BONTANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Tingkat Kelurahan Satimpo digelar di Kantor TPPKK Kota Bontang, HOP 1 Bontang Selatan, Jumat (30/1) pagi. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli PKSDM Setda Kota Bontang, Lukman.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Satimpo dinilai cukup tinggi. Proses perencanaan diawali melalui rembug warga di tingkat RT, yang menghasilkan 82 usulan Musrenbang dan 117 usulan Pro-RT dari 25 RT. Usulan tersebut mencakup rehabilitasi infrastruktur untuk pengendalian banjir, peningkatan sarana sosial kemasyarakatan, serta upaya penurunan angka stunting.

Sementara itu, Lurah Satimpo Maryono melaporkan bahwa pihaknya telah menghimpun 83 usulan dari 25 RT, dengan 15 usulan prioritas yang menjadi fokus utama untuk diperjuangkan pada tahapan perencanaan berikutnya.

Di sektor infrastruktur dan lingkungan, pemerintah terus mengembangkan pembangunan drainase, turap penahan banjir rob, serta Polder Bontang Kuala, sekaligus merencanakan pembangunan Polder Tanjung Laut sebagai upaya berkelanjutan dalam pengendalian banjir.

Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap dapat menghasilkan usulan prioritas yang tepat sasaran, berdampak nyata, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Satimpo.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Pemkot Bontang menggelar Pleno Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025, Jumat pagi (30/01/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Pleno ini menjadi tahapan penting dalam menyaring dan memastikan keabsahan data usulan masyarakat yang dihimpun dari tingkat RT hingga kelurahan.

Lebih dari sekadar pendataan, kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi layanan data kemiskinan Kota Bontang menuju digitalisasi pelayanan publik. Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan intervensi program sosial tepat sasaran pada tahun anggaran 2025.

Data hasil verifikasi dan validasi ini selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2026.

Pemerintah Kota Bontang menargetkan sebanyak 1.330 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari fakir miskin, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, serta anak yatim piatu terlantar.

Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama 12 bulan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat rentan sekaligus menjadi jaring pengaman sosial yang berkelanjutan.

Dengan data yang semakin tertata dan sistem layanan yang terus bertransformasi secara digital, Pemerintah Kota Bontang menegaskan keseriusannya dalam menurunkan angka kemiskinan serta memastikan setiap warga yang membutuhkan benar-benar mendapat perhatian dan perlindungan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Pemkot Bontang menggelar Pleno Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025, Jumat pagi (30/01/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Pleno ini menjadi tahapan penting dalam menyaring dan memastikan keabsahan data usulan masyarakat yang dihimpun dari tingkat RT hingga kelurahan.

Dari total 29.781 data usulan se-Kota Bontang, hasil verifikasi dan validasi menetapkan sebanyak 17.053 jiwa yang masuk dalam kategori kemiskinan.

Penetapan tersebut mengacu pada standar dan regulasi yang berlaku, yakni Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, serta Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/227/DSPM/2025 tentang Kriteria Fakir Miskin Kota Bontang.

Jumlah akhir hasil verifikasi dan validasi mengalami perubahan dibandingkan data awal. Dari semula 16.384 jiwa, jumlah tersebut bertambah 669 jiwa sehingga total menjadi 17.053 jiwa.

Penambahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adanya kelahiran baru, temuan exclusion error dalam pendataan sebelumnya, serta perubahan struktur keluarga akibat pernikahan yang menambah jumlah anggota keluarga.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Satlantas Polres Bontang menyebutkan bahwa Jalan Poros Bontang – Samarinda kerap kali mengalami kerusakan berulang, lantaran disebabkan kendaraan bermuatan lebih.

Bahkan, tingginya intensitas kendaraan bermuatan berat atau kendaraan yang melebihi batas maksimal, jalan tersebut terbilang cepat mengalami kerusakan. Terutama jalan yang berstatus sebagai jalan nasional.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, melalui Kasat Lantas Polres Bontang, AKP Purwo Asmadi mengatakan, bahwa jalan nasional menjadi jalur utama penghubung kendaraan.

Mulai dari arah Samarinda menuju Bontang, lalu ke Kutai Timur (Kutim), hingga sampai Kalimantan Utara (Kaltara), dimana sebagai lintasan antar provinsi, maka volume kendaraan angkutan barang bertonase besar dan cukup padat di setiap harinya.

“Beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dinilai mempercepat kerusakan, seperti permukaan jalan berlubang, bergelombang, hingga retak. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (1/2/2026).

“Selain perbaikan fisik, penegakan aturan batas muatan dinilai penting, agar kerusakan serupa tidak terus berulang di ruas jalan vital tersebut,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan daerah sebagai mitra strategis nasional dalam pengembangan wilayah pangan baru dan industri pangan, sekaligus mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kemandirian pangan Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat meresmikan Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kamis (29/1/2026).

Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan, Kalimantan Timur tidak lagi hanya diposisikan sebagai daerah penghasil energi fosil, tetapi mulai diarahkan menjadi pusat pengembangan dan pengolahan pangan nasional.

“Kami ingin menegaskan Kalimantan Timur siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan wilayah pangan baru dan industri pangan,” ujar Rudy.

Menurutnya, ke depan Kaltim tidak hanya berperan sebagai daerah penghasil bahan mentah, tetapi juga sebagai daerah pengolah yang menciptakan nilai tambah dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Langkah tersebut, kata Rudy, sejalan dengan arah pembangunan nasional serta pengembangan Ibu Kota Nusantara yang baru saja dikunjungi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Tentu sejalan dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang baru saja dikunjungi Bapak Presiden Prabowo Subianto, pekan lalu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target cetak sawah baru seluas 20.000 hektare sepanjang tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan transisi ekonomi dari sektor pertambangan menuju sektor pertanian berkelanjutan berjalan sesuai perencanaan.

“Bukan sekadar menanam, strategi Kaltim tahun ini mencakup ekstensifikasi lahan modern. Dari target 20.000 hektare tersebut, sekitar 9.500 hektare lahan prioritas telah diidentifikasi untuk segera diolah menggunakan teknologi pertanian presisi atau smart farming,” jelas Rudy.

Selain perluasan lahan pertanian, Pemprov Kaltim juga mendorong hilirisasi industri pangan, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejumlah proyek pengolahan, seperti pabrik pengolahan rumput laut dan pabrik minyak makan, terus dikembangkan agar petani tidak hanya menjual gabah atau hasil mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah.

“Kami ingin Kaltim berdiri tegak di atas kakinya sendiri secara pangan. Kehadiran IKN memaksa kita untuk tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah,” tegasnya.

Transformasi sektor pangan tersebut diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor agribisnis dan industri pengolahan. Sebagai wilayah penyangga ekonomi kawasan Indonesia Timur, Kalimantan Timur juga diharapkan berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan regional.

Dalam rangka mendukung produktivitas pertanian, Pemprov Kaltim turut menaruh perhatian pada distribusi pupuk. Gubernur Rudy Mas’ud menilai stabilitas pasokan pupuk menjadi faktor kunci peningkatan hasil pertanian.

“Kita yakin distribusi pupuk yang stabil akan mengangkat produktivitas, efisiensi terjaga, petani tersenyum, industri tumbuh, dan negara semakin kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan dan hilirisasi produk pangan merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita harus merevitalisasi industri pupuk kita, termasuk Bulog. Sehingga, insyaallah Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” kata Amran.

Ia menyebutkan, revamping pabrik pupuk menghasilkan efisiensi hingga 16 persen atau setara penghematan biaya sekitar Rp200 miliar per tahun, sekaligus menurunkan emisi hingga 110.000 ton CO₂ ekuivalen.

“Hari ini kita capai swasembada pangan. Itu berkat hasil revitalisasi industri pupuk,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengawalan distribusi pupuk subsidi dan komersial hingga ke tangan petani. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat menghadiri peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kamis (29/1/2026).

“Kami merasa tenang melihat kehadiran Bapak Kapolri hari ini. Ini bukti bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan stok dan distribusi pupuk aman bagi petani Kaltim bahkan Indonesia,” ujar Rudy.

Gubernur yang akrab disapa Harum itu menegaskan, kehadiran Polri dalam rantai distribusi pupuk memberi rasa aman bagi seluruh pihak, mulai dari distributor hingga petani kecil yang sangat bergantung pada ketepatan waktu penyaluran pupuk.

“Kehadiran Polri memastikan tidak ada yang bermain dengan nasib petani. Jika pupuk lancar, hasil panen melimpah, dan harga pangan di pasar tetap terjangkau bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Gubernur, distribusi pupuk selama ini menjadi salah satu titik rawan penyelewengan, baik di tingkat gudang penyimpanan maupun kios pengecer di kabupaten dan kota. Karena itu, keterlibatan Polri dinilai penting untuk menekan praktik tengkulak serta pengecer nakal yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain pengawasan distribusi, Rudy juga menyoroti pentingnya kelancaran jalur logistik darat dan perairan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Timur. Ia menegaskan, petani tidak boleh lagi dihantui kelangkaan pupuk saat memasuki masa tanam.

“Petani harus bisa fokus menanam, bukan sibuk mencari pupuk,” ujarnya.

Gubernur Harum berharap kolaborasi PT Pupuk Indonesia dan Polri terus diperkuat, mengingat Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemandirian pangan melalui sektor pertanian yang sehat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

“Kita ingin petani fokus bekerja di sawah, tanpa pusing memikirkan pupuk yang hilang di pasar. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah menjadi benteng ketahanan pangan bangsa,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa nota kesepahaman antara Polri dan PT Pupuk Indonesia bertujuan memastikan distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kerja sama ini diharapkan membuat proses distribusi pupuk lebih terjaga, sehingga benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” kata Sigit.

Kapolri mengingatkan, keterlambatan penyaluran pupuk dapat berdampak besar secara nasional. Jika distribusi terganggu, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah. (MK)

Editor: Agus S