PASER – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tanah Grogot mencatat ribuan pembesuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama momentum Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala Rutan Tanah Grogot, Yusuf Mukharom, menyebut jumlah pembesuk yang datang pada periode 21 hingga 24 Maret 2026 mencapai 2.885 orang, dengan sekitar 800 WBP yang menerima kunjungan.

“Pada momen Lebaran tahun ini, jumlah pembesuk mencapai 2.885 orang, terdiri dari 748 laki-laki, 1.333 perempuan, dan 804 anak-anak,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya membuka layanan selama tiga hari, tahun ini Rutan Tanah Grogot menambah jadwal besuk menjadi empat hari, mulai pukul 09.00 hingga 16.00 Wita.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak rutan menerapkan sistem pembagian antrean dalam beberapa kloter. Setiap kloter diberikan waktu kunjungan selama 15 menit untuk bertemu dengan WBP.

“Kami bagi dalam beberapa kloter agar tetap tertib dan semua pembesuk bisa mendapatkan kesempatan,” jelasnya.

Kebijakan penambahan hari layanan besuk ini diterapkan sebagai bentuk pelayanan kepada WBP agar tetap dapat merasakan suasana Lebaran bersama keluarga, meski berada dalam masa pembinaan.

“Kami ingin WBP, khususnya yang beragama Islam, tetap bisa merasakan momen Idulfitri bersama keluarga,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

PASER – Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) menghadirkan layanan pantauan CCTV publik berbasis peta digital.

Plt Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika), Mulyadi, mengatakan masyarakat kini tidak hanya dapat memantau kondisi wilayah melalui kanal YouTube Diskominfostaper Paser, tetapi juga melalui laman resmi https://cctv-publik.paserkab.go.id/.

Berbeda dengan siaran di YouTube yang hanya menampilkan nama jalan, melalui peta digital ini masyarakat dapat melihat posisi kamera secara lebih presisi dengan bantuan ikon pada peta.

“Cukup klik ikon di peta, tampilan live streaming dari lokasi tersebut akan langsung muncul. Ini memudahkan jika ada kejadian spesifik yang ingin dipantau secara real-time,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Saat ini, sebanyak 35 titik CCTV telah terintegrasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, pengelola ruang publik seperti masjid, hingga masyarakat.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari adopsi konsep Smart City yang sebelumnya diterapkan di Yogyakarta, sehingga mampu memperluas jangkauan pengawasan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

“Kami membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki CCTV di area publik atau pinggir jalan untuk dikoneksikan ke sistem kami,” tambahnya.

Selain untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kriminalitas, sistem ini juga berfungsi memantau aktivitas masyarakat secara real-time serta menyediakan rekaman akurat saat terjadi insiden.

Tak hanya itu, CCTV berbasis peta digital ini juga dimanfaatkan untuk memantau titik-titik rawan banjir, terutama saat intensitas hujan meningkat.

“Dengan adanya portal CCTV berbasis peta ini, Kabupaten Paser selangkah lebih dekat dalam mewujudkan ekosistem Smart Governance dan Smart Living,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mencatat lonjakan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Mahakam 2026. Peningkatan ini terjadi di tengah situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara umum tetap kondusif sepanjang periode Lebaran.

Operasi yang berlangsung selama 13 hari, sejak 13 hingga 25 Maret 2026, mencatat total 30 kasus kecelakaan. Jumlah tersebut meningkat 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 19 kejadian.

Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kombes Pol Ahmad Yanuari Insan, mengatakan lonjakan ini menjadi perhatian serius, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.

“Lonjakan angka kecelakaan ini cukup signifikan. Kami mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Dari sisi korban, dampak kecelakaan juga mengalami peningkatan. Korban meninggal dunia tercatat 10 orang atau naik 43 persen. Korban luka berat mencapai 27 orang atau meningkat 80 persen, sedangkan korban luka ringan berjumlah 11 orang, melonjak hingga 120 persen.

Menurutnya, selain faktor kelalaian, tingginya volume kendaraan selama periode Lebaran turut menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan. Di ruas Tol Balikpapan–Samarinda, tercatat 187.075 kendaraan melintas atau meningkat 23 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, arus kendaraan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 53.008 unit dalam periode 13 hingga 23 Maret 2026.

Untuk menekan angka kecelakaan, kepolisian mengintensifkan upaya preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Selama operasi berlangsung, tercatat 9.135 kegiatan telah dilaksanakan, termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas.

Penindakan melalui tilang meningkat signifikan hingga 116 persen dengan total 854 kasus. Sementara itu, jumlah teguran menurun 53 persen menjadi 2.936, yang menunjukkan peningkatan ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran.

Meski terjadi peningkatan kecelakaan, kondisi kamtibmas di Kalimantan Timur secara umum masih terkendali. Tercatat 229 kejadian gangguan kamtibmas, terdiri dari 205 kasus kejahatan, 2 pelanggaran, 18 gangguan, dan 4 kejadian bencana.

“Situasi kamtibmas secara umum masih aman dan kondusif. Namun peningkatan kecelakaan lalu lintas menjadi bahan evaluasi penting ke depan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur memetakan pola kecelakaan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Mahakam 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi penyumbang terbesar dalam insiden kecelakaan.

KBO Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Feby Febriana, menyebut selama operasi berlangsung tercatat 33 kejadian yang melibatkan kendaraan roda dua, meningkat dari 22 kasus pada tahun sebelumnya atau naik 50 persen.

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kendaraan roda empat. Kecelakaan mobil penumpang naik dari 5 menjadi 13 kasus atau meningkat 160 persen, sedangkan mobil barang naik dari 4 menjadi 8 kejadian.

“Terjadi perubahan pola kecelakaan yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan lalu lintas ke depan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Dari jenis tabrakan, insiden depan-depan menjadi yang paling dominan dengan 10 kasus, disusul tabrakan depan-belakang sebanyak 5 kejadian. Sementara itu, tabrakan depan-samping mengalami lonjakan signifikan dari 2 menjadi 7 kasus.

Analisis juga menyoroti kelengkapan berkendara. Pengendara tanpa SIM masih cukup tinggi dengan 12 kasus. Di sisi lain, pemegang SIM A meningkat dari 4 menjadi 9 kasus, sedangkan SIM C tercatat 4 kejadian.

Dari kelompok usia, kecelakaan didominasi usia produktif. Rentang usia 41–45 tahun meningkat dari 3 menjadi 6 kasus, diikuti usia 46–50 tahun dari 1 menjadi 4 kejadian. Bahkan, kelompok usia di atas 60 tahun mulai muncul dengan 2 kasus.

Sementara dari latar belakang pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok paling banyak terlibat, dengan jumlah kasus meningkat dari 8 menjadi 16 kejadian.

Lokasi kecelakaan didominasi kawasan permukiman dengan 28 kasus, meningkat dari 13 kejadian sebelumnya. Selain itu, kecelakaan di jalan nasional naik dari 6 menjadi 15 kasus, serta di jalan kabupaten/kota dari 7 menjadi 12 kejadian.

Dari sisi waktu, kecelakaan paling sering terjadi pada sore hari pukul 15.00 hingga 18.00 Wita dengan 9 kejadian, disusul periode pukul 12.00 hingga 15.00 Wita sebanyak 7 kasus.

Feby menegaskan bahwa pemetaan ini akan menjadi dasar bagi kepolisian dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif, baik melalui pendekatan preventif maupun edukasi kepada masyarakat.

“Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan secara lebih optimal,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendorong penataan tambatan resmi di alur Sungai Mahakam sebagai langkah memperkuat keselamatan dan ketertiban pelayaran di salah satu jalur transportasi air tersibuk di Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan sedikitnya dua titik tambatan tengah disiapkan, dengan lokasi berada di sekitar kawasan sebelum hingga sesudah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Penambahan titik lain masih dimungkinkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

“Kurang lebih ada dua titik. Nanti mungkin ada titik-titik lain yang mereka tentukan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, penataan tambatan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas sandar kapal, tetapi juga bagian dari pengaturan lalu lintas sungai agar aktivitas pelayaran lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sejumlah tambatan yang beroperasi tanpa pengaturan resmi. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama di sekitar objek vital seperti jembatan.

“Tujuannya menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan pelayaran. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi insiden yang berkaitan dengan objek vital seperti jembatan,” katanya.

Selain itu, keberadaan tambatan resmi juga diharapkan dapat menutup ruang praktik tambatan ilegal yang selama ini muncul di sejumlah titik di Sungai Mahakam.

Hasanuddin menegaskan, pengelolaan tambatan nantinya akan dilakukan secara resmi melalui pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN), sehingga pengguna jasa pelayaran memperoleh kepastian layanan.

“Ke depan kita buat tambatan yang resmi sehingga ada kepastian hukum terhadap pengguna jasa pelayaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan tambatan tersebut juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat sekitar, termasuk tenaga kerja lokal yang dapat dilibatkan dalam operasional di lapangan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, dan terkelola dengan baik di Sungai Mahakam. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pergantian direktur utama Bankaltimtara yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan, selama berada di Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, tidak pernah ada pembahasan resmi terkait percepatan pergantian pucuk pimpinan bank daerah tersebut.

“Jujur saja, selama saya berkecimpung di Komisi II, tidak pernah ada pembahasan soal pergantian direktur Bankaltimtara. Jadi meskipun saya sekretaris komisi, tidak pernah dilibatkan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, informasi yang diperoleh DPRD justru lebih banyak berasal dari pemberitaan media dan percakapan di ruang publik, bukan melalui jalur komunikasi resmi.

“Kami tahunya justru dari media, bahkan dari media sosial,” katanya.

Nurhadi menjelaskan bahwa mekanisme penentuan direktur utama Bankaltimtara berada dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang melibatkan seluruh pemegang saham, termasuk pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Bankaltimtara itu bukan hanya milik Kaltim. Ada daerah lain yang juga punya saham. Jadi tidak bisa ditentukan sepihak,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa proses penunjukan direksi harus melalui tahapan fit and proper test yang ketat dan tidak boleh sekadar formalitas administratif.

“Yang paling penting fit and proper test harus berjalan. Itu bukan formalitas. Harus betul-betul disepakati oleh para kepala daerah sebagai pemegang saham,” tegasnya.

Nurhadi juga memastikan DPRD tidak berada dalam forum pengambilan keputusan di RUPS. Peran legislatif, kata dia, hanya sebatas fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

“Kami tidak dilibatkan dalam RUPS. DPRD hanya mengawasi, nanti setelah berjalan baru kami nilai,” ujarnya.

Terkait nama kandidat yang mencuat, seperti Romy Wijayanto dan Amri Mauraga, Nurhadi mengaku belum mengenal keduanya secara personal. Namun ia berharap siapapun yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas profesional.

“Mudah-mudahan pilihan kepala daerah tidak salah. Yang penting jangan ada unsur kedekatan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa posisi direksi bank daerah memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi daerah, sehingga harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

“Jangan sampai muncul gejolak hanya karena dianggap ada unsur kedekatan,” ucapnya.

Menurutnya, asal daerah kandidat bukan menjadi persoalan utama selama figur yang dipilih memiliki kemampuan dan komitmen membangun daerah.

“Kalau memang punya kapasitas, memenuhi kriteria, ya kenapa tidak. Yang penting mau membangun Kaltim,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S