SANGATTA – Gerak cepat ditunjukkan jajaran Polres Kutai Timur (Kutim) dalam merespons musibah kebakaran yang melanda Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar. Tak butuh waktu lama, Satuan Tugas (Satgas) tanggap bencana langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu para korban.

Instruksi datang langsung dari Kapolres Kutim, Fauzan Arianto. Sebanyak 60 personel diturunkan dalam operasi kemanusiaan tersebut. Mereka terdiri dari tim Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan), personel Polwan, serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Kutim.

Pantauan di lapangan, Minggu (29/3/2026), personel gabungan bergerak cepat menjalankan berbagai aksi kemanusiaan. Tim Dokkes membuka layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak. Sementara itu, personel Polwan memberikan pendampingan psikologis melalui trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban.

Tak hanya fokus pada kesehatan, Polres Kutim juga menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tengah dilanda musibah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus mempercepat proses pemulihan.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto, menegaskan bahwa kehadiran Satgas merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.

“Polres Kutai Timur bergerak cepat dengan menerjunkan Satgas tanggap bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran di Batu Timbau. Kami tidak hanya fokus pada penanganan awal, tetapi juga pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi dan kepedulian menjadi kunci dalam membantu masyarakat bangkit dari musibah.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak sendiri. Melalui bantuan sosial, layanan kesehatan, serta trauma healing, kami berharap dapat meringankan beban warga dan mempercepat proses pemulihan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

UJOH BILANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu bersama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah, serta dihadiri Bupati Angela Idang Belawan, Wakil Bupati Suhuk, dan jajaran Forkopimda di Ballroom Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Jumat (27/3/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menegaskan bahwa RPJMD menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, disusun berdasarkan kondisi riil Mahakam Ulu sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis yang kompleks.

“Seluruh masukan dan koreksi dari DPRD merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai dinamika pembahasan antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam RPJMD tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama, di antaranya peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, transportasi, serta jaringan telekomunikasi guna membuka keterisolasian daerah.

Selain itu, pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar juga menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan hingga ke kampung-kampung.

Di bidang ekonomi, penguatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat kampung menjadi strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

RPJMD ini juga akan dijabarkan secara berkelanjutan dalam dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah agar implementasi program lebih efektif dan tepat sasaran.

Tak kalah penting, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian dari agenda utama pembangunan.

RPJMD Mahakam Ulu 2025–2029 mengusung visi “Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan” yang akan diterjemahkan dalam berbagai program strategis lintas sektor.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kontribusi dalam pembahasan RPJMD, serta memastikan seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Raperda yang telah disepakati tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Panen padi bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kelompok Tani Maju Bersama di Rapak Oros, Kampung Linggang Amer, menunjukkan hasil nyata dari pengembangan pertanian berbasis riset. Varietas Inpara 02 terbukti menjadi yang paling adaptif dengan produktivitas mencapai 4,8 ton per hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, menjelaskan bahwa inovasi ini berawal dari uji kelayakan lahan yang dilakukan pada 2024 bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional di Yogyakarta.

“Dilakukan uji terhadap empat varietas padi, yaitu IPB 3S, Trisakti, Inpara 02, dan padi lokal, pada lahan seluas dua hektare untuk mengetahui varietas yang paling sesuai dengan kondisi Rapak Oros,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Inpara 02 memiliki performa terbaik dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan padi ladang yang rata-rata hanya sekitar 3 ton per hektare.

Berdasarkan hasil kaji terap tersebut, pada 2025 dilakukan pengembangan lanjutan dengan menetapkan Inpara 02 sebagai varietas unggulan. Pengembangan dilakukan pada lahan seluas 5 hektare.

Padi yang dipanen bersama ini ditanam pada 8 Desember 2025 dan dipanen pada 26 Maret 2026, dengan masa tanam sekitar tiga bulan. Dengan siklus tersebut, dalam satu tahun penanaman dapat dilakukan dua hingga tiga kali.

“Jika produktivitas 4,8 ton per hektare, maka dua kali tanam bisa mencapai 9,6 ton per tahun, bahkan bisa mendekati 15 ton jika tiga kali tanam,” jelasnya.

Dalam praktiknya, pengembangan padi ini juga menggunakan sistem tanam jajar legowo yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi lahan serta optimalisasi pertumbuhan tanaman.

Stepanus menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, peneliti, penyuluh, dan petani melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.

“Pendekatan ini memastikan setiap langkah pengembangan pertanian memiliki dasar yang jelas dan terukur,” katanya.

Ke depan, varietas Inpara 02 diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Penanganan kasus dugaan penyelewengan dana kepelabuhanan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Makmur Mandiri, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, memasuki babak baru.

IL, mantan direktur Bumdes yang sebelumnya sempat menang dalam gugatan praperadilan, kembali diamankan oleh pihak Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada Jumat (27/3/2026) malam.

Dalam video yang beredar di media sosial, IL terlihat keluar dari gedung Kejari PPU dengan pengawalan petugas. Ia enggan memberikan banyak keterangan kepada wartawan dan hanya menjawab singkat.

“Aman,” ucapnya sebelum masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan petugas.

Kepala Seksi Intelijen Kejari PPU, Eko Purwanto, menjelaskan bahwa penangkapan kembali terhadap IL dilakukan setelah penyidik memperkuat alat bukti melalui pemeriksaan intensif.

Sedikitnya 50 saksi telah dimintai keterangan, disertai hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian negara dalam jumlah besar.

“Sudah kita periksa 50 saksi, dan total kerugian negara sudah dihitung melalui audit, kurang lebih Rp9 miliar,” ungkapnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada awal 2025 terkait dugaan penyimpangan pengelolaan bongkar muat barang dan jasa di pelabuhan rakyat Desa Bumi Harapan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari PPU, Christopher Bernata, menyebut penyelidikan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang berlangsung sejak 2022 hingga 2024, dengan estimasi awal kerugian mencapai Rp5 miliar.

Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kepala Desa Bumi Harapan periode 2018–2024 berinisial K, serta IL selaku mantan Direktur Bumdes periode 2022–2024.

Tak lama kemudian, tersangka lain berinisial MF yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan juga ikut ditahan pada akhir Januari 2026.

Dengan adanya penangkapan kembali IL, Kejari PPU menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan pelabuhan desa tersebut. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kawasan Samarinda Seberang kini memiliki penanda baru. Masjid Ash Shobirin di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang, mulai difungsikan meski pembangunan belum sepenuhnya rampung.

Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung progres pembangunan pada Kamis (26/3/2026). Ia memastikan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah sudah berjalan sejak Ramadan lalu.

“Pekerjaannya belum seratus persen, mungkin masih butuh sekitar tiga bulan lagi untuk finishing. Tapi sejak 21 Ramadan kemarin sudah mulai dipakai masyarakat,” ujarnya.

Pembangunan ulang masjid ini dilakukan karena kondisi bangunan lama dinilai tidak lagi layak. Posisi masjid yang lebih rendah dari badan jalan membuat area kerap tergenang air, ditambah keterbatasan ruang parkir.

Menjawab keluhan tersebut, Pemkot Samarinda melakukan perombakan total. Kini, masjid berdiri dengan elevasi lebih tinggi serta penataan ruang yang lebih modern dan representatif.

“Dulu posisinya di bawah, sering tergenang, dan penataan ruangnya kurang mendukung. Karena itu kita bangun ulang agar lebih nyaman bagi jemaah,” jelasnya.

Salah satu daya tarik utama Masjid Ash Shobirin adalah desain arsitekturnya yang berbeda dari masjid pada umumnya. Konsep visual dibuat lebih ikonik agar mudah dikenali sebagai penanda kawasan.

Desain ini tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ruang interaksi masyarakat.

“Kita pilih desain yang unik supaya mudah dikenali. Harapannya bisa menjadi kebanggaan sekaligus tujuan wisata religi,” tambahnya.

Pemkot menargetkan seluruh proses finishing dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan. Setelah itu, masjid akan diresmikan secara penuh sebagai fasilitas ibadah sekaligus ruang publik baru bagi warga Samarinda Seberang. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk mempercantik kawasan Samarinda Seberang melalui proyek Taman Baqa terus berlanjut. Wali Kota Andi Harun memastikan penyelesaian sesuai desain utuh akan menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Hingga kini, progres pembangunan Taman Baqa baru terealisasi sebagian. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran yang membuat pengerjaan harus dilakukan secara bertahap.

“Kita sudah memiliki full design-nya, tapi karena anggaran terbatas, saat ini baru berjalan separuh,” ujarnya.

Salah satu fokus penataan adalah integrasi ruang terbuka publik dengan fasilitas sanitasi. Untuk menjaga estetika kawasan, akses masuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Sungai Keledang kini dialihkan menghadap ke Sungai Mahakam, tidak lagi ke arah taman.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga tampilan kawasan tetap bersih dan tertata.

Selain itu, konsep penataan tidak hanya mencakup taman, tetapi juga meliputi infrastruktur jalan di sekitar akses jembatan, jalur pedestrian yang ramah bagi warga, hingga penyelarasan lanskap dengan bantaran sungai.

“Penataan ini mencakup jalan, pedestrian, dan lanskap kawasan agar terintegrasi,” jelasnya.

Untuk merealisasikan seluruh konsep tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar. Namun pada tahap awal, Pemkot Samarinda baru mengalokasikan sekitar Rp3 miliar.

“Kalau full design dengan TPS, taman, dan jalannya itu kurang lebih Rp6 miliar. Tapi baru kita anggarkan sekitar Rp3 miliaran. Insyaallah tahun depan kita bangun secara utuh,” tambahnya.

Pemkot optimistis, Taman Baqa dengan konsep baru nantinya dapat menjadi ikon ruang terbuka hijau di Samarinda Seberang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

“Doakan saja, mudah-mudahan bisa kita selesaikan secara full design tahun depan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda selangkah lagi merevolusi sistem pengelolaan limbah perkotaan. Wali Kota Andi Harun memastikan 10 unit insinerator berbasis Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai titik strategis telah siap secara fungsional.

Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi penuh paling lambat sebelum Juni 2026. Saat ini, pemerintah fokus pada penyempurnaan detail akhir di lapangan.

“Secara fungsional sudah siap. Tinggal pekerjaan minor seperti penataan taman, pembersihan lokasi, serta penyelesaian administrasi dan uji coba,” ujarnya saat meninjau lokasi, Kamis (26/3/2026).

Insinerator yang disiapkan memiliki kapasitas pengolahan fleksibel. Dalam satu shift (8 jam) mampu mengolah hingga 20 ton sampah, dua shift mencapai 40 ton, dan maksimal tiga shift hingga 60 ton per unit.

Dengan total 10 unit, kapasitas pengolahan sampah Kota Samarinda diperkirakan mencapai 400 hingga 600 ton per hari. Angka ini diharapkan mampu mengurangi beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan yang selama ini menjadi titik utama penampungan.

Konsep insinerator berbasis TPS juga mengusung sistem desentralisasi, di mana sampah diolah lebih dekat dari sumbernya seperti permukiman dan pasar. Langkah ini dinilai mampu memangkas waktu angkut serta efisiensi biaya operasional.

Sebelum dioperasikan secara penuh, Pemkot Samarinda akan melakukan tahap commissioning atau uji coba menyeluruh. Aspek keamanan dan keselamatan kerja (K3) juga menjadi perhatian utama.

“Nanti ketika sudah aktif, seluruh fasilitas pendukung seperti keamanan dan perlengkapan keselamatan akan dilengkapi. Pengamanan lokasi juga jadi perhatian,” tambahnya.

Meski produksi sampah harian Samarinda telah mencapai sekitar 600 ton, kehadiran insinerator ini dinilai sebagai langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Ini memang belum sepenuhnya mencakup kebutuhan, tetapi ini langkah besar yang harus dilakukan secara bertahap,” tegasnya.

Dengan beroperasinya fasilitas ini, Pemkot Samarinda berharap mampu mewujudkan kota yang lebih bersih, efisien dalam pengelolaan limbah, serta siap menghadapi tantangan lingkungan ke depan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S