BONTANG — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa revitalisasi Pabrik Amoniak Kaltim 2 milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) merupakan langkah strategis untuk memperkuat pasokan pupuk nasional sekaligus menopang ketahanan pangan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menghadiri peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PKT di Bontang, Kamis (28/1/2026). Peresmian tersebut dihadiri jajaran pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kementerian, aparat keamanan, serta manajemen Pupuk Indonesia Group.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Harum itu, revamping pabrik amoniak bukan sekadar pembaruan mesin produksi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memastikan ketersediaan pupuk yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

“Revamping ini bukan hanya soal mengganti fasilitas yang sudah uzur, tetapi bagaimana meningkatkan keandalan pasokan pupuk nasional untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Harum.

Ia menjelaskan, revitalisasi pabrik amoniak tersebut juga berdampak pada peningkatan efisiensi energi dan penurunan emisi, sejalan dengan arah pembangunan industri ramah lingkungan. Dalam konteks ketahanan pangan, Gubernur mengibaratkan pabrik pupuk sebagai dapur nasional yang harus modern, aman, dan efisien agar mampu menopang kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Gubernur Kaltim menegaskan bahwa PKT merupakan salah satu aset strategis nasional. Pabrik yang pertama kali diresmikan Presiden Soeharto pada 29 Oktober 1984 itu dikenal sebagai produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia Tenggara, sekaligus penopang utama distribusi pupuk nasional.

“PKT bukan hanya kebanggaan Kalimantan Timur, tetapi juga bagian penting dari sistem pangan nasional,” tegasnya.

Selain memperkuat pasokan nasional, revitalisasi pabrik amoniak ini juga dinilai mampu memenuhi kebutuhan pupuk di Kalimantan Timur secara lebih optimal, sekaligus mendukung distribusi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyatakan revamping Pabrik Amoniak PKT akan memberikan dampak signifikan terhadap program ketahanan pangan nasional. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong peningkatan daya saing industri hijau melalui penurunan konsumsi energi dan emisi karbon.

Ia menyebutkan, revitalisasi ini mampu menekan emisi hingga sekitar 110.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun melalui efisiensi penggunaan gas alam. “Kami mendukung penuh upaya Pupuk Indonesia dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan revamping pabrik amoniak merupakan bagian dari agenda besar revitalisasi industri pupuk nasional. Menurutnya, langkah tersebut berdampak langsung pada penurunan harga pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen untuk pupuk urea dan NPK, tanpa menaikkan biaya produksi.

Selain itu, kata Amran, revitalisasi industri pupuk juga memungkinkan penambahan volume pupuk bersubsidi sekitar 700.000 ton. “Ke depan, pemerintah akan membangun tujuh pabrik pupuk baru, dan lima di antaranya ditargetkan diresmikan sebelum 2029,” ungkapnya.

Peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PKT ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen dukungan ketahanan pangan nasional oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Kapolri, dan Gubernur Kalimantan Timur. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Proyek pembangunan batching plant di RT.14, Kelurahan Tanjung Laut Indah menerima banyak penolakan dari warga sekitar, sebab dinilai telah menimbulkan polusi dan sebelumnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu.

Rina, salah satu warga sekitar mengatakan bahwa telah memastikan jika warga yang tinggal di dekat area pembangunan batching plant sangat menolak. Sebab, bila pembangunan masih berlangsung, pastinya bakal sering truk besar bahkan truk molen berlalu lalang.

Terlebih lagi, dari aktivitas pembangunan batching plant tersebut menyebabkan polusi, dimana debu semakin banyak dan tebal, bahkan kebisingan dan getaran pun mulai terasa hingga mengganggu aktivitas warga.

“Walaupun rumah saya tidak tepat berada di lokasi, kami tetap memikirkan dampak lalu lalang truk dan mobil molen. Justru warga yang berada paling dekat dengan lokasi yang akan paling terdampak. Terganggu dengan kebisingan dan debu,” ucapnya, Sabtu (30/1/2026).

Terlebih lagi, proses pembangunan terbilang secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Bahkan warga baru mengetahui sekitar satu minggu terakhir, sejak Selasa lalu.

“Awalnya warga juga tidak tahu material masuk dari mana, lewatnya juga dari mana. Tiba-tiba saja sudah berdiri alatnya disitu, mereka sampai mengira perakitan dilakukan di lahan milik pengelola sendiri,” ungkapnya.

Warga pun baru mengetahui keberadaan proyek ini di 23 Januari 2026 lalu, saat truk sudah mulai berlalu lalang. Mereka mengira truk yang sering lewat hanya mengangkut koral saja. Sehingga warga tidak menaruh kecurigaan.

“Jadi kami merasa dicurangi. Ini wilayah kita, tetapi pembangunan batching plant tiba-tiba dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas. Dari situ kami pun menilai sudah ada pelanggaran,” bebernya.

Menurut Rina persoalan ini sangat bermasalah. Memang hasil rapat kemarin telah disepakati bahwa kegiatan dihentikan sementara. Namun, dirinya juga turut menyampaikan sikapnya dalam forum, bahwa dirinya dan warga sekitar tetap menolak adanya pembangunan apa pun.

“Jika kegiatan ini kembali dilanjutkan, kami bakal menyampaikan penolakan yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan aksi demo,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Proyek pembangunan batching plant yang berlangsung di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan dipastikan ditolak warga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Hukum PT Tahtah Indonesia Muda, Eko Yulianto mengatakan, bahwa untuk surat izin pihaknya sudah memiliki dan lengkap, dokumen tersebut juga telah diserahkan langsung ke kelurahan.

Terkait dengan adanya keluhan warga, hal tersebut sudah sempat dibahas dalam pertemuan mediasi sebelumnya beberapa waktu lalu. Dari hasil mediasi tersebut, telah diputuskan bahwa kegiatan untuk sementara dihentikan hingga ada pembicaraan lanjutan.

“Untuk jadwal pembicaraan selanjutnya, sampai saat ini belum dapat dipastikan. Saya masih menunggu informasi lanjutan dari pak lurah,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (30/1/2026).

Dalam pertemuan bersama warga sebelumnya, pihak perusahaan telah menyampaikan tiga opsi solusi. Seperti opsi pertama, berencana akan memasang pagar sebagai pembatas. Akan tetapi berbatasan langsung dengan rumah warga, mengingat posisi tanah memang berdekatan dengan pemukiman.

“Alasan pagar belum dipasang adalah karena mempertimbangkan akses warga, meskipun pagar sebenarnya bisa mengurangi debu dan polusi. Namun, jika pagar dipasang, warga berpotensi kehilangan akses jalan karena selama ini jalan yang digunakan berada di area tersebut,” jelasnya.

Untuk opsi kedua, pihaknya akan memindahkan titik mesin, dimana lokasi di area tersebut terbilang cukup luas, sehingga apabila titik mesin saat ini dianggap mengganggu warga, maka nantinya akan digeser ke bagian belakang, atau ke ujung lokasi, jika diperbolehkan. Opsi ini dinilai dapat mengurangi dampak terhadap warga.

“Padahal debu di kawasan tersebut sudah ada setiap hari, akibat aktivitas bongkar muat dari pelabuhan. Jika alasan utama keberatan adalah debu, menurut kami hal itu kurang tepat, karena kegiatan kami berjalan pun debu sudah ada,” tambahnya.

Sedangkan opsi ketiga, apabila opsi pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan, maka mau tidak mau pihaknya akan memindahkan lokasinya ke tempat lain, di luar kawasan Tanjung Laut Indah.

“Lokasi pengganti belum ditentukan. Perlu diketahui, pemilihan lokasi di Tanjung Laut Indah sudah dilakukan sejak tahun lalu. Jika harus pindah ke lokasi lain di luar kawasan tersebut, maka kami harus mengurus perizinan baru,” paparnya.

Pemilihan lokasi di Tanjung Laut Indah sudah dipilih sejak satu tahun lalu, dan hal tersebut dapat dilihat dari terbit surat izin. Bahkan kemarin sempat ada beberapa sub bagian perizinan yang perlu dilengkapi, dan itu sudah dipenuhi.

“Surat izin kita ada, jadi sudah jelas dong. Kalau dikatakan kami tidak memiliki izin, itu tidak benar,” bebernya.

Mengingat adanya pro dan kontra, aktivitas perusahaan diberhentikan sementara waktu sampai adanya mediasi lanjutan dari pihak kelurahan. Pemberhentian aktivitas dimulai sejak Jumat (29/1/2026) sore.

“Saat ini, kami masih menunggu undangan pertemuan lanjutan. Kemungkinan mekanismenya, pak lurah akan lebih dulu bertemu dengan warga yang terdampak, kemudian hasilnya disampaikan kepada kami, setelah itu baru dilakukan pertemuan bersama,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Proyek pembangunan batching plant yang berada di RT.14, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan ditolak keras oleh warga sekitar, sebab selain menimbulkan suara yang berisik berdampak pula dengan debu yang beterbangan.

Salah satu warga yang rumahnya tepat di depan proyek pembangunan batching plant menyampaikan keluhannya, dimana kegiatan proyek berjalan hanya di siang hari. Alat batching plant berdiri kokoh terhitung baru beberapa hari.

“Ini proses pembangunan alatnya mereka kerjakan siang, selain suara mesinnya yang berisik debunya juga sangat mengganggu. Maaf ya sebelumnya, saya tidak berani bicara banyak,” ucap salah satu warga itu yang tak ingin disebutkan namanya, Sabtu (31/1/2026).

Sebelum berdirinya alat tersebut, warga sekitar mengira truk yang sering keluar masuk lantaran hanya membawa koral saja. Sebab pihaknya berawalan hanya memperbaiki akses jalannya terlebih dahulu.

Akan tetapi lama-kelamaan ada kegiatan pembangunan alat besar. Sehingga membuat sekitar lokasi mengalami getaran yang cukup kencang, hingga mengganggu aktivitas warga sekitar.

“Pertamanya mereka hanya menimbun jalannya saja, karena jalannya kan jelek, tapi lama-lama banyak truk yang keluar masuk angkut besi-besi besar. Tidak lama kemudian, langsung berdiri alatnya disitu. Waktu mereka ngerjain juga di waktu kita buat istirahat, sangat ribut kita terganggu,” tambahnya.

Maka aktivitas proyek pembangunan batching plant tersebut dengan keras ditolak oleh warga sekitar, selain mengganggu kenyamanan dampak lingkungan yang disebabkan pun sangat berdampak.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kondisi Jalan Poros Bontang–Samarinda yang kerap rusak dan menimbulkan kemacetan akibat kendaraan bermuatan berat kembali menjadi sorotan. Meski ruas tersebut berstatus jalan nasional dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Pemkot Bontang menilai persoalan ini tak bisa diselesaikan dengan tambal sulam saja.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menegaskan bahwa jalur Bontang–Samarinda merupakan bagian dari jalur Trans Kalimantan Timur yang menghubungkan berbagai daerah industri dan sumber daya alam, mulai dari Samarinda, Muara Badak, Sangatta, hingga Berau dan Balikpapan.

“Kalau kita bicara Kalimantan Timur, ini adalah wilayah yang sejak awal berdiri hidup dari sumber daya alam dan industri. Artinya, lalu lintas alat berat dan kendaraan industri itu sesuatu yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Menurutnya, masalah kerusakan jalan tidak bisa dilepaskan dari karakter Kalimantan Timur sebagai daerah industri dan penyangga ekonomi nasional, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menjelaskan beban jalan akan terus meningkat seiring tingginya mobilitas logistik dan konstruksi.

Ia mengakui bahwa secara kewenangan, Pemkot Bontang tidak memiliki otoritas langsung terhadap Jalan Poros Bontang–Samarinda. Namun, ia menilai pemerintah daerah tetap berkepentingan menyuarakan dampak yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemacetan, kerusakan kendaraan, hingga ancaman keselamatan jiwa.

“Jangan pernah menganggap remeh satu nyawa yang hilang akibat kecelakaan karena jalan rusak. Kalau mau jujur, itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak lagi hanya mengandalkan mekanisme perencanaan rutin tahunan seperti Musrenbang, melainkan menyusun desain besar infrastruktur Kalimantan Timur yang berorientasi jangka panjang.

“Sudah waktunya provinsi mendesain infrastruktur 10 kabupaten/kota secara utuh. Bukan lagi kabupaten/kota diminta mengusulkan satu per satu, tapi provinsi yang menyiapkan rancangan besarnya,” tambahnya.

Desain besar tersebut, selanjutnya perlu dibawa ke pemerintah pusat dengan melibatkan Bappenas, sehingga Kalimantan Timur dapat diperjuangkan masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) secara utuh, bukan parsial.

“Kalau Kaltim masuk Proyek Strategi Nasional (PSN) secara total, otomatis akan ada alokasi khusus dalam APBN. Ini penting, mengingat Kaltim termasuk salah satu penyumbang devisa terbesar nasional dari sektor migas dan minerba,” katanya.

Selain soal jalan, Agus Haris juga menyinggung keterbatasan Kota Bontang sebagai kota industri yang tidak memiliki ruang bahan baku infrastruktur seperti pasir, batu, dan tanah uruk. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam revisi RTRW dan RDTR di tingkat provinsi.

“Bontang ini kota industri, tapi luas wilayahnya hanya sekitar 497,57 kilometer persegi dan lebih besar lautannya. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa desain jangka panjang,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan jalan poros tidak boleh lagi bersifat parsial atau tambal sulam. Yang dibutuhkan adalah perencanaan infrastruktur dengan standar kekuatan tinggi yang mampu menopang aktivitas industri Kalimantan Timur untuk puluhan tahun ke depan.

“Kalau mau menjawab tantangan 50 sampai 100 tahun ke depan, infrastrukturnya juga harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam