JAKARTA — Kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan seharusnya sudah selesai. Ia menilai dua pokok dakwaan jaksa telah gugur dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

“Hari ini kita harusnya sudah bisa bawa pulang Nadiem. Harusnya sidang tidak perlu lanjut lagi, karena dua dakwaan itu sudah terpatahkan,” ujar Ari kepada wartawan.

Menurutnya, dakwaan pertama terkait kebijakan pengadaan perangkat berbasis Chrome OS tidak terbukti menimbulkan kerugian negara. Ia menyebut fakta persidangan menunjukkan kebijakan tersebut telah dijalankan sesuai mekanisme.

“Satu di awal tentang kebijakan pengadaan Chrome OS. Dalam perjalanan sidang terbukti tidak ada kerugian dalam hal itu,” katanya.

Sementara dakwaan kedua yang menyoroti dugaan kemahalan harga laptop, dinilai juga telah terbantahkan melalui kesaksian pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Nah hari ini terbukti, empat saksi dari LKPP mengatakan tidak ada kemahalan harga. Semua sudah sesuai prosedur dan itu harga yang termurah,” ucap Ari.

Ia menegaskan, kesaksian para pejabat LKPP disampaikan secara tegas dan konsisten karena berdasarkan prosedur yang dijalankan secara sah.

“LKPP yang mengatakan itu. Mereka berani bicara tegas karena berdasarkan fakta,” tambahnya.

Ari bahkan menyebut jalannya persidangan memperlihatkan ketegangan, namun para saksi tetap konsisten pada keterangan mereka bahwa tidak ada mark up harga dalam pengadaan tersebut.

“Di awal tentang Chrome OS tidak ada masalah. Tentang pengadaan laptopnya juga tidak kemahalan. Jadi apalagi yang mau disidangkan?” katanya.

Ia berharap persidangan ini menjadi momentum untuk menghentikan pembentukan opini tanpa dasar fakta hukum yang jelas.

“Kita sudah menemukan titik terang dalam persidangan ini. Stop membangun narasi tanpa fakta,” tegasnya.

Ari juga menyampaikan harapan agar proses hukum ini tidak mematahkan semangat generasi muda yang ingin berkontribusi bagi negara.

“Semoga keadilan bisa muncul. Anak-anak muda yang punya semangat membangun bangsa jangan sampai dipatahkan,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkap sejumlah temuan serius. Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi memaparkan dugaan praktik monopoli serta ketidakwajaran harga dalam program digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2022.

Dalam keterangan usai sidang, Roy menyebut adanya indikasi kementerian lebih dahulu mengundang pabrikan tertentu dengan spesifikasi Chrome OS sebelum proses pengadaan resmi dimulai. Langkah tersebut dinilai mempersempit persaingan dan berdampak pada harga yang tinggi.

“Kondisi tersebut berdampak pada mahalnya harga pengadaan, sehingga pada tahun 2022 pemerintah sempat melakukan konsolidasi pengadaan untuk menekan harga agar lebih kompetitif,” ujar Roy, Senin (9/2/2026).

Jaksa juga menyoroti mekanisme penentuan harga pada 2020–2021 yang disebut dilakukan tanpa melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, LKPP memiliki kewenangan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Penentuan harga dilakukan tanpa melibatkan LKPP, sehingga tidak mencerminkan prinsip efisiensi keuangan negara,” tegasnya.

Upaya konsolidasi pengadaan pada 2022 disebut tidak membuahkan hasil optimal. Jaksa mengungkap para prinsipal menolak membuka rincian pembentukan harga dengan alasan kerahasiaan perusahaan. Akibatnya, transparansi harga tidak tercapai dan harga pengadaan tetap tinggi.

“Para prinsipal menolak memberikan transparansi pembentukan harga dengan dalih rahasia perusahaan, sehingga harga tetap bertahan tinggi,” lanjut Roy.

Selain potensi kerugian negara akibat dugaan penggelembungan harga, jaksa juga mengungkap adanya persoalan teknis di lapangan. Sejumlah unit Chromebook dilaporkan mengalami kendala saat digunakan.

Sidang turut memunculkan fakta mengenai tekanan psikologis yang dialami salah satu saksi bernama Bambang. Ia disebut mengalami tekanan berat hingga jatuh sakit setelah mengetahui prosedur pengadaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, termasuk adanya pengarahan penggunaan sistem Chrome OS tanpa kajian teknis memadai.

Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan sejumlah pejabat dari LKPP, mulai dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) hingga pimpinan lembaga, guna mengurai proses pengadaan yang diduga menyimpang. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Adidaya Institute menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi kebijakan berkerangka Big Bang dan Big Push untuk menekan kemiskinan struktural di Indonesia. Pendekatan ini disebut mengedepankan langkah cepat, terkoordinasi, dan berskala nasional dengan fokus pada pembangunan manusia dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam dialog media di Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026), Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo menjelaskan bahwa meski istilah Big Bang dan Big Push dikenal dari pemikiran ekonom pembangunan Jeffrey Sachs, arah kebijakan pemerintahan Prabowo tetap berpijak pada mandat konstitusi UUD 1945.

“Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan strategi yang bisa dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Negara bergerak cepat dan serentak untuk memecahkan persoalan mendasar bangsa, dengan investasi pada pembangunan manusia dan ekonomi rakyat,” ujar Bram.

Menurutnya, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Lumbung Pangan, hingga Kampung Nelayan dirancang sebagai paket terintegrasi, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

“Tujuh program prioritas ini menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, kepemilikan rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, hingga produktivitas pesisir,” jelasnya.

Adidaya menilai kerangka tersebut sejalan dengan konsep Big Push dalam pembangunan berkelanjutan, yang menekankan lompatan investasi terkoordinasi di sektor layanan publik dan ekonomi lokal. Negara dalam konteks ini berperan sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor utama pada layanan dasar.

Bram menambahkan, terdapat tiga karakter utama yang memenuhi kriteria Big Bang Reform. Pertama, dilaksanakan secara massif dalam skala nasional. Kedua, dilakukan dengan cepat. Ketiga, bersifat tidak dapat dihentikan atau irreversible.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa strategi besar membutuhkan kapasitas eksekusi yang solid. Keberhasilan program, katanya, tidak ditentukan pada tataran seremoni, melainkan pada pelaksanaan di sekolah, puskesmas, dapur layanan, sistem pengadaan, gudang, koperasi, hingga unit kerja di wilayah pesisir.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—menteri dan birokrasi sekaligus,” tegasnya.

Karena itu, Adidaya Institute mendorong evaluasi kebijakan tidak hanya berhenti pada reshuffle kabinet, tetapi juga memperkuat rantai komando, standar layanan minimum, transparansi biaya, peningkatan kualitas SDM lapangan, serta mekanisme audit dan respons cepat terhadap kendala pelaksanaan. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Adidaya Institute mengusulkan instrumen pengawasan publik bernama Rapor Negara atau Rapor Birokrasi untuk mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Gagasan ini ditawarkan sebagai alat kontrol yang sederhana namun strategis guna memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo menjelaskan bahwa Rapor Negara dirancang untuk mengubah dukungan publik menjadi pengawasan yang substantif.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan menghasilkan dampak. Perbedaan antara big push yang berhasil dan yang mengecewakan selalu terletak pada disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” ujarnya.

Adidaya merumuskan enam indikator utama dalam Rapor Negara, yakni komando dan koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, satu data dan dashboard publik, pengadaan–logistik–biaya satuan, kesiapan sumber daya manusia di garis depan, serta pengawasan dan respons terhadap keluhan masyarakat.

Menurut Bramastyo, keberhasilan strategi Big Bang dan Big Push sangat ditentukan oleh mekanisme umpan balik atau feedback loop yang sehat. Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang koreksi sejak awal agar evaluasi berjalan simultan dengan implementasi.

“Pemerintah harus terbuka terhadap informasi lapangan yang sebenar-benarnya, bukan laporan yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS). Feedback loop yang sehat justru melindungi Presiden dari kegagalan kebijakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas kabinet dalam memastikan strategi besar tersebut berjalan efektif. Para pembantu Presiden, menurutnya, harus memahami desain kebijakan sekaligus memiliki kapasitas eksekusi yang kuat.

“Presiden perlu memilih anggota kabinet yang paham strategi ini dan mampu mengeksekusi arah besar kerja Presiden secara konsisten,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S