SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menegaskan komitmennya dalam mendorong swasembada pangan sebagai strategi menghadapi dinamika geopolitik global yang menuntut kemandirian produksi, khususnya beras.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin saat menghadiri panen bersama padi varietas Inpara 02 di lahan seluas lima hektare di kawasan Rapak Oros, Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kamis (26/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menekankan bahwa semangat petani sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga hasil pertanian di pasaran.

“Seperti usaha sarang burung walet dan kelapa sawit, ketika harga baik, masyarakat akan bersemangat mengembangkan usaha tersebut. Itu hukum ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan finalisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) agar lahan sawah tidak beralih fungsi ke komoditas lain.

“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa,” katanya.

Nanang turut mengapresiasi hasil kaji terap pertanian yang menunjukkan produktivitas sekitar 4,8 ton per hektare. Ia meminta para penyuluh pertanian terus aktif mendampingi petani di lapangan.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa harga gabah di wilayah Kecamatan Bongan saat ini telah mencapai sekitar Rp6.500 per kilogram, yang dinilai cukup baik untuk mendorong peningkatan produksi.

“Dalam sektor pertanian, kuncinya ada pada harga. Jika harga baik, maka petani pasti semakin bersemangat,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa swasembada pangan telah menjadi prioritas pembangunan sejak awal berdirinya Kabupaten Kutai Barat pada 1999.

Ia juga menanggapi aspirasi petani terkait kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan pertanian yang dinilai masih perlu perbaikan.

“Kami akan memperhatikan dan mengupayakan perbaikan jalan di sekitar Rapak Oros agar kegiatan pertanian dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.

Terkait potensi tumpang tindih lahan sawah dengan perkebunan kelapa sawit, Bupati menegaskan bahwa lahan persawahan harus tetap diprioritaskan sebagai kawasan produksi pangan.

“Kami akan mencari dasar regulasi untuk memastikan lahan sawah tetap difungsikan untuk menanam padi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali program bapak asuh petani sebagai upaya memperkuat pendampingan serta meningkatkan motivasi petani di lapangan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Kubar optimistis sektor pertanian akan semakin kuat dan mampu menopang kebutuhan pangan daerah secara mandiri di tengah ketidakpastian global. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat sektor pertanian melalui kegiatan panen padi bersama di kawasan Rapak Oros, Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kamis (26/3/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Petani Tangguh, Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan” ini menjadi bukti keberhasilan penerapan inovasi teknologi pertanian oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Bersama dengan dukungan Dinas Pertanian dan berbagai pihak terkait.

Panen bersama tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adriani, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, Kapolres AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Dandim 0912 Letkol Inf Doni Frabsisco, Ketua TP-PKK Maria Christina Mosez Edwin, Wakil Ketua TP-PKK Dewi Hairiah Nanang, Kepala Dinas Pertanian Stepanus Alexander Samson, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rion, serta Camat Linggang Bigung Christian.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, menyampaikan apresiasi kepada Gapoktan Maju Bersama yang dinilai berperan aktif dalam mendukung peningkatan produksi padi di daerah.

“Melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan produksi padi di Kutai Barat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia menambahkan, petani diharapkan terus terbuka terhadap inovasi dan teknologi pertanian, termasuk penggunaan varietas Inpara 02 yang mampu menghasilkan sekitar 4,8 ton per hektare serta berpotensi ditanam dua hingga tiga kali dalam setahun.

“Para penyuluh pertanian juga diharapkan terus aktif mendampingi petani dalam penerapan teknologi di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa keberhasilan panen di Rapak Oros menunjukkan meningkatnya kesadaran dan ketekunan petani dalam mengembangkan sektor pangan daerah.

“Momentum panen bersama ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan produksi padi di Kubar sebagai wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program inovasi pertanian yang berfokus pada optimalisasi lahan serta penguatan ketahanan pangan lokal. Berdasarkan hasil kaji terap, varietas Inpara 02 dinilai cocok dikembangkan pada lahan seluas lima hektare di kawasan Rapak Oros.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang kuat antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Selain sebagai kawasan produksi padi, Rapak Oros juga berpotensi dikembangkan melalui diversifikasi usaha pertanian untuk menambah pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Pemkab Kubar pun berkomitmen terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana, pendampingan teknis, serta pengembangan inovasi pertanian berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong kemandirian sektor pertanian di Kutai Barat. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Harga ayam potong di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kenaikan signifikan pasca Lebaran. Dari sebelumnya berkisar Rp40 ribu per kilogram, kini harga mencapai Rp55 ribu per kilogram di tingkat pedagang.

Kenaikan harga tersebut disebut bukan berasal dari pedagang, melainkan dipicu oleh naiknya harga dari pemasok akibat berkurangnya hasil panen ayam potong.

Salah satu pedagang ayam potong, Faisal, mengatakan para pedagang hanya menyesuaikan harga sesuai pasokan yang diterima.

“Harga ini bukan dari pedagang. Kami juga sempat mempertanyakan kenapa harga naik padahal sudah pasca Lebaran. Namun pemasok menyampaikan bahwa hasil panen ayam potong sedang sedikit, sehingga harga ikut naik,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kenaikan harga ini tidak diharapkan oleh pedagang karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Dalam kondisi normal, harga ayam potong biasanya berada di kisaran Rp35 ribu per kilogram.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga cukup memberatkan pembeli, terutama pelaku usaha kecil yang membeli ayam untuk dijual kembali.

“Dengan harga sekarang tentu memberatkan pembeli, terutama yang membeli untuk diperdagangkan kembali,” ungkapnya.

Selain itu, pedagang juga menghadapi persaingan dengan ayam potong beku yang dijual dengan harga lebih murah. Ayam beku tersebut dijual dengan kisaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per ekor, dengan berat rata-rata sekitar 1,5 kilogram.

Kondisi ini membuat pedagang ayam segar harus bersaing ketat di tengah kenaikan harga bahan baku.

Para pedagang berharap pemerintah dapat turun langsung memantau kondisi harga di pasar serta melakukan pengawasan terhadap pemasok agar harga tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat maupun pedagang.

“Ini juga menjadi tantangan bagi kami karena harga ayam beku relatif lebih murah. Kami berharap ada peran pemerintah agar harga bisa stabil dan tidak memberatkan semua pihak,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Deddypz
Editor: Agus S

SAMARINDA – Aksi pencurian yang menyasar rumah warga di siang hari akhirnya terungkap. Tiga pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pencurian peralatan rumah tangga berhasil diringkus Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang.

Kapolsek Sungai Pinang, AKP Aksar, menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut laporan pencurian yang terjadi di Jalan Lubuk Sawah, Gang Bahari, RT 15, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, pada Sabtu (28/2/2026).

Korban, Riza Reynaldy, awalnya tidak menyadari rumahnya telah dibobol. Peristiwa tersebut terungkap setelah rekannya, Andrian, datang ke rumah dan mendapati pintu belakang dalam kondisi rusak dan terbuka.

“Saat diperiksa, satu unit AC merek LG yang sebelumnya terpasang di kamar sudah hilang. Selain itu, pintu teralis samping dan jendela belakang rumah juga dirusak pelaku,” ungkap Kapolsek.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp4,2 juta dan langsung melaporkannya ke Polsek Sungai Pinang.

Berbekal laporan tersebut, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hasilnya, pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 11.00 Wita, petugas berhasil mengamankan pelaku utama, Fatri Andika alias Aji, di kawasan Mugirejo.

Pengembangan dilakukan dengan cepat, dan dua pelaku lainnya, yakni Amat dan Nor Efendi, berhasil diringkus dalam selang waktu kurang dari satu jam di lokasi yang sama.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit AC merek LG dan satu buah kunci ukuran 14. Sementara satu unit outdoor AC dan kunci pas lainnya masih dalam pencarian.

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa komplotan ini telah berulang kali melakukan aksi pencurian sejak Januari 2026 dengan berbagai target, mulai dari aki excavator, kabel instalasi rumah, hingga komponen AC.

Barang curian tersebut kemudian dijual ke penampung barang bekas, bahkan dipasarkan melalui media sosial dengan harga jauh di bawah nilai aslinya.

“Para tersangka mengakui melakukan pencurian secara bersama-sama di beberapa lokasi. Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat,” tegas AKP Aksar.

Ketiga tersangka kini telah diamankan di Polsek Sungai Pinang dan dijerat dengan Pasal 477 subsider Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Tim jajaran Polsek Sungai Pinang bergerak cepat mengungkap kasus penjambretan yang meresahkan warga di kawasan Sungai Siring. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diringkus setelah sempat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, melalui Kapolsek Sungai Pinang AKP Aksarudin Adam, menjelaskan bahwa insiden tersebut menimpa seorang ibu yang sedang berkendara sepeda motor pada pagi hari.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 06.00 WITA. Saat itu, korban tengah melintas seorang diri sebelum dipepet oleh pelaku yang juga menggunakan sepeda motor.

“Terjadi penjambretan yang dilakukan oleh pelaku tunggal. Barang yang hilang berupa satu unit iPhone, uang tunai sekitar Rp4 juta, serta dokumen penting lainnya,” ujar AKP Aksarudin Adam.

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan intensif. Proses penangkapan sempat berlangsung alot karena pelaku meninggalkan kediamannya di kawasan Kemakmuran untuk bersembunyi.

Namun, pelarian pelaku berakhir setelah tim memperoleh informasi keberadaannya di kawasan Jalan Suryanata (Gunung Batu).

“Tepat pukul 18.00 WITA, tersangka berhasil kami amankan. Pelaku mengakui perbuatannya dan kami langsung mencari barang bukti yang sempat dibuang,” jelasnya.

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor yang digunakan pelaku, uang tunai milik korban yang sempat diserahkan kepada istrinya, satu unit iPhone milik korban, serta tas dan dokumen penting yang ditemukan di wilayah Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.

Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan dan akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Masa pengelolaan Mal Lembuswana melalui skema Build Operate and Transfer (BOT) dipastikan berakhir pada pertengahan 2026. Seiring berakhirnya kerja sama tersebut, seluruh aset berupa lahan dan bangunan akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemilik sah.

Kondisi ini memunculkan perhatian dari para pelaku usaha dan pengunjung yang selama ini menggantungkan aktivitas di pusat perbelanjaan yang berada di kawasan strategis Simpang Empat Emas tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian teknis terkait kelanjutan operasional maupun rencana rehabilitasi ke depan.

Bandi, salah satu pekerja optik di Mal Lembuswana, mengungkapkan bahwa informasi terkait berakhirnya masa pengelolaan sudah mulai beredar di kalangan tenan. Namun, ia menyayangkan belum adanya sosialisasi resmi dari pihak terkait.

“Kalau memang mau ada perubahan atau direhab, harusnya sudah ada kejelasan. Kami para pekerja dan pemilik tenan butuh waktu untuk bersiap, apakah harus pindah sementara atau tetap bertahan,” ujarnya.

Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting, tidak hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga bagi ratusan karyawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di dalam mal.

Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi, termasuk kemungkinan relokasi sementara jika terjadi penutupan.

“Banyak karyawan di sini yang bergantung. Kalau nanti harus tutup, setidaknya ada solusi agar mereka tetap bisa bekerja,” tambahnya.

Di sisi lain, kabar ini juga menjadi perhatian para pengunjung. Rena, salah satu pengunjung setia Mal Lembuswana, mengaku cukup terkejut sekaligus menyayangkan jika pusat perbelanjaan tersebut harus berhenti beroperasi sementara.

“Menurut saya di sini masih nyaman, pilihan tokonya juga banyak, dan lokasinya strategis. Jadi cukup disayangkan kalau harus ditutup,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap jika nantinya dilakukan pembenahan oleh pemerintah, hasilnya dapat menghadirkan wajah baru yang lebih modern tanpa menghilangkan kenyamanan yang sudah ada.

Seiring berakhirnya masa BOT, Pemprov Kaltim diketahui tengah menyiapkan skema baru pengelolaan, termasuk opsi rehabilitasi total dan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun hingga saat ini, detail rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Ketidakpastian ini membuat para tenan dan pengunjung berharap adanya kejelasan dalam waktu dekat, agar dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi setelah 2026 mendatang.

Berdasarkan hasil inventarisasi terakhir, tercatat sekitar 150 ruko termasuk Mal Lembuswana yang berdiri di atas lahan milik Pemprov seluas 68.453 meter persegi. Lahan tersebut terbagi dalam dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL), masing-masing seluas 63.660 meter persegi dan 4.793 meter persegi. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan skema baru untuk pengelolaan Mal Lembuswana yang masa kerja samanya akan berakhir pada pertengahan 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi aset daerah agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan pengelolaan ke depan akan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan pola kerja sama baru. Perusda akan memegang peran strategis dalam menentukan arah pengelolaan pusat perbelanjaan tersebut.

“Pendekatan yang kita gunakan tidak lagi sekadar melanjutkan pola lama, tetapi mencari format kerja sama yang lebih kompetitif dan menguntungkan daerah,” ujarnya.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah melalui mekanisme tender terbuka guna menjaring mitra terbaik. Pemprov Kaltim membuka peluang bagi pihak swasta maupun investor untuk ikut serta dalam pengelolaan Mal Lembuswana.

Penilaian akan difokuskan pada kemampuan manajerial, kekuatan finansial, serta potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Pastinya kita lakukan tender process. Mana yang terbaik dan mampu memberikan pendapatan terbesar, itu yang akan kita pilih,” tegasnya.

Seno menambahkan, prinsip transparansi menjadi kunci dalam proses seleksi tersebut. Pemerintah ingin memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.

“Kita ingin terbuka, siapa pun bisa ikut sepanjang memberikan penawaran terbaik,” katanya.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga tengah melakukan kajian komprehensif terkait masa depan Mal Lembuswana. Kajian tersebut mencakup potensi pasar, tren bisnis ritel, hingga peluang pengembangan fungsi baru yang dapat meningkatkan daya tarik pengunjung.

Pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan seluruh faktor secara matang.

Di sisi lain, Mal Lembuswana dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Samarinda. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat perdagangan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial masyarakat.

Karena itu, pengelolaan ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kita ingin ini tidak hanya menghasilkan pendapatan, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Seno mengaku belum mengetahui secara pasti besaran pendapatan yang selama ini diperoleh dari pengelolaan mal tersebut.

Saat ini, pembahasan konsep final masih berlangsung di internal tim yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah juga masih mengkaji kemungkinan perubahan konsep usaha agar Mal Lembuswana tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Sekarang masih dalam proses. Nanti setelah ada rapat tim, baru kita umumkan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pergantian Direktur Utama Bankaltimtara kembali memantik perhatian publik. Muhammad Yamin, yang masa jabatannya masih tersisa sekitar dua tahun, digantikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengaku lembaganya tidak pernah dilibatkan dalam proses pergantian pucuk pimpinan bank pembangunan daerah tersebut, meski DPRD memiliki peran dalam persetujuan penyertaan modal daerah.

“Memang kita tidak dilibatkan karena kita bukan pemilik saham, tapi kalau mau pinjam uang dilibatkan kita,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Ia menyebut DPRD bahkan tidak pernah menerima undangan resmi dalam forum RUPS. Padahal, menurutnya, DPRD memiliki kepentingan dalam fungsi pengawasan karena dana publik ikut tertanam dalam permodalan Bankaltimtara.

“Harusnya pimpinan DPRD atau komisi yang membidangi bisa hadir dalam RUPS, minimal mendengar arah kebijakan. Karena kita ini mitra juga,” katanya.

Pergantian Muhammad Yamin menjadi sorotan karena dilakukan saat masa jabatannya belum berakhir. Hasanuddin tidak berspekulasi mengenai alasan pergantian tersebut, namun menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pemegang saham yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau kenapa diganti padahal masih ada sisa jabatan, itu tentu keputusan RUPS. Berarti pemegang saham yang menentukan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, proses pergantian direksi sebenarnya telah berlangsung cukup lama dan kini memasuki tahap akhir. Di sisi lain, sejumlah posisi strategis di Bankaltimtara juga masih belum definitif, termasuk direktur kredit, direktur operasional, hingga unsur komisaris yang sebagian masih dijabat pelaksana tugas.

Dalam proses seleksi direksi baru, DPRD juga tidak terlibat dalam penilaian kandidat. Seluruh tahapan berada di bawah tim yang dibentuk pemerintah bersama regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Yang menilai itu ada tim, ada OJK juga, karena ada syarat-syarat tertentu seperti sertifikasi manajemen risiko level tujuh untuk direksi,” jelasnya.

Sejauh ini, dua nama disebut menguat untuk mengisi posisi direktur utama, yakni Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.

Pergantian direksi ini juga tak lepas dari sorotan terhadap sejumlah persoalan internal Bankaltimtara dalam beberapa waktu terakhir, termasuk dugaan kredit fiktif di wilayah Kalimantan Utara yang menyeret sejumlah pegawai.

Hasanuddin mengakui isu tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan, meski DPRD tidak memiliki akses langsung terhadap proses evaluasi internal.

“Mungkin salah satu itu, karena ada juga persoalan yang berkembang belakangan. Tapi kita tidak ikut di dalamnya,” ucapnya.

Ia berharap direksi baru nantinya membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan DPRD, terutama terkait kebijakan strategis yang berkaitan dengan penggunaan modal daerah dan arah penguatan perbankan daerah ke depan. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S