SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sabtu (4/4/2026).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan lahan untuk fasilitas logistik pangan di Kutai Barat.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap pembangunan gudang Bulog di daerah tersebut.

“Dukungan ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa hibah tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana penyimpanan dan pengelolaan hasil pertanian.

Menurutnya, kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas distribusi pangan, menjaga kualitas komoditas, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

“Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur logistik pangan ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Perum Bulog atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung penguatan sektor pangan di Kutai Barat.

Melalui momentum ini, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kutai Barat yang “Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltimtara Musazdin Said, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, Ketua TP-PKK Maria Christina Mosez Edwin, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat, kepala kampung, dan lurah.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyalurkan bantuan pangan kepada 17.599 penerima manfaat yang tersebar di 16 kecamatan, mencakup 160 kampung dan 4 kelurahan. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sabtu (4/4/2026).

Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali penyaluran untuk dua alokasi sekaligus. Program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog kepada masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.

“Program ini bagian dari upaya nasional menjaga stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan cadangan pangan pemerintah yang dikelola Perum Bulog,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kutai Barat melalui program tersebut. Menurutnya, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran warga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang bertujuan mengatasi kerawanan pangan, mengendalikan inflasi, serta melindungi masyarakat sebagai konsumen dan produsen.

Dalam pelaksanaannya, ia mengimbau para camat, lurah, dan petinggi kampung untuk aktif memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, tepat sasaran, dan efisien.

Selain itu, masyarakat penerima manfaat juga diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Bupati mendorong warga untuk mulai mengembangkan kemandirian pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan dan pekarangan.

“Bantuan ini bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga menjadi stimulus agar masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kutai Barat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

TENGGARONG — Ketidakpastian kebijakan sektor pertambangan di tingkat pusat mulai berdampak ke daerah. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti potensi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat belum jelasnya arah pembatasan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyebut hingga saat ini belum ada kepastian final terkait kebijakan RKAB perusahaan tambang yang menjadi acuan utama aktivitas produksi.

“Sejauh ini kita masih menunggu kepastiannya seperti apa. Karena persoalan PHK ini berkaitan dengan adanya batasan RKAB,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, kebijakan pembatasan produksi tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, khususnya fluktuasi harga energi seperti minyak dan batu bara. Kondisi tersebut turut memengaruhi langkah pemerintah pusat dalam menentukan volume produksi nasional.

Di tengah ketidakpastian itu, Hendra berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih adaptif agar dampak terhadap tenaga kerja dapat diminimalkan.

“Sehingga mungkin masalah RKAB ini bisa menyelesaikan atau menyelamatkan karyawan teman-teman kita di tambang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pekerja menjadi pihak paling rentan jika perusahaan melakukan efisiensi sebagai respons atas pembatasan produksi. Karena itu, DPRD Kukar terus memantau langkah-langkah yang diambil perusahaan di lapangan.

Selain itu, Hendra juga menyoroti perbedaan sinyal kebijakan dari pemerintah pusat. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penurunan RKAB masih menjadi perhatian, sementara Presiden Prabowo Subianto disebut membuka peluang peningkatan produksi mengikuti tren harga energi global.

Menurutnya, perbedaan arah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di tingkat pusat masih sangat dinamis dan perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah daerah.

DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan langkah antisipatif guna melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk benar-benar terjadi.

“Penting bagi pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja jika situasi ini berkembang ke arah yang tidak diharapkan,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Polemik dugaan pungutan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara (Kukar), memicu klarifikasi dari pihak internal. Kepala Pusban, Ferawati, menegaskan tidak semua praktik yang dikeluhkan masyarakat berada dalam kendalinya, sekaligus mengungkap adanya kebutuhan operasional yang belum sepenuhnya terakomodasi sistem.

Keluhan warga sebelumnya mencuat terkait dugaan pungutan, mulai dari pembuatan surat rujukan hingga biaya pendampingan pasien, dengan nominal yang disebut mencapai Rp200 ribu.

Menanggapi hal itu, Ferawati menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses rujukan pasien.
“Kalau masalah rujukan belum bisa saya tanggapi dikarenakan bukan saya yang pegang,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya praktik pembayaran tertentu yang digunakan untuk kebutuhan operasional Pusban. Biaya tersebut, menurutnya, biasanya bersifat sukarela dan dimanfaatkan untuk keperluan dasar pelayanan.

“Kalau sepengetahuan saya memang ada yang membayar, tapi itu biasanya untuk kas pusban, seperti beli air minum, tisu, dan kebutuhan kecil lainnya,” jelasnya.

Terkait isu biaya pendampingan pasien hingga Rp200 ribu, Ferawati menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah menetapkan pungutan secara sepihak. Namun, dalam kondisi tertentu, biaya tersebut bisa muncul melalui komunikasi antara petugas dan keluarga pasien.

Ia menjelaskan bahwa layanan Pusban bersifat mandiri dan tidak seluruhnya tercover oleh BPJS, khususnya dalam proses rujukan.
“BPJS tidak bisa diklaim dari pusban. Yang bisa diklaim itu kalau pasien masuk ke puskesmas. Jadi pusban ini mandiri,” katanya.

Menurutnya, biaya pendampingan lebih kepada kompensasi bagi tenaga kesehatan yang harus mengantar pasien ke fasilitas rujukan.
“Kalau ada biaya pendamping, itu biasanya dikomunikasikan dengan keluarga pasien,” tambahnya.

Ferawati juga mengungkap bahwa persoalan ini telah dilaporkan hingga ke tingkat puskesmas dan pimpinan, setelah adanya pengaduan dari keluarga pasien.

Namun, untuk dugaan pungutan lain seperti biaya kecil dalam proses rujukan, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyarankan konfirmasi langsung kepada pihak terkait.

Ia menegaskan, keberadaan Pusban yang tidak memiliki sumber pemasukan tetap menjadi tantangan tersendiri dalam operasional pelayanan di lapangan.

“Pusban ini memang tidak ada pemasukan. Jadi kadang ada kebutuhan operasional yang harus ditutupi,” tutupnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian (Diskominfostandi) Mahulu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Telkomsel Regional Kalimantan di Balikpapan, Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk membahas kondisi jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai.

Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Hendrikus Keling, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 49 site BTS di wilayah Mahulu, terdiri dari 17 site reguler dan sisanya merupakan program Bakti di wilayah khusus (3T).

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 66 persen wilayah yang terjangkau jaringan. Sementara 34 persen lainnya masih mengalami keterbatasan bahkan blank spot.

“Keterbatasan jaringan ini berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, kendala utama jaringan di Mahulu adalah ketergantungan pada satelit yang menyebabkan koneksi tidak stabil. Selain itu, gangguan jaringan juga sering terjadi akibat putusnya kabel fiber optik serta pemanfaatan tower yang belum optimal.

Dalam pertemuan tersebut, Telkomsel menawarkan sejumlah solusi, di antaranya pemanfaatan internet desa serta penggunaan perangkat tambahan untuk memperkuat sinyal dengan kebutuhan daya listrik yang relatif rendah.

“Solusi ini diharapkan bisa diterapkan di wilayah yang sudah memiliki akses internet dasar,” jelasnya.

Hendrikus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pihak terkait untuk mempercepat pemerataan jaringan.

“Harapannya ada perhatian serius dan langkah konkret dari Telkomsel untuk meningkatkan kualitas jaringan, khususnya di wilayah perbatasan Mahulu,” tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Hendrikus Keling, didampingi Sekretaris Komisi III Martina Wau serta anggota Agustinus Tului dan Subhan Nor. Sementara dari pihak pemerintah daerah diwakili oleh jajaran Diskominfostandi Mahulu.

DPRD Mahulu berharap peningkatan akses komunikasi dapat segera terwujud agar masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh layanan yang setara dengan daerah lainnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Layanan cuci darah (hemodialisis) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan aman dan sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan. Bahkan, kapasitas pelayanan di daerah ini masih longgar dan siap menampung lebih banyak pasien.

Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Herman Prayudi, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan tersebut. Sebab, fasilitas di Kutim sudah memadai dan terstandarisasi.

“Cuci darah ditanggung BPJS. Di Kutim sudah tersedia di dua rumah sakit, dan keduanya sudah memenuhi standar serta lolos kredensial untuk melayani pasien JKN,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Pelayanan hemodialisis saat ini tersedia di RSUD Kudungga dan RSUD Meloy. Keduanya telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan rutin dievaluasi setiap tahun untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Herman mengungkapkan, hingga saat ini jumlah pasien cuci darah di Kutim relatif stabil. Pada triwulan pertama 2026, jumlahnya tidak mengalami peningkatan signifikan dibanding akhir 2025.

Namun demikian, kapasitas layanan masih belum terisi penuh. Di RSUD Meloy, misalnya, masih tersedia sekitar enam slot pasien per hari. Sementara di RSUD Kudungga, kapasitas bahkan lebih besar setelah adanya penambahan alat, dengan potensi tambahan hingga sekitar 10 pasien.

“Kami melihat masih ada slot yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai masyarakat tidak terinformasi, padahal fasilitasnya ada,” katanya.

Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong warga Kutim yang selama ini menjalani cuci darah di luar daerah agar dapat kembali berobat di Sangatta.

Untuk memudahkan pasien dari wilayah jauh, pemerintah juga menyiapkan fasilitas rumah singgah yang berada di kawasan Sangatta Utara, tepatnya di sekitar kantor BPJS Kesehatan.

Rumah singgah ini diperuntukkan bagi pasien yang harus menempuh perjalanan jauh, seperti dari kecamatan pedalaman. Pasien dapat menginap sehari sebelum tindakan, lalu beristirahat setelah cuci darah sebelum kembali ke daerah asal.

“Kalau pasien dari jauh, bisa memanfaatkan rumah singgah. Jadi tidak perlu bolak-balik dalam kondisi lelah,” jelas Herman.

Selain layanan hemodialisis di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga menanggung metode lain, yakni CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis). Metode ini memungkinkan pasien melakukan cuci darah secara mandiri di rumah.

Melalui metode tersebut, perlengkapan medis akan dikirim langsung dari rumah sakit ke rumah pasien. Dengan begitu, pasien tidak perlu rutin datang ke rumah sakit seperti pada hemodialisis.

“CAPD juga ditanggung BPJS. Pasien bisa melakukan cuci darah sendiri di rumah dengan pendampingan tenaga medis,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjamin layanan kesehatan warganya terus dijaga. Pada triwulan pertama 2026, Pemda Kutim telah merealisasikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan nilai mencapai sekitar Rp9 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Kutai Timur (Kutim), Herman Prayudi, memastikan pembayaran tersebut berjalan lancar tanpa kendala. Bahkan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya tunggakan dari pemerintah daerah.

“Pembayaran triwulan pertama kurang lebih Rp9 miliar. Semua sudah sesuai rencana kerja, baik PBPU Pemda maupun bantuan iuran. Data juga tidak ada permasalahan,” ujar Herman saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, kepastian pembayaran itu tidak lepas dari proses rekonsiliasi rutin yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Selain itu, evaluasi juga digelar setiap bulan bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan iuran tetap terpenuhi.

“Setiap bulan kami review bersama Dinkes untuk analisa kebutuhan. Jadi tidak ada potensi kekurangan iuran,” tegasnya.

Memasuki triwulan kedua, BPJS Kesehatan bersama Pemda kembali akan melakukan pembaruan data kepesertaan, entitas, serta perhitungan iuran. Hal ini dilakukan guna menjaga akurasi data sekaligus memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan.

Dari sisi kepesertaan, jumlah warga yang ditanggung Pemda Kutim tercatat sekitar 88 ribu jiwa hingga Maret 2026. Selain itu, terdapat sekitar 33 ribu jiwa yang masuk dalam program Jamkesprov dengan pembiayaan penuh dari pemerintah provinsi.

Sementara itu, sekitar 117 ribu jiwa lainnya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

“Jadi ada tiga skema bantuan, dari Pemda, provinsi, dan pusat. Semua saling mendukung untuk menjamin masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan,” jelas Herman.

Tak hanya soal iuran, BPJS Kesehatan juga memastikan layanan medis tetap berjalan optimal. Termasuk layanan hemodialisis atau cuci darah yang sudah dijamin dalam program JKN.

Di Kutai Timur, layanan tersebut saat ini tersedia di dua fasilitas kesehatan, yakni RSUD Kudungga dan RSUD Meloy. Keduanya telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

“Layanan cuci darah sudah dijamin BPJS dan tersedia di dua rumah sakit tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam