SAMARINDA – Karaoke keluarga Happy Puppy di SCP Mall Samarinda kini tampil dengan wajah baru setelah menjalani proses renovasi. Pembaruan tersebut mencakup desain interior hingga peningkatan fasilitas untuk menghadirkan suasana yang lebih modern dan nyaman bagi pengunjung.

Supervisor Happy Puppy SCP, Wahyudi, mengatakan perubahan dilakukan untuk memberikan pengalaman yang berbeda sejak pengunjung pertama kali datang.

“Nuansa outlet sekarang lebih modern, fresh, dan nyaman. Pencahayaan juga lebih kekinian serta interior dibuat lebih menarik,” ujarnya.

Area lobi kini tampil dengan dominasi warna krem yang memberikan kesan hangat dan elegan. Ruang tunggu ini dirancang agar pengunjung merasa nyaman sebelum masuk ke ruang karaoke.

Sementara itu, konsep di dalam room dibuat lebih dinamis dengan kombinasi warna pada sofa dan pencahayaan. Setiap ruangan memiliki karakter berbeda agar suasana tidak monoton dan mampu meningkatkan mood saat bernyanyi.

Saat ini, Happy Puppy SCP memiliki total 20 room dengan enam tipe berbeda. Kapasitasnya bervariasi, mulai dari room kecil untuk empat orang hingga royal suite yang dapat menampung hingga 16 orang.

Selain tampilan, sistem audio juga diperbarui untuk meningkatkan kualitas suara. Pengelola memastikan pengalaman bernyanyi menjadi lebih maksimal bagi seluruh pengunjung.

Dari sisi tarif, harga sewa ruangan dimulai dari Rp75.000 per jam. Tersedia pula promo potongan harga, yakni diskon 25 persen pada siang hari serta hingga 50 persen pada malam hari mulai pukul 22.00 WITA hingga operasional berakhir pukul 02.00 WITA. Namun, skema promo tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

Selain karaoke, pengunjung juga dapat menikmati berbagai menu makanan dan minuman, seperti mix platter, kentang goreng, pisang keju, dan sandwich.

Dengan pembaruan ini, Happy Puppy SCP Samarinda diharapkan mampu meningkatkan minat kunjungan masyarakat dan menjadi salah satu pilihan hiburan keluarga yang nyaman dan terjangkau di Kota Samarinda. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Perusahaan transportasi Bajaj Maxride resmi memperluas jangkauan layanannya ke Kalimantan Timur dengan memilih Tenggarong sebagai titik awal operasional. Ekspansi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan menghadirkan solusi mobilitas terjangkau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Perwakilan Bajaj Maxride Kalimantan Timur, Hamsu Gunadi, mengatakan pemilihan Tenggarong didasarkan pada tingginya aktivitas ekonomi yang membutuhkan alternatif transportasi yang fleksibel.

“Tenggarong kami pilih sebagai langkah awal karena memiliki potensi mobilitas yang cukup tinggi. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai transportasi, tetapi juga sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain menghadirkan layanan transportasi, Bajaj Maxride membuka peluang kemitraan bagi masyarakat sebagai pengemudi. Skema ini dinilai dapat membantu menekan angka pengangguran sekaligus memberikan sumber penghasilan baru bagi warga.

Sistem kemitraan yang ditawarkan bersifat fleksibel, tanpa terikat jam kerja tetap. Hal ini dianggap cocok bagi pekerja sektor informal maupun masyarakat yang ingin menambah penghasilan.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk bergabung sebagai mitra pengemudi. Harapannya, ini bisa membantu menekan angka pengangguran sekaligus memberikan penghasilan yang lebih stabil,” tambah Hamsu.

Dari sisi layanan, Bajaj Maxride mengandalkan kendaraan Bajaj RE yang memiliki desain tertutup sehingga lebih nyaman digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Dengan tarif yang kompetitif, kendaraan ini menyasar kebutuhan transportasi jarak pendek yang praktis dan efisien.

Tak hanya itu, perusahaan juga membuka peluang investasi bagi masyarakat yang ingin memiliki unit kendaraan. Skema ini memungkinkan pemilik kendaraan memperoleh pendapatan dari operasional yang dijalankan mitra pengemudi.

“Kami juga menghadirkan peluang investasi yang cukup menarik. Dengan sistem yang sudah berjalan di kota lain, kami optimistis masyarakat di Kalimantan Timur juga bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Ke depan, Bajaj Maxride menargetkan ekspansi ke sejumlah kota lain di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda dan wilayah strategis lainnya.

Dengan menggabungkan layanan transportasi dan pemberdayaan ekonomi, Bajaj Maxride berharap kehadirannya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Sejumlah calon Petinggi Kampung dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atau Surat Keterangan Bebas Pidana (SKTM) di Pengadilan Negeri (PN) Kutai Barat sebagai salah satu syarat pencalonan pada pemilihan tahun 2026.

Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini Mahakam Ulu belum memiliki kantor Pengadilan Negeri sendiri, sehingga seluruh proses administrasi hukum masih dilayani di PN Kutai Barat.

Salah satu calon yang telah mengurus persyaratan tersebut adalah Rahmad Hidayat, calon Petinggi Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

“Surat keterangan ini saya urus di PN Kelas II Kutai Barat sebagai salah satu syarat pencalonan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, selain SKTM, dirinya juga telah melengkapi berbagai dokumen lain yang menjadi syarat pencalonan, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Mahakam Ulu.

Rahmad menyebutkan, hingga saat ini terdapat empat calon Petinggi Kampung Ujoh Bilang yang telah mulai mengurus kelengkapan administrasi.

Menurutnya, proses pengurusan SKTM di PN Kutai Barat relatif mudah dan cepat, selama seluruh berkas yang dipersyaratkan telah lengkap.

“Cukup membawa KTP, SKCK, ijazah terakhir, pas foto berwarna ukuran 4×6, serta surat pernyataan bermaterai. Kalau lengkap, biasanya bisa selesai dalam satu hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh calon petinggi dari Mahulu harus menempuh proses serupa di Kutai Barat karena belum tersedianya fasilitas pengadilan di daerahnya.

“Mahulu belum punya kantor pengadilan, jadi semua harus ke PN Kubar untuk mengurus syarat ini,” ungkapnya.

Rahmad juga menyampaikan bahwa masa pendaftaran calon Petinggi Kampung dijadwalkan berakhir pada Minggu, 29 Maret 2026.

Ia optimistis seluruh calon yang akan maju telah mempersiapkan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

“Semua calon pasti sudah mengurus syarat-syaratnya. Ini bagian dari tahapan yang harus dilalui,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mempersiapkan tahapan pemilihan Petinggi Kampung secara serentak tahun 2026, seiring akan berakhirnya masa jabatan petinggi yang dilantik pada 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Stephanus Madang, menyampaikan bahwa masa bakti para petinggi kampung tersebut akan berakhir pada 2 Agustus 2026, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan masa jabatan selama delapan tahun.

“Dengan aturan tersebut, masa jabatan petinggi kampung yang dilantik pada 2018 akan berakhir pada 2 Agustus 2026. Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah antisipatif agar proses pergantian kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran sebagai faktor utama dalam mendukung seluruh tahapan pemilihan. Untuk itu, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta segera mencermati kebutuhan pembiayaan.

“Perencanaan anggaran harus dilakukan sejak dini agar seluruh proses pemilihan dapat berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, Pemda Mahulu juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan netralitas panitia pemilihan. Hal ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat kampung.

“Kualitas pelaksanaan pemilihan sangat bergantung pada kesiapan dan netralitas panitia. Ini menjadi faktor penting agar hasil pemilihan kredibel dan dapat diterima masyarakat,” ungkapnya.

Stephanus menegaskan, panitia harus bekerja secara profesional dan independen agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah berharap seluruh proses pemilihan petinggi kampung dapat berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

“Harapan kita, pemilihan ini berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Mahulu melaju, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberikan penjelasan terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), di tengah dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kubar, Benediktus, menegaskan bahwa kebijakan TPP tetap mengacu pada kemampuan fiskal daerah serta ketentuan regulasi yang berlaku.

“Untuk kenaikan TPP, itu hanya bisa dilakukan jika ada peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, saat ini rasio belanja pegawai di Kutai Barat telah mendekati batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, Benediktus memastikan bahwa TPP bagi guru ASN maupun tenaga kesehatan tidak mengalami pemotongan dibandingkan tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran justru diterapkan pada pejabat struktural dan tenaga pelaksana lainnya.

“Besaran TPP guru di Kutai Barat masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain,” terangnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.

“Pemerintah daerah memahami harapan para guru. Namun setiap kebijakan penganggaran harus tetap berpijak pada regulasi dan kondisi fiskal daerah,” jelasnya.

Benediktus menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah wajib menjaga rasio belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total APBD.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, pemerintah daerah berpotensi dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu, tahun 2026 juga menjadi periode yang cukup menantang secara fiskal, seiring adanya penurunan dana transfer serta tuntutan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kubar menegaskan bahwa kebijakan TPP guru tetap dijaga, namun kenaikan belum dapat dilakukan hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memberikan apresiasi terhadap konsistensi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) Ningkah Olo dalam mengelola organisasi secara berkelanjutan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kubar, Mobilala, saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-XXVI Tahun Buku 2025 CU Ningkah Olo.

Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Budaya Sendawar (TBS), Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Jumat (27/3/2026), dengan mengusung tema “Membangun Ekosistem yang Kuat Menuju CU Ningkah Olo yang Lebih Sehat”.

Dalam sambutannya yang membacakan pesan tertulis Bupati Kutai Barat, Mobilala menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap momentum RAT ini semakin memperkuat komitmen dalam membangun koperasi yang sehat, mandiri, dan profesional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pengurus, anggota, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

“Dengan ekosistem yang solid, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui pelaksanaan RAT, koperasi tidak hanya melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi selama satu tahun terakhir, tetapi juga menyusun arah kebijakan dan program ke depan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Pemkab Kubar berharap CU Ningkah Olo dapat terus menjaga konsistensi dalam tata kelola yang baik, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada anggota sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Tren permainan Water Gel Blaster (WGB) di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, terus menunjukkan peningkatan signifikan. Permainan simulasi tempur menggunakan peluru gel air ini kini tidak hanya digemari kalangan anak muda, tetapi juga mulai menarik perhatian pejabat publik.

Salah satu yang ikut meramaikan adalah Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, yang turun langsung mengikuti kompetisi WGB di Halaman Parkir Honda Astra, Jalan M. Yamin, Jumat (27/3/2026) malam. Dalam debut perdananya, ia bahkan berhasil meraih juara pertama.

Usai pertandingan, Reza mengaku bangga dengan antusiasme komunitas WGB di Samarinda. Ia menilai permainan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki nilai positif dalam membentuk karakter.

“Kami sangat mengapresiasi permainan ini. WGB mampu membangkitkan semangat anak muda melalui aktivitas yang positif. Selain mengasah kemampuan teknis, juga melatih pengendalian emosi, mental, dan strategi,” ujarnya.

Ia mengaku baru membeli perlengkapan WGB beberapa jam sebelum bertanding. Namun hasil yang diraih justru di luar dugaan.

“Alhamdulillah bisa langsung juara. Ke depan, kita berharap olahraga seperti ini bisa berkembang di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” tambahnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Edi, menjelaskan bahwa komunitas WGB Samarinda berkembang dari aktivitas sederhana hingga kini mampu menggelar event yang lebih besar dengan dukungan sponsor.

“Ini event ketiga kami. Awalnya hanya di Taman Bebaya, sekarang sudah mendapat dukungan dari Honda Astra Motor. Ada 40 peserta yang terbagi dalam 8 tim,” jelasnya.

Dalam pertandingan, setiap tim beradu poin dengan menembak tiga target utama yang telah ditentukan panitia.

Edi juga menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan WGB. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan perlengkapan pelindung seperti helm, jaket, dan celana panjang.

“Kami selalu mengingatkan agar permainan ini dilakukan di area khusus, bukan di jalan atau tempat umum. Keamanan harus diutamakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua panitia Andi Imran menyatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar kegiatan ke depan semakin tertata dan profesional.

“Kami akan terus memperbaiki teknis di lapangan. Yang penting tetap menjaga sportifitas dan silaturahmi antar peserta,” ujarnya.

Dengan perkembangan yang pesat, WGB kini mulai dipandang sebagai salah satu alternatif olahraga rekreasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membangun kebersamaan dan kedisiplinan di kalangan masyarakat. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SANGATTA – Kebakaran kembali melanda Kecamatan Batu Ampar. Peristiwa ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan sinyal kuat bahwa sistem penanggulangan bencana di daerah masih perlu pembenahan serius.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, kebakaran terjadi untuk kedua kalinya. Dampaknya tidak main-main. Bangunan warga hangus, kerugian ekonomi membesar, dan trauma masih membekas di tengah masyarakat.

Kritik tajam disampaikan Hedar, pemuda asal Batu Ampar. Ia menilai kebakaran berulang ini tak bisa lagi dianggap sebagai insiden semata. Ada persoalan mendasar yang dinilai belum ditangani dengan maksimal, khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Menurutnya, keterbatasan armada, sulitnya akses air, hingga lambannya respons saat api mulai membesar menjadi faktor utama yang memperparah kondisi di lapangan.

“Ini sudah kejadian kedua. Harusnya jadi evaluasi besar bagi pemerintah daerah, khususnya dinas pemadam kebakaran. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban karena kurangnya kesiapan,” tegasnya Hedar kepada Media Kaltim, Sabtu (28/3/2026).

Tak hanya itu, Hedar juga menyoroti lemahnya langkah pencegahan. Edukasi mitigasi kebakaran kepada masyarakat dinilai masih minim. Di sisi lain, ketiadaan hidran di titik strategis serta belum adanya pos pemadam dekat permukiman padat turut memperbesar risiko.

Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat menentukan. Namun dengan fasilitas terbatas, penanganan kebakaran kerap tidak optimal.

Hedar bersama pemuda lainnya mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya hadir saat bencana terjadi. Mereka meminta langkah konkret segera dilakukan, mulai dari evaluasi menyeluruh, penambahan armada, peningkatan kapasitas personel, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Kebakaran berulang ini diharapkan menjadi alarm keras bagi pemerintah. Tanpa perbaikan nyata, bukan tidak mungkin peristiwa serupa kembali terjadi dengan dampak yang lebih besar.

“Kami tidak ingin kejadian ini terus berulang. Pemerintah harus benar-benar serius membenahi sistem penanggulangan kebakaran, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat,” pungkas Hedar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam