Beranda blog Halaman 290

BGN Perkuat Distribusi MBG, Fokus Daerah 3T

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Dok. BPMI Setpres)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan skema distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan berbeda sesuai kondisi wilayah, guna memastikan pemenuhan gizi anak sekolah berjalan optimal.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa secara umum program MBG diberikan selama lima hari dalam sepekan mengikuti hari sekolah. Namun, khusus untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan risiko stunting tinggi, program akan diberikan selama enam hari.

“Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu. Ini langkah strategis untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup setiap hari,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2026).

Penentuan wilayah prioritas tersebut mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan. Data tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi daerah dengan tingkat kerentanan gizi yang tinggi.

Menurut Dadan, akurasi data menjadi faktor krusial agar program ini tepat sasaran. Untuk itu, BGN akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan.

“Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid,” katanya.

Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di setiap wilayah. Sejumlah daerah di Indonesia timur, Sumatera, hingga Papua menjadi perhatian utama karena masih memiliki angka stunting yang relatif tinggi.

BGN menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini menyangkut masa depan generasi muda. Karena itu, tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam pemenuhan gizi,” tegasnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap kebutuhan gizi anak-anak sekolah, terutama di wilayah rentan, dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

SETARA Institute Minta Presiden Turun Tangan Usut Teror Aktivis

Penulis
redaksi
-
0
Aktivis KontraS Andrie Yunus korban penyiraman air keras. (Foto: Projectmultatuli)

JAKARTA — SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai pembentukan TGPF menjadi langkah paling realistis di tengah dinamika penanganan kasus yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan.

“Tidak ada pilihan lain bagi Presiden selain membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, sejumlah perkembangan justru memunculkan kekhawatiran terhadap proses penegakan hukum. Salah satunya terkait pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantyo, yang disebut sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Selain itu, Hendardi juga menyoroti perubahan sikap aparat kepolisian yang dinilai tidak lagi seprogresif pada tahap awal penyelidikan. Padahal sebelumnya, kepolisian sempat aktif menyampaikan perkembangan kasus, termasuk mengungkap identitas awal terduga pelaku.

“Perkembangan tersebut tentu saja merupakan polemik yang sangat mengkhawatirkan bagi penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, adanya perbedaan informasi antara pihak kepolisian dan TNI terkait identitas pelaku semakin memperkeruh situasi dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

“Mencermati perkembangan mutakhir, kehendak politik untuk menegakkan hukum hanya mungkin diwujudkan melalui pembentukan TGPF,” tegasnya.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus terjadi pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka bakar serius dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Tim medis mencatat korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen di bagian wajah, dada, serta kedua lengan. Selain itu, terdapat gangguan serius pada mata kanan akibat kerusakan jaringan.

Sejumlah tindakan medis telah dilakukan, termasuk pembersihan luka dan cangkok kulit. Proses pemulihan diperkirakan memakan waktu panjang, bahkan hingga dua tahun.

Dalam perkembangan terbaru, empat anggota BAIS TNI telah diamankan terkait kasus tersebut. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai motif maupun pihak yang diduga menjadi dalang di balik serangan tersebut. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Panitia Kampung Terima 9 Bacalon Petinggi, Penetapan Final di DPMK

Penulis
redaksi
-
0
(Kenakan baju hitam) Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Petinggi Kampung Ujoh Bilang, Romirianus Rominus Sudan saat menerima pengembalian formulir dari bacalon petinggi. (dok. Kantor Petinggi Kampung Ujoh Bilang)

UJOH BILANG – Sedikitnya sembilan bakal calon (bacalon) Petinggi Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu telah mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia penjaringan tingkat kampung.

Pendaftaran bacalon dibuka selama sembilan hari, terhitung sejak 21 Maret hingga 29 Maret 2026. Seluruh bacalon yang mendaftar telah mengembalikan berkas kepada panitia.

Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Petinggi Kampung Ujoh Bilang yang juga panitia penjaringan, Romirianus Rominus Sudan, menjelaskan bahwa saat ini panitia tengah melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi.

“Setelah menerima berkas, kami melakukan pengecekan apakah syarat sudah lengkap atau belum. Jika ada kekurangan, bacalon diberi waktu melengkapi hingga 15 April 2026,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2026).

Ia menegaskan, panitia tingkat kampung hanya bertugas melakukan penjaringan dan verifikasi administrasi. Sementara penetapan calon tetap menjadi kewenangan panitia tingkat kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

“Jika jumlah bacalon lebih dari lima orang dan memenuhi syarat, maka akan diserahkan ke panitia kabupaten untuk dilakukan seleksi hingga ditetapkan lima calon,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan pemilihan, panitia telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). TPS 01 meliputi RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, dan 14 dengan jumlah pemilih 1.602 orang. Sementara TPS 02 mencakup RT 07 hingga RT 11 serta RT 15, dengan jumlah pemilih 1.962 orang.

Secara keseluruhan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kampung Ujoh Bilang mencapai 3.564 orang.

Romirianus juga memaparkan tahapan lanjutan, mulai dari proses penyaringan hingga 25 April 2026, seleksi tambahan jika diperlukan pada 26–28 April, hingga pengumuman hasil seleksi pada 29 April sampai 2 Mei 2026.

Penetapan calon dan pengundian nomor urut dijadwalkan pada 3–11 Mei 2026, dilanjutkan masa sanggah, kampanye, hingga masa tenang sebelum pemungutan suara pada 25 Mei 2026.

Adapun sembilan bacalon yang telah mendaftar yakni Yakobus Jaang, Benidiktus Liing, Rahmad Hidayat, Liah Jiu Gun, Damianus Dalung Lawing, Petrus Dalung Ding, Gazali Rahman, Kamilius Asun, dan Petrus Jumri.

Tahapan berikutnya meliputi pelaporan hasil pemilihan, penerbitan keputusan bupati, hingga pelantikan petinggi terpilih yang dijadwalkan pada Juni 2026, serta serah terima jabatan pada 1 Agustus 2026. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Devung Paran: RPJMD Bukan Sekadar Formalitas, Harus Tepat Sasaran

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran. (dok. istimewa)

UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menegaskan bahwa agenda rapat paripurna memiliki makna strategis dan tidak sekadar menjadi rutinitas formal dalam proses legislasi daerah.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun. Oleh karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, komprehensif, dan akuntabel,” ujar Devung Paran saat memimpin rapat paripurna bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Samarinda, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, tahapan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna merupakan momen krusial untuk menentukan apakah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah ke depan.

“Keputusan ini menjadi tahapan penting apakah Raperda dapat disetujui bersama menjadi peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan Mahakam Ulu lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Devung Paran berharap, dengan disetujuinya RPJMD 2025–2029, arah pembangunan Mahakam Ulu semakin terarah dan mampu menjawab berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain RPJMD, ia juga menyoroti pentingnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ, kata dia, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan program dan kebijakan selama satu tahun anggaran.

“Setelah LKPJ disampaikan, DPRD akan melakukan pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk kemudian memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Rapat paripurna ini merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Mahakam Ulu diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan strategis guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, arah pembangunan daerah juga diharapkan tetap sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

DLH Kubar Sosialisasi Bank Sampah OPD, Libatkan Seluruh Pegawai

Penulis
redaksi
-
0
Kegiatan sosialisasi bank sampah unit OPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat. (Istimewa)

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menggencarkan program “Gerakan Kerja Nyata Bank Sampah Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD)” sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di lingkungan perkantoran.

Program ini dilaksanakan melalui sosialisasi yang berlangsung sejak 9 hingga 30 Maret 2026, kemudian dilanjutkan pada 1 hingga 7 April 2026, dengan total durasi kegiatan selama 16 hari. Seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, Robertus Leopold Bandarsyah, menjelaskan bahwa program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan reduce, reuse, recycle melalui bank sampah, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada sumbernya.

Selain itu, program ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.

“Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan pengelolaan sampah yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan perkantoran melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah dari sumbernya,” ujar Bandarsyah, Minggu (29/3/2026).

Ia menegaskan bahwa OPD diharapkan menjadi contoh dalam penerapan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi pegawai dalam memilah sampah serta memanfaatkan sampah bernilai ekonomi.

Ruang lingkup kegiatan meliputi lima tahapan utama, yaitu sosialisasi program bank sampah, pembentukan struktur pengelola di setiap OPD, edukasi pemilahan sampah dan mekanisme tabungan sampah, pelaksanaan operasional bank sampah unit, serta monitoring dan evaluasi.

Adapun sasaran kegiatan ini mencakup seluruh pegawai OPD sebagai nasabah bank sampah dan unit kerja di masing-masing OPD sebagai pengelola.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan terbentuknya bank sampah unit di setiap OPD, meningkatnya kepatuhan pegawai dalam memilah sampah, serta berkurangnya volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selain itu, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan, serta menyediakan data pengurangan dan pemanfaatan sampah di tingkat OPD secara lebih terukur.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Partisipasi aktif OPD sangat diharapkan untuk memperkuat peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Pria Sebatang Kara Ditemukan Tewas Membusuk, Warga Curiga Bau Tak Sedap

Penulis
redaksi
-
0
Saat korban telah dibungkus kantung jenazah menuju ambulans. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA – Warga Gang Bina Baru, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dalam kondisi membusuk di dalam rumahnya, Minggu (29/3/2026) malam.

Korban diketahui bernama Ardiansyah (51), yang selama ini tinggal seorang diri. Penemuan tersebut bermula dari kecurigaan warga dan keluarga setelah korban tidak terlihat beraktivitas selama beberapa hari.

Budi, keponakan korban yang pertama kali mendatangi rumah, mengungkapkan awalnya ia berniat menjemput korban untuk dibawa ke rumah keluarga lain yang sedang sakit. Namun setibanya di lokasi, ia justru mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah.

“Pas sampai sini sudah tercium bau. Rumah gelap dan terkunci dari dalam. Terakhir saya lihat kemungkinan malam Jumat habis Maghrib,” ujarnya di lokasi.

Karena merasa ada kejanggalan, Budi tidak berani membuka pintu sendirian. Ia kemudian meminta bantuan keluarga dan warga sekitar. Setelah pintu berhasil dibuka paksa, korban ditemukan dalam kondisi telentang di ruang keluarga.

“Selama ini dia memang tinggal sendiri. Istri dan anaknya sudah lama tidak tinggal bersama,” tambahnya.

Petugas kepolisian dari Polresta Samarinda yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim Inafis.

Pamapta III Polresta Samarinda, Aiptu Joko Wahyudi, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar empat hari sebelum ditemukan.

“Korban atas nama Ardiansyah, usia sekitar 51 tahun. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” jelasnya.

Setelah proses identifikasi selesai, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie untuk menjalani visum lebih lanjut.

Saat ini, lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi, sementara pihak keluarga tengah berkoordinasi untuk proses pemakaman korban. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Wali Kota Fokuskan Aspek Sanitasi di Pembangunan Hunian Bontang Lestari

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Neni saat meninjau hunian di Bontang Lestari. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa aspek sanitasi menjadi fokus utama dalam program pembangunan hunian di Bontang Lestari. Hal itu disampaikan saat meninjau progres proyek pembangunan rumah tersebut Jumat (27/03/2026).

Ia menekankan pentingnya penyediaan jamban keluarga sebagai upaya pencegahan stunting, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

“Wc nya harus ada, saya tidak ingin ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga. Karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Neni menyoroti hasil evaluasi program tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa prototipe hunian yang dibangun sebelumnya belum seragam, sehingga ke depan diperlukan standar yang sama untuk setiap unit rumah.

“Ingin mengevaluasi yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” ungkapnya.

Ia mengambil contoh rumah rumah subsidi yang murah, namun tetap memiliki tampilan yang seragam.

Di kawasan Bontang Lestari sendiri, saat ini terdapat 12 unit rumah yang menjadi bagian dari program pembangunan hunian tersebut.

Meski di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Bontang tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan melalui dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk tahun ini, Pemkot Bontang mengusulkan pembangunan sebanyak 300 rumah layak huni kepada pemerintah pusat, serta 80 unit kepada pemerintah provinsi. Selain itu, melalui anggaran daerah, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp600 juta untuk pembangunan 30 rumah. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Tingkatkan Layanan Digital, Operator Dilatih Melalui Bimtek Pondok Pasilan

Penulis
redaksi
-
0
Peserta bimtek implementasi layanan online, melalui aplikasi pondok pasilan. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Salah satu upaya konkret dilakukan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Layanan Online, melalui Aplikasi Pondok Pasilan bagi operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kecamatan, dan kelurahan se-Kota Bontang.

Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Ruang Tanjung Pandan Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, Sabtu (28/3) ini, bertujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Dalam sambutan Wawali Agus Haris menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien. “Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Melalui Aplikasi Pondok Pasilan, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, keberhasilan implementasi layanan digital sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalisme para operator di lapangan.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta bimtek agar memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bontang, Budiman, dalam laporannya menjelaskan bahwa Aplikasi Pondok Pasilan merupakan sistem layanan online yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan, tanpa harus datang langsung ke kantor. “Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, yakni 22 orang dari Disdukcapil, 15 orang dari kelurahan, dan 3 orang dari kecamatan,” jelas Budiman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menyusun standar operasional yang lebih optimal dalam mendukung implementasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kota Bontang. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Bapperida Gelar Pra Musrenbang RKPD 2027, Langkah Awal Tentukan Arah Pembangunan Kota Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Pra Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang diadakan Bapperida Bontang. (Ist)

BONTANG — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang menggelar kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) RKPD Tahun 2027, sebagai forum strategis untuk memastikan setiap rencana pembangunan disusun secara terarah, terukur, dan tepat sasaran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin.

Pra Musrenbang menjadi tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai ruang awal untuk mengoordinasikan, mengonsolidasikan, serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah.

Dalam forum ini, setiap usulan tidak hanya dikompilasi, tetapi juga ditelaah secara mendalam melalui proses verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman prioritas agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta visi dan misi pembangunan Kota Bontang.

Dalam arahannya, Syahruddin menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan program yang berbasis data, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta mampu menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi lintas sektor, guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Pra Musrenbang juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

“Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun sebelumnya, proyeksi kondisi ke depan, serta berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi daerah,” ungkapnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan rumusan awal RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan, dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD selanjutnya.

Dengan perencanaan yang matang dan kolaboratif, Pemerintah Kota Bontang optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Ini Daftar Peserta Lolos Seleksi Kursi Kepala Dinas di Kutim

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi AI

SANGATTA – Persaingan menuju kursi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kian memanas. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kini memasuki babak lanjutan, setelah mayoritas pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) melalui surat bernomor 020/PANSEL-JPTP/KUTIM/III/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Rizali Hadi, Jumat (27/3/2026). Verifikasi berkas telah dilakukan sejak awal Maret, saat pendaftaran resmi dibuka.

“Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat berhak mengikuti tahapan selanjutnya,” tulis Rizali dalam pengumuman resmi.

Untuk posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat empat nama yang lolos, yakni Insan Bowo Asmoro, Irma Yuwinda, Piter Buyang, dan Sulisman.

Sementara itu, persaingan di kursi Kepala Dinas Pariwisata terbilang cukup ketat. Tujuh pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi, yaitu Akhmad Rifanie, Danar Takdir Suprayogi, Demmy Adhitia Herwanto, Ilham, Islamuddin Rusmin Reka, Jumraedah, dan Mahriadi. Adapun satu pelamar, Yuli Saperi, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Posisi dengan jumlah pelamar terbanyak yang lolos ada pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebanyak delapan nama berhasil melaju, yakni Akhmad Tarmiji, Andi Nurhadi Putra, Bony Briks, Christanti Widi Astuti, Deky Hermawan, Muhammad Yani, Novian Prananta, dan Saiful Ahmad. Sementara Eko Arisyandi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di sisi lain, untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat empat pelamar yang lolos, yakni Firman Wahyudi, Marhadyn, M Apandi, dan Nurrahmi Asmalia. Satu pelamar lainnya, Diane Mary, tidak memenuhi syarat administrasi.

Dengan rampungnya tahapan administrasi, para peserta kini bersiap menghadapi ujian berikutnya. Tahap penulisan makalah dijadwalkan pada 4 April 2026 di Laboratorium CAT BKPSDM Kutim dengan durasi 120 menit.

Selanjutnya, peserta akan menjalani penilaian kompetensi atau asesmen pada 6 hingga 8 April 2026 yang dilaksanakan secara kombinasi daring dan luring. Adapun tahap akhir berupa wawancara akan digelar di Balikpapan pada 9 hingga 11 April 2026, termasuk presentasi makalah serta sesi tanya jawab bersama tim penguji.

“Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Rizali.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

1...289290291...1,286Halaman 290 dari 1,286