BONTANG – Distribusi beras untuk Gerakan Pangan Murah (GPM) sempat mengalami keterlambatan, akibat mobil pengantar mengalami mogok di wilayah Gunung Menangis, Jalan Poros Samarinda – Bontang. Namun begitu, beras sebanyak 5 ton itu habis dalam waktu sekejap di serbu oleh warga di GPM, yang berlangsung di UMKM Center, Rabu (11/2/2026).

Kepala Bidang (Kabid) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang, Debora Kristina mengatakan bahwa penjualan beras yang semula dijadwalkan lebih awal, terpaksa digeser hingga pukul 14.00 Wita. Meski sempat terkendala akibat truk pengangkut beras mogok, akan tetapi antusiasme masyarakat tidak surut.

Sehingga dalam waktu sekitar empat jam, seluruh stok beras habis terjual, yang dimana GPM kali ini, DKP3 menyiapkan beras SPHP sebanyak 800 sak atau 4.000 kilogram, serta beras premium sebanyak 1.000 kilogram atau 200 sak.

“Walaupun pengiriman beras mengalami keterlambatan karena ada kendala teknis, namun stok beras yang ada semuanya telah laku terjual sampai sore hari. Kami memohon maaf sebelumnya ke masyarakat,” ucapnya.

Selain beras, di GPM turut tersedia pula telur ayam lokal, minyak goreng, tepung, aneka sayuran, hingga macam-macam jajanan. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang ramadan.

“Ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mengendalikan inflasi harga, dan menjaga pasokan pangan. Harapannya, akses pangan masyarakat tetap aman, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional seperti ramadan,” jelasnya.

Debora menegaskan, Gerakan Pangan Murah merupakan manifestasi konkret kebijakan stabilisasi harga dan penguatan ketahanan pangan daerah. Program ini dirancang untuk memastikan keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan bahan pokok bagi masyarakat.

Terlebih lagi, Debora juga mengimbau ke masyarakat untuk bisa menerapkan pola konsumsi yang bijak dan tidak melakukan aksi beli panik.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, berbelanja sesuai kebutuhan, dan berpartisipasi aktif menjaga stabilitas pasar,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bontang resmi memiliki ketua baru. Muhammad Kusnadi dipercaya memimpin organisasi profesi wartawan tersebut untuk masa bakti 2026–2029, menggantikan Suriadi Said yang telah menakhodai PWI Bontang selama dua periode.

Kusnadi terpilih secara aklamasi dalam Konferensi Kota (Konferkot) PWI Bontang yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (12/2/2026). Ia menjadi calon tunggal dalam forum tertinggi organisasi tingkat kota tersebut.

Dalam sambutannya usai ditetapkan sebagai ketua, Kusnadi menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi anggota untuk menyampaikan gagasan demi kemajuan organisasi.

“Program yang sudah berjalan akan kita evaluasi dan tingkatkan. Kami ingin PWI Bontang semakin solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Ketua demisioner, Suriadi Said, turut menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru. Ia berharap estafet kepemimpinan ini dapat membawa PWI Bontang semakin berkembang dan adaptif terhadap perubahan, khususnya di era digital yang menuntut wartawan lebih modern dan profesional.

Pria yang akrab disapa Isur itu juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan berbagai mitra, sehingga PWI Bontang tetap menjadi organisasi yang kredibel dan dipercaya publik.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Timur, Abdurahman Amin, mengapresiasi kinerja PWI Bontang periode sebelumnya. Menurutnya, kontribusi PWI Bontang dalam mendukung program kerja PWI Kaltim sangat signifikan, termasuk sukses menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Kaltim pada akhir 2025 lalu.

“Semoga kepengurusan berikutnya tetap solid. Apa yang sudah dibangun oleh ketua-ketua PWI Bontang sebelumnya bisa terus dijaga,” pesannya.

Konferkot PWI Bontang juga dihadiri Wali Kota Bontang yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Anwar Sadat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan insan pers sangat diperlukan guna memastikan ruang publik dipenuhi informasi yang edukatif dan mencerdaskan.

Menurutnya, PWI sebagai organisasi profesi memiliki peran strategis dalam menjaga marwah jurnalistik, membina anggotanya, serta menegakkan etika dalam setiap karya pemberitaan.

“Pertanggungjawaban pengurus lama adalah bentuk akuntabilitas, perumusan program kerja menjadi arah gerak organisasi, dan pemilihan ketua baru merupakan momentum regenerasi untuk memperkuat peran PWI di Kota Bontang,” tandasnya.

SUSUNAN PENGURUS PWI KOTA BONTANG MASA BAKTI 2026-2029

Ketua: Muhammad Kusnadi
Sekretaris: Qadlie Fachruddin S
Bendahara: Dahlia

Seksi Pendidikan
Ketua: Bambang
Anggota: Mega Asri Rahayu, Mirah Hayati, Jumardi Salam

Seksi Wartawan Olahraga
Ketua: Zuhaji
Anggota: Hilal, Hermawan, Nasrullah

Seksi Pembelaan Wartawan
Ketua: Adiel Kundhara
Anggota: Michael Fredy Yacob, Nur Sa’adah, Yusva Alam

Seksi Organisasi
Ketua: Muhammad Zulfikar Akbar
Anggota: Suci Surya Dewi, Iqlima Syakurah, Maimunah Afiah

Seksi Komunikasi dan Hubungan Eksternal
Ketua: Rudy M
Anggota: Muhammad Raihan Wahyudi, Lutfi Aziz, Dwi S

BONTANG – Perkelahian dua anak di salah satu gang di Rawa Indah, Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang terekam pada video yang beredar beberapa waktu lalu berakhir damai. Kedua anak bersama orang tuanya membuat surat perjanjian di Polsek Bontang Selatan, Rabu (11/2/2026).

Sebelumnya, video perkelahian tersebut sempat beredar luas. Dalam rekaman itu, kedua anak terlihat saling adu fisik, mulai dari menendang, meninju hingga tarik-menarik. Sementara sejumlah anak lainnya hanya menonton, bahkan ada yang memberi dukungan tanpa berupaya melerai.

Salah satu orang tua anak yang terlibat mengatakan, seluruh anak yang ada dalam video tersebut dipanggil ke Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Ternyata yang membuat surat perjanjian bukan hanya anak saya dan anak yang berkelahi, tetapi semua anak yang terlibat di dalam video juga,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (12/2/2026).

Dirinya turut menambahkan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua orang tua dari anak yang berkelahi, termasuk orang tua anak yang merekam dan menjadi wasit dalam kejadian tersebut, telah saling memaafkan.

“Permasalahan sudah selesai di Polsek kemarin. Kami semua sepakat berdamai dan anak-anak juga sudah saling meminta maaf,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia mempertanyakan apakah kualitas pendidikan benar-benar meningkat setelah kewenangan diambil alih.

Agus Haris mengungkapkan bahwa banyak keluhan terkait SMA/SMK sederajat di Bontang, tetapi Pemkot tidak bisa berbuat banyak karena bukan lagi kewenangan daerah.

“Harus ada kajian objektif. Apakah setelah diambil alih provinsi, kualitas pendidikan naik? Kalau tidak, lebih baik dikembalikan ke kota beserta anggarannya,” tegasnya.

Ia mengusulkan evaluasi berbasis data, seperti jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan capaian akademik mereka setelah lulus.

Jika terbukti lebih baik di bawah provinsi, maka kewenangan bisa tetap di sana. Namun, jika tidak, Agus menilai Bontang seharusnya kembali mengelola pendidikan menengah.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti persoalan bantuan seragam sekolah. Pemkot pernah memberikan bantuan seragam untuk SMA pada 2019, tetapi kini tidak bisa lagi karena SMA sudah menjadi wewenang dari provinsi.

Akibatnya, muncul kecemburuan antara siswa SD–SMP yang mendapat bantuan dan siswa SMA/SMK yang tidak, “Provinsi sudah tahu visi-misi Bontang soal bantuan seragam. Seharusnya mereka juga menyiapkan anggaran agar tidak terjadi kesenjangan di tingkat SMA/SMK,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kecamatan Bontang Barat menetapkan tiga usulan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, untuk dibawa ke pembahasan tingkat kota.

Camat Bontang Barat, Ida Idris, mengatakan tiga usulan tersebut merupakan program yang dinilai paling mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.

“Untuk tingkat kota, kita prioritaskan masing-masing kelurahan satu usulan, jadi total ada tiga yang kita bawa,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Tiga usulan tersebut meliputi pelebaran jalan di kawasan Jalan Pongtiku, pengadaan pompa beserta pembangunan rumah pompa, serta revitalisasi jembatan dan normalisasi sungai di Jalan Dahlia 11.

Ida menjelaskan, pengadaan pompa dan pembangunan rumah pompa sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras.

“Pompa itu untuk penyedotan air ketika terjadi genangan. Jadi untuk mengurangi ketinggian air saat hujan deras, supaya tidak terlalu lama tergenang,” jelasnya.

Sementara itu, revitalisasi jembatan dan normalisasi sungai di Jalan Dahlia 11, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran air serta meminimalisir potensi banjir di wilayah tersebut.

Selain tiga usulan yang dibawa ke tingkat kota melalui skema APBD, Ida menyebut masih ada sejumlah kebutuhan lain yang diharapkan dapat direalisasikan melalui dukungan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah RT 002, yang sempat terdampak banjir hingga menghambat aktivitas pelajar.

“Kemarin di RT 002 ada yang cukup parah banjirnya, sampai anak-anak SD tidak bisa masuk sekolah. Mudah-mudahan itu juga bisa dibantu melalui Pokir dewan untuk perbaikan jalannya,” katanya.

Dalam Musrenbang tersebut, sejumlah anggota DPRD turut hadir dan menyatakan kesiapan membantu memperjuangkan usulan masyarakat, baik melalui pembahasan anggaran di tingkat kota maupun melalui Pokir.

“Alhamdulillah tadi juga dihadiri anggota DPRD, dan mereka siap membantu. Harapannya, usulan yang belum terakomodasi di APBD bisa didorong lewat Pokir atau sumber anggaran lainnya,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Musrenbang Kecamatan Bontang Barat RKPD Tahun 2027 telah dibahas. Permintaann terbanyak yang diajukan oleh warga ialah perbaikan drainase, revitalisasi sungai hingga pembuatan parit.

Musrenbang ini dihadiri oleh jajaran forkopimda, OPD, serta perwakilan delegasi dari masing-masing Kelurahan Kanaan, Belimbing dan Gunung Telihan.

Dari seluruh delegasi memaparkan total sebanyak 42 permasalahan dari tiga kelurahan yang tersebut yang telah dikerucutkan.

Dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lukman mengatakan Musrenbang perlu dilakukan lantaran perlu adanya
Pemilihan pembangunan prioritas.

“Anggaran kita terbatas, sehingga perlu adanya diskusi untuk menentukan skala prioritas,” ujarnya.

Adapun Camat Bontang Barat, Ida Idris menjelaskan perlu setelah adanya pertemuan ini. Pihaknya akan kembali membawa usulan tersebut ke tingkat kota dimana permasalahan yang dipaparkan tersisa tiga usulan.

“Jadi kita satu kelurahan satu usulan, yang pasti prioritas,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam