SANGATTA – Tempat Hiburan Malam (THM) di Kutai Timur (Kutim) kian mengkhawatirkan. Bengalon dan Muara Wahau bahkan menjadi wilayah dengan konsentrasi THM terbanyak. Ironisnya, seluruh aktivitas usaha tersebut disebut berjalan tanpa izin resmi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim menegaskan, hingga saat ini belum ada satu pun izin THM yang diterbitkan di wilayah Kutim. Bahkan, aturan daerah disebut memang tidak membuka ruang penerbitan izin untuk usaha hiburan malam.

Hal itu disampaikan Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kutim, Saiful Ahmad. Ia menegaskan, keberadaan THM di Kutim sejauh ini tidak memiliki legalitas usaha.

“Enggak ada yang punya izin karena memang sudah menjadi kitab pemerintah daerah tidak mengizinkan,” tegas Saiful saat diwawancara Media Kaltim, Senin (9/2/2026).

Pernyataan itu memperkuat kondisi di lapangan bahwa keberadaan THM saat ini terbilang semrawut. Meski tanpa izin, aktivitasnya terus tumbuh dan menyebar ke sejumlah kecamatan.

Berdasarkan data Satpol PP Kutim, jumlah THM yang diketahui beroperasi mencapai 63 titik. Penyebarannya cukup luas, dengan Bengalon dan Muara Wahau menjadi wilayah terbanyak. Rinciannya yakni Sangatta Utara 11 THM, Sangatta Selatan 7 THM, Bengalon 16 THM, Muara Wahau 18 THM, Sangkulirang 3 THM, dan Teluk Pandan 8 THM.

Saiful menilai, jika pemerintah daerah membuka keran perizinan tanpa pengaturan yang jelas, jumlah THM justru dikhawatirkan semakin tidak terkendali. Sebab saat ini saja, tanpa izin pun keberadaannya sudah merebak.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap jenis usaha pada prinsipnya tetap wajib memenuhi ketentuan perizinan. Ada sejumlah syarat dasar yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum memperoleh legalitas.

“Berkaitan dengan izin-izin dasarnya harus ada. Dia harus memenuhi PKK KPR-nya, kemudian izin lingkungan dan PBG-nya, baru kemudian izin usahanya boleh apa tidak,” paparnya.

Melihat kondisi yang sudah terlanjur berkembang, Saiful mendorong agar pemerintah daerah segera menyiapkan langkah konkret. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) lintas instansi untuk menangani persoalan THM secara terpadu.

“Kalau dari PTSP ya saya kira mereka harus berizin. Kemudian kedua, harus ada sebaiknya ada satgas. Karena penanganan begini harus terpadu, melibatkan semua OPD terkait dan instansi pemerintah vertikal,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan THM tidak cukup hanya dengan penertiban. Pemerintah daerah harus menyiapkan solusi yang jelas, termasuk kemungkinan relokasi atau penetapan kawasan khusus sesuai RTRW agar aktivitas hiburan malam tidak menyebar liar.

“Nah, faktanya ada. Apakah direlokasi atau ditempatkan di lokasi tertentu,” tambahnya.

Di sisi lain, maraknya THM tanpa izin juga berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, tanpa legalitas, usaha tersebut otomatis tidak memberikan kontribusi resmi bagi pemerintah daerah.

“Karena tidak ada izinnya maka dia enggak ada kontribusi,” ucap Saiful.

Meski begitu, Saiful enggan secara gamblang menyebut THM yang beroperasi saat ini sebagai usaha ilegal. Namun ia menegaskan, setiap kegiatan usaha tetap wajib tunduk pada aturan perizinan.

“Kami enggak mengatakan ilegal. Tetapi bahwa semua usaha harus ada izinnya,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy selama ini identik sebagai pusat pengembangan industri di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun DPRD Kutim menegaskan, arah pembangunan industri daerah tidak boleh hanya terpaku pada satu kawasan tersebut.

Anggota DPRD Kutim, David Rante, menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) yang kini telah disahkan menjadi Perda, telah memetakan lebih dari satu wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri.

“Kawasan industri kita bukan hanya KEK Maloy saja. Ada beberapa kawasan lain yang sudah masuk dalam RPIK,” ujar David.

Ia menjelaskan, Kutim sebenarnya memiliki potensi pengembangan industri di sejumlah titik strategis. Hanya saja, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada KEK Maloy karena statusnya sebagai proyek besar yang sudah lebih dulu dikenal.

Lebih jauh, David menegaskan keberadaan industri tidak selalu harus berada di dalam kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, industri tetap dapat berdiri di luar kawasan industri resmi.

Menurutnya, dalam Perda RPIK telah diatur klausul yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk membangun industri di luar kawasan industri, dengan syarat lokasi tersebut sesuai zonasi dan seluruh ketentuan perizinan dipenuhi.

“Misalnya ada industri CPO yang membutuhkan lahan cukup besar, sementara kawasan industri sudah tidak tersedia. Kalau dibangun di zona perkebunan dan semua persyaratannya dipenuhi, itu tidak masalah,” jelasnya.

Tak hanya itu, David juga mengungkapkan adanya opsi lain bagi investor yang ingin membangun industri namun berada di luar kawasan industri maupun zona yang ditetapkan dalam regulasi daerah. Dalam kondisi tertentu, investor masih dapat mengurus perizinan langsung ke kementerian terkait, bahkan hingga ke tingkat persetujuan presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, prinsip utama dalam pembangunan industri adalah kepatuhan terhadap aturan serta pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

“Terpenting itu seluruh persyaratan dipenuhi. Meski berada di luar kawasan dan zonasi, industri tetap dimungkinkan sepanjang memiliki izin dari kementerian sesuai ketentuan presiden,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim Fata Hidayat angkat bicara terkait tudingan lambatnya penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) di Kutim, yang kian hari kian marak.

Fata menegaskan, Satpol PP tidak bisa serta-merta menutup THM tanpa prosedur. Seluruh tindakan penegakan yang dilakukan, kata dia, murni mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025.

Pernyataan itu disampaikan Fata saat rapat kerja bersama Komisi A dan Komisi B DPRD Kutim terkait maraknya THM di Kutim, yang digelar di Ruang Hearing Sekretariat DPRD Kutim, Senin (9/2/2026).

Ia menepis anggapan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan mutlak untuk langsung menyegel tempat usaha tanpa proses. Menurutnya, Perda telah mengatur tahapan penindakan, termasuk sanksi administrasi yang wajib ditempuh sebelum penutupan dilakukan.

“Analisis masyarakat seolah kami punya kewenangan datang langsung menutup. Padahal aturan mengamanatkan tahap awal berupa sanksi administrasi, seperti teguran lisan yang sudah kami lakukan berkali-kali,” ujar Fata.

Fata mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam penertiban THM adalah taktik sebagian pemilik usaha yang kerap mengganti nama atau kepemilikan saat akan ditindak. Cara tersebut sering dijadikan alasan oleh pengelola untuk menghindari penindakan, dengan dalih sedang dalam proses pengurusan izin baru.

Selain persoalan administrasi, kendala teknis juga ikut mempengaruhi jadwal operasi. Fata menyebut rencana razia besar pada 29 Desember 2025 lalu terpaksa dijadwalkan ulang karena hujan deras yang tidak kunjung reda hingga tengah malam.

Penertiban baru dapat dilaksanakan pada 7 Januari 2026, dengan menyasar dua titik utama yakni Hotel Golden dan Queen di sepanjang Jalan Eks Pendidikan.

“Di Hotel Golden, kami turun bersama tim gabungan dari Denpom, Lanal, Disperindag, BNN, dan FKDM. Malam itu kami berikan teguran tertulis dan pernyataan tegas. Jika tidak kooperatif, penutupan adalah langkah terakhir,” tegasnya.

Terkait izin edar minuman keras (miras), Fata menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Satpol PP, lanjut dia, bertindak sebagai pendamping teknis dalam penegakan aturan di lapangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca razia, diketahui bahwa selama tiga minggu terakhir pengelola THM yang terjaring belum menunjukkan itikad baik untuk mengurus izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meski demikian, Satpol PP masih memberikan ruang pembinaan melalui operasi non-yustisi.

“Kami berdiri sebagai pemerintah bukan untuk menghancurkan usaha masyarakat, tetapi mengarahkan agar berusaha sesuai aturan. Kami beri kesempatan untuk mengurus izin, namun jika batas waktu yang ditentukan tetap dilanggar, maka tahapan penutupan permanen akan kami jalankan,” tambah Fata.

Fata menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan iklim usaha di Kutim tetap berjalan kondusif, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

“Pada prinsipnya kami tidak ingin mematikan usaha masyarakat. Tapi kalau tetap membandel dan tidak mau mengikuti aturan, tentu ada konsekuensi. Kami tetap akan bertindak sesuai tahapan Perda, sampai pada penutupan permanen bila diperlukan,” tegas Fata Hidayat.

Penulis; Ramlah
Editor: Yusva Alam