PPU — Dinas Pertanian Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan skema kemitraan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya menjadi program konsumsi, tetapi juga pasar tetap bagi petani lokal. Langkah ini sekaligus untuk menjaga keseimbangan pasokan komoditas pertanian agar tidak memicu kenaikan harga di pasar umum.

Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Daerah PPU agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pertanian, mengawal stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah kebutuhan rutin SPPG.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU, Gunawan, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan SPPG tidak boleh berdampak pada kelangkaan komoditas di pasar masyarakat.

“Catatan khusus dari Pak Sekda jelas, jangan sampai kebutuhan SPPG justru membuat komoditas langka atau harga naik di pasar. Keseimbangan pasokan harus dijaga,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, keberadaan SPPG justru menjadi peluang ekonomi baru bagi petani lokal. Dinas Pertanian mendorong petani dan pelaku usaha tani meningkatkan produksi agar kebutuhan harian SPPG yang bersifat rutin dapat terpenuhi tanpa mengganggu distribusi umum.

“Untuk komoditas lokal ini peluang besar. Petani bisa meningkatkan produksi sesuai kebutuhan SPPG. Pengelola SPPG juga sudah menyusun menu berdasarkan bahan pangan yang tersedia di sekitar,” jelasnya.

Sebagai strategi, Dinas Pertanian menyiapkan sistem koordinasi satu pintu antara petani dan pengelola SPPG. Skema ini dirancang untuk mempermudah arus informasi dan distribusi, bukan untuk menciptakan monopoli.

“Satu pintu ini bukan monopoli. Ini untuk memudahkan koordinasi. Petani tahu kebutuhan SPPG setiap hari, dan SPPG juga tahu ketersediaan komoditas di lapangan,” tegas Gunawan.

Dalam implementasinya, Dinas Pertanian membuka peluang pembentukan asosiasi gabungan kelompok tani (gapoktan) se-PPU atau melibatkan asosiasi penyuluh pertanian sebagai mediator. Setiap hari akan ada pembaruan data mengenai kebutuhan SPPG dan stok yang tersedia di tingkat petani.

“Setiap hari ada update. Komoditas apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan berapa stok yang ada. Ini akan mempermudah kedua belah pihak,” katanya.

Ia menilai, pola kemitraan ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan dan harga, tetapi juga menciptakan kepastian serapan hasil pertanian. Dengan adanya pasar tetap seperti SPPG, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar tradisional.

“Ini bisa menjadi bisnis baru bagi petani lokal. Mereka punya mitra tetap yang jelas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Bau menyengat yang ditimbulkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Prima Sangatta Eco Waste di kawasan Pasar Induk Sangatta kembali menuai keluhan warga. Keberadaan TPST yang berada di tengah permukiman, dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, bahkan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.

Keluhan tersebut mengemuka dalam rapat yang melibatkan DPRD Kutai Timur (Kutim), pemerintah daerah, serta perwakilan warga. Selain bau yang menyengat, warga juga menyoroti banyaknya lalat yang muncul di sekitar permukiman akibat aktivitas pengolahan sampah.

Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan, warga sebenarnya tidak menolak keberadaan pengolahan sampah. Namun, lokasi TPST yang berada di tengah kawasan permukiman menjadi persoalan utama.

“Warga tidak menolak adanya pengolahan sampah, tetapi yang menjadi keberatan adalah lokasinya yang berada di tengah permukiman. Bau yang ditimbulkan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan,” tegas Jimmi saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebut, TPST memang dibutuhkan seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya volume sampah di Kutim. Namun, pengelolaannya harus didukung teknologi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Jimmi mencontohkan pengelolaan sampah di daerah lain seperti Kota Bontang yang dinilai mampu beroperasi tanpa menimbulkan bau menyengat. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa persoalan bau dapat diminimalisir jika didukung sistem dan teknologi yang memadai.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah dan warga sepakat mendorong solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk penanganan cepat, disepakati perlunya langkah segera menekan bau melalui penerapan teknologi tambahan atau penggunaan bahan kimia tertentu.

Sementara untuk jangka panjang, DPRD dan masyarakat meminta agar lokasi pengolahan sampah dipindahkan dari kawasan permukiman guna menghindari dampak berkelanjutan terhadap warga sekitar.

Jimmi juga menjelaskan, saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim tengah menyusun rencana penanganan jangka panjang. Termasuk menjajaki kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta serta dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Salah satu usulan yang mengemuka adalah pengadaan bahan kimia dari Surabaya untuk meminimalkan bau menyengat yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah,” sebutnya.

Sebagai informasi, TPST Prima Sangatta Eco Waste dibangun melalui kerja sama PT KPC bersama Pemkab Kutim dengan menggunakan dana CSR. TPST tersebut telah diserahterimakan kepada Pemkab Kutim pada 27 Januari 2022.

TPST itu berdiri di atas lahan seluas 1.800 meter persegi di belakang Pasar Induk Sangatta, Teluk Lingga. Total anggaran pembangunan mencapai Rp16,9 miliar, terdiri dari mesin pengolahan senilai Rp13,5 miliar, pembangunan gedung Rp1,9 miliar, serta pendampingan dan sarana pendukung lainnya sebesar Rp1,5 miliar.

TPST ini menggunakan mesin Thermal Hydro Drive dengan suhu boiler mencapai 600 hingga 1.200 derajat Celsius dan kapasitas pengolahan hingga 50 ton sampah per hari. Namun, meski dibangun dengan konsep eco waste, keluhan bau masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

DPRD Kutim pun meminta agar penanganan serius segera dilakukan, agar keberadaan fasilitas pengolahan sampah tersebut tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Karena ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan warga. Kami minta penanganannya jangan setengah-setengah. Kalau memang perlu teknologi tambahan atau evaluasi total, segera dilakukan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” pungkas Jimmi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendesak, agar seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi tanpa izin segera ditertibkan. Langkah ini dinilai mendesak mengingat bulan suci Ramadan sudah semakin dekat.

Ketua Komisi A DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi menegaskan, keberadaan THM ilegal tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sebagian di antaranya diduga juga menjual minuman keras (miras) tanpa mengantongi izin resmi.

“Karena tidak ada izinnya, tentu harus ditertibkan. Tadi sudah kita minta kepada Satpol PP yang bersentuhan langsung dengan penegakkan perda untuk segera menindaklanjuti. Kita minta segera itu dilakukan apalagi ini mendekati bulan Ramadan,” ujar Eddy.

Menurutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah harus segera bergerak melakukan penindakan. Ia meminta penertiban tidak sekadar wacana, melainkan benar-benar dilakukan secara tegas dan terukur.

Tak hanya mendorong penertiban, DPRD Kutim juga mulai memikirkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang akan menangani persoalan THM secara lebih komprehensif. Satgas tersebut dirancang untuk membahas pengaturan usaha hiburan secara menyeluruh, mulai dari aspek legalitas, lokasi usaha, hingga dampak sosial yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

“Kita sedang memikirkan supaya dibentuk satgas khusus penertiban tempat hiburan malam. Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi,” tambahnya.

Namun demikian, Eddy menekankan bahwa penertiban tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ia mengingatkan, penutupan THM harus dibarengi solusi lanjutan agar tidak memunculkan persoalan baru di lapangan.

Salah satu hal yang perlu dipikirkan, kata Eddy, adalah dampak sosial, termasuk nasib para pekerja THM yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut. Selain itu, perlu ditelusuri apakah lokasi usaha hiburan yang selama ini beroperasi sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutim.

“Kalau ditutup, harus ada tindak lanjut. Jangan sampai setelah ditutup, mereka tidak tahu mau ke mana. Padahal secara aturan, usaha hiburan boleh saja, tapi harus diatur tempat dan izinnya,” tegasnya.

Ia menegaskan, DPRD tidak menolak keberadaan usaha hiburan malam selama dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jika tidak mengantongi izin, apalagi menjual miras secara ilegal, maka tindakan tegas harus segera dilakukan.

Eddy pun meminta instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan seluruh THM yang tidak memiliki izin segera ditertibkan, sekaligus diarahkan agar memenuhi seluruh persyaratan perizinan.

“Yang jelas kita minta segera ditindaklanjuti, karena semuanya tidak ada izin,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) langsung bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Sejumlah program strategis nasional mulai dipelajari agar bisa diadaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pihaknya telah memulai kajian terhadap berbagai arahan presiden. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah program gentengisasi, yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kebutuhan perumahan layak huni di daerah.

Ardiansyah menyebut, Kalimantan memiliki bahan bangunan khas seperti sirap yang dapat disesuaikan dengan konsep program tersebut. Pemkab Kutim pun mulai mengaitkan arahan itu dengan program daerah yang telah berjalan.

“Yang pertama kali saya panggil itu kepala dinas terkait sehubungan program seribu rumah layak huni. Mudah-mudahan ini sudah bisa kita gunakan,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Selain pembangunan rumah, Ardiansyah menegaskan arahan presiden juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana hidrometeorologi. Kutim diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem sesuai peringatan BMKG.

“Masing-masing daerah harus memikirkan mitigasi, bagaimana keluar dari itu,” tegasnya.

Di sektor sosial, Ardiansyah memastikan persoalan stunting, kemiskinan, serta layanan kesehatan masih menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Program pemerintah pusat, termasuk BPJS, disebut tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

“Program-program strategis terkait dengan sosial, kemanusiaan, kesehatan, ini keniscayaan bagi semua daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Ardiansyah juga menyoroti arahan Presiden Prabowo terkait besarnya potensi industri sawit Indonesia. Ia menyebut, Kutim sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk mengambil peran dalam penguatan hilirisasi.

Menurutnya, sawit tidak boleh hanya dipandang sebagai bahan baku minyak goreng. Sebab, komoditas ini memiliki ratusan turunan produk yang dapat menjadi penggerak ekonomi, mulai dari biodiesel hingga kebutuhan industri lainnya.

“Sawit itu jangan hanya dihubungkan dengan minyak goreng. Sawit solusi untuk biodiesel, kosmetik, kesehatan. Ada 100 turunan sawit. Kalau ini jadi komoditas utama, masa depan kita sangat baik,” jelasnya.

Ardiansyah bahkan mengaku menjadi orang pertama yang bertepuk tangan saat presiden memaparkan peluang besar industri sawit nasional. Pasalnya, Kutim sejak lama telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy sebagai pusat industri pengolahan sawit.

“Kita menunggu kunjungan gubernur untuk evaluasi. Ketua KEK itu gubernur, jadi kita tunggu arahan selanjutnya,” tambahnya.

Ardiansyah menegaskan masih banyak poin lain dalam Rakornas yang perlu dikaji lebih lanjut. Namun ia memastikan Pemkab Kutim berada di jalur yang tepat untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan agenda pembangunan daerah, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam