BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk menghapus praktik titipan atau “orang dalam” (ordal) dalam proses rekrutmen tenaga kerja melalui aplikasi Teman Naker.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris memastikan, seluruh kebutuhan tenaga kerja perusahaan akan dipublikasikan secara terbuka melalui sistem tersebut.

“Tidak ada lagi cerita titipan. Semua kita buka. Kebutuhan perusahaan akan kita tampilkan di aplikasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejak November tahun lalu pemerintah telah meminta seluruh perusahaan di Bontang untuk menyerahkan rencana kebutuhan tenaga kerja mereka untuk tahun berjalan. Data tersebut kemudian akan ditampilkan secara transparan di platform digital.

Langkah ini diambil untuk menjawab keresahan masyarakat yang selama ini menilai proses rekrutmen kerap tidak terbuka.

Agus bahkan mengaku telah menghentikan praktik membantu secara personal, dalam memasukkan tenaga kerja ke perusahaan.

Menurutnya, transparansi ini sekaligus menjadi dorongan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kemampuan diri, karena persaingan akan berlangsung secara terbuka dan berbasis kompetensi.

“Kalau sudah terbuka, berarti yang dibutuhkan adalah skill. Ini jadi tanggung jawab pemerintah juga untuk menyiapkan pelatihan,” tambahnya.

penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan resmi meluncurkan aplikasi Teman Naker sebagai upaya mempermudah akses informasi antara pencari kerja dan perusahaan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan aplikasi ini menjadi langkah konkret menghadapi tuntutan era digital, sekaligus mempercepat proses penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Sekarang ini eranya digital, kita tidak boleh tertinggal. Aplikasi ini memudahkan dua belah pihak, baik perusahaan maupun pencari kerja,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Melalui aplikasi tersebut, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, sementara pencari kerja bisa langsung mengakses informasi lowongan yang tersedia.

Ia menyebut, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan dunia usaha. Hingga saat ini, sekitar 80 persen perusahaan di Bontang telah mulai terbuka dan memberikan data kebutuhan tenaga kerja kepada pemerintah.

Dengan data tersebut, Disnaker dapat menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan lapangan kerja, mulai dari tenaga teknis seperti tukang las hingga sektor jasa seperti security, rider, dan sebagainya.

“Kalau perusahaan terbuka, kami akan lebih mudah menyiapkan SDM sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, aplikasi ini diharapkan menjadi pusat informasi pasar kerja yang terintegrasi di Bontang, menggantikan sistem manual yang selama ini dinilai kurang efektif.

“Aplikasi ini sudah ada di Play store dan App Store, semua dapat mengakses,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Taman. Termasuk dalam penanganan terkait dengan banjir rob yang masih sering terjadi di Bontang Kuala (BK).

Sebelumnya, ia telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) untuk penambahan jaringan gas (jargas) di wilayah Bontang. Hingga sampai saat ini, ia melanjutkan untuk menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Saat pertemuan berlangsung, dirinya menekankan akan urgensi perbaikan akses jalan nasional sepanjang 900 meter menuju destinasi wisata BK, yang kerap terendam banjir rob.

“Kami melaporkan kondisi infrastruktur jalan nasional, yang saat ini menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata. Fenomena banjir rob terjadi setiap sore hingga malam hari, yang tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berdampak pada fasilitas pendidikan di sekitar lokasi,” jelasnya saat pertemuan.

Selain itu, Neni juga turut menjelaskan bahwa dengan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang akibat perubahan regulasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Mengingat status jalan tersebut merupakan akses vital menuju kawasan strategis pariwisata. Intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU dinilai sangat krusial.

Secara teknis, kondisi badan jalan saat ini terindikasi berada di atas tanah dengan daya dukung yang rendah, karena berada di kawasan muara sehingga sangat rentan terdampak pasang air laut.

“Bontang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, khususnya melalui sektor migas. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian khusus pada perbaikan jalan ini,” katanya.

Sebab, penanganan jalan sepanjang 900 meter tersebut sangat berarti bagi keselamatan dan kenyamanan warga Bontang, agar tidak ada lagi masyarakat yang terdampak risiko saat melintasi jalur tersebut.

Upaya ini menegaskan langkah proaktif Pemkot Bontang dalam menjemput bola ke pemerintah pusat, guna memastikan infrastruktur daerah tetap mumpuni di tengah keterbatasan anggaran.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti masih kurangnya sosialisasi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya terkait persyaratan administrasi yang dinilai belum dipahami oleh sebagian masyarakat.

Hal ini terungkap saat anggota dewan melakukan kunjungan lapangan, untuk memastikan kondisi penerima bantuan. Dalam peninjauan tersebut, pihaknya telah menemukan sejumlah warga yang belum mengakses bantuan, karena terkendala pembuatan Virtual Account (VA) di Bank Kaltim.

“Ini mungkin karena kurangnya sosialisasi dan kurang diarahkan. Dalam artian, peran ketua RT dan lurah sangat penting untuk menggerakkan warganya, agar bisa ke kantor Bank Kaltim. Karena salah satu syaratnya harus membuat VA,” ucap Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Rabu (1/4/2026).

Selain menyoroti adanya kendala administratif, para rombongan juga menemukan sejumlah kondisi rumah warga yang sangat memprihatinkan. Beberapa di antaranya dinilai tidak layak huni, bahkan ada yang sudah dalam kondisi rapuh.

“Kami tadi sudah turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi rumah warga penerima bantuan. Ada beberapa yang akan kami diskusikan, seperti rumah tidak layak huni. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan verifikasi terkait penerimaan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih terkait penerimaan bantuan.

“Kami juga memastikan apakah mereka sudah menerima PKH. Karena tidak mungkin bantuan itu tumpang tindih. Kalau sudah menerima PKH, seharusnya tidak lagi mendapatkan BLT,” tegasnya.

Hasil temuan di lapangan ini akan dibahas lebih lanjut di internal DPRD, untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk validasi data penerima bantuan agar penyalurannya tepat sasaran.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, melakukan peninjauan lapangan terkait data kemiskinan, dimana masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus tepat sasaran.

Anggota Komisi A meninjau secara langsung di RT.24, Kampung Mandar, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Rabu (1/4/2026).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa dari hasil peninjauan secara langsung di lapangan, telah menunjukkan data bagi penerima bantuan telah sesuai. Warga yang mendapatkan bantuan seperti disabilitas, fakir miskin, dan sebagainya, sesuai dengan perwali yang ada.

“Kami bersama Komisi A dan pimpinan telah melakukan peninjauan lapangan dengan data-data bagi penerima BLT, benar telah sesuai sebagai penerima manfaat. Alhamdulillah semua penerima di wilayah RT.24 telah sesuai,” ucapnya saat ditemui.

Selain itu, dirinya turut menekankan akan pentingnya pengawasan dan pembaruan data secara berkala. Hal itu sangat diperlukan, agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak mendapatkannya.

Saat peninjauan lapangan berlangsung, Andi Sofyan juga membeberkan bahwa selama ini terkait bantuan, kendalanya bukan terdapat di pemerintahnya, akan tetapi tingkat kehadiran penerima yang masih sangat minim.

“Seharusnya seperti ini harus bisa berkoordinasi yang baik antara pihak kelurahan dan RT, untuk bisa memastikan warga yang menerima manfaat itu bisa hadir ke Bank Kaltim untuk pencairan,” ungkapnya.

Sebab sampai sejauh ini, tepat di hari kedua penerima bantuan masih berada di 50 persen, terhitung sejak Jumat lalu. Karena bagi penerima bantuan, harus membuat Virtual Account (VA) secara langsung di Bank Kaltim.

“Maka kita meminta ke Dinas Sosial untuk bisa berkoordinasi lagi dengan lurah-lurah, agar bisa memastikan Ketua RT-nya menggiring warga untuk segera mendapatkan manfaat dari program prioritas,” bebernya.

Kegiatan ini didampingi oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Toetoek Pribadi Ekowati, Lurah Loktuan, Deden Supriadi, serta para ketua RT setempat.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa dampaknya di Kota Bontang. Hingga 2026, sudah ada 16 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan menyalurkan makanan ke siswa sekolah.

Bagi banyak orang tua, program ini cukup membantu. Selain memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang layak, MBG juga sedikit meringankan pengeluaran harian.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut program ini memang ditujukan untuk mendukung kebutuhan dasar anak, khususnya saat berada di sekolah.

“Pemerintah kota turut berperan dalam memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran, terutama siswa,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025.

Di lapangan, makanan dibagikan secara terjadwal melalui dapur-dapur yang sudah ditunjuk. Menu yang disiapkan pun diupayakan memenuhi kebutuhan gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, hingga sayur.

Program ini juga dinilai berdampak langsung pada aktivitas belajar siswa. Anak-anak yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini bisa lebih fokus karena sudah mendapatkan asupan makanan.

Tidak hanya itu, keberadaan dapur MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Penyediaan bahan makanan dalam beberapa kasus melibatkan pemasok dari daerah sekitar, seperti pedagang sayur, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.

Meski begitu, pelaksanaan di lapangan tetap menjadi perhatian. Pemerintah kota disebut terus melakukan pemantauan, terutama terkait kualitas makanan, kebersihan, serta ketepatan distribusi.

“Program ini akan terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan seluruh warganya kini telah memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 100 persen pada 2025.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan dengan UHC 100 persen, seluruh masyarakat Bontang telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan, sehingga bisa mengakses layanan medis tanpa terkendala biaya dasar.

“Seluruh masyarakat Kota Bontang telah memiliki akses terhadap jaminan pelayanan kesehatan,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD.

Menurut Neni, capaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan cakupan yang sudah menyeluruh, masyarakat kini tidak hanya bisa mengakses layanan kesehatan dasar di puskesmas, tetapi juga layanan rujukan di rumah sakit sesuai kebutuhan medis.

Namun demikian, Neni menegaskan bahwa pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada capaian angka semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan semakin baik.

“Tidak hanya cakupan, kami juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.

Pemerintah juga melakukan pembenahan dari sisi pelayanan, mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, hingga percepatan pelayanan administrasi bagi pasien.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan jaminan kesehatan juga terus digencarkan. Hal ini penting agar masyarakat memahami hak dan prosedur layanan yang bisa diakses.

Neni berharap, dengan UHC 100 persen ini, derajat kesehatan masyarakat Bontang dapat terus meningkat, sekaligus menekan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan.

“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Bontang,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkuat ketahanan pangan daerah, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis dan fluktuasi harga di pasaran.

Sepanjang 2025, pemkot telah menyiapkan cadangan pangan berupa beras sebanyak 29.885 ton. Jumlah ini dinilai cukup strategis untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama saat terjadi gangguan distribusi maupun kondisi darurat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Ini bagian dari upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan, termasuk saat kondisi darurat, bencana, maupun ketika terjadi fluktuasi pasokan dan harga,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026)

Selain penyediaan cadangan beras, Pemkot Bontang juga menjalin kerja sama dengan Bulog untuk pembangunan gudang penyimpanan. Kehadiran gudang ini nantinya diharapkan mampu memperkuat sistem logistik pangan di daerah.

Menurut Neni, keberadaan infrastruktur penyimpanan menjadi faktor penting agar stok pangan dapat dikelola dengan baik, baik dari sisi kualitas maupun distribusi.

Tidak hanya fokus pada ketersediaan, pemerintah juga memperhatikan aspek keterjangkauan harga. Melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga komoditas strategis terus dilakukan secara berkala.

Langkah ini bertujuan agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Neni menegaskan, ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas daerah. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga terkait.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal stok, tetapi juga bagaimana memastikan distribusi berjalan lancar dan masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Di tengah tantangan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbilang cukup drastis, langkah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, tak surut dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakatnya.

Tepatnya di Selasa (31/3/2026), Neni melakukan pertemuan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Bukan hanya sekadar kunjungan kerja biasa, akan tetapi dirinya membawa misi penting untuk memastikan bahwa warga Bontang bisa mendapatkan akses energi yang lebih murah dan ramah lingkungan melalui Jaringan (Jargas) rumah tangga.

Upaya tersebut membuahkan hasil yang positif, dimana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berhasil mendapatkan tambahan 2.000 Sambungan Rumah (SR) jargas, dengan total kuota sambungan jargas untuk Kota Bontang sendiri, meningkat menjadi 12.553 SR, yang sebelumnya hanya 10.553 SR saja.

“Alhamdulillah perjuangan di awal tahun untuk warga Bontang, dimana warga Bontang telah mendapatkan tambahan jargas 2.000. Walaupun APBD kita sedang turun drastis, Insya Allah program prioritas tetap berjalan,” paparnya.

Penambahan kuota tersebut diperoleh melalui optimalisasi anggaran, serta hasil validasi lapangan dan verifikasi atas pengajuan tambahan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turut berperan dalam pengelolaan jaringan gas di masa mendatang. Hal ini seiring dengan rencana perubahan regulasi terkait pengalihan pengelolaan dari badan usaha ke Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian.

“Dengan adanya tambahan sambungan ini, sangat diharapkan ke depan semakin banyak warga Bontang yang dapat menikmati akses energi yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih di sektor rumah tangga,” jelasnya.

Dalam pertemuan kali ini, Wali Kota Bontang juga didampingi oleh Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda, Andi Kurniawansah, serta Kabag Perekonomian dan SDA Bontang, Moch Arif Rochman.

Rombongan diterima baik oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas, Noor Arifin Muhammad bersama jajaran Kementerian ESDM.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam