Beranda blog Halaman 283

Tangan Balita Membengkak dan Menghitam, Dinkes Kaltim Lakukan Pendalaman

0
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin. (Foto: Hanafi/Mediakaltim)

SAMARINDA – Dugaan malpraktik mencuat di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) setelah seorang balita berusia tiga bulan mengalami kondisi mengkhawatirkan usai menjalani perawatan. Kasus ini kini tengah didalami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Balita tersebut awalnya dirawat karena gejala muntah. Namun, perhatian muncul setelah tindakan pemasangan infus diduga tidak berjalan sesuai prosedur. Akibatnya, tangan pasien dilaporkan membengkak dan berubah warna menjadi kehitaman.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan pihaknya telah menerima informasi awal terkait kejadian tersebut dan saat ini masih melakukan pendalaman.

“Saya masih mendalami kasus ini. Informasi awal sudah ada, namun detailnya masih kami kumpulkan. Yang jelas, ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia mengungkapkan, laporan awal diterima dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA). Meski demikian, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari RSUD AWS.

Berdasarkan dokumentasi awal yang diterima, terlihat adanya luka pada bagian tangan balita yang diduga merupakan bekas tindakan infus. Kasus ini pun dikategorikan sebagai kejadian tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan.

Jaya menegaskan, mutu layanan dan keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Setiap tindakan medis wajib dilakukan sesuai standar operasional prosedur guna mencegah risiko yang merugikan pasien.

“Kejadian yang tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan seharusnya nol persen. Tidak boleh ada, apalagi sampai menimbulkan dampak serius,” tegasnya.

Terkait dugaan malpraktik, ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Sementara itu, Dinas Kesehatan akan fokus pada evaluasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Ia juga mengimbau media dan masyarakat untuk mengawal kasus ini secara proporsional berdasarkan fakta di lapangan.

“Sampaikan sesuai fakta, jangan dilebihkan atau dikurangi, agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan,” katanya.

Saat ini, Dinas Kesehatan Kaltim masih menunggu laporan resmi dari pihak rumah sakit sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Kerja Sama Digital RI–Korea Resmi Diteken, AI Jadi Prioritas

0
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid saat penandatanganan kerja sama dengan Korea Selatan. (Dok. Kemkomdigi)

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Republik Korea resmi menjalin kerja sama strategis di sektor digital yang mencakup peningkatan kualitas jaringan, penguatan keamanan data, serta pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI).

Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan di Seoul, Rabu (1/4/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kerja sama ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan digital.

“Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jaringan digital. Masyarakat akan merasakan koneksi internet yang lebih stabil untuk sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan usaha,” ujarnya.

Selain infrastruktur, aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan data guna mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.

Program ini turut diperkuat dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara aman dan produktif.

“Internet harus lebih stabil, data pribadi harus lebih aman, dan layanan publik harus lebih mudah diakses,” tambah Meutya.

Di sektor teknologi, pengembangan AI menjadi fokus penting dengan penerapan pada bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

“Teknologi harus membantu guru mengajar, tenaga kesehatan bekerja lebih cepat, dan petani mengambil keputusan,” jelasnya.

Kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha, startup, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital.

Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui program pelatihan, beasiswa, serta pertukaran tenaga ahli guna mencetak talenta digital yang kompetitif.

“Talenta digital menjadi kunci. Kami ingin lebih banyak anak muda Indonesia terlibat dalam pengembangan teknologi,” ujarnya.

Sebagai langkah implementasi, kedua negara akan membentuk komite bersama untuk memastikan program berjalan efektif. Kerja sama ini direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.

Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih luas dan inklusif. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Perluasan Penerima BLT, Pemkot Bontang Tambah Cakupan hingga Desil 5

0
Ilustrasi. (AI).

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus melakukan pembaruan data bagi masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

Terhitung sejak periode Januari sampai Maret 2026, jumlah penerima bantuan tersebut telah tercatat ada sebanyak 460 orang yang masih dihitung, berdasarkan dari kategori desil 1 hingga desil 4.

Namun, kebijakan tersebut kini telah mengalami perubahan. Melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota terbaru atau perwali yang baru saja diterbitkan per 1 April 2026, untuk cakupan penerima BLT diperluas hingga desil 5. Saat ini, regulasi tersebut masih dalam tahap harmonisasi, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di Samarinda.

Perluasan ini sangat berdampak pada penambahan jumlah penerima bantuan di tiap wilayah, termasuk di RT 24, Kampung Mandar, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara.

Untuk jumlah penerima yang sebelumnya, hanya terdapat 11 orang, akan tetapi saat ini bertambah menjadi 26 orang, setelah adanya tambahan 15 penerima baru dari kategori desil 5.

“Penambahan ini terjadi karena cakupan wilayah penerima semakin luas. Jika sebelumnya hanya desil 1 sampai 4, kini diperluas hingga desil 5. Sehingga jumlah penerima otomatis semakin bertambah,” ucap Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, pemerintah mengakui masih adanya persepsi di masyarakat terkait ketimpangan penerimaan bantuan. Sebagian warga masih merasa ada yang menerima bantuan, sementara lainnya tidak. Kondisi tersebut dinilai wajar mengingat data penerima bersifat dinamis.

Perubahan data dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, hingga mobilitas penduduk. Sebagai kota industri, Bontang juga mengalami arus masuk penduduk yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi pembaruan data secara berkala.

“Data tidak bisa bersifat tetap. Ketika ada kelahiran, terutama dari keluarga kurang mampu, maka akan masuk dalam data baru. Begitu juga dengan penyandang disabilitas, tetap menjadi prioritas dalam pendataan,” jelasnya.

Pemerintah memastikan akan menelusuri secara langsung jika terdapat warga yang belum menerima bantuan untuk memastikan kelayakan mereka. Penyaluran BLT pun dilakukan secara hati-hati dan teliti, mengingat adanya pengawasan dari aparat penegak hukum.

“Intinya fleksibel, tapi tetap harus rapi dan akurat. Kami juga diawasi, jadi tidak bisa sembarangan dalam menentukan penerima,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Rencana Kebijakan WFH, Kupon BBM Kendaraan Dinas Bakal Dikurangi

0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berencana melakukan penyesuaian terhadap kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas, seiring rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebut setiap kendaraan dinas saat ini telah memiliki jatah kupon BBM. Namun, dengan adanya kebijakan WFH yang akan mengurangi mobilitas pegawai, maka jatah tersebut dipastikan ikut disesuaikan.

“Memang ada kupon jatah bensin untuk setiap mobil dinas. Dengan WFH, kemungkinan besar akan dikurangi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengurangan kupon BBM ini menjadi bagian utama dari upaya efisiensi yang ingin dicapai Pemkot Bontang. Sebab, selama ini penggunaan kendaraan dinas menjadi salah satu penyumbang konsumsi BBM di lingkungan pemerintah.

“Penghematannya memang di situ, dari penggunaan BBM. Jadi otomatis akan direduksi,” jelasnya.

Meski dilakukan pengurangan, Agus Haris memastikan operasional layanan publik tidak akan terganggu. Kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat maupun tugas lapangan tetap akan disesuaikan kebutuhannya.

“Yang pelayanan tetap jalan, tentu akan disesuaikan. Tidak mungkin kita hambat,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pemkot Bontang Rencanakan WFH Setiap Rabu

0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berencana memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu. Kebijakan ini masih menunggu keputusan resmi Wali Kota Bontang sebelum diterapkan secara menyeluruh.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan rencana WFH ini merupakan bagian dari upaya efisiensi, khususnya dalam pengurangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan pemerintah daerah.

“Rencananya hari Rabu. Kita tunggu keputusan wali kota karena ini akan dituangkan dalam bentuk edaran,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, sebagai bentuk langkah konkret penghematan energi. Pemkot ingin memastikan bahwa pengurangan mobilitas ASN berdampak langsung pada konsumsi BBM kendaraan dinas.

Ia menjelaskan, sebelumnya opsi WFH sempat direncanakan pada hari Jumat. Namun, karena bertepatan dengan agenda rutin kerja bakti, maka dipindahkan ke hari Rabu agar tidak mengganggu kegiatan tersebut.

“Kalau hari Jumat kan ada kerja bakti, jadi kurang efektif. Maka disarankan pindah ke hari Rabu,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak semua layanan akan menerapkan WFH. Pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa dan pegawai yang bertugas di sektor layanan diwajibkan tetap masuk kantor.

“Pelayanan tetap masuk, tidak boleh dilakukan dari rumah. Itu harus tetap berjalan,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Wacana Pemangkasan 50 Persen Penggunaan Mobil Dinas ASN Kutim Belum Terwujud

0
Ilustrasi.(AI)

SANGATTA – Wacana pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen belum berlaku di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hingga kini, kendaraan operasional pemerintah masih digunakan normal oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa mobil dinas memang diperuntukkan menunjang aktivitas kerja dan pelayanan publik. Karena itu, penggunaannya dinilai masih relevan selama sesuai fungsi.

“Mobil dinas itu kita berikan kepada ASN untuk dipelihara, dijaga, dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi, itu hal yang wajar,” ujarnya kepada awak media, Rabu (2/4/2026).

Terkait isu pemangkasan hingga 50 persen, Ardiansyah memastikan belum ada kebijakan tersebut di Kutim. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi armada yang sebagian besar sudah berusia tua.

“Mobil dinas kita ini banyak yang sudah tua-tua. Sementara ini kita juga belum ada pengadaan baru, jadi masih aman,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kutim memilih mempertahankan pola penggunaan yang ada. Mobil dinas pun tetap menjadi andalan ASN dalam mendukung mobilitas dan kelancaran tugas pemerintahan sehari-hari.

“Yang penting dipakai sesuai kebutuhan tugas dan tetap dijaga dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Penyaluran BLT di Bontang Capai 75 Persen, Ditargetkan Rampung Bulan Ini

0
Ketua komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto dan Kadinsos PM Toetoek Pribadi Ekowati. (Syakurah)

BONTANG – Progres penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di seluruh daerah di Bontang menunjukkan capaian signifikan. Hingga saat ini, sekitar 75 persen proses administrasi telah diselesaikan, khususnya pada tahap pembuatan virtual account bagi penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menyebutkan bahwa capaian tersebut menjadi indikator bahwa penyaluran bantuan tinggal menunggu tahap akhir.

“Sekarang sudah sekitar 75 persen untuk virtual account. Setelah itu selesai, langsung masuk ke tahap penyaluran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pencairan BLT dimulai dari pembuatan virtual account oleh penerima. Setelah rekening aktif, dana bantuan akan langsung ditransfer tanpa jeda waktu yang lama.

“Begitu virtual account selesai, langsung bisa disalurkan. Tidak menunggu lama,” tambahnya.

Dari total sekitar 460 penerima di wilayah tersebut, lebih dari 300 warga telah menyelesaikan proses pembukaan rekening. Sisanya ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Saat ini sudah sekitar 340 yang selesai. Tinggal sekitar 100-an lagi,” jelasnya.

Pemkot Bontang pun optimistis seluruh proses penyaluran BLT dapat diselesaikan dalam bulan ini, seiring percepatan yang terus dilakukan di lapangan.

“Insyaallah bulan ini selesai semua,” tegasnya.

Meski demikian, masih terdapat kendala dalam proses administrasi, terutama karena sebagian warga belum datang sesuai jadwal untuk membuka rekening. Untuk mengatasi hal itu, pihak bank bekerja sama dengan pemerintah melakukan layanan jemput bola.

“Untuk lansia atau yang sakit, bank turun langsung ke rumah. Jadi kita pastikan semua bisa terlayani,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Salah Paham Terkait Kriteria, Penyaluran BLT Terkendala Minim Sosialisasi

0
Kepala Dinsos-PM Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati saat ditemui awak media. (Dwi S).

BONTANG – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bontang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti di wilayah RT.24, Kampung Mandar, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait kriteria penerima bantuan, yang memicu kesalahpahaman hingga keluhan warga.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menyebutkan bahwa untuk seluruh data penerima sebenarnya telah tercatat dengan baik. Namun, muncul persepsi yang berbeda di masyarakat, karena adanya perbedaan kategori penerima bantuan.

“Ada masyarakat yang bilang kenapa dia dapat, sementara yang lain tidak. Padahal kriterianya berbeda. Ada yang menerima dari kategori disabilitas, ada juga dari desil kemiskinan. Jadi memang beda golongan setiap penerima BLT tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, penerima BLT dari kategori disabilitas memiliki ketentuan tersendiri. Seperti anak penyandang disabilitas usia 0 hingga di bawah 18 tahun masih tetap berhak menerima bantuan, tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga.

“Walaupun secara ekonomi tergolong mampu, kalau memiliki anak disabilitas, tetap berhak mendapatkan bantuan. Itu yang sering tidak dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, untuk penyandang disabilitas usia 18 tahun ke atas, bantuan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi atau desil kemiskinannya. Jika dinilai mampu, maka tidak lagi menjadi prioritas penerima.

Kurangnya pemahaman ini disebut menjadi salah satu penyebab munculnya kritik dan protes dari masyarakat. Pemerintah pun terus menampung aspirasi, sekaligus melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kritikan masyarakat tetap kami tampung. Kami juga turun langsung melihat kondisinya untuk memastikan bantuan benar-benar layak diberikan,” tambahnya.

Selain itu, kendala teknis juga turut mempengaruhi lambatnya penyaluran BLT. Salah satunya adalah kewajiban penerima untuk membuat virtual account (VA) di Bank Kaltimtara sebagai syarat pencairan bantuan.

Pemerintah telah memberikan waktu selama empat hari kepada penerima untuk mengurus pembuatan VA. Namun, hingga hari kedua, baru sekitar 50 persen penerima yang datang ke bank. Bahkan di hari sebelumnya, jumlahnya masih terhitung sangat minim.

“Bantuan tidak bisa disalurkan kalau penerima belum membuat VA, dan proses ini tidak bisa diwakilkan. Itu yang jadi kendala di lapangan. Kenapa bisa bantuan belum sepenuhnya tersalurkan,” bebernya.

Sebagai solusi, pemerintah kini menggandeng pihak kelurahan dan ketua RT untuk membantu mensosialisasikan informasi tersebut ke masyarakat penerima BLT.

Sebab program BLT ini merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Bontang, yang dimana mampu meringankan beban masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus melakukan perbaikan, baik dari sisi sosialisasi maupun teknis penyaluran agar bantuan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Ancaman Buaya, Cermin Rusaknya Tata Kelola Alam

0
Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag. (Dok Pribadi)

Oleh:
Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag

Belakangan ini masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dibuat resah oleh meningkatnya kemunculan buaya di sekitar pemukiman. Hewan predator yang sejatinya hidup di habitat alami tersebut kini kerap muncul di sungai, pesisir, bahkan kawasan yang dekat dengan aktivitas manusia.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, melainkan juga telah memakan korban jiwa.

Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kota Bontang. Dilaporkan, sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 25 kasus kemunculan buaya di sejumlah wilayah. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan bahwa tingginya angka kemunculan buaya tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

Perhatian terhadap persoalan ini semakin menguat, setelah insiden penyerangan terhadap seorang anak berusia 12 tahun yang sedang berenang di perairan rawa-rawa, Kelurahan Loktuan beberapa waktu lalu.

Meski upaya sosialisasi dan penangkapan telah beberapa kali dilakukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait regulasi serta keterbatasan peralatan medis hewan untuk penanganan satwa liar.

Pemkot Bontang pun berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Samarinda, untuk mempercepat proses evakuasi buaya yang dinilai meresahkan masyarakat.

Berulangnya kemunculan buaya hingga menimbulkan korban tentu tidak bisa dilihat sebagai peristiwa biasa semata. Di balik kejadian tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar terkait hubungan manusia dengan alam serta bagaimana tata kelola lingkungan di jalankan.

Apalagi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, Alimuddin, menyatakan satu induk buaya mampu menghasilkan puluhan telur dalam sekali masa berkembang biak. Tentu hal ini semakin membuat takut warga terhadap populasi buaya yang semakin banyak.

Lantas ada apa dibalik keberadaan buaya di pemukiman warga? Apa kaitannya dengan tata kelola lingkungan?

Cermin Rusaknya Tata Kelola Alam

Adanya buaya yang semakin sering nampak di wilayah pemukiman sesungguhnya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Secara ekologis, buaya adalah predator puncak yang hidup di ekosistem sungai, rawa, dan kawasan pesisir. Dalam kondisi habitat yang seimbang, buaya biasanya menghindari interaksi dengan manusia.

Namun, jika habitatnya alaminya terganggu—seperti akibat kerusakan hutan mangrove, pencemaran sungai, atau aktivitas manusia yang semakin mendekati wilayah perairan—maka ruang hidup predator ini semakin sempit. Alhasil, hal tersebut bisa memicu perubahan perilaku buaya sehingga lebih sering muncul di wilayah sekitar aktivitas manusia.

Selain faktor kerusakan habitat, konflik manusia dengan buaya juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan di alam.

Pada umumnya buaya memangsa ikan, burung air, atau hewan lain yang berada di sekitar perairan. Namun, ketika keseimbangan ekosistem terganggu dan sumber makanan asli berkurang, buaya dapat mencari mangsa yang lebih mudah dijangkau.

Pada kondisi tertentu, manusia yang beraktivitas di sungai atau pesisir bisa saja dianggap sebagai mangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik antara manusia dan hewan liar sesungguhnya berakar pada terganggunya keseimbangan ekosistem.

Dengan berbagai realitas di atas, hal ini mestinya menjadi alarm keras bagi penguasa untuk menjaga nyawa rakyatnya. Ketika kemunculan buaya semakin meningkat, yang harusnya diselesaikan bukan hanya mitigasi pada korban atau memindahkan buaya.

Namun, diperlukan langkah yang menyelesaikan akar masalah seperti menjaga ekosistem alam, edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir, dan menjaga wilayah yang rawan predator dari pemukiman warga.

Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyatnya menyelesaikan persoalannya sendirian dengan bergantung pada pawang buaya atau cara-cara yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan seperti praktik mistis dan sebagainya yang justru tidak menyelesaikan akar masalah.

Namun sayang, di sistem demokrasi kapitalisme ini kebanyakan pemimpinnya tidak memiliki visi riayah (mengurusi) rakyatnya. Kekuasaan bukan untuk melaksanakan amanah namun hanya memperkaya diri dan kroni-kroninya.

Oleh karena itu, kita butuh meninjau solusi lain dalam hal ini solusi Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan dan telah memiliki track record dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bervisi riayah dan bertakwa.

Islam Menyelamatkan Nyawa

Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang berperan menjaga keseimbangan alam. Allah Taala berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia…” (TQS Ar-Rum: 41). Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan sejatinya adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak mengindahkan aturan Allah dalam menjaga alam, maka keseimbangan ekosistem pun terganggu. Pengaruhnya tentu dirasakan oleh manusia serta makhluk hidup lain, termasuk hewan liar seperti buaya.

Dalam Islam, pengelolaan alam dilaksanakan dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin, yakni melahirkan kemasalahatan bagi seluruh makhluk. Tata kelola alam dalam perspektif Islam tentunya dilandasi pada prinsip syariat yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia semata, melainkan juga menjaga keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk.

Sejarah peradaban Islam juga memperlihatkan bagaimana kepemimpinan yang adil mampu melahirkan keseimbangan kehidupan hingga dirasakan oleh alam dan hewan.

Seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, seorang penggembala di daerah Karman menyatakan bahwa serigala tidak lagi menerkam domba-domba yang digembalakannya. Hewan buas tersebut hidup berdampingan dengan damai bersama ternak.

Fenomena ini dilihat masyarakat sebagai tanda keadilan pemimpin yang berefek pada ketentraman hidup. Bahkan dalam sebuah ungkapan yang dinukil dalam riwayat disebutkan, “jika serigala tidak mengonggong (menyerang), maka itu pertanda pemimpinnya adil .“ kisah ini menggambarkan pada kita bahwa ketika aturan Islam ditegakkan maka keamanan dan keadilan akan mewarnai kehidupan kita. Alam pun juga menjadi seimbang.
Dengan demikian, Islam adalah agama sekaligus ideologi yang juga mengatur hubungan manusia dengan alam.

Penerapan sistem Islam secara kaffah (menyeluruh) akan menghadirkan tata kelola lingkungan yang adil, menjaga keseimbangan alam, serta melindungi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Inilah makna Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Allah Taala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu…,” (TQS Al-Anfal: 24).

Wallahu ‘alam bis shawab.

Pemkot Paparkan Strategi Tekan Pengangguran di Hadapan Kemendagri, Angka TPT Turun di 2025

0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat memaparkan strategi dan pencapaian penurunan pengangguran di wilayah Bontang. (Dok Pemkot Bontang).

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memaparkan strategi dan capaian penurunan tingkat pengangguran, dalam presentasi Kepala Daerah (KDH) secara virtual, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (1/4/2026), di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota.

Presentasi ini merupakan bagian dari penilaian apresiasi kinerja, Pemerintah Daerah oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, khususnya pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.

Saat pemaparan, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menegaskan bahwa visi Bontang sebagai kota industri maju dan berkelanjutan dengan ekonomi yang kuat serta masyarakat yang sejahtera.

Namun, ia juga mengakui tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor industri menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam penyediaan lapangan kerja.

“Strategi utama kami adalah memastikan keterhubungan antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal, melalui pelatihan berbasis kompetensi,” ucapnya.

Selain itu dirinya menjelaskan, Pemkot Bontang menerapkan kebijakan komposisi tenaga kerja sebesar 75 persen tenaga kerja lokal dan 25 persen dari luar daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tahun 2018.

“Tidak hanya itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan tenaga kerja, dari potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak,” tambahnya.

Dalam perencanaan ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan menyampaikan proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperbarui setiap tiga bulan. Langkah ini bertujuan agar pemerintah dapat menyesuaikan program pelatihan dan penempatan kerja dengan kebutuhan industri.

Kolaborasi juga diperkuat melalui pelatihan, pemagangan, hingga penempatan kerja dengan melibatkan perusahaan, lembaga pelatihan, bursa kerja khusus, serta forum HRD.

Sejumlah perusahaan besar seperti PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Badak LNG turut dilibatkan, bersama lembaga pelatihan seperti PPSDM Cepu.

“Hasilnya, tren penurunan pengangguran di Bontang mulai terlihat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 lalu, turun menjadi 6,36 persen, dibandingkan 7,06 persen pada 2024. Secara jumlah, angka pengangguran juga menurun dari 6.631 orang menjadi 6.303 orang,” jelasnya.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan lapangan kerja dibandingkan jumlah pencari kerja. Sebab rendahnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja, tingginya pertumbuhan angkatan kerja, serta arus migrasi pencari kerja ke Bontang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya program “Teman Kerja” yang mengintegrasikan data pencari kerja, lowongan, dan data sosial, serta “Handak Begawi” untuk memperluas akses informasi kerja bagi masyarakat.

“Dari total 31 program yang telah dirancang, ada sebanyak 19 program telah berjalan dan berhasil menyerap ratusan tenaga kerja serta melibatkan ribuan pencari kerja,” bebernya.

Melalui berbagai strategi tersebut, Pemkot Bontang optimistis tren penurunan pengangguran dapat terus berlanjut, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja yang lebih kompetitif di dunia industri.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam