BONTANG – Tim Rescue Regu Alfa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, bergerak cepat mengevakuasi sebuah mobil Toyota Kijang yang terperosok ke dalam parit, di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (6/4/2026).

Insiden tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat, dimana kendaraan ini tiba-tiba saja meluncur tanpa kendali. Diduga, mobil yang terperosok terjadi karena pengemudi lupa menarik rem tangan (handbrake), saat hendak memarkirkan kendaraannya.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas damkar langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian sekitar pukul 09.45 Wita. Proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih satu jam dan berhasil diselesaikan dengan lancar tanpa kendala.

“Berkat kesigapan tim di lapangan, kendaraan berhasil dievakuasi dan diamankan tanpa mengalami kerusakan yang lebih fatal. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jadi selama proses evakuasi, semuanya berjalan dengan baik,” ucap Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat, agar selalu memastikan kendaraan dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Termasuk dengan memastikan rem tangan, telah terpasang dengan baik guna mencegah kejadian serupa.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kisruh sengketa lahan di RT 38, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan kembali mencuat setelah warga memaparkan kronologi panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Salah satu perwakilan warga, Erni, mengungkapkan bahwa dirinya mulai tinggal di kawasan tersebut dari 2001 lalu. Menurut Erni, saat pertama kali menempati lokasi tersebut, dirinya langsung membeli rumah yang masih berupa bangunan kayu, bukan rumah batu.

“Kami beli rumahnya, bukan tanahnya. Kondisinya juga masih rumah kayu, belum seperti sekarang,” ucapnya, Senin (6/4/2026).

Berlanjut sekitar tujuh bulan setelah menempati rumah tersebut, Erni mengaku sempat didatangi seseorang yang meminta pembayaran sewa lahan. Bahkan, warga sempat dipanggil ke kantor kelurahan. Namun, pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tidak kembali melanjutkan prosesnya.

Tepat di 2004, kembali muncul pihak lain yang mengaku berasal dari perusahaan dan mengklaim lahan tersebut. Namun, klaim tersebut juga tidak berlanjut karena pihak yang bersangkutan tidak kembali datang. Entah pihaknya masih kekurangan cukup bukti, atau sebagainya.

“Tahun berikutnya ada lagi dari PT Harum yang sempat mengakui lahan ini, tapi tidak datang lagi, mungkin karena bukti yang dibawa juga tidak cukup,” lanjutnya.

Situasi serupa kembali terjadi di 2017, ketika pihak dari perusahaan lain datang dan sempat bertemu warga di kantor kelurahan. Namun, klaim tersebut juga tidak berlanjut dan pihak tersebut sehingga mereka kembali ke Jakarta.

Kondisi berubah ketika seorang perwakilan bernama Andi Ansong datang, dan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik Muslifah. Warga pun sempat merasa terkejut, meski tidak langsung panik karena sebelumnya sudah beberapa kali dan banyak orang atau pihak lain yang telah mengklaim hal serupa.

Permasalahan semakin kompleks ketika warga dilaporkan atas dugaan penyerobotan lahan. Dalam proses hukum yang berjalan, pihak Muslifah dinyatakan menang.

Meski demikian, warga mengaku tetap mengikuti proses hukum yang difasilitasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan, tanpa berpihak kepada salah satu pihak.

“Dari situ kami hanya mengikuti arahan saja sesuai dengan hukum, karena mediasinya telah difasilitasi pihak kelurahan dan kecamatan,” paparnya.

Dalam perkembangannya, konflik sempat berujung pada pergantian ketua RT, hingga terjadinya upaya eksekusi terhadap warga. Sengketa ini bahkan berlanjut ke ranah pengadilan, di mana warga melakukan perlawanan hukum terhadap Muslifah bersama pihak perusahaan, yakni PT Tirta Manggala.

Hingga kini, persoalan sengketa lahan tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak, dengan harapan adanya solusi yang adil bagi warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melakukan uji coba program sekolah gratis, yang kini mulai diterapkan di sejumlah sekolah swasta.

Pada fase awal, pemerintah menetapkan empat lembaga pendidikan sebagai proyek percontohan. Keempatnya yakni Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam (YPPI), Monamas, MTs Al Amin di Kelurahan Loktuan, dan satu sekolah yang berada di wilayah Guntung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa, menjelaskan kebijakan ini tidak langsung diberlakukan secara menyeluruh, melainkan dilakukan bertahap sambil melihat kesiapan sekolah.

“Ini masih tahap awal. Kita mulai dari empat sekolah dulu sebagai percontohan, selanjutnya akan dievaluasi sebelum diperluas,” katanya.

Pendanaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Dalam implementasinya, sekolah swasta yang tergabung dalam program akan menerima dukungan anggaran, dengan nilai yang disetarakan dengan sekolah negeri.

Menurut Abdu, skema tersebut menjadi pembeda dibanding kebijakan sebelumnya, di mana sekolah swasta belum mendapatkan dukungan setara.

“Sekarang kita samakan. Sekolah swasta yang masuk program akan memperoleh Bosda dengan nilai yang setara dengan sekolah negeri,” terangnya.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan penghapusan berbagai pungutan pendidikan yang selama ini menjadi beban orang tua, seperti SPP hingga biaya pembangunan atau uang gedung.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga menciptakan keseimbangan layanan antara sekolah negeri dan swasta.

“Tujuan utamanya agar tidak ada lagi anak yang terkendala biaya untuk sekolah,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap persoalan sengketa lahan di Jalan Selat Selayar, RT.38, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, antara warga yang sudah menetap puluhan tahun dengan pihak perorangan, maupun perusahaan.

Bagi masyarakat yang sudah bermukim selama kurang lebih 30 tahun (de facto), menghadapi klaim legalitas kepemilikan oleh pihak lain (de jure), salah satunya disebutkan terkait PT Tirta Manggala dan pemilik lahan Munifah.

Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menegaskan, bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas yang paling utama, meskipun proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib menyatakan bahwa secara yuridis untuk kepemilikan lahan saat ini mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA), yang menetapkan lahan tersebut sah dimiliki oleh Munifah. Namun demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang telah lama bermukim di lokasi tersebut.

“Kami melihat bahwa secara hukum memang dimenangkan oleh Bu Munifah. Tetapi secara de facto, masyarakat juga sudah lama tinggal di sini. Maka perlu ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak,” ucapnya.

Sehingga kesimpulan dari kegiatan sidak tersebut, dewan menilai bahwa dialog menjadi langkah penting untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan masyarakat.

Pertemuan lanjutan antara pemilik lahan dan warga pun direncanakan akan segera digelar di waktu dekat, meskipun waktu pelaksanaannya masih menunggu penjadwalan lebih lanjut.

Selain itu, permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terindikasi terjadi penagihan ganda juga menjadi perhatian. Pihak DPRD akan mengumpulkan bukti dari warga, maupun pihak pemilik lahan atau perusahaan, untuk kemudian dibawa ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“PBB tidak boleh double. Jadi bukti-bukti akan kami kumpulkan dulu, dan di pertemuan berikutnya Bapenda harus hadir untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.

Ke depan, DPRD memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, guna membahas persoalan ini secara menyeluruh. Namun sebelum itu, seluruh data pendukung harus dilengkapi, termasuk kehadiran pemilik lahan secara langsung.

“Saat ini, kehadiran pemilik lahan dalam pertemuan masih diwakili oleh Andi Ansong, sementara kepemilikan sah tercatat atas nama Munifah. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat duduk bersama untuk mencapai solusi yang adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam