SAMARINDA — Geliat pembangunan properti di kawasan Palaran, Kota Samarinda, terus menunjukkan tren positif. Salah satunya melalui proyek perumahan Samara Residence yang dikembangkan Rain Realty. Proyek hunian ini kini dikebut pengerjaannya seiring tingginya minat masyarakat terhadap rumah terjangkau dengan kualitas bangunan yang tetap terjaga.

Pantauan di lokasi proyek memperlihatkan aktivitas konstruksi yang berjalan intensif. Para pekerja fokus pada tahap awal pembangunan, mulai dari pemasangan dinding bata ringan, perakitan besi, hingga pengecoran sloof sebagai struktur dasar bangunan. Tahapan ini menjadi fondasi penting untuk menjamin kekuatan dan kualitas rumah dalam jangka panjang.

Direktur Rain Realty, Eddy, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pemantauan ketat terhadap progres pembangunan agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Komitmen penyerahan unit tepat waktu menjadi prioritas utama pengembang.

“Sebanyak 30 unit rumah Tahap 1 kami targetkan siap diserahterimakan pada akhir Mei 2026. Selanjutnya, hingga akhir 2026 kami menargetkan total 288 unit Samara Residence dapat diselesaikan,” ujar Eddy saat meninjau lokasi proyek, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, antusiasme masyarakat Samarinda terhadap proyek ini cukup tinggi. Hingga saat ini, total penjualan unit perumahan Rain Realty telah mencapai 171 unit, mencerminkan respons pasar yang positif.

“Minat masyarakat sangat baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempercepat pembangunan tanpa mengesampingkan kualitas,” jelasnya.

Dari sisi spesifikasi, Samara Residence menawarkan standar bangunan yang dinilai premium di kelasnya. Setiap unit dibangun menggunakan pondasi batu kali, dinding bata yang diplester dan diaci, serta finishing cat berkualitas. Struktur atap menggunakan rangka baja ringan Galvalum Kanal C dengan penutup atap metal, sementara kusen aluminium dipilih untuk menunjang kenyamanan dan daya tahan bangunan.

Dengan progres pembangunan yang konsisten dan spesifikasi yang ditawarkan, Samara Residence diproyeksikan menjadi salah satu kawasan hunian favorit baru di Palaran.

Tak hanya itu, proyek ini juga dikembangkan dengan konsep kawasan terpadu yang menggabungkan hunian Paras Icon dan area komersial Andalan Shophouse. Konsep ini disebut sebagai satu-satunya hunian dan kawasan komersial terintegrasi di wilayah tersebut.

Rain Realty menegaskan, pembangunan Samara Residence bukan sekadar menghadirkan rumah, tetapi menyediakan hunian yang nyaman, berkualitas, dan andal bagi masyarakat Samarinda. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Beredarnya video limpasan air di wilayah konsesi PT Kaltim Prima Coal (KPC) memicu perhatian publik dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur turun tangan. Rekaman yang viral sejak Kamis (5/2/2026) itu menimbulkan dugaan adanya gangguan pada sistem pengelolaan air di salah satu perusahaan tambang terbesar di Kutim.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat air menggenangi ruas jalan di area konsesi KPC dengan ketinggian yang cukup signifikan. Genangan tersebut sempat menghambat aktivitas kendaraan angkutan karyawan. Video lain memperlihatkan pekerja KPC mengerahkan alat berat untuk menangani aliran air yang meluap.

Menanggapi hal tersebut, General Manager External Affairs & Sustainable Development (ESD) PT KPC, Wawan Setiawan, menegaskan bahwa peristiwa itu bukan disebabkan kebocoran sistem pengelolaan air tambang.

Menurut Wawan, limpasan air terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga air mengalir ke titik terendah di area tambang terbuka.

“Kalau hujan besar, air pasti mengalir ke titik terendah. Yang terjadi kemarin itu overflow di jalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, kondisi seperti itu lazim terjadi di area pertambangan terbuka ketika curah hujan turun dalam waktu singkat dengan intensitas tinggi. Air akan mengikuti kontur permukaan tanah dan melimpas ke area terendah.

Wawan juga membantah informasi yang menyebut adanya tanggul jebol di lokasi kejadian. Menurutnya, di area tersebut tidak terdapat tanggul sebagaimana yang ramai dibicarakan.

“Di kami itu tidak ada tanggul. Yang ada embankment untuk pengelolaan air,” katanya.

Pihak manajemen memastikan limpasan air tersebut telah ditangani oleh tim internal KPC dan kondisi di lapangan kini telah kembali normal. Aktivitas operasional perusahaan, kata Wawan, berjalan seperti biasa.

Namun demikian, ia menyayangkan beredarnya video tersebut tanpa disertai penjelasan yang utuh. Menurutnya, rekaman itu diduga dibuat oleh karyawan dan disebarkan tanpa konteks yang memadai sehingga memicu spekulasi publik.

“Yang saya sayangkan, ada karyawan yang ngevideo lalu kirim tanpa konteks. Akhirnya jadi isu ke mana-mana,” ucapnya.

Ke depan, manajemen KPC berencana memperketat aturan internal terkait penyebaran informasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Saya akan menegakkan aturan internal. Jangan sampai karyawan ngevideo lalu sebar tanpa klarifikasi resmi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur, Aji Wijaya Effendie, mengatakan pihaknya telah menurunkan pejabat pengawas lingkungan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi limpasan air di area konsesi KPC sekaligus menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Sangatta.

“Saya sudah perintahkan pengawas sejak tadi malam untuk melakukan pengecekan langsung dan menyesuaikan dengan kondisi banjir yang terjadi,” kata Aji.

DLH Kutai Timur memastikan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan tidak ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. (ramlah)

Editor: Agus S

SANGATTA – Harga cabai di Pasar Induk Sangatta (PIS) kian “pedas”. Dalam tiga hari terakhir, komoditas yang jadi kebutuhan utama dapur itu mengalami lonjakan tajam hingga Rp30 ribu per kilogram. Kondisi tersebut membuat pedagang kelimpungan karena pasokan sulit, sementara pembeli justru makin sepi.

Arif, salah satu pedagang di pasar, mengungkapkan bahwa kenaikan paling terasa terjadi pada cabai lokal. Sebelumnya, harga cabai masih berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per kilogram. Namun kini melonjak menjadi Rp70 ribu sampai Rp75 ribu per kilogram.

“Tiga hari lalu masih kepala 45 sampai 55 ribu per kilo. Sekarang sudah 70 sampai 75 ribu,” ujar Arif saat ditemui di lapak dagangannya, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, kondisi cuaca buruk ditambah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi pemicu utama kenaikan harga. Distribusi tersendat, stok berkurang, sementara permintaan tetap ada.

“Ini posisi banjir. Jadi barang juga susah,” katanya.

Tak hanya cabai lokal, cabai kiriman dari luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi juga berada di kisaran Rp70 ribuan per kilogram. Kondisi itu membuat pedagang harus memutar otak untuk menjaga stok tetap tersedia.

Arif menyebut, dalam sehari ia biasanya menyiapkan sekitar 10 kilogram cabai. Namun penjualan tak selalu habis karena kondisi pasar yang tidak seramai biasanya.

“Ngabisin paling 10 kilo. Kadang habis kadang enggak, tergantung pasarnya,” jelasnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mulai menurun. Arif mengaku pengunjung pasar belakangan ini cenderung sepi, sehingga pedagang semakin kesulitan menutupi modal yang terus naik.

“Barang susah, harga naik, jualnya juga susah. Apalagi pengunjung enggak seberapa,” keluhnya.

Ia juga memprediksi harga kebutuhan pokok, terutama cabai, berpotensi kembali naik menjelang Ramadan. Menurutnya, setiap tahun tren kenaikan harga menjelang puasa hampir selalu terjadi.

“Biasanya kalau mendekati puasa itu naik. Tapi tergantung stok. Kalau stok banyak ya enggak naik, kalau stok terbatas ya otomatis naik,” bebernya.

Selain cabai, beberapa komoditas sayuran juga sempat mengalami kenaikan. Bayam dan kangkung yang biasanya dijual Rp5 ribu per ikat, kini sempat merangkak hingga Rp12 ribu sampai Rp13 ribu.

“Bayam, kangkung itu sempat 12 sampai 13 ribu. Biasanya cuma 5 ribu,” ujarnya.

Arif berharap pemerintah tidak hanya turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau harga, tetapi juga memperhatikan akar persoalan di lapangan, terutama soal distribusi dan pasokan.

Ia menilai, pedagang kecil sering kali berada di posisi serba sulit. Ketika harga naik, mereka dituding mencari untung besar. Padahal, kenaikan terjadi karena pasokan yang seret.

“Kalau barang susah dicari begini, ya harga otomatis naik. Jadi jangan cuma tanya kenapa mahal, tapi harus dibantu juga solusinya,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG — Ketika wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergerak cepat, sebagian guru honorer di Kutai Kartanegara (Kukar) justru masih tertahan di lorong panjang administrasi.

Perbedaan nasib ini terasa getir. Guru honorer yang selama ini berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa masih harus melewati sederet syarat administratif untuk bisa diangkat sebagai PPPK. Di saat yang sama, pegawai MBG—program yang bahkan belum genap dua tahun berjalan—mendapat akselerasi kebijakan hingga berpeluang lebih cepat menjadi PPPK.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh Ulfah, guru honorer di SD Negeri 010 Muara Muntai. Sejak 2023, ia mengabdikan diri sebagai pendidik, namun hingga kini belum juga memperoleh kepastian status kepegawaian.

Di sekolahnya, jumlah guru honorer terus menyusut hingga kini tinggal dua orang. Rekan-rekan lainnya telah lebih dulu diangkat sebagai PPPK.

“Kalau di sekolah, yang masih honor tinggal kami berdua. Saya sama guru PJOK. Wali kelas semuanya sudah PPPK,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Di ruang kelas, tanggung jawab yang dipikul tak pernah berbeda. Namun di meja kebijakan, nasib mereka berjalan di jalur yang tak sama. Persoalannya bukan semata masa pengabdian.

Secara hitungan waktu, Ulfah hampir memenuhi syarat minimal dua tahun mengajar. Namun, data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat masa kerjanya baru satu tahun. Perbedaan pencatatan ini cukup untuk menggugurkan peluangnya mengikuti seleksi.

Ia memahami ketentuan umum PPPK yang mensyaratkan minimal dua tahun mengajar dan terdata di Dapodik. Namun di lapangan, ia mendengar adanya lapisan persyaratan lain yang terasa rumit dan kerap tidak dipahami oleh guru honorer.

“Katanya sih kalau sudah dua tahun bisa. Tapi ada juga syarat-syarat lain yang katanya susah,” katanya.

Untuk mempercepat pengurusan data, guru honorer diminta datang langsung ke kantor Dapodik di Tenggarong. Bagi Ulfah yang berdomisili di Muara Muntai, perjalanan sekitar 106 kilometer dengan waktu tempuh lebih dari dua jam bukan perkara ringan, apalagi dengan biaya transportasi yang harus ditanggung sendiri.

“Kalau mau cepat memang harus datang langsung. Tapi itu butuh biaya juga buat bolak-balik,” ucapnya.

Di sisi lain, kabar mengenai rencana pelantikan PPPK untuk program MBG berjalan relatif lebih sigap. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan di kalangan guru honorer, mengapa urusan administratif bagi pendidik yang telah lama mengabdi justru terasa lebih berliku.

Bagi Ulfah, status kepegawaian tak pernah mengurangi tanggung jawabnya sebagai guru. Ia tetap mengajar dan mendidik murid dengan standar profesional yang sama.

Harapannya sederhana, kebijakan pengangkatan PPPK ke depan lebih berpihak pada pengabdian yang nyata, dengan prosedur yang lebih adil, sederhana, dan mudah diakses oleh guru honorer di daerah.

“Harapannya ya dipermudah. Jangan diribetkan,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

PASER — Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur ke-8 di Kabupaten Paser dinilai sulit direalisasikan sesuai jadwal semula pada November 2026. Ketiadaan kepastian anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat persiapan event olahraga terbesar di Bumi Etam itu berada dalam posisi rawan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Kurniawan, menyebut hingga saat ini Pemprov Kalimantan Timur belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Porprov pada APBD Murni 2026. Kondisi tersebut dinilai membuat waktu persiapan semakin sempit dan berisiko tinggi jika dipaksakan.

“Kami sudah mengusulkan anggaran sejak 2025 sebesar Rp60 miliar. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Kalau dipaksakan masuk APBD Perubahan, itu terlalu berisiko,” kata Kurniawan, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, usulan anggaran Rp60 miliar tersebut disusun berdasarkan perbandingan pelaksanaan Porprov sebelumnya di Kabupaten Berau. Saat itu, Berau menggelar 50 cabang olahraga dengan dukungan dana hibah sekitar Rp50 miliar. Sementara Paser merencanakan mempertandingkan 64 cabang olahraga, sehingga kebutuhan anggaran dinilai lebih besar.

Menurut Kurniawan, memasukkan anggaran Porprov dalam APBD Perubahan tidak hanya menyulitkan dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manajerial. Waktu persiapan yang tersisa dinilai tidak cukup untuk membenahi venue, sarana prasarana, akomodasi, hingga kesiapan panitia dan kontingen.

“Pengalaman di Berau jadi pelajaran penting. Keterlambatan pencairan dana hibah berdampak langsung pada kesiapan penyelenggaraan. Kami tidak ingin hal yang sama terulang,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada pihak yang berani menalangi anggaran sebesar itu jika kepastian pendanaan baru datang di tengah jalan. Karena itu, Disporapar Paser secara realistis menilai pelaksanaan Porprov Kaltim VIII lebih aman jika digeser ke tahun 2027.

“Kalau anggaran baru masuk di perubahan, kami sudah tegas menyatakan mundur. Lebih aman digeser ke 2027,” katanya.

Kurniawan menilai, pelaksanaan Porprov pada triwulan pertama atau kedua 2027 masih sangat memungkinkan dan tidak berbenturan dengan agenda olahraga nasional. Pekan Olahraga Nasional (PON) berikutnya di NTB–NTT baru akan digelar pada 2028.

“Dari sisi agenda nasional tidak ada masalah. Justru itu memberi waktu persiapan yang lebih matang,” jelasnya.

Saat ini, Pemkab Paser baru menerima dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan peralatan pertandingan untuk 10 cabang olahraga, dari total 64 cabang olahraga yang direncanakan akan dipertandingkan pada Porprov Kaltim VIII di Kabupaten Paser.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Paser berharap adanya kejelasan sikap dan keputusan dari Pemprov Kalimantan Timur agar penyelenggaraan Porprov tidak berjalan setengah matang dan tetap menjaga kualitas serta kredibilitas ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sepanjang 2025 tetap menunjukkan tren positif. Di tengah fluktuasi sektor tambang, ekonomi Kaltim tercatat tumbuh 4,53 persen, ditopang kuat oleh peningkatan produksi industri, arus investasi, serta percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengatakan sektor industri pengolahan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Produksi PT Pupuk Kaltim, misalnya, mencapai 6,67 juta ton atau meningkat sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Selain itu, sejumlah industri baru mulai beroperasi, seperti smelter nikel, industri pengolahan kelapa sawit, serta industri bahan kimia, yang memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah,” ujar Mas’ud di Samarinda, Jumat (6/2/2026).

Ia juga menyoroti selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe milik PT Kilang Pertamina Balikpapan yang turut memperkuat struktur industri dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir Kaltim.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara kumulatif meningkat sekitar 15 persen sepanjang 2025. Kenaikan ini mencerminkan masih kuatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Kalimantan Timur.

Mas’ud menambahkan, pembangunan masif di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Sejumlah proyek besar seperti jalan tol, istana wakil presiden, masjid negara, bandara VVIP, basilika, serta kawasan legislatif dan yudikatif mendorong perputaran ekonomi, khususnya di sektor jasa dan konstruksi.

Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 13,03 persen. Pertumbuhan ini didorong meningkatnya aktivitas usaha food and beverage (FnB), penyelenggaraan festival kuliner, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sembilan kabupaten/kota, serta bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur.

Secara struktur, perekonomian Kaltim masih didominasi lima lapangan usaha utama, yakni pertambangan dan penggalian sebesar 34,18 persen, industri pengolahan 20 persen, konstruksi 11,58 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 9,58 persen, serta perdagangan 7,62 persen.

“Dari lima sektor utama tersebut, tiga sektor masih mencatat pertumbuhan positif, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan,” jelas Mas’ud.

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen, disusul sektor konstruksi yang terkontraksi 0,17 persen. Meski demikian, BPS menilai perlambatan dua sektor tersebut masih dapat ditopang oleh penguatan industri pengolahan dan jasa, sehingga ekonomi Kaltim tetap tumbuh stabil sepanjang 2025. (MK)

Editor: Agus S