SANGATTA – Isu sampah kembali mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang digelar selama dua hari, 11–12 Februari 2026 kemarin.

Dalam forum tersebut, sedikitnya 80 usulan program dihimpun dari masing-masing desa, dengan rata-rata 20 usulan per desa. Usulan itu didominasi tiga sektor utama, yakni pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi.

Camat Sangatta Utara Hasdiah Dohi menegaskan, sektor infrastruktur menjadi perhatian paling besar. Terutama soal drainase yang dinilai belum maksimal dan kerap menimbulkan banjir lokal saat musim hujan.

“Dari tiga bidang yang diusulkan itu, yang banyak kami soroti terutama infrastruktur, khususnya drainase di Sangatta Utara,” ujar Hasdiah di Kantor BPU Kecamatan Sangatta Utara.

Ia menyebut, normalisasi drainase di Jalan Yos Sudarso 1 hingga Yos Sudarso 4 menjadi prioritas. Pasalnya, aliran air dari gang-gang menuju jalur utama sering tersumbat sehingga air meluap hingga masuk ke permukiman warga dan fasilitas umum.

“Kalau kita lihat, banjir lokal sering terjadi karena saluran air di gang-gang tersumbat dan air masuk ke rumah-rumah maupun sekolah. Pembuangan dari gang itu menuju ke Yos Sudarso untuk diteruskan ke sungai, tetapi karena ada sumbatan, air tidak bisa mengalir. Itu yang kami minta untuk dinormalisasi,” jelasnya.

Tak hanya drainase, persoalan sampah juga kembali masuk daftar usulan prioritas. Hasdiah menilai, dengan jumlah penduduk yang besar, Sangatta Utara membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal agar sejalan dengan statusnya sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Timur.

“Masalah sampah ini setiap tahun kami masukkan dalam Musrenbang karena memang menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Di bidang kesehatan, Musrenbang juga menyoroti isu stunting. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 345 anak berisiko stunting dan 3.686 keluarga berisiko stunting di Sangatta Utara.

Untuk mendukung penanganan tersebut, pihak kecamatan telah melakukan koordinasi dengan PLN dan PDAM guna memperkuat layanan dasar masyarakat. Saat ini masih ditemukan 11 titik di 11 RT yang belum teraliri listrik. Sementara sekitar 915 kepala keluarga (KK) juga belum mendapatkan layanan air bersih dari PDAM.

“Kami sudah berdiskusi dengan PDAM dan PLN. Dalam waktu dekat akan turun bersama kecamatan dan desa untuk mengecek langsung titik-titik yang belum terlayani dan melihat permasalahannya apa,” ungkap Hasdiah.

Ia menambahkan, sejumlah usulan yang belum terealisasi pada Musrenbang tahun sebelumnya tetap akan kembali diajukan. Terutama yang menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penanganan sampah dan normalisasi drainase.

“Itu tetap kami usulkan karena betul-betul skala prioritas bagi masyarakat Sangatta Utara,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi dampak operasional penuh Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyeksi lonjakan penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi alasan utama pemerintah bergerak lebih cepat.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kota yang terus tumbuh tidak pernah lepas dari kebutuhan fasilitas publik yang semakin besar.

“Kalau berbicara kekurangan, kota yang tumbuh pasti akan selalu merasa kurang. Gedung yang dibangun hari ini, beberapa tahun ke depan bisa jadi sudah tidak mencukupi lagi. Puskesmas, rumah sakit, sekolah, ruang terbuka hijau—semuanya akan terus dituntut untuk bertambah,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Rahmad, pembangunan tidak boleh menunggu hingga kebutuhan menjadi mendesak. Pemerintah memilih membangun lebih awal selama waktu dan anggaran masih tersedia.

“Jangan sampai kita baru membangun ketika kebutuhan sudah sangat mendesak. Selagi ada waktu dan anggaran, kita siapkan fondasinya dari sekarang,” jelasnya.

Seiring target operasional penuh IKN pada 2028 dan seterusnya, Balikpapan diperkirakan menjadi salah satu kawasan hunian pilihan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota DPR RI, hingga pegawai BUMN. Kondisi ini diyakini akan mendorong peningkatan kebutuhan perumahan, layanan pendidikan, kesehatan, serta sektor jasa dan perdagangan.

Di sektor pendidikan, penambahan sekolah negeri tetap menjadi prioritas meski sempat memunculkan perdebatan. Pemerintah menilai, proyeksi pertumbuhan penduduk harus direspons dengan kesiapan fasilitas belajar yang memadai.

Tak hanya infrastruktur fisik, Pemkot juga menggarap sektor ketahanan pangan. Melalui kolaborasi dengan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3), pemerintah mendorong pelaku usaha lokal memperkuat produksi bahan pangan.

“Dulu kebutuhan ayam dan telur masih banyak dipasok dari luar daerah. Sekarang kebutuhannya meningkat signifikan. Ini momentum agar pelaku usaha lokal bisa menjadi tuan rumah di kota sendiri,” tambah Rahmad.

Ia menekankan, Balikpapan tidak hanya harus siap menjadi kota penyangga IKN, tetapi juga tumbuh sebagai kota yang mandiri secara ekonomi dengan fondasi infrastruktur yang kuat menuju 2030. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Lonjakan pemakaian air saat sahur dan menjelang berbuka kerap memicu keluhan warga, terutama di kawasan perbukitan Balikpapan. Namun menjelang Ramadan 2026, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) memastikan distribusi air bersih dalam kondisi siap dan stabil.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, menegaskan seluruh pekerjaan teknis strategis telah dirampungkan sebelum Ramadan. Mulai dari penambahan pompa, perbaikan titik kebocoran, hingga penguatan jaringan pipa utama.

“Kami selesaikan pekerjaan sebelum Ramadan agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman tanpa gangguan air,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Yudhi, setiap Ramadan konsumsi air meningkat signifikan dan terjadi hampir bersamaan pada pukul 03.00–05.00 Wita saat sahur serta menjelang Magrib. Air digunakan untuk memasak, mandi, berwudhu, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Lonjakan pemakaian serentak ini sering berdampak pada penurunan tekanan air, khususnya di wilayah perbukitan atau kawasan dengan elevasi tinggi,” jelasnya.

Salah satu pekerjaan krusial yang telah diselesaikan adalah pengoneksian pipa berdiameter 600 milimeter di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 5,5, tepatnya di segmen jembatan setelah Perumahan Bhumi Nirwana. Jalur ini menjadi salah satu tulang punggung suplai air Balikpapan.

Selain itu, PTMB juga memperbaiki sejumlah titik kebocoran dan memperkuat jaringan distribusi utama. Untuk pelanggan di kawasan dengan tekanan rendah, pompa tambahan disiapkan dan akan dioperasikan saat beban pemakaian meningkat.

“Jika terjadi gangguan distribusi, masyarakat diminta segera melapor agar petugas dapat langsung melakukan penanganan. Kami juga menyiagakan mobil tangki sebagai solusi cepat,” tegasnya.

Saat ini kapasitas produksi air PTMB mencapai 1.500 liter per detik dengan distribusi sekitar 1.450 liter per detik. Tahun ini juga ada tambahan suplai 50 liter per detik dari SILPA Waduk Manggar.

Tambahan tersebut diprioritaskan untuk membuka sambungan baru di Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara, dua wilayah yang terus berkembang.

Dengan penguatan jaringan dan kesiapan operasional tersebut, PTMB optimistis layanan air bersih selama Ramadan berjalan lancar tanpa gangguan berarti. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekitar 3.000 sumur tua minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Timur disiapkan untuk kembali dikelola melalui skema kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Unit Desa (KUD), hingga pelaku UMKM. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak produksi migas sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.

Staf Khusus Menteri ESDM RI, Nanang Abdul Manaf, menyebutkan ribuan sumur tua itu sebelumnya berada di bawah pengelolaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), hingga Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

“Sumur-sumur ini ditinggalkan karena secara keekonomian kurang menarik bagi perusahaan besar, terutama akibat tingginya kadar air. Namun bagi mitra lokal, sumur tua masih memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara efisien,” ujar Nanang di Samarinda.

Ia menjelaskan, SKK Migas bersama KKKS akan melakukan inventarisasi menyeluruh, mulai dari jumlah sumur, titik koordinat, lokasi presisi, hingga kondisi teknis di lapangan.

“Setelah data lengkap dan diverifikasi, pemerintah akan membuka peluang bagi BUMD, KUD, dan UMKM untuk mengajukan proposal pengelolaan,” katanya.

Proses seleksi mitra, lanjut Nanang, akan dilakukan secara ketat. Aspek teknis, manajerial, pengalaman di bidang terkait, hingga kesehatan keuangan menjadi syarat utama.

“Tujuannya agar sumur tua benar-benar dikelola secara profesional, aman, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai pengaktifan kembali 3.000 sumur tua bisa memberi kontribusi besar terhadap produksi migas daerah.

“Jika seluruh potensi ini dimaksimalkan, kita bisa menambah produksi minyak hingga 100–150 ribu barel per hari. Dampaknya bukan hanya pada sektor energi, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi rakyat dan peningkatan PAD,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan siap mendukung program tersebut, termasuk memfasilitasi BUMD dan koperasi agar mampu memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif sesuai regulasi yang berlaku. (MK)

Editor: Agus S