SAMARINDA – Aksi pencurian dengan modus berpura-pura membeli BBM eceran berakhir di tangan polisi. Dua pria berinisial D (41) dan B (29) diringkus Unit Opsnal Polsek Sungai Kunjang setelah mencuri ponsel milik penjual BBM eceran di kawasan Loa Bakung, Samarinda.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (21/1/2026) pagi di Jalan M. Said, Gang Madurasa. Saat itu, korban tengah melayani pembeli BBM eceran, tanpa menyadari aksinya sedang dimanfaatkan pelaku.

Kapolsek Sungai Kunjang, AKP Ning Tyas Widyas Mita, menjelaskan kedua tersangka telah membagi peran sebelum beraksi. Salah satu pelaku berpura-pura membeli BBM untuk mengalihkan perhatian korban, sementara rekannya masuk ke area warung.

“Saat korban fokus mengisi BBM ke kendaraan, salah satu tersangka masuk dan mengambil ponsel Realme C55 yang diletakkan di atas meja,” ujar AKP Ning Tyas dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).

Setelah berhasil menguasai ponsel korban, kedua pelaku langsung kabur tanpa membayar BBM yang telah diisi. Korban baru menyadari ponselnya hilang beberapa saat setelah para pelaku meninggalkan lokasi.

Berdasarkan laporan korban dan ciri-ciri pelaku, polisi melakukan penyelidikan dan pengejaran. Tersangka D berhasil ditangkap pada Jumat (22/1/2026) malam di Jalan Teuku Umar, tepatnya di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur.

Pengembangan kasus kemudian mengarah pada penangkapan tersangka B, yang diamankan beberapa jam setelah penangkapan pelaku utama.

“Barang bukti yang kami amankan berupa satu unit ponsel Realme C55 warna hitam milik korban, yang terkonfirmasi melalui kesesuaian nomor IMEI,” jelas AKP Ning Tyas.

Kedua tersangka kini ditahan di Mapolsek Sungai Kunjang dan dijerat Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

Polisi mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan penjual eceran, agar lebih waspada dan tidak meletakkan barang berharga di area terbuka saat melayani pembeli.

“Kriminalitas sering terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Kewaspadaan tetap menjadi kunci,” pungkas AKP Ning Tyas. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Warga Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur (Kutim) dibuat geger oleh penemuan seorang bayi laki-laki yang diduga baru berusia satu hari. Bayi tersebut ditemukan tergeletak di teras sebuah rumah kosong, Jumat (23/1/2026) siang. Polisi kini turun tangan menyelidiki dugaan penelantaran bayi itu.

Bayi ditemukan di rumah kosong milik seorang warga bernama Lober, di Jalan Meranti RT 001/001 Desa Mata Air. Saat ditemukan, bayi masih “merah”, menandakan baru dilahirkan, dan hanya terselimuti jaket hitam. Kondisinya dilaporkan sehat.

Penemuan bayi bermula ketika dua warga, Siti Saidah dan Marjun, berjalan pulang dari Kantor Desa Mata Air sekitar pukul 11.30 WITA. Di tengah perjalanan, keduanya dihentikan seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor Yamaha WR hitam tanpa pelat nomor. Pria tersebut menyebut ada bayi dan meminta keduanya mengikuti ke lokasi.

Setibanya di rumah kosong tersebut, Siti Saidah dan Marjun mendapati seorang bayi laki-laki tergeletak di teras rumah. Tanpa menunggu lama, bayi itu langsung dibawa ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Mata Air untuk mendapatkan penanganan medis.

Hasil pemeriksaan tenaga kesehatan Pustu menyebutkan bayi berjenis kelamin laki-laki dengan panjang badan sekitar 45,5 sentimeter dan berat badan 2.600 gram. Bayi diperkirakan baru berusia satu hari dan dinyatakan dalam kondisi sehat.

Kapolsek Kaliorang AKP Damianus Jelatu membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memasang garis polisi, serta meminta keterangan dari para saksi.

“Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak puskesmas serta mengumpulkan informasi dari warga sekitar untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas penelantaran bayi ini,” ujar Damianus melalui pesan WhatsApp.

Untuk sementara, bayi tersebut dirawat di Pustu Desa Mata Air sambil menunggu proses lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian ini agar segera melapor.

“Kami akan menangani kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kapolsek.

Hingga kemarin, Polsek Kaliorang masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga telah membuang bayi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Kelalaian mengikuti prosedur administrasi berujung konsekuensi serius. Sebanyak 107 mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) angkatan 2025 dipastikan gagal memperoleh fasilitas UKT gratis dari Program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Satuan Tugas Internal Gratispol Universitas Mulawarman, Irman Irawan, menegaskan kegagalan tersebut bukan disebabkan kebijakan pemerintah, melainkan karena mahasiswa yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri melalui sistem resmi Gratispol.

“Pertanyaannya sederhana, bagaimana pemerintah bisa menetapkan penerima bantuan jika mahasiswa itu sendiri tidak pernah mendaftar di sistem Gratispol,” ujar Irman saat ditemui, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, pendaftaran melalui laman resmi Gratispol merupakan syarat mutlak. Data yang masuk kemudian diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, mulai dari kartu keluarga, domisili, hingga status kependudukan untuk memastikan mahasiswa benar-benar warga Kalimantan Timur.

Menurut Irman, proses pendaftaran sejatinya tidak rumit dan bisa diakses secara mandiri melalui gawai di laman https://pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id
. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih ditemukan mahasiswa yang sama sekali tidak tercatat dalam sistem.

Akibatnya, mahasiswa tersebut tetap dibebankan pembayaran UKT pada semester berjalan dan berikutnya.

“Karena tidak terdaftar, UKT tetap ditagihkan. Ini bukan kesalahan pemerintah atau kampus, tapi murni karena mahasiswa tidak mengikuti prosedur pendaftaran,” tegasnya.

Irman juga menyoroti kesalahpahaman yang berkembang di kalangan mahasiswa. Sebagian mengira UKT mereka sudah gratis karena status pembayaran di laman AIS Unmul tercatat lunas. Padahal, kondisi tersebut hanya bersifat penundaan sementara, bukan pembebasan permanen.

“UKT benar-benar ditanggung pemerintah setelah Surat Keputusan Gubernur terbit. Setelah itu barulah dana UKT ditransfer ke pihak universitas,” jelasnya.

Untuk tahun 2026, Universitas Mulawarman berencana mengusulkan sekitar 12 ribu mahasiswa sebagai calon penerima Gratispol, sejalan dengan kebijakan Pemprov Kaltim yang membuka kesempatan bagi mahasiswa semester 2 hingga semester 8.

Irman pun mengingatkan agar mahasiswa tidak mengabaikan tahapan administrasi yang telah ditetapkan.

“Pendaftaran itu wajib. Tanpa terdaftar di sistem Gratispol, mahasiswa tidak bisa dihitung sebagai penerima manfaat, meskipun secara akademik memenuhi syarat,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Program pendidikan Gratispol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan sejak awal program tersebut tidak dimaksudkan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan mahasiswa tanpa batas.

Pernyataan itu disampaikan H. Baba saat ditemui di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (22/1/2026), menanggapi kabar adanya mahasiswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pada tahap lanjutan program Gratispol.

“Informasi yang saya terima masih sebatas kabar, bukan saya dengar langsung. Ada mahasiswa yang di tahap pertama menerima bantuan, tetapi di tahap kedua ikut kelas eksekutif karena sambil bekerja,” ujarnya.

Menurut H. Baba, perkuliahan kelas eksekutif yang umumnya dilaksanakan sore hingga malam hari berpotensi memengaruhi status penerima bantuan. Dalam proses awal penginputan data, mahasiswa bersangkutan disebut sempat dinyatakan lolos, namun pada tahap verifikasi lanjutan terjadi penyesuaian sehingga bantuan tidak lagi diberikan.

Ia juga merespons anggapan publik yang menyebut program Gratispol tidak sepenuhnya gratis. Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena masih ada komponen biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa, terutama pada program studi dengan biaya tinggi.

“Gratispol itu memang tidak semuanya gratis. Pemerintah punya keterbatasan anggaran. Ada batasan nilai dan jenis program studi yang bisa dibiayai penuh,” jelasnya.

H. Baba mencontohkan, pada program studi seperti kedokteran, biaya per semester sangat besar sehingga pemerintah hanya mampu menanggung sebagian, bukan keseluruhan biaya pendidikan.

Selain itu, ia menyebut pencoretan mahasiswa dari daftar penerima bantuan juga dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi. Ia mengaku telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut ke biro terkait, namun hingga kini belum memperoleh penjelasan rinci.

Ke depan, Komisi IV DPRD Kaltim akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih transparan dalam menjelaskan skema, kriteria, dan batasan program Gratispol kepada publik.

“Skema program ini harus disampaikan secara terbuka sejak awal, supaya tidak menimbulkan salah paham di kalangan mahasiswa dan orang tua,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S