SANGATTA – Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) sebagai fondasi layanan publik kembali mengemuka dalam Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Royal Victoria, Kamis (2/4/2026).

Meski menjadi pintu masuk hampir seluruh layanan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, kesehatan, hingga pendidikan, Disdukcapil justru dinilai belum mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah menegaskan, secara regulasi instansinya memang tidak masuk kategori pelayanan dasar. Namun secara fungsi, perannya tidak tergantikan.

“Memang kami bukan pelayanan dasar, tapi semua membutuhkan Disdukcapil. Semua berawal dari data kependudukan, dari KTP dan dokumen lainnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut diamini peserta forum. Disdukcapil disebut sebagai OPD dengan manfaat paling luas karena menjadi basis data seluruh program pemerintah.

“Ini OPD yang manfaatnya luar biasa. Semua layanan bertumpu pada data kependudukan, tapi anggarannya masih terbatas,” ujar salah satu peserta.

Bahkan, dalam forum itu muncul usulan agar alokasi anggaran Disdukcapil bisa ditingkatkan hingga 10 persen dari APBD Kutim. Usulan tersebut juga mendapat dukungan dari perwakilan forum RT.

“Walaupun bukan pelayanan wajib secara aturan, tapi fungsinya wajib. Semua butuh Disdukcapil,” tegasnya.

Di sisi lain, upaya digitalisasi layanan Disdukcapil di Kutim mendapat apresiasi. Sistem dinilai semakin cepat, rapi, dan profesional, serta mulai dirasakan hingga ke tingkat desa.

Namun, manfaat digitalisasi dinilai belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dari total 139 desa di Kutim, masih ditemukan warga terutama kelompok rentan seperti keluarga berisiko stunting yang belum memiliki KTP elektronik.

Kondisi ini menjadi persoalan serius karena tanpa dokumen kependudukan, warga berpotensi tidak terdata dan tidak dapat mengakses berbagai program pemerintah.

“Digitalisasi sudah bagus, cepat, dan profesional. Tapi bagaimana kita mau membantu kalau mereka tidak punya KTP? Mereka tidak masuk dalam sistem,” ungkap peserta lainnya.

Forum juga menyoroti perlunya transparansi data layanan kepada publik serta penguatan program jemput bola agar lebih menjangkau wilayah terpencil.

Forum Perangkat Daerah ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari kekuatan data kependudukan yang akurat dan menyeluruh.

“Kalau datanya kuat, program pasti tepat sasaran. Tapi kalau masih ada warga belum punya KTP, ini yang harus jadi perhatian serius,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Gang Permai Raya, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 17.00 WITA. Satu unit rumah dilaporkan hangus dilalap si jago merah. Warga sekitar sempat dibuat panik.

Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Dalam waktu singkat, kobaran membesar dan memunculkan asap tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi itu membuat warga mulai menyadari adanya kebakaran.

Informasi kejadian dengan cepat menyebar melalui grup WhatsApp lingkungan. Warga yang menerima kabar langsung bergegas menuju lokasi untuk membantu pemadaman awal sambil menghubungi petugas.

“Saya tahunya dari grup WA, langsung ramai. Waktu itu saya lagi di kabo, asapnya sudah kelihatan dari sana,” ujar Vina, salah seorang warga.

Warga lainnya, Ruslan, menyebut api diduga berasal dari bagian tengah rumah sebelum merambat ke seluruh bangunan.

“Awalnya dari tengah, lalu menjalar ke depan. Disemprot, pindah lagi ke belakang apinya,” katanya.

Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak cepat. Sedikitnya lima unit armada dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api agar tidak merembet ke rumah lain di kawasan tersebut.

Hingga malam, petugas masih melakukan proses pendinginan. Api dilaporkan sudah berhasil dikendalikan, namun petugas tetap menyisir titik-titik yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

“Alhamdulillah api sudah terkendali, sekarang kami fokus pendinginan supaya tidak muncul lagi titik api,” ujar salah satu petugas di lokasi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Isu dugaan barter proyek senilai Rp600 miliar yang menyeret nama Bupati Kutai Timur (Kutim) kian bergulir liar di tengah masyarakat. Menyikapi hal itu, Pergerakan Rakyat Kutai Timur (PERAK) angkat bicara dan mendesak pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi.

Koordinator PERAK, Saharuddin, menilai isu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menjadi propaganda yang menyesatkan publik. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya respons cepat dari pemerintah agar polemik tidak terus berkembang.

“Isu ini sudah terlanjur bergulir di masyarakat. Karena itu, kami minta ada klarifikasi resmi dari Pemkab Kutim, baik melalui Diskominfo maupun humas,” tegasnya kepada awak media, Rabu (1/4/2026).

Menurut Saharuddin, langkah komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mencegah munculnya persepsi liar. Ia menilai pembiaran terhadap isu yang belum terverifikasi justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jangan sampai ada kesan pembiaran. Kalau memang tidak benar, harus disampaikan secara resmi dan terbuka ke masyarakat,” ujarnya.

PERAK sendiri menegaskan bahwa kabar yang menyebut Ardiansyah Sulaiman sebagai penerima dana Rp600 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka menyebut informasi tersebut sebagai bentuk propaganda tanpa bukti yang jelas.

Meski demikian, PERAK tetap menyatakan kepercayaan terhadap kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman. Mereka juga mengapresiasi klarifikasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh bupati, yang menyebut isu tersebut tidak benar.

Di sisi lain, masyarakat Kutai Timur diimbau untuk lebih bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Penyebaran kabar tanpa dasar dinilai hanya akan memperkeruh suasana dan memicu perpecahan.

PERAK juga menegaskan tidak akan tinggal diam jika ditemukan adanya pihak yang sengaja menyebarkan informasi bohong. Jalur hukum disebut menjadi opsi jika situasi terus berkembang tidak kondusif.

“Kami siap membawa ini ke ranah hukum jika ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan hoaks. Tapi yang terpenting saat ini adalah klarifikasi resmi agar isu ini tidak semakin liar,” pungkas Saharuddin.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali jadi sorotan. Hingga akhir Maret 2026, serapan belanja modal dinilai masih sangat rendah, bahkan nyaris tak bergerak. Padahal, dana transfer dari pemerintah pusat sudah mulai mengalir ke daerah.

Kondisi ini memantik kritik dari DPRD Kutim. Mereka menilai lambannya eksekusi anggaran berpotensi menghambat pembangunan serta menahan laju perputaran ekonomi di daerah.

Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menegaskan adanya ketimpangan antara dana yang diterima dengan realisasi belanja di lapangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hingga Maret 2026 Kutim telah menerima sekitar Rp485 miliar dana transfer pusat.

Namun, belanja modal disebutnya masih belum berjalan signifikan.

“Ini menunjukkan pelaksanaan APBD kita masih jalan di tempat,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).

Ia bahkan membandingkan dengan Jawa Barat yang mampu mencatat realisasi belanja modal hingga Rp585 miliar, meski belum menerima transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Faizal, kondisi ini harus segera dibenahi. Ia meminta pemerintah daerah tidak berlama-lama dalam menjalankan program yang telah disahkan dalam APBD.

“APBD itu bukan sekadar dokumen. Harus segera dieksekusi supaya pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui percepatan serapan anggaran masih berproses. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidakpastian jadwal transfer dana dari pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa memprediksi kapan transfer itu masuk. Itu yang menjadi tantangan,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh program telah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Saat ini, tinggal menunggu percepatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan kegiatan di lapangan.

“Mudah-mudahan April ini sudah mulai berjalan,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program yang telah direncanakan, meski ada potensi pergeseran anggaran yang menyebabkan keterlambatan.

“Kami pastikan program tetap berjalan, walaupun ada penyesuaian,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuntaskan kewajiban tahunan dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan ini dilakukan serentak bersama seluruh daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memastikan dokumen laporan keuangan tersebut telah diterima dan kini tinggal menunggu tahapan pemeriksaan dari BPK.

“Sudah diserahkan. Tinggal hari Senin BPK akan masuk ke semua wilayah di Kalimantan Timur untuk pemeriksaan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, LKPD merupakan laporan keuangan yang menjadi objek audit BPK setiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah yang dibahas bersama DPRD.

“LKPD itu laporan keuangan pemerintah daerah, ini tugasnya BPK. Beda dengan LKPJ, itu laporan pertanggungjawaban bupati yang cukup dibahas bersama Bappeda dan dewan,” jelasnya.

Dengan selesainya penyerahan LKPD, Pemkab Kutim kini bersiap menghadapi pemeriksaan terperinci dari BPK dalam waktu dekat. Hasil audit tersebut nantinya akan menentukan opini atas laporan keuangan daerah.

Meski demikian, Ardiansyah mengaku optimistis Kutai Timur mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

“Optimis,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai bersiap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini merujuk pada keputusan bersama tiga menteri yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan bahwa penerapan WFH di daerahnya masih menunggu penyesuaian teknis. Pemkab Kutim, kata dia, akan terlebih dahulu mempelajari surat resmi yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

“Informasinya sudah ada keputusan tiga menteri. Nanti kita lihat dulu suratnya seperti apa,” ujarnya saat diwawancara awak media, Rabu (1/4/2026).

Ardiansyah menegaskan, penerapan WFH tidak akan diberlakukan secara menyeluruh. ASN yang bekerja di sektor pelayanan publik dan teknis tetap diwajibkan masuk kantor guna memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kalau yang teknis itu tidak bisa WFH. Seperti rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan perizinan. Itu harus tetap standby maksimal,” tegasnya.

Sebaliknya, ASN yang bekerja di bidang administratif akan menjadi prioritas dalam penerapan sistem kerja fleksibel tersebut.

Meski kebijakan WFH mulai diterapkan, Ardiansyah memastikan kepala daerah tetap akan menjalankan tugas dari kantor.

“Kalau Bupati tidak bisa WFH, tetap di kantor,” katanya.

Terkait pengawasan dan kemungkinan sanksi bagi ASN yang menyalahgunakan kebijakan WFH, Pemkab Kutim masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Nanti kita lihat aturannya,” imbuhnya.

Pemkab Kutim menargetkan kebijakan ini dapat segera berjalan dalam waktu dekat, mengikuti rentang waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Ya, kemarin saja saya sendiri di kantor, aman saja,” pungkas Ardiansyah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kutai Timur (Kutim) mulai bergerak. Pemerintah daerah menyiapkan pembangunan gudang milik Perum Bulog dengan kapasitas mencapai 3.500 ton.

Rencana tersebut mengemuka dalam rapat paripurna ke XIX DPRD Kutim terkait Persetujuan DPRD Kutim terhadap pemindahtanganan barang milik daerah kepada perusahaan umum Bulog yang digelar Rabu (1/4/2026). Meski demikian, prosesnya saat ini masih berada pada tahap persetujuan administratif dan belum masuk ke tahap konstruksi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa setelah persetujuan rampung, pemerintah daerah akan menindaklanjuti melalui mekanisme hibah daerah. Salah satunya dengan penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Ini masih tahap persetujuan. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan NPHD,” ujarnya.

Meski belum dibangun, kapasitas gudang sudah dirancang cukup besar. Yakni mampu menampung hingga 3.500 ton gabah dan beras. Kapasitas itu dinilai mampu mengakomodasi produksi padi di Kutim yang terus berkembang.

Nantinya, Bulog akan memprioritaskan penyerapan gabah dari petani lokal. Langkah ini diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani, terutama saat musim panen.

Gabah yang diserap akan disimpan sebagai cadangan pangan daerah. Saat diperlukan, stok tersebut akan kembali disalurkan ke pasar guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.

“Yang penting itu padi atau gabah. Bulog menyimpan, lalu dikeluarkan saat dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan pangan,” tegas Ardiansyah.

Pemkab Kutim berharap kehadiran gudang Bulog ini tidak hanya memperkuat cadangan pangan, tetapi juga menjadi instrumen pengendali harga. Dengan begitu, kesejahteraan petani dan stabilitas pasar dapat berjalan seimbang.

Harapan kami, ini bisa benar-benar membantu petani sekaligus menjaga harga tetap stabil di masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam