari perkiraan. Silpa yang sebelumnya diproyeksikan tidak sesuai, ditambah dana kurang salur yang belum ada kejelasan. Kalau lebih salur pasti dipotong,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, Pemkot memilih untuk menunda sejumlah program yang dinilai belum mendesak. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif, agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.

“Lebih baik kita tunda dulu program yang bisa ditunda. Saya tidak mau berutang. Kita ingin membangun tanpa meninggalkan beban ke depan,” tegasnya.

Beberapa program yang terdampak penyesuaian di antaranya rencana pengembangan kawasan Waduk Kanaan, yang sebelumnya dirancang sebagai proyek multi years. Selain itu, rencana pembelian mess di Jakarta serta pembangunan fasilitas olahraga seperti mini soccer, juga masuk dalam daftar program yang ditunda.

Meski demikian, pemerintah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dipastikan tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.

“Yang langsung dirasakan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap kita pertahankan. Itu komitmen kami,” katanya.

Langkah penyesuaian ini juga dilakukan, untuk menjaga agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Pemkot Bontang pun akan terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, termasuk mencari alternatif pembiayaan lain seperti dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk proyek-proyek strategis.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Anggaran Terbatas, Pemkot Ubah Skema Program RT Fokus ke Kebutuhan Prioritas

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai mengubah skema program Rukun Tetangga (RT), menyusul kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan.

Kebijakan ini dilakukan, agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan, keterbatasan fiskal membuat rencana alokasi besar untuk program RT tidak lagi memungkinkan untuk dijalankan secara maksimal seperti sebelumnya.

“Kalau program per RT sampai Rp200 juta, dengan kondisi keuangan sekarang itu sudah tidak mungkin. Kita harus menyesuaikan,” ujarnya.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengarahkan penggunaan anggaran RT ke program yang lebih prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur dasar di lingkungan warga.

Menurutnya, selama ini masih ditemukan penggunaan anggaran yang kurang efektif, seperti pengadaan barang yang tidak berdampak luas bagi masyarakat.

“Kalau hanya untuk beli tenda, piring, atau kegiatan yang berulang, itu sayang. Lebih baik kita fokus ke yang benar-benar dibutuhkan, seperti drainase atau perbaikan jalan,” jelasnya.

Ke depan, penentuan prioritas pembangunan akan lebih banyak dikendalikan di tingkat kelurahan, dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak di masing-masing wilayah. RT tetap dilibatkan, namun dengan pendekatan yang lebih terarah.

“Misalnya di satu kelurahan ada puluhan RT, tidak semua dapat sekaligus. Kita lihat mana yang paling prioritas, itu yang didahulukan,” katanya.

Meski ada penyesuaian program, pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk operasional RT tetap berjalan, termasuk insentif bagi ketua RT, sekretaris, dan bendahara.

“Skema baru ini bukan pengurangan peran RT, tapi upaya untuk memperkuat fungsi RT mengawal kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Masuk Tahapan Pembahasan, Pemkot Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pembangunan Tongkonan di Kanaan

0
Ilustrasi. (AI).

BONTANG – Pembangunan Tongkonan atau Rumah Adat Toraja, yang berada di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, telah memasuki tahapan pembahasan persiapan.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Bontang, perwakilan Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, serta pihak arsitek yang akan terlibat dalam pembangunan rumah adat tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dispopar Bontang, M. Ihsan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk mendukung pembangunan Tongkonan tersebut. Anggaran ini telah mencakup dari proses perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan pembangunan.

“Ini merupakan hasil Musrenbang di 2025 lalu. Awalnya diusulkan sebesar Rp1,5 miliar, namun terjadi pergeseran anggaran, sehingga menjadi Rp1 miliar,” ucapnya, Senin (6/4/2026).

Adanya anggaran tersebut, dirinya sangat berharap nantinya dapat dimaksimalkan untuk membangun Tongkonan yang representatif dan sesuai dengan nilai-nilai adat Toraja. Selain menjadi tempat pelaksanaan kegiatan dan ritual adat, Tongkonan tersebut juga diproyeksikan sebagai destinasi wisata budaya.

“Nantinya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum, jadi sifatnya terbuka,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas berbagai aspek teknis pembangunan Tongkonan yang harus mengacu pada aturan adat Toraja. Mulai dari bentuk bangunan, jumlah tiang, ukiran, hingga struktur lantai harus sesuai dengan standar adat yang berlaku.

“Ini menjadi perhatian penting, karena pembangunan Tongkonan tidak dapat dilepaskan dari nilai sakral dan filosofi yang melekat dalam budaya Toraja. Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait, agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan adat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Bontang, Simon turut menegaskan bahwa Tongkonan memiliki nilai sakral yang tinggi, bagi masyarakat Toraja. Ia menilai bangunan Tongkonan yang telah ada di Kelurahan Kanaan sebelumnya, masih belum memenuhi standar adat.

“Rumah Toraja itu ibarat ibu dan lumbung itu bapak. Kami berharap kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi, karena bagi kami ini sangat sakral,” ujarnya.

Selain itu, Simon berharap nantinya dengan ada pembangunan Tongkonan ke depan, benar-benar memperhatikan standar adatnya serta fungsi dan manfaatnya, sehingga dapat menjadi simbol budaya yang layak dan membanggakan, bagi masyarakat Toraja di Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Guru SD Teluk Pandan Dibegal di Jalan Pipa

0
Korban pembegalan di Jalan Pipa, Cornelius. (istimewa)

BONTANG – Aksi pembegalan terjadi di Jalan Pipa, Senin (6/4/2026) malam. Seorang guru SD 006 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur menjadi korban dalam insiden ini

Diketahui insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di wilayah kusnodo.

Yani yang merupakan teman seprofesi menjelaskan, korban bernama Cornelius.
Ia diduga diserang lebih dari tiga orang pelaku.

“Korban mengalami luka di bagian kepala dan lebam di area mata,” katanya

Saat ini korban telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Taman Husada Bontang. Adapun barang yang diambil adalah handphone korban.

Saat ini, pihak kepolisian Polres Bontang serta Kapolsek Teluk Pandan, Kutim, serta Kasat Reskrim Polres Bontang tengah berkoordinasi guna mengetahui kronologi dan penanganan lebih lanjut.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Selain WFH, Wabup Kutim Tawarkan Solusi Kendaraan Listrik Hadapi Krisis Energi

0
Ilustrasi Kendaraan listrik. (AI)

SANGATTA – Upaya penghematan energi terus digencarkan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap krisis energi, khususnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah pusat telah lebih dulu mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di instansi pemerintah yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Melalui kebijakan ini, mobilitas ASN diharapkan berkurang sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.

Namun di Kutai Timur (Kutim) pendekatan berbeda mulai didorong. Wakil Bupati Mahyunadi menilai, WFH saja belum cukup untuk menjawab persoalan ketergantungan terhadap BBM.

Ia pun menawarkan solusi jangka panjang dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik di kalangan ASN. Menurutnya, langkah ini ltidak hanya menekan konsumsi BBM, tetapi juga menjadi bagian dari transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

“Kita tidak hanya bicara mengurangi aktivitas lewat WFH, tapi bagaimana mengubah pola konsumsi energi. Salah satunya dengan kendaraan listrik,” ujarnya kepada awak media.

Mahyunadi mengungkapkan, dirinya telah menggunakan kendaraan dinas berbasis listrik selama lebih dari satu tahun. Pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa kendaraan listrik cukup nyaman digunakan, bahkan untuk perjalanan jarak jauh.

Ia mencontohkan perjalanan pulang-pergi Sangatta–Balikpapan. Jika menggunakan kendaraan konvensional, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp600 ribu. Sementara dengan kendaraan listrik, biaya operasionalnya tidak sampai Rp300 ribu.

“Ini bisa jadi contoh. Selain nyaman, juga jauh lebih hemat,” katanya.

Efisiensi tersebut dinilai menjadi alasan kuat untuk mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah daerah. Meski begitu, penerapannya masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk mekanisme penggunaan bagi ASN serta kesiapan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik.

Menurut Mahyunadi, langkah ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan bagian dari strategi jangka panjang daerah dalam menghadapi tantangan energi ke depan.

“WFH tetap berjalan, tapi kita juga perlu solusi yang lebih permanen. Kendaraan listrik ini salah satu jawabannya,” tegasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam