BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, telah melakukan peninjauan lapangan sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada warga di Kelurahan Bontang Lestari (Bonles), khususnya ke para lanjut usia (lansia), Jumat (27/3/2026).

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 10 orang lansia yang berada di RT.05, Bonles. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peninjauan progres program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Selain menyalurkan bantuan berupa paket bahan pokok dan telur untuk mendukung pemenuhan gizi lansia, Neni juga turut memberikan edukasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang berada di Bonles.

“Kami ingin memastikan para lansia kita tetap sehat dan produktif. Saya mengimbau bapak dan ibu, untuk bisa rutin memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas serta menjaga pola makan sehat,” paparnya.

Selain itu, Neni juga menegaskan bahwa meskipun terjadi kontraksi anggaran, program prioritas bagi masyarakat rentan tetap menjadi fokus utama pemerintah, sebagai upaya menekan angka kemiskinan.

“Untuk lurah dan perangkat wilayah, harus menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Pastikan setiap persoalan sosial di lingkungan masing-masing terpantau, dan segera dikoordinasikan agar mendapat penanganan yang cepat dan tepat,” tambahnya.

Bahkan untuk di sektor pendidikan, Neni kembali menegaskan bahwa Pemkot Bontang telah menjamin akses pendidikan melalui pemberian perlengkapan sekolah gratis, mulai dari seragam, sepatu, tas hingga buku.

“Sebab peran penting orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai anak, serta menghidupkan kembali budaya mengaji dan membaca di rumah,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menemukan adanya anak putus sekolah saat meninjau lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026).

Temuan tersebut didapat saat ia mengunjungi salah satu keluarga penerima manfaat program perbaikan rumah di RT 08, Jalan Linmas 2.

Berdasarkan informasi di lapangan, anak tersebut sebelumnya bersekolah di SD Negeri 007 Bontang Selatan, namun harus berhenti setelah dua kali tidak naik kelas karena belum mampu membaca.

Menanggapi hal itu, Neni langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera turun tangan melakukan pendampingan dan penanganan secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak di Kota Bontang yang putus sekolah, sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun yang tengah digencarkan pemerintah.

“Ini tidak boleh terjadi. Ada anak tidak bisa membaca sampai dua kali tidak naik kelas, lalu putus sekolah. OPD harus segera bergerak,” tegasnya.

Selain intervensi dari pemerintah, Pemkot Bontang juga akan melibatkan organisasi lintas sektor serta relawan pendidikan, untuk memberikan bimbingan belajar bagi anak tersebut, agar dapat kembali melanjutkan pendidikan.

Neni juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak. Ia menilai kurangnya perhatian dari keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Menurutnya, orang tua harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan, terlebih pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas seperti seragam gratis, program makan bergizi, hingga pendidikan tanpa biaya.

“Anak jangan dibiarkan hanya bermain gawai. Harus ada pendampingan belajar di rumah,” ujarnya.

Ia menyebutkan perlunya pemantauan sosial, pemerintah diingatkan untuk selalu hadir untuk melindungi hak anak.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni melakukan peninjauan pembangunan hunian di kawasan Bontang Lestari (Bonles), Jumat (27/03/2026).

Dalam kunjungannya, Neni menyoroti hasil evaluasi program pembangunan hunian yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang di tahun 2025 lalu. Dirinya mengungkapkan bahwa prototipe hunian yang telah dibangun sebelumnya belum memiliki keseragaman, baik dari segi ukuran maupun desain.

“Ingin mengevaluasi yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi saat meninjau ternyata ada yang besar dan ada yang kecil,” ucapnya.

Menurutnya, ke depan diperlukan standar yang sama untuk setiap unit rumah yang dibangun agar terlihat rapi dan layak, seperti konsep rumah subsidi yang meski sederhana namun tetap memiliki tampilan seragam.

Seperti di kawasan Bonles sendiri, saat ini terdapat 12 unit rumah yang menjadi bagian dari program pembangunan hunian tersebut. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Bontang tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Jadi kita memanfaatkan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program-program ke pusat. Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap, lantai, dinding yang nilainya hanya Rp20 juta saja. Tidak apa-apa, nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” jelasnya.

Perlu diketahui untuk tahun ini, Pemkot Bontang mengusulkan pembangunan sebanyak 300 rumah layak huni kepada pemerintah pusat, serta 80 unit kepada pemerintah provinsi. Selain itu, melalui anggaran daerah, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta, untuk pembangunan 30 rumah.

Lebih lanjut, Neni menegaskan bahwa aspek sanitasi menjadi fokus utama dalam program tersebut. Ia menekankan pentingnya penyediaan jamban keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

“WC-nya harus ada, saya tidak ingin ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga. Karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali melanjutkan program bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan yang merata bagi seluruh siswa.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang mencatat, pada pelaksanaan sebelumnya ribuan paket seragam telah disalurkan kepada siswa baru jenjang SD dan SMP.

Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparudin, mengungkapkan total kebutuhan seragam untuk tahun ajaran mendatang mencapai 29.820 stel.

“Untuk jenjang SMP sekitar 9.850 stel, sementara SD mencapai 19.970 stel,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pengadaan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Disdikbud menargetkan tahapan lelang bisa berjalan pada pertengahan April 2026.

“Sistemnya masih sama seperti sebelumnya, yakni melibatkan penjahit lokal dalam proses pembuatan seragam,” jelasnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya membantu siswa, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha jasa jahit di Bontang.

Disdikbud juga menargetkan distribusi seragam dapat dilakukan tepat waktu, sehingga siswa sudah menerima bantuan saat memasuki hari pertama sekolah.

“Harapannya, ketika tahun ajaran baru dimulai, siswa sudah bisa langsung menggunakan perlengkapan yang disiapkan,” tambahnya.

Saparudin menegaskan, program ini tidak sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan.

“Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah agar seluruh anak di Bontang mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang mengingatkan masyarakat, agar lebih waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Bontang, Muhammad Thamrin, mengungkapkan adanya oknum yang memanfaatkan program IKD untuk melakukan penipuan dengan menyasar warga secara langsung.

Pelaku biasanya menghubungi korban melalui sambungan telepon atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Mereka mengaku sebagai petugas Disdukcapil maupun pihak kecamatan, lalu menawarkan bantuan aktivasi IKD.

Dalam aksinya, pelaku meminta sejumlah data penting, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), hingga informasi pribadi lainnya yang bersifat sensitif.

“Jika ada pihak yang menghubungi dan menawarkan aktivasi IKD tanpa tatap muka, itu patut dicurigai. Jangan ditanggapi,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara langsung dengan petugas resmi. Hal ini merupakan bagian dari prosedur untuk memastikan keamanan data serta mencegah penyalahgunaan identitas.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan secara jarak jauh atau melalui perantara. Verifikasi identitas wajib dilakukan secara tatap muka.

“Ini untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar milik yang bersangkutan, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain,” jelasnya.

Disdukcapil juga menilai, rendahnya kewaspadaan dalam menjaga data pribadi menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, warga diimbau untuk tidak memberikan informasi kependudukan kepada pihak yang tidak jelas identitasnya, serta memastikan setiap layanan administrasi dilakukan melalui jalur resmi.

Masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD dapat mendatangi langsung kantor Disdukcapil, kantor kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP), maupun memanfaatkan layanan jemput bola yang disediakan pemerintah.

“Pastikan hanya berurusan dengan petugas resmi. Jangan sampai data pribadi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang resmi menaikkan tarif air bersih yang dikelola Perumda Air Minum Tirta Taman. Kebijakan ini mulai diberlakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyesuaian tarif tersebut telah tertuang dalam surat pemberitahuan resmi, kepada pelanggan dan mengacu pada Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/895/2025 tentang Tarif Air Minum Perumda Tirta Taman.

Direktur Perumda Tirta Taman, Suramin mengatakan bahwa penyesuaian telah dilakukan sesuai berdasarkan evaluasi berkala, terhadap biaya operasional serta kebutuhan peningkatan layanan.

“Maka dengan adanya penyesuaian pemberlakuan tarif ini, kami berharap pelayanan kepada pelanggan dapat semakin optimal,” ucapnya, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, sangat perlu diketahui untuk kenaikan tarif yang akan diberlakukan terdapat pada tiga kelompok pelanggan utama, yakni sosial, rumah tangga, serta usaha dan niaga.

Untuk kelompok sosial yang mencakup bagian umum, terminal air, rumah ibadah hingga rumah tangga sangat sederhana, tarif pemakaian 0–10 meter kubik naik menjadi Rp2.000 – Rp2.375 per meter kubik. Sementara pemakaian di atas 31 meter kubik, bakal dikenakan Rp3.500 hingga Rp3.850 per meter kubik.

Kelompok rumah tangga, termasuk rumah sewa, kios, dan warung dengan tarif pemakaian 0–10 meter kubik berada di kisaran Rp2.750 – Rp4.375 per meter kubik. Adapun pemakaian di atas 31 meter kubik, mencapai hingga Rp8.885 per meter kubik.

Sedangkan bagian kelompok usaha dan niaga, termasuk dengan pelaku usaha dan depot air minum, akan dikenakan tarif Rp5.250 – Rp6.500 per meter kubik untuk pemakaian 0–10 meter kubik. Untuk pemakaian di atas 31 meter kubik, tarifnya mencapai Rp11.750 per meter kubik.

Perumda juga menerapkan denda bagi pelanggan yang menunggak dalam proses pembayaran, yang dimana denda ditetapkan mulai Rp10 ribu untuk tunggakan satu bulan, meningkat menjadi Rp20 ribu pada bulan kedua, dan Rp30 ribu pada bulan ketiga.

Adapun seperti biaya administrasi yang naik dari Rp1.500 menjadi Rp2.500 per rekening per bulan. Sementara biaya pemeliharaan water meter disesuaikan berdasarkan ukuran pipa, mulai dari Rp9 ribu hingga Rp615 ribu.

“Penyesuaian tarif dan denda ini dilakukan agar pelanggan lebih tertib dalam melakukan pembayaran di setiap bulannya. Sehingga kalau pun ada yang pembayarannya telat, maka ada denda yang ditanggung,” tambahnya.

Kebijakan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, melainkan langkah strategis menjaga kualitas distribusi air bersih.

Sebab, biaya operasional seperti listrik dan bahan bakar terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, sementara tarif air relatif tidak berubah.

Dengan adanya penyesuaian ini, Perumda diharapkan mampu melakukan berbagai pengembangan, mulai dari perbaikan infrastruktur, perluasan jangkauan layanan, hingga peningkatan respons terhadap keluhan pelanggan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam