SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menyoroti minimnya realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya. Dari sekitar 38 perusahaan tambang di Kutim, disebutnya hanya satu yang konsisten menggelontorkan dana besar untuk PPM sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pernyataan itu dilontarkan Mahyunadi dengan nada tegas. Ia menilai, kontribusi perusahaan terhadap daerah belum sebanding dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang terus berjalan.

“Ada sekitar 38 perusahaan tambang di Kutim, mohon maaf kalau salah. Kita berharap semuanya bisa mengeluarkan PPM-nya, bukan hanya satu saja,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran industri tambang seharusnya memberi dampak nyata bagi masyarakat. Bukan hanya pada sektor pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial yang mendesak.

“Bukan hanya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Masih ada warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni dan dukungan sosial lainnya. Itu yang harus kita maksimalkan,” tegasnya lagi.

Mahyunadi menekankan, PPM tidak boleh sekadar formalitas administrasi. Program tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur oleh perusahaan maupun bantuan dana yang nantinya dikelola tim yang ditunjuk pemerintah agar tepat sasaran.

“Program pemberdayaan masyarakat bisa berupa pembangunan yang dilaksanakan perusahaan maupun bantuan dana yang nantinya dikelola oleh tim yang ditunjuk pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perusahaan tambang di Kutim menjalankan kewajiban sosialnya secara merata. Sebab, menurutnya, jika sumber daya alam terus diambil, maka komitmen untuk menyejahterakan masyarakat juga harus berjalan beriringan.

“Jangan sampai yang menikmati hasilnya hanya perusahaan. Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Penataan atau relokasi Pasar Ramadan di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini dipastikan tak mudah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim mengakui terkendala lahan dan anggaran.

Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, blak-blakan menyebut pihaknya ingin pasar lebih tertib. Namun persoalan klasik selalu muncul: lahan gratis.

“Yang kita cari itu tempat yang gratis. Gratis dalam arti pedagang tidak dipungut biaya apa pun. Pertanyaannya, ada enggak lahan seperti itu?,” sebut Benita saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, Disperindag tak bisa bergerak sendiri. Penataan harus melibatkan camat, UPT Pasar, kepala desa hingga asosiasi pedagang. Tanpa koordinasi, kebijakan berisiko memicu polemik.

Salah satu opsi yang sempat mencuat adalah kawasan Town Hall. Namun lokasi tersebut dikelola yayasan sehingga perlu izin dan administrasi khusus. Konsekuensinya, pedagang harus membayar sewa tempat.

“Kalau mereka masuk ke Town Hall, mereka bayar. Sementara keuntungan pedagang itu tidak besar. Omzet Rp200 ribu, untung bersih mungkin Rp50 ribu. Kalau harus bayar tempat, belum tentu menutup biaya hari itu,” bebernya.

Alternatif lain seperti lapangan sepak bola pun tak sepenuhnya gratis. Tenda, fasilitas, hingga penunjang lain tetap membutuhkan biaya. Bahkan lokasi folder yang selama ini digunakan juga tetap menimbulkan beban, misalnya untuk penggunaan air dan fasilitas umum.

Benita juga mengingatkan risiko jika seluruh pedagang dipusatkan di satu titik. Persaingan akan makin ketat, sementara daya beli masyarakat belum tentu mampu menyerap seluruh dagangan.

“Kalau ditumpuk di satu tempat, persaingan otomatis tinggi. Daya beli masyarakat belum tentu cukup untuk semuanya,” katanya.

Ia justru menilai pola pedagang yang tersebar di sejumlah titik seperti Teluk Lingga, Sangatta Utara, Sangatta Selatan hingga kawasan perumahan lebih realistis. Selain mendekatkan pedagang dengan pembeli, pola ini juga dinilai mampu mengurangi potensi kemacetan.

“Kalau tersebar, warga belanja di sekitar tempat tinggalnya saja. Tidak perlu jauh-jauh karena jualannya hampir sama,” tambahnya.

Di sisi lain, kesiapan pedagang juga jadi pertimbangan. Banyak yang sudah menyiapkan bahan baku dan perlengkapan. Relokasi mendadak dikhawatirkan memicu penolakan.

“Kalau dipaksakan, bisa ribut. Mereka mungkin lebih memilih jualan di depan rumah karena lebih praktis. Tidak semua pedagang punya kendaraan untuk angkut barang,” ungkapnya.

Benita menegaskan, bukan berarti Disperindag lepas tangan. Namun setiap kebijakan harus matang dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi.

“Kalau ada dana dan ada lahan, ayo. Tapi kita juga harus memikirkan dampaknya. Jangan sampai terkesan memaksakan kehendak dan memberatkan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Kecamatan Long Bagun menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) Tematik Stunting dengan tema “Menuju Percepatan Penurunan Stunting Terpadu RPJMD 2025–2029” di Balai Pertemuan Ida’ang Bulan, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (T3PS). Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“Penanganan stunting menjadi prioritas utama pemerintah daerah di bawah kepemimpinan yang baru. Komitmen kita kuat untuk menurunkan stunting. Karena itu saya hadir langsung untuk mendengar apa saja kendala yang dihadapi masyarakat,” ujar Suhuk.

Menurutnya, forum Pramusrenbang Tematik Stunting menjadi ruang strategis untuk memetakan persoalan riil di lapangan sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran.

“Kita turun langsung supaya tahu kendalanya di mana, sehingga ke depan kita bisa fokus dalam pembahasan dan penanganannya,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil forum tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD serta pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2027. Pendataan yang akurat dari tingkat kampung hingga kecamatan menjadi langkah awal yang dinilai sangat menentukan keberhasilan program.

“Kita minta pendataan betul-betul dari kampung ke kampung sampai ke tingkat kecamatan, supaya nanti kita bisa fokus dalam penanganannya,” tegasnya.

Suhuk juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa ego sektoral. Ia mengakui kondisi geografis Mahakam Ulu sebagai wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi tantangan tersendiri, ditambah faktor alam, ekonomi, dan lingkungan.

“Memang tantangannya banyak, tapi kita tidak putus asa. Kita akan terus berjuang untuk melepaskan Mahakam Ulu dari stunting,” ujarnya.

Upaya penanganan, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap melalui edukasi kepada ibu hamil, perbaikan lingkungan, peningkatan asupan gizi, serta pelibatan aktif seluruh OPD terkait.

“Kalau kita semua bergandeng tangan dan bergerak bersama, saya yakin stunting di Mahakam Ulu bisa kita atasi,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan indikasi stunting di lingkungan sekitar agar dapat segera didata dan ditangani. Selain itu, perhatian diarahkan pada generasi muda, terutama untuk menekan angka pernikahan dini yang dinilai turut berkontribusi terhadap kasus stunting.

“Anak-anak remaja kita harus menjaga pergaulan dan merencanakan masa depan dengan baik, supaya kita bisa mencegah stunting sejak dini,” tutupnya.

Melalui Pramusrenbang Tematik Stunting ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama dan langkah konkret dalam percepatan penurunan stunting demi mewujudkan generasi Mahakam Ulu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (MK)

Editor: Agus S

UJOH BILANG – Komisi II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu (18/2/2026), guna memperjuangkan nasib tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang tidak terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, Ketua Komisi II Gohen Merang Sapulete, anggota Komisi II Idam Tanyit, Kerawing Lawing, Videlis Tekwan Kuway, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Mahulu dr. Berce Tenda. Dari pihak BKD Kaltim hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Yuli Fitryanti beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Mahulu Gohen Merang Sapulete menyampaikan harapan agar terdapat solusi regulatif bagi tenaga honorer yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tetap memiliki peluang untuk diakomodir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui audiensi ini, DPRD Mahakam Ulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer yang belum terakomodir dalam skema P3K, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mahulu Devung Paran menegaskan bahwa skema P3K paruh waktu dihadirkan pemerintah sebagai solusi penataan pegawai Non-ASN untuk mencegah pemberhentian massal. Namun, masih adanya ratusan honorer yang belum terakomodir menjadi perhatian serius DPRD.

Menurutnya, terdapat hampir 600 tenaga honorer di Mahulu yang belum masuk dalam skema P3K Tahun 2025. Rinciannya sekitar 420 orang berasal dari Dinas Pendidikan, 67 orang dari Dinas Kesehatan, dan sisanya dari berbagai lembaga struktural lainnya.

“Ini menjadi tanggung jawab moral kami untuk memperjuangkan mereka. Kami berharap ada kebijakan yang bisa mengakomodir tenaga Non-ASN yang selama ini telah mengabdi,” tegasnya.

DPRD Mahulu memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar tenaga honorer yang belum terakomodir tetap mendapatkan kejelasan status dan perlindungan sesuai regulasi yang berlaku. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan seluruh satuan pendidikan telah menerima surat edaran resmi terkait pengaturan jadwal pembelajaran dan masa libur selama Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi sekolah, orang tua, dan peserta didik dalam menyesuaikan kegiatan belajar mengajar selama bulan suci.

“Seluruh sekolah sudah kami kirimkan surat edaran resmi. Di dalamnya diatur secara jelas kapan pembelajaran aktif berlangsung, kapan masa libur dimulai, dan kapan siswa kembali masuk sekolah setelah Ramadan,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan, pembelajaran pada awal Ramadan tetap berjalan dengan penyesuaian durasi jam pelajaran agar tidak membebani siswa yang menjalankan ibadah puasa. Sekolah juga diminta tidak memberikan tugas yang memberatkan.

“Kami mengatur supaya ritme belajar tetap ada, tetapi tidak memberatkan. Jam belajar disesuaikan dan sekolah diminta tidak memberikan tugas yang membebani siswa,” tegasnya.

Menjelang akhir Ramadan hingga Idulfitri, siswa akan memasuki masa libur sesuai kalender pendidikan yang telah ditetapkan. Namun demikian, sejumlah sekolah tetap merancang kegiatan seperti Pondok Ramadan, pesantren kilat, kajian keagamaan, serta aksi sosial tanpa tambahan pekerjaan rumah.

Selain penyesuaian akademik, Disdikbud juga mengarahkan agar pembelajaran selama Ramadan lebih menekankan penguatan karakter dan nilai spiritual. Sekolah didorong mengintegrasikan kegiatan keagamaan dalam agenda pendidikan.

“Ramadan bukan sekadar jeda akademik. Ini momentum pembinaan karakter. Biarkan anak-anak fokus pada pembelajaran yang bermakna dan ibadahnya,” tambah Irfan.

Disdikbud juga menggerakkan program sedekah jariah Ramadan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, agar siswa terbiasa berbagi dan peduli terhadap sesama.

Ia berharap kebijakan ini mampu menciptakan suasana belajar yang seimbang antara capaian akademik dan pembentukan karakter, sehingga Ramadan menjadi momen pendidikan yang lebih bermakna bagi siswa di Balikpapan. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara resmi membuka Wisata Belanja Ramadan 1447 H/2026 M di kawasan GOR Segiri, Jumat (20/2/2026) sore. Kehadiran pasar musiman ini kembali menjadi penanda kuat tradisi Ramadan di Kota Tepian.

Dalam sambutannya, Andi Harun menyampaikan rasa syukur karena masyarakat kembali dipertemukan dengan bulan suci. Ia menegaskan, Pasar Ramadan di GOR Segiri bukan sekadar ruang transaksi ekonomi, melainkan bagian dari sejarah dan budaya yang telah melekat di Samarinda.

“Tidak berlebihan kalau saya katakan, Ramadan di Samarinda tanpa Pasar Ramadan di GOR Segiri itu rasanya tidak lengkap. Ini sudah menjadi cerita yang tidak bisa lagi dihapus, di-delay, apalagi dikaburkan,” ujarnya di hadapan pelaku UMKM dan tamu undangan.

1 dari 4

Ia menyebut pelaksanaan tahun ini terasa lebih istimewa karena didukung infrastruktur yang semakin baik pascarevitalisasi kawasan GOR Segiri pada 2025 lalu. Area yang lebih tertata dan nyaman diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pengunjung sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha kecil.

“Sekarang areanya lebih nyaman, variasinya lebih banyak, dan yang paling utama, ini menjadi sarana silaturahmi kita di bulan yang penuh barokah,” tambahnya.

Dalam suasana yang santai, Andi Harun juga mengingatkan agar acara tidak dibuat terlalu formal. Ia bahkan meminta hadirin yang terpapar terik matahari untuk memundurkan kursi agar lebih nyaman, menegaskan bahwa inti kegiatan adalah kebersamaan dan silaturahmi.

Selain menjadi pusat ekonomi kerakyatan, Pemkot Samarinda memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat edukasi digitalisasi transaksi. Bekerja sama dengan Bank Indonesia, Himbara, serta Bank Kaltimtara, penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS kembali digencarkan.

“Kita jadikan momentum ini sebagai sarana edukasi implementasi digital payment. Agar warga Samarinda tidak gugup menghadapi transformasi global yang begitu cepat. Kita ingin masyarakat masuk ke dalam sistem itu dengan cerdas,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun budaya transaksi tunai masih kuat, pergeseran menuju sistem pembayaran digital akan terus berlangsung seiring perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pembukaan Pasar Ramadan Segiri 2026 turut dihadiri jajaran camat dan lurah se-Kota Samarinda, Kabag Kesra, tokoh agama, serta perwakilan perbankan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung geliat ekonomi Ramadan. (MK)

Editor: Agus S