Beranda blog Halaman 291

Pemilik Lahan Siap Bertanggung Jawab, Polres Bontang Fasilitasi Penilaian Ganti Rugi Longsor Kanaan

Penulis
redaksi
-
0
Pertemuan mediasi pemilik lahan galian C dengan warga kampung timur terdampak. (ist)

BONTANG – Upaya penyelesaian dampak longsor dan banjir lumpur di RT 01 Kampung Timur, Kelurahan Kanaan, memasuki tahap penilaian kerugian.

Polres Bontang memfasilitasi mediasi antara pemilik lahan bekas galian C ilegal, dengan warga terdampak di Kantor Polres Bontang pada Selasa (10/2/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri pemilik lahan bernama Jimmy, Kanit Pidum Satreskrim Polres Bontang Ipda Mashudi yang mewakili Kapolres, Lurah Kanaan, serta perwakilan Kecamatan Bontang Barat.

Dalam mediasi, Jimmy menyatakan kesiapannya untuk mengganti kerugian warga. Namun, ia meminta agar perhitungan kerugian dilakukan secara rinci dan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Yang penting wajar dan sesuai dengan realita,” terangnya.

Sejumlah warga turut menyampaikan dampak yang mereka alami akibat longsor, seperti Meri mengaku pembangunan pondasi rumahnya terhenti karena tertimpa material longsoran.

“Pondasi sudah jebol, jadi tidak bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Warga lain, Kastinem, menyebut banjir lumpur merusak berbagai dokumen penting miliknya.

Ipda Mashudi menjelaskan bahwa saat ini Polres Bontang bersama kelurahan dan kecamatan tengah mengumpulkan data kerugian warga. Selanjutnya, akan dibentuk tim penilai yang turun langsung ke lokasi bersama pemilik lahan untuk melakukan verifikasi.

“Tim penilai akan meninjau langsung kondisi di lapangan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Bontang telah memanggil pemilik sekaligus pengelola tambang galian C ilegal setelah menerima laporan warga. Kasatreskrim Polres Bontang, AKP Randy Anugrah menyatakan bahwa mediasi menjadi langkah awal sebelum mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

“Kami prioritaskan mediasi terlebih dahulu agar ada titik temu terkait ganti rugi,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Sidang Hadirkan Pimpinan LKPP, Nadiem Klaim Dakwaan Kerugian Negara Lemah

Penulis
redaksi
-
0
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Fajri/MKN)

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut persidangan yang ia jalani menjadi titik krusial dalam pembuktian perkara yang menjeratnya. Kehadiran tiga pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dinilai menegaskan bahwa mekanisme pengadaan laptop melalui e-katalog telah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/2/2016), Nadiem menyatakan keterangan para saksi dari LKPP memperjelas bahwa kewenangan seleksi vendor dan penjaminan harga sepenuhnya berada di lembaga tersebut, bukan di kementerian teknis.

“Mungkin hari ini hari yang cukup melegakan, karena ini salah satu pembuktian terpenting dalam kasus saya. Tiga pimpinan LKPP sudah memberikan kesaksian dan menyebut bahwa seleksi vendor sepenuhnya merupakan kewenangan LKPP,” ujar Nadiem kepada awak media.

Ia menjelaskan, kesaksian tersebut sekaligus menegaskan bahwa mekanisme penentuan harga produk dalam e-katalog berada di bawah kendali LKPP melalui sistem Satuan Harga Referensi (SRP) yang dirancang agar harga tidak melampaui harga pasar.

“Yang lebih penting lagi, LKPP menjamin bahwa harga setiap produk di e-katalog tidak mungkin lebih tinggi dari harga pasar melalui mekanisme SRP. Mekanisme ini menjamin tidak adanya kemahalan harga dan secara hukum seluruh proses telah diikuti,” kata Nadiem.

Menurutnya, jaminan harga tersebut berkaitan langsung dengan dakwaan yang menyebut adanya kerugian negara akibat dugaan kemahalan harga laptop dalam pengadaan.

“Artinya, semua produk di e-katalog tidak bisa kemahalan harga. Kewenangan dan jaminan ketepatan harga sepenuhnya ada pada LKPP. Inilah inti persoalan, karena dakwaan kepada saya adalah kerugian negara yang didasarkan pada kemahalan harga laptop,” ujarnya.

Nadiem menegaskan, apabila unsur kemahalan harga tidak terbukti, maka dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut juga patut dipertanyakan.

“Kalau tidak ada kemahalan harga laptop, berarti tidak ada kerugian negara. Dengan demikian, ada kemungkinan besar perhitungan kerugian negaranya tidak valid, karena yang menjamin harga SRP berada di bawah harga pasar adalah LKPP,” katanya.

Ia kembali menekankan bahwa seluruh prosedur pengadaan telah dijalankan sesuai regulasi, sebagaimana dibuktikan melalui kesaksian para pejabat LKPP di persidangan.

“Para saksi dari LKPP, termasuk para pimpinannya, hadir dan membuktikan bahwa merekalah yang menyeleksi vendor dan menjamin harga SRP. Artinya, prosedur untuk memastikan tidak ada kemahalan harga telah dijalankan untuk seluruh produk e-katalog,” pungkas Nadiem.

Sebagai informasi, perkara ini berkaitan dengan pengadaan perangkat Chromebook beserta layanan Chrome Device Management (CDM) pada tahun anggaran 2020–2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengadaan tersebut disebut-sebut menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara hingga Rp2,1 triliun.

Rincian dugaan tersebut meliputi kemahalan harga Chromebook sekitar Rp1,5 triliun atau setara Rp1.567.888.662.716,74. Selain itu, pengadaan CDM yang dinilai tidak memiliki urgensi maupun manfaat diperkirakan merugikan negara sebesar USD44.054.426 atau sekitar Rp621 miliar berdasarkan kurs terendah pada periode Agustus 2020 hingga Desember 2022. (MK)

Editor: Agus S

Ayedh Dejem Pionir, “Sementara” Satu-satunya Investor Asing Tanam Modal Langsung di IKN

Penulis
redaksi
-
0
KOKOH: Papan nama investasi asing Ayedh Dejem Group telah tertancap di kawasan KIPP IKN. Perusahaan properti berbasis di Dubai ini menjadi investor asing yang menanamkan modal secara langsung di Ibu Kota Nusantara. (Atmaja/MKN)

NUSANTARA — Hingga kini, penanaman modal asing secara langsung (direct investment) di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru tercatat satu. Investor tersebut adalah Ayedh Dejem Group, perusahaan properti asal Uni Emirat Arab yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) langsung dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan menggelontorkan investasi senilai Rp4,1 triliun secara mandiri.

Keseriusan itu bukan sekadar klaim. Papan nama Ayedh Dejem Group kini telah berdiri kokoh di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepat di sekitar kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika—yang sebelumnya dikenal sebagai titik nol IKN. Lokasi investasi tersebut berjarak sangat dekat dengan kantor Otorita IKN, dengan luasan lahan mencapai 9,71 hektare.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roy Santoso, menegaskan bahwa Ayedh Dejem Group merupakan investor asing pertama yang benar-benar menanamkan modal langsung di IKN. “Betul, Ayedh Dejem Group adalah investor asing pertama yang melakukan investasi langsung di IKN,” ujarnya.

Masuknya Ayedh Dejem Group menjadi kabar penting di tengah narasi besar minat investor asing terhadap IKN. Sejak awal pembangunan, sejumlah investor luar negeri memang disebut-sebut tertarik, namun sebagian besar masih berada pada tahap letter of intent (LoI) atau sebatas pernyataan minat tanpa realisasi modal. Ayedh Dejem Group justru tampil berbeda dengan membawa dana segar secara langsung.

Pada semester pertama 2026, pengembang berbasis Dubai ini resmi menjadi pionir. Investasi senilai sekitar Rp4,1 triliun dikucurkan tanpa skema konsorsium maupun joint venture. Seluruh pembiayaan dilakukan dengan modal tunggal, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proyek IKN.

Langkah Ayedh Dejem Group menuju IKN tidak terjadi secara instan. Proses penjajakan dimulai sejak kunjungan langsung ke IKN pada 8 Mei 2025, dilanjutkan dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) beberapa hari kemudian. Sejak tahap awal tersebut, prosesnya telah berjalan lebih dari sembilan bulan sebelum akhirnya berujung pada kesepakatan investasi.

Meski demikian, pembangunan fisik belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Tahapan yang dijalani masih mencakup pendetailan perencanaan, pengurusan perizinan, hingga proses lelang kontraktor. “Seluruh proses awal itu diperkirakan memakan waktu maksimal satu setengah tahun,” terang Sudiro.

Dengan demikian, konstruksi fisik diproyeksikan baru mulai berjalan sekitar pertengahan 2027. Adapun pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga lima tahun ke depan, atau diperkirakan rampung pada 2031.

Proyek yang dikembangkan Ayedh Dejem Group tergolong berskala besar. Konsep yang diusung adalah mixed-use development atau kawasan komersial terpadu, yang mencakup pusat perbelanjaan modern, perkantoran, serta ruang publik. Seluruh pengembangan tersebut dirancang selaras dengan visi IKN sebagai kota pintar (smart city) dan berkelanjutan.

Investasi ini sekaligus menjadi penanda bahwa IKN mulai memasuki fase kepercayaan global, di mana narasi minat asing tidak lagi berhenti di atas kertas, tetapi mulai terwujud dalam bentuk modal nyata. (MK)

Editor: Agus S

Terpikat IKN, Fascreeya Indonesia Audiensi dengan OIKN Bahas IFC dan Galeri Showcase

Penulis
redaksi
-
0
Rombongan Fascreeya Indonesia bersama sejumlah desainer Kalimantan Timur berfoto bersama di Gedung Galeri KIPP IKN usai audiensi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. (Atmaja/Media Kaltim)

NUSANTARA — Daya pikat Ibu Kota Nusantara (IKN) kian menguat bagi dunia fesyen. Sejumlah event berskala nasional yang digelar di kawasan calon ibu kota baru itu terbukti mampu menggerakkan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Momentum tersebut mendorong pelaku industri fesyen untuk ikut mengambil peran dalam pembangunan ekosistem kreatif di IKN.

Badan Pengurus Pusat (BPP) Fashion Kriya Kreatif Nusantara (Fascreeya) Indonesia menjadi salah satu organisasi yang menyatakan ketertarikan serius. Langkah awal dilakukan melalui audiensi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk penjajakan kolaborasi di sektor fesyen dan kriya.

Ketua Umum BPP Fascreeya Indonesia, Anas Maghfur, menyampaikan bahwa IKN sebagai pusat peradaban baru membutuhkan penguatan identitas melalui sektor sosial, budaya, dan industri kreatif. Menurutnya, fesyen memiliki posisi strategis dalam membentuk citra kota sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.

“Dalam konteks itu, kami para desainer dan pelaku fesyen Kalimantan Timur berkomitmen untuk ikut berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan. Audiensi dengan Otorita IKN ini menjadi langkah awal,” ujar Anas.

Sebelumnya, pada 30 Januari 2026, Otorita IKN telah menggelar audiensi daring dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk BPP Fascreeya. Pertemuan tersebut membahas pengembangan ekosistem fesyen di IKN dengan target besar pada 2026, yakni penguatan profesionalisme dan identitas fesyen sebagai bagian dari city branding IKN yang berorientasi smart city dan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang tengah disiapkan adalah pembentukan Indonesian Fashion Chapter (IFC) IKN. “Ini sedang kami persiapkan. Prosesnya bertahap, tetapi arah dan tujuannya sudah jelas,” tegas Anas.

Audiensi tatap muka di kawasan KIPP IKN diterima langsung oleh Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi. Ia menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan adalah sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan IFC Chapter Nusantara. Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto.

Usai audiensi, rombongan Fascreeya yang berjumlah sekitar 15 orang meninjau sejumlah lokasi galeri di Gedung Oval dan Tower 2 Kemenko 3. Lokasi tersebut direncanakan sebagai showcase koleksi wastra binaan Fascreeya sekaligus ruang kolaborasi fesyen di kawasan IKN.

Menutup rangkaian lawatan, rombongan Fascreeya juga menyempatkan diri bersilaturahmi ke kantor bersama Media Kaltim Network di lantai 2 Gedung Oval Galeri KIPP IKN sebagai bagian dari penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor. (MK)

Editor: Agus S

Luluskan Alumni Perdana, SD Alam Borneo Islamic School Penajam Tegaskan Model Pendidikan Alam-Islam

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Sekolah SD Alam Borneo Islamic School Penajam, Siti Indrayani. (Deddy/MKNN)

PPU — Tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi Sekolah Alam Borneo Islamic School (SABIS) Penajam. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, sekolah berbasis alam ini meluluskan siswa kelas VI Sekolah Dasar. Empat siswa dinyatakan lulus dan resmi menjadi alumni perdana, menandai fase baru perkembangan lembaga pendidikan tersebut.

Kepala Sekolah SD SABIS Penajam, Siti Indrayani, menjelaskan bahwa perjalanan SABIS bermula dari jenjang PAUD dan TK. Adapun pendidikan dasar baru dibuka pada 2019 dan mulai menerima siswa pada 2020. “Alhamdulillah, tahun ini jenjang SD kami lengkap hingga kelas VI. Ini momen bersejarah karena pertama kalinya kami meluluskan siswa kelas VI,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Saat ini, total siswa SD SABIS dari kelas I hingga VI sekitar 50 orang. Meski mengusung konsep sekolah alam, SABIS tetap mengikuti regulasi dan standar nasional di bawah Disdikpora Penajam Paser Utara serta Kemendikbudristek. “Kami konsisten pada standar nasional karena berada di bawah naungan pemerintah,” tegas Siti.

Dalam praktiknya, SABIS memadukan tiga pilar kurikulum. Pilar pertama adalah kurikulum nasional—mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS diajarkan sebagaimana sekolah formal lainnya. Pilar kedua adalah kurikulum sekolah alam yang menitikberatkan pembelajaran berbasis pengalaman langsung.

Melalui program Greenlab, siswa belajar berkebun dari mengolah tanah, menanam, merawat, hingga panen. Pendidikan kewirausahaan juga diterapkan lewat kegiatan memasak dan berjualan. Uniknya, sekolah ini tidak memiliki kantin. “Setiap kelas memiliki jadwal memasak dan berjualan. Anak-anak belajar produksi, pelayanan, hingga menghitung hasil penjualan,” jelasnya.

Metode outbound dan pembelajaran luar ruang menjadi ciri khas lain. Sebagian besar materi dipraktikkan di alam terbuka agar siswa lebih mudah memahami dan menginternalisasi pelajaran.

Pilar ketiga adalah kurikulum keislaman, meliputi tahsin dan tahfiz Al-Qur’an, yang didukung tenaga pendidik bersertifikasi. SABIS juga menerapkan pendidikan inklusif—menerima siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus tanpa pembedaan. “Alhamdulillah, ada siswa istimewa yang mampu menghafal Juz 30. Semua anak belajar dan berkembang bersama,” tambah Siti.

Ia berharap, kelulusan perdana ini menjadi fondasi kuat bagi SABIS untuk terus berkembang. “Target kami bukan hanya kecerdasan akademik, tetapi kemandirian, akhlak, dan kepedulian lingkungan. Pendidikan alam dan nilai keislaman bisa berjalan seiring dengan kurikulum nasional,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

Pasar Sepaku Bergolak, Pedagang Lama Terancam Tersingkir di Tengah Transisi Kios

Penulis
redaksi
-
0
Koordinator Aliansi Pemuda Nusantara, Umar Rizcy Maico. Foto: Istimewa

NUSANTARA — Bangunan Pasar Sepaku kini berdiri rapi dan modern setelah direvitalisasi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Namun di balik wajah barunya, polemik justru mencuat. Proses pembagian kios dan los pasar memicu kegaduhan, lantaran diduga mengabaikan pedagang lama yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

Ketegangan antar pedagang bahkan meluas ke berbagai grup WhatsApp. Sejumlah pedagang mengeluhkan tidak masuknya nama mereka dalam daftar penerima kios, meski lapak lama mereka sebelumnya telah dibongkar demi pembangunan pasar baru. Sebaliknya, muncul nama-nama pedagang baru yang dinilai tiba-tiba mendapat jatah kios dan los.

Isu makin panas setelah beredar dugaan satu keluarga besar memperoleh beberapa kios sekaligus. Praktik “aji mumpung” pun mulai disorot, memicu kemarahan pedagang lama yang merasa tersingkir di tanah yang sejak lama mereka kelola sebagai pusat ekonomi warga.
Koordinator Aliansi Pemuda Nusantara, Umar Rizcy Maico, menyebut situasi internal pedagang saat ini tidak kondusif. “Ini bukan lagi sekadar isu hangat, tapi sudah memanas. Ada pedagang lama yang tidak terakomodir dalam pendataan,” ujar Umar saat dihubungi Selasa (9/2/2026) malam.

Alih-alih berjalan mulus, proses transisi pemindahan pedagang justru berubah menjadi bola panas. Berdasarkan data Calon Pedagang Pasar Sepaku Desa Sukaraja tertanggal 22 Januari 2026, tercatat 117 nama pedagang lengkap dengan jenis usahanya. Namun, menurut Umar, sejumlah pedagang lama yang sejak awal meramaikan pasar justru tidak tercantum dalam daftar tersebut.

“Sebagian pedagang lama tidak diundang dalam pra-rembug warga. Mereka datang sendiri karena merasa punya hak,” kata Umar, yang juga merupakan warga Sukaraja. Ia menegaskan, pedagang yang dimaksud adalah perintis usaha di kawasan pasar sejak era 1980-an hingga awal 2000-an.

Kekecewaan itu mendorong pedagang lama menyuarakan keberatan. Mereka menilai, jika kios diberikan kepada pihak yang tidak benar-benar berniat berdagang, besar kemungkinan lapak hanya akan disewakan kembali. Dampaknya, zonasi dagangan basah dan kering berpotensi kacau, pasar menjadi semrawut, dan tujuan penataan justru gagal.

Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya menegaskan, prioritas penerima kios seharusnya adalah mereka yang terdampak langsung pembongkaran lapak. “Yang paling berhak itu pedagang lama yang kiosnya dibongkar. Bukan orang baru. Banyak pedagang lama justru tersingkir,” ujarnya.

Masalah ini dinilai serius. Pedagang yang merasa haknya diabaikan bahkan membuka peluang melakukan aksi unjuk rasa jika tidak ada kejelasan. Informasinya, pihak Otorita IKN dijadwalkan menggelar rapat internal untuk menyikapi polemik tersebut.

Pedagang dan kelompok masyarakat pun mendesak agar kedeputian terkait turun tangan langsung. Pendataan ulang diminta dilakukan secara adil dan transparan, agar transisi Pasar Sepaku tidak meninggalkan konflik sosial baru di jantung kawasan Ibu Kota Nusantara. (MK)

Editor: Agus S

Temui Massa Aksi SKTUB Pasar Pagi, Andi Harun Tegaskan Satu Nama Satu Lapak: Jangan Ada Borong Lapak!

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Samarinda Andi Harun mendengarkan langsung aspirasi pedagang Pasar Pagi di Balai Kota Samarinda. Foto: Dimas/MKN

SAMARINDA — Ratusan massa yang tergabung dalam pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB) Pasar Pagi mendatangi Kantor Balai Kota Samarinda, Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 09.00 WITA. Kedatangan mereka bertujuan menuntut kejelasan hak atas lapak di Pasar Pagi yang saat ini tengah menjalani proses revitalisasi.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut langsung direspons Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Orang nomor satu di Kota Tepian itu turun langsung menemui massa aksi di depan Balai Kota untuk mendengarkan aspirasi pedagang secara langsung.

Di hadapan massa, Andi Harun menyampaikan apresiasi atas penyampaian pendapat yang dilakukan secara damai dan tertib. Namun ia mengingatkan agar gerakan ini tetap murni memperjuangkan kepentingan pedagang, tanpa ditunggangi kepentingan politik maupun pihak luar.

“Saya percaya aspirasi hari ini berlangsung murni, tidak ada tarikan dari luar atau warna-warna lain selain kepentingan hubungan pedagang,” tegas Andi Harun.

Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik spekulan atau “tuan tanah” di pasar. Andi Harun tidak menginginkan adanya pihak tertentu yang memborong lapak, kemudian memindahtangankan atau menyewakannya kembali dengan harga tinggi kepada pedagang lain.

“Saya tidak menginginkan ada pihak yang melakukan pemborongan lapak di Pasar Pagi lalu memindahtangankan kepada orang lain, sehingga penyewa harus membayar lebih mahal dari harga yang dibenarkan oleh aturan hukum,” ujarnya dengan nada tegas.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani atau akrab disapa Yama, menjelaskan bahwa sesuai arahan Wali Kota, pihaknya akan membuka data 480 pedagang untuk memastikan transparansi proses penempatan lapak.

“Tadi Pak Wali menegaskan indikatornya jelas, satu nama hanya satu lapak. Namun jika dalam satu keluarga, misalnya anak, memang benar-benar berjualan dan bisa dibuktikan dengan Kartu Keluarga, itu tetap menjadi pertimbangan sebagai pedagang riil,” jelasnya.

Pembukaan data tersebut, lanjut Yama, bertujuan meredam polemik dan spekulasi di tengah pedagang terkait siapa saja yang berhak mendapatkan lapak.

“Besok saya akan bertemu Ibu Maria Ulfah sebagai perwakilan pedagang untuk membuka data secara detail. Kami siapkan datanya agar persoalan ini terurai betul-betul. Setelah sinkron, data akan dimasukkan ke Kominfo untuk proses pengundian lapak,” tambahnya.

Koordinator pemilik SKTUB, Ade Maria Ulfah, menyambut baik langkah keterbukaan Pemerintah Kota Samarinda. Ia menegaskan pihaknya yang mewakili 379 pemilik SKTUB hanya ingin hak mereka dikembalikan secara adil dan transparan.

“Prinsipnya kami mencari solusi terbaik. Kami akan menyeleksi kembali data 379 tersebut. Jika ada kecurigaan oknum yang bermain atau penguasaan lapak berlebih, Pak Wali tadi sudah menyampaikan agar dilaporkan ke BKD, Inspektorat, bahkan Kejaksaan,” ungkapnya.

Ia juga menuntut keadilan dalam distribusi lapak tahap pertama. Jika pedagang lama diminta mengurangi jatah lapaknya, maka aturan yang sama harus diberlakukan kepada semua pihak tanpa tebang pilih.

“Kami tidak ingin kejadian seperti di Pasar Baqa terulang di Pasar Pagi. Kalau ada oknum, kami siap melaporkannya secara tertutup kepada Pak Wali, Kepala Dinas, dan Ketua TWAP,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

HUT ke-129 Kota Balikpapan, Wali Kota Ajak Perkuat Kolaborasi Menuju Kota Global

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-129 Kota Balikpapan. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa perjalanan 129 tahun Kota Balikpapan merupakan proses panjang yang sarat dengan dinamika dan perjuangan. Sejak pengeboran minyak pertama pada 1897, Balikpapan terus bertransformasi dari kawasan kecil di pesisir menjadi kota industri modern yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Dengan usia yang semakin matang, tentu harapan dan ekspektasi terhadap kemajuan Balikpapan semakin nyata untuk dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Rahmad Mas’ud dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-129 Kota Balikpapan di Balai Kota, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, tema peringatan tahun ini, “Harmoni Menuju Kota Global”, mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk terus melangkah menjadi kota berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, harmoni sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Rahmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Hari Jadi Kota Balikpapan tidak sebatas seremoni tahunan, melainkan sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas agar dapat bergerak seirama dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Balikpapan.

Upacara peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan tahun ini digelar dengan konsep sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kesederhanaan tersebut, menurut Rahmad, juga menjadi bentuk solidaritas dan keprihatinan atas berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Pada momentum tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan Arindama, yakni penghargaan keberhasilan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan meraih Arindama Terbaik I untuk delapan bidang, meliputi pembangunan pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, lingkungan hidup, pembangunan investasi daerah, perhubungan, pembangunan komunikasi dan informatika, serta Arindama Utama bidang pelayanan publik.

Selain itu, Balikpapan juga meraih Arindama Terbaik II pada bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta penanggulangan bencana. Sementara Arindama Terbaik III diraih pada bidang pembangunan sosial, kesetaraan gender, ketahanan pangan dan pertanian, serta pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, turut diserahkan penghargaan kepada 13 warga berprestasi, tujuh warga pelopor, dan tujuh warga penggerak yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Balikpapan di berbagai bidang.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh penerima penghargaan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan Kota Balikpapan,” ujarnya.

Rahmad juga menyampaikan bahwa Pemkot Balikpapan telah meresmikan sejumlah fasilitas publik, di antaranya Gedung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) yang terintegrasi dengan Dinas Perdagangan, Puskesmas Sepinggan Baru, drainase di Gunung Sari, serta eks Pasar Loak Kampung Baru yang kini menjadi Taman Kampung Baru dengan sentra UMKM.

Selain itu, dilakukan pula peresmian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta berbagai sarana publik lainnya, seperti penambahan ruang bermain anak di Taman Tiga Generasi, fasilitas MRF Gunung Bahagia, jalur pedestrian kawasan Ruhui Rahayu, Blok E Pasar Klandasan, jogging track di depan Stadion Batakan, hingga lapangan sepak bola outdoor di Balikpapan Timur.

Untuk memeriahkan Hari Jadi ke-129 Kota Balikpapan, rangkaian acara syukuran akan digelar secara bergiliran di enam kecamatan se-Kota Balikpapan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendekatkan suasana perayaan dengan masyarakat sekaligus mendorong kreativitas dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Saya berpesan kepada kita semua untuk terus mencintai Kota Balikpapan. Meskipun sebagian dari kita tidak lahir di sini, Balikpapan adalah rumah kita. Kebersamaan adalah modal besar yang harus terus kita rawat dan jaga,” tutup Rahmad Mas’ud. (MK)

Editor: Agus S

Pemprov Kaltim Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Gentengisasi Ganti Atap Seng Rumah Warga

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan kesiapan Pemprov Kaltim menindaklanjuti Program Gentengisasi sesuai instruksi Presiden. Foto: Hanafi

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait Program Gentengisasi, yakni penggantian atap rumah warga berbahan seng dengan atap genteng berbahan tanah liat.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mengurangi dampak panas berlebih di dalam rumah warga. Presiden menilai atap seng bukan material yang ideal untuk hunian karena cenderung menyerap panas dan membuat suhu di dalam rumah meningkat, terutama pada siang hari.

Selain itu, atap seng juga dinilai memiliki usia pakai yang relatif pendek. Material ini rentan mengalami korosi akibat reaksi kimia lingkungan sehingga mudah berkarat jika digunakan dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dinilai kurang mendukung kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, instruksi Presiden akan diturunkan menjadi program konkret di daerah sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman rakyat.

“Instruksi Presiden harus kita laksanakan. Kita akan melakukan mitigasi dengan memetakan rumah-rumah rakyat yang masih menggunakan atap seng,” ujar Seno Aji di Samarinda, Selasa (11/2).

Menurutnya, jika dikalkulasikan, jumlah rumah warga di Kalimantan Timur yang masih menggunakan atap seng sebenarnya tidak terlalu banyak. Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap memandang program ini penting untuk menekan dampak panas berlebih di kawasan permukiman, khususnya di daerah padat penduduk.

Selain melakukan pendataan, Pemprov Kaltim juga merencanakan pengembangan industri genteng sebagai alternatif pengganti atap seng. Industri tersebut dirancang untuk dikelola oleh koperasi, salah satunya Koperasi Merah Putih, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kita akan membuat industri genteng yang bisa diciptakan dan dikelola oleh koperasi. Saat ini masih dalam tahap mitigasi dan perencanaan,” jelasnya.

Seno Aji berharap dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, dapat segera menindaklanjuti rencana tersebut agar program Gentengisasi dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, pelaksanaan program ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, kualitas pelaksanaan, serta dampaknya bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan dalam satu tahun ke depan sudah terlihat progresnya, kemudian kita evaluasi untuk memastikan program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

Bontang Raih Nilai Tinggi Adipura, Menteri LH Ingatkan Jangan Cepat Puas

Penulis
redaksi
-
0
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq saat mengunjungi Bontang. (Dwi/RadarBontang)

BONTANG – Kota Bontang kembali menunjukkan performa positif dalam penilaian Adipura, yang dimana berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bontang masuk dalam jajaran kota dengan perolehan nilai tertinggi secara nasional.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta agar tidak merasa cepat berpuas diri. Maka Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan dan memberikan catatan apabila masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah di masyarakatnya.

Hal tersebut disampaikan Hanif saat melakukan kunjungan kerja secara langsung ke Bontang, dalam rangka finalisasi penilaian tata kelola sampah, Sabtu (7/2/2026).

“Saya mengapresiasi kondisi jalan protokol, rumah sakit, dan pasar yang relatif sudah memadai dalam pengolahan sampah. Namun di sisi masyarakat, masih banyak yang perlu dibenahi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja, Sabtu (7/2/2026) kemarin.

Peninjauan lapangan dilakukan, untuk memastikan nilai tinggi yang diraih tiap daerah benar-benar selaras dengan kondisi faktual. Dari hasil kunjungannya, Hanif mencatat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, seperti pemilahan sampah, sistem pengangkutan, hingga proses akhir pengelolaan sampah di masyarakat.

“Yang terpenting adalah apakah seluruh proses tersebut mampu memberikan dampak ekonomi. Ini menjadi indikator penting untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang mencerminkan negara maju,” ungkapnya.

Meski begitu, Hanif mengakui masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan jika melihat langsung di lapangan. Dirinya menambahkan, hasil penilaian akan dikonfirmasi melalui berita acara, dan disampaikan secara resmi kepada daerah dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

“Adipura memiliki nilai strategis, karena mencerminkan tata kelola sampah di daerah,” tegasnya.

Sebagai informasi, penilaian Adipura tahun ini dilakukan secara objektif terhadap 472 kabupaten/kota. Namun, satu daerah di Papua batal dinilai karena pertimbangan teknis, sementara 52 daerah lainnya tidak dinilai akibat terdampak bencana alam.

Penulus: Dwi S
Editor: Yusva Alam

1...290291292...1,189Halaman 291 dari 1,189