PENAJAM PASER UTARA — Kebakaran melanda satu unit rumah kayu milik Suwanto, warga RT 21 Dusun Semoga Jaya, Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (20/1/2026) siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12.59 Wita itu menghanguskan hampir seluruh bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materiil cukup besar.

Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan berbahan kayu. Warga yang melihat kejadian tersebut segera berupaya memberikan pertolongan awal sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dua unit mobil pemadam kemudian dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Informasi sementara yang dihimpun menyebutkan, kebakaran diduga dipicu oleh api korek. Anak pemilik rumah disebut sempat bermain korek api dan apinya mengenai bantal hingga terbakar. Kobaran api kemudian merambat cepat ke seluruh bagian rumah kayu yang merupakan bangunan lama.

Saat kejadian, Suwanto tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Sementara istrinya, Kasih Handayani, berada di rumah sebelah dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga ketika api mulai membesar.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berlarian membantu proses evakuasi dan mengamankan area sekitar rumah agar api tidak merembet ke bangunan lain.

Kepala Dusun Semoga Jaya, Nurul Hofi, menyebut sejumlah barang berharga ikut hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

“Kalau tidak salah ada mesin cuci, sepeda motor, sepeda anak, sama tabung gas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).

Ia menambahkan, bangunan rumah tembok yang berada di samping rumah kayu juga terdampak jilatan api.

“Di bagian plafon teras yang berbahan PVC, sama kayunya juga ikut kebakar,” terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, Polsek Sepaku masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan meminta keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian.

Polisi juga masih menunggu keterangan dari Kasih Handayani yang saat ini dilaporkan mengalami syok dan telah dibawa ke RSUD Sepaku untuk mendapatkan penanganan medis. (MK)

SAMARINDA — Inisiatif dua kepala desa dari Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang datang langsung menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi. Akhmed Reza Fachlevi dan Salehuddin menilai langkah ini sebagai contoh sinergi “jemput bola” yang efektif antara desa dan pemerintah provinsi.

Aspirasi tersebut disampaikan Kepala Desa Sungai Meriam Idra Lesmana dan Kepala Desa Sidomulyo Agus Hariyanto dalam pertemuan di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (19/1/2026). Sejumlah kebutuhan mendesak dibahas, mulai dari perbaikan LPJU, pengaspalan jalan desa, pemanfaatan lahan pertanian, hingga bantuan alat pertanian.

“Untuk dua desa ini, Sidomulyo dan Sungai Meriam, kondisinya berbeda. Desa Sidomulyo tidak memiliki status jalan provinsi. Sementara Desa Sungai Meriam berbatasan langsung dengan Kota Samarinda, sehingga ada program yang bisa disampaikan ke Dinas PUPR, salah satunya perbaikan akses jalan berlubang,” ujar Reza saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (20/1/2026).

Reza menekankan pentingnya pertemuan langsung semacam ini agar DPRD dan pemerintah provinsi dapat menyerap persoalan lapangan secara utuh. Menurutnya, komunikasi yang intens akan mempercepat penyesuaian program dengan kebutuhan riil desa.

“Kami sangat mengapresiasi langkah dua desa ini. Ini bentuk jemput bola terhadap anggaran yang memang disediakan pemerintah provinsi. Sinergi seperti inilah yang perlu dibangun, baik dengan provinsi maupun kabupaten,” lanjut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.

Ia berharap langkah serupa diikuti desa-desa lain. Reza menilai masih banyak pemerintah desa dan kelurahan yang belum memahami mekanisme penganggaran di tingkat provinsi, batas kewenangan, serta tata cara pengusulan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kukar.

Terkait Bankeu desa, Reza mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada besaran realisasi tahun ini. “Untuk tahun ini mungkin bisa separuhnya dulu, lalu tahun depan dimaksimalkan kembali. Tapi saya pribadi belum mengetahui secara pasti besarannya,” katanya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur, di antaranya Kabid Bina Marga M. Muhran dan Kabid Perkim Hariadi, sehingga aspirasi desa dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.

Baik Reza maupun Salehuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk mengawal kebutuhan dasar masyarakat desa agar pembangunan berjalan maksimal dan kesejahteraan warga meningkat. (MK)

TENGGARONG — Insiden tongkang bermuatan batu bara yang diduga menyentuh Jembatan Martadipura, Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali terjadi. Video peristiwa tersebut sempat beredar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran warga setempat.

Berdasarkan keterangan di lapangan, insiden itu bukan disebabkan badan kapal, melainkan muatan batu bara yang terlalu tinggi saat melintas di bawah jembatan, bertepatan dengan kondisi permukaan air sungai yang sedang naik akibat banjir.

Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Liang, Ahmadi, menyebut peristiwa tersebut dipicu oleh miskomunikasi terkait kondisi ketinggian air dan keputusan pemangkasan muatan tongkang.

“Itu kejadiannya antara hari Kamis atau Jumat. Airnya belum terlalu tinggi naiknya jadi belum ada kegiatan pemangkasan. Biasanya kami para pemuda lakukan pemangkasan,” ujar Ahmadi, Selasa (20/1/2026).

Menurut Ahmadi, pemangkasan muatan merupakan prosedur wajib yang biasanya dilakukan ketika permukaan air sungai mencapai ambang batas tertentu demi menjaga keselamatan pelayaran di bawah jembatan.

“Ketika ketinggian air di bawah jembatan sampai delapan meter, itu biasanya harus pangkas,” jelasnya.

Selain pemangkasan, lalu lintas tongkang juga umumnya dibatasi saat air sungai meninggi. Aktivitas pelayaran hanya diizinkan hingga sore hari untuk menekan risiko kecelakaan.

“Lalu lalang tongkang biasanya dibatasi, tidak boleh sampai malam, hanya sampai jam 5 saja kalau air tinggi,” lanjutnya.

Namun pada insiden kali ini, pihak pengangkut menilai ketinggian muatan masih berada dalam batas aman sehingga tongkang tetap melintas tanpa dilakukan pemangkasan.

“Jadi kata mereka yang muat itu, bilangnya sudah rendah tinggi muatannya. Untuk kapal itu belum dipangkas,” kata Ahmadi.

Ia menambahkan, hingga kejadian tersebut berlangsung, belum ada aktivitas pemangkasan muatan di wilayah Desa Liang. Kondisi banjir yang tidak merata di sepanjang alur sungai disebut menjadi salah satu faktor pemicu kesalahan persepsi di lapangan.

“Banjir ini kami belum ada memangkas. Kalau banjir-banjir sebelumnya sudah sering. Kalau banjir ini dari tim lain yang mangkas daerah Rimba Ayu,” ungkapnya.

Saat insiden terjadi, Ahmadi mengaku tidak berada di lokasi. Informasi awal justru ia terima dari pemandu kapal yang berada di sekitar jembatan.

“Pas kejadian memang saya tidak di lokasi, tapi saya ditelponi sama pemandu kapal di jembatan itu, terkait ketinggian batu bara. Karena seharusnya dipangkas,” tuturnya.

Ia menegaskan, perbedaan kondisi ketinggian air di tiap wilayah sungai kerap memicu miskomunikasi, terutama ketika banjir tidak terjadi secara bersamaan.

“Biasanya juga kenapa tidak dipangkas. Misalnya di daerah lain sudah surut air, sedangkan di Kota Bangun belum. Makanya kadang mereka pikir air sudah surut,” pungkas Ahmadi. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Skema bantuan keuangan (Bankeu) desa dengan batas minimal Rp1 miliar kembali menuai keluhan dari pemerintah desa. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, menilai ketentuan tersebut tidak realistis bagi banyak desa dan perlu diturunkan agar kebutuhan riil di tingkat akar rumput bisa terakomodasi.

“Harapan kepala desa, batas minimal itu bisa diturunkan kembali ke angka sekitar Rp200 juta, agar lebih banyak kebutuhan desa yang bisa terakomodasi karena tidak semua usulan desa nilainya mencapai Rp1 miliar,” kata Salehuddin saat diwawancarai melalui WhatsApp, Selasa (20/1/2026).

Usulan tersebut mengemuka setelah Salehuddin menerima aspirasi Kepala Desa Sungai Meriam Idra Lesmana dan Kepala Desa Sidomulyo Agus Hariyanto dalam pertemuan di Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (19/1/2026).

Dalam pertemuan itu, para kepala desa dari Kecamatan Anggana menyampaikan beragam kebutuhan mendesak, mulai dari perbaikan LPJU, pengaspalan jalan desa, pemanfaatan lahan pertanian, hingga bantuan alat pertanian bagi Desa Sidomulyo yang diproyeksikan sebagai lumbung pangan. Keluhan utama mengerucut pada skema Bankeu desa yang dinilai terlalu kaku.

“Kami mendorong agar aspirasi desa dikawal sesuai mekanisme RKPD dan usulan SKPD. Untuk kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten, bisa difasilitasi melalui Bankeu provinsi. Sementara kewenangan provinsi dapat langsung diusulkan desa ke dinas terkait,” jelasnya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Salehuddin mengakui realisasi Bankeu sangat dipengaruhi kondisi fiskal daerah. Namun, ia menegaskan DPRD Kalimantan Timur berkomitmen mengawal agar bantuan keuangan desa tetap menjadi prioritas pembangunan.

“Bantuan keuangan desa ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebutuhan dasar masyarakat desa tetap menjadi perhatian utama pemerintah provinsi,” tegasnya.

Data yang dihimpun Media Kaltim menunjukkan, terdapat 841 desa di seluruh Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penerima terbesar dengan alokasi sekitar Rp200,5 miliar untuk 193 desa pada periode 2025–2026, dari total pagu Dana Desa Kaltim sebesar Rp809,7 miliar.

Sementara itu, total transfer pemerintah pusat melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp37,43 triliun. Sejumlah kabupaten melakukan penyesuaian lokal—seperti Kutai Timur dengan kisaran Rp200–400 juta per desa—namun secara nasional pemerintah pusat menegaskan tidak ada pemangkasan untuk mendukung perencanaan desa.

Sebagai catatan, Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 menetapkan batas minimal nilai kegiatan Bankeu provinsi. Ketentuan awalnya mematok minimal Rp2,5 miliar per program/kegiatan, kemudian sempat diupayakan revisi menjadi sekitar Rp1,5 miliar. Namun, DPRD Kaltim menilai angka tersebut masih terlalu tinggi untuk kebutuhan skala desa dan mendorong penurunan yang lebih realistis. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang setelah seorang mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan mengungkapkan kekecewaannya di media sosial usai dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program tersebut. Akun Instagram aderahayu277 menyebut dirinya kini harus menanggung biaya kuliah sebesar Rp15 juta secara mandiri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui juru bicaranya, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 24 Tahun 2025. Ia menegaskan, kelas eksekutif tidak termasuk dalam skema penerima manfaat Gratispol.

“Di pergub sudah jelas, kelas eksekutif tidak diperkenankan. Kalau kami tetap bayarkan itu berpotensi menjadi temuan BPK,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Mahasiswi ITK tersebut sebelumnya sempat menerima bantuan sebesar Rp10 juta pada semester lalu. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, ia dikategorikan masuk dalam kelompok kelas eksekutif. Atas dasar itu, pemerintah menarik kembali bantuan yang telah diberikan dan membebankan seluruh biaya kuliah kepada yang bersangkutan.

Pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Saipul Bahtiar. Menurutnya, dalam janji kampanye pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tidak pernah disebutkan adanya batasan-batasan ketat dalam program Gratispol. Karena itu, ia menilai wajar jika publik merasa kecewa dan mempertanyakan implementasi program tersebut.

Ia menilai Pemerintah Provinsi tidak cukup intens mengomunikasikan skema Gratispol kepada masyarakat. Akibatnya, pemahaman publik terlanjur terbentuk bahwa Gratispol berarti pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman itu bahkan melontarkan kritik tajam.

“Pemerintah perlu jujur dari sekarang kalau sebenarnya Gratispol itu tidak pol, yang ternyata gratis malah bersyarat,” tegas Saipul saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (20/1/2026).

Ia menambahkan, jika keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, seharusnya pemerintah menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Bukan justru menghadirkan syarat-syarat baru yang berpotensi merugikan kelompok tertentu.

Dalam analisisnya, Saipul menyoroti setidaknya empat persoalan utama dalam pelaksanaan Gratispol. Pertama, program tersebut dinilai tidak sepenuhnya menanggung biaya pendidikan karena banyak mahasiswa hanya menerima bantuan sebagian UKT. Kedua, munculnya berbagai syarat tambahan yang tidak disampaikan sejak masa kampanye. Ketiga, ketimpangan penerima manfaat karena hanya mahasiswa baru atau program studi tertentu yang diprioritaskan. Keempat, potensi ketidakadilan, di mana mahasiswa dari keluarga mampu bisa menerima bantuan, sementara mahasiswa kurang mampu justru terpinggirkan.

“Saya melihat program Gratispol ini memang perlu tim yang serius untuk membenahinya. Termasuk misalnya dengan sosialisasi yang lebih terbuka,” ujarnya.

Saipul mengakui bahwa Gratispol masih berada pada tahap awal implementasi di tahun pertama. Namun, memasuki tahun kedua pada 2026, ia menilai pemerintah provinsi harus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jika persoalan serupa terus berulang, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana program menjadi keharusan.

“Strategi paslon di pilkada sering mengandalkan ‘kata sakti’ gratis—kesehatan gratis, sekolah gratis, kuliah gratis. Kalimat ini efektif menghipnotis pemilih. Tapi ketika berjalan, fakta di lapangan sering tidak sesuai janji,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S