SANGATTA – Gas elpiji 3 kilogram kembali langka. Selain langka, harganya pun meroket tajam mencapai Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per tabung. Harga ini tak lagi mencerminkan subsidi.

Ria, warga Gang Taruna, Sangatta Utara mengaku terpaksa membeli gas seharga Rp50 ribu setelah stok di beberapa titik kosong. “Sudah cari sejak pagi. Daripada tidak bisa masak, ya dibeli meski mahal,” ujarnya Ria kepada Media Kaltim, Selasa (20/1/2025).

Keluhan serupa disampaikan Emi Rosarini. Menurutnya, kelangkaan gas melon selalu berulang tanpa kejelasan solusi. “Kalau begini terus, di mana letak subsidi itu? Harganya sudah seperti gas biasa,” keluhnya.

Di tingkat pengecer, pasokan disebut tidak datang seperti jadwal. Distribusi tersendat, sementara kebutuhan warga tetap tinggi. Kondisi ini membuka celah kenaikan harga di tingkat bawah, tanpa pengawasan yang memadai.

Ironinya, gas elpiji 3 kilogram yang dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah kini justru menjadi beban. Subsidi yang dikucurkan negara seolah berhenti di atas kertas, sementara warga dipaksa menanggung mahalnya harga di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait penyebab kelangkaan maupun langkah pengendalian harga. Warga berharap pemerintah tak sekadar menjanjikan distribusi normal, tetapi hadir dengan pengawasan nyata agar subsidi benar-benar sampai ke sasaran.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kepala Kemenag Kutim, Ahmad Barkati, menegaskan bahwa negara telah menyediakan layanan pernikahan resmi yang mudah dan gratis. Selain melalui program nikah massal, masyarakat juga bisa melangsungkan pernikahan secara individual di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mekanisme dan persyaratan yang sama, tanpa dipungut biaya selama akad dilaksanakan di kantor KUA.

“Selalu kami sampaikan ke masyarakat, menikah itu mudah dan gratis. Jadi jangan lakukan pernikahan siri karena dampaknya sangat besar bagi kemaslahatan keluarga,” ujar Barkati saat ditemui, Selasa (20/1/2026).

Barkati menjelaskan, salah satu dampak paling serius dari pernikahan yang tidak tercatat adalah tekanan psikologis yang dialami perempuan, terutama ketika menghadapi kehamilan tanpa status hukum pernikahan yang jelas.

“Kondisi ini bisa mengganggu kesehatan mental ibu. Dampaknya juga ke anak yang dilahirkan, termasuk risiko stunting,” sebutnya.

Selain aspek kesehatan, persoalan administratif anak juga menjadi perhatian. Secara hukum, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat tidak dapat disambungkan nasabnya kepada ayah, melainkan hanya kepada ibu.

“Ketika administrasi hanya ke ibu, asumsi negatif masyarakat bisa berkembang. Anak bisa menjadi korban stigma, bahkan perundungan,” ucap Barkati.

Masalah lain muncul ketika terjadi perceraian. Tanpa bukti pernikahan yang sah, tidak ada dasar hukum untuk pembagian harta bersama maupun perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Kemenag Kutim pun kembali mengimbau masyarakat untuk memastikan setiap pernikahan dilakukan secara resmi dan tercatat. Menurut Barkati, pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan keluarga.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memberi perhatian nyata kepada para veteran dan keluarganya. Melalui program Gratispol, Pemprov Kaltim membuka akses pendidikan tinggi bagi anak dan cucu keluarga veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Konsolidasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Selasa (20/1/2026).

“Anak cucu veteran ini orang tuanya telah berjuang mempertahankan wilayah Kalimantan Timur dan Indonesia. Sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi. Saat ini sudah berjalan, beberapa anak veteran telah kita kuliahkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Seno Aji.

Selain Gratispol, Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan ke luar daerah. Seno Aji menekankan, setelah menyelesaikan studi, para penerima manfaat diharapkan kembali ke Kalimantan Timur untuk berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para veteran. Menurutnya, nilai perjuangan, nasionalisme, dan patriotisme yang diwariskan para veteran merupakan modal penting bagi generasi muda.

“Semangat juang, nasionalisme, serta nilai-nilai patriotisme para veteran harus terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa agar tidak luntur oleh perkembangan zaman,” tegasnya.

Ia menilai Musda Konsolidasi LVRI memiliki peran strategis untuk memperkuat soliditas organisasi, menyamakan visi dan misi, serta merumuskan langkah konkret menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Kalimantan Timur. Seno Aji juga berharap LVRI terus bersinergi dengan Pemprov Kaltim dalam merawat persatuan dan menjadi teladan penanaman nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kami berharap Musda ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik, sehingga semakin memperkokoh persatuan serta semangat juang keluarga besar LVRI,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LVRI Djoko Sumaryono mengapresiasi kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilainya tidak dimiliki semua daerah.

“Tidak semua daerah itu. Hari ini saya bangga Pak Wagub meneruskan itu. Tentulah ini peluang, tetapi anak-anak juga harus berprestasi. Sama seperti sekolah rakyat, Pak Prabowo ingin mengetaskan kesenjangan, sehingga anak-anak dari orang tua yang mungkin tidak sempat atau tidak mampu sekolah bisa belajar di sistem boarding. Nanti mereka jadi orang dan mengangkat derajat orang tuanya,” pungkas Djoko. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Di tengah dorongan kuat pemerintah menuju swasembada pangan, petani di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), justru masih berkutat dengan persoalan mendasar: akses menuju lahan pertanian yang tak kunjung dibenahi. Jembatan rapuh, jalan usaha tani rusak, hingga hasil panen yang harus dipikul bergotong royong menjadi gambaran keseharian petani selama hampir sepuluh tahun terakhir.

Kondisi itu mendorong DPRD Kutai Kartanegara turun langsung ke lapangan. Komisi I DPRD Kukar melakukan peninjauan infrastruktur pertanian Bukit Biru, Senin (19/1/2026), dengan menyusuri area persawahan dan menyeberangi jembatan darurat yang selama ini menjadi satu-satunya akses petani.

Peninjauan diikuti anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto, Sugeng Hariyadi, Mohammad Jamhari, dan M Hidayat, bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, kecamatan, kelurahan, Gapoktan Bukit Biru, serta Forum RT.

Di sejumlah titik, kondisi jembatan tampak memprihatinkan—miring, lapuk, bahkan hanya berupa susunan batang pohon tanpa pengaman. Padahal, jalur tersebut menjadi urat nadi pengangkutan hasil panen.

“Ini tindak lanjut dari dialog kami dengan masyarakat Bukit Biru. Di lapangan terlihat jelas, ada beberapa titik akses pertanian yang memang sudah sangat membutuhkan perhatian,” ujar Desman Minang Endianto di sela peninjauan.

Ia menegaskan, Bukit Biru merupakan kawasan pertanian produktif yang seharusnya mendapat dukungan infrastruktur memadai agar produktivitas petani meningkat.

“Mengingat ini kawasan pertanian, akses utama sangat menentukan. Tanpa infrastruktur yang layak, sulit berbicara soal peningkatan hasil panen,” katanya.

Selain infrastruktur pertanian, Komisi I juga menemukan persoalan lain di wilayah tersebut. Di RT 17 Bukit Biru, sebuah makam warga mengalami pergeseran tanah akibat longsor kecil dan dinilai membutuhkan penanganan lintas sektor.

“Tadi kami juga melihat makam yang tanahnya bergeser. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” tambah Desman.

Sementara itu, Sugeng Hariyadi menyebut kerusakan infrastruktur pertanian di Bukit Biru bukan persoalan baru. Usulan perbaikan, menurutnya, telah diajukan sejak bertahun-tahun lalu, namun belum pernah direalisasikan.

“Ada jalan usaha tani dan jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang lima tahun, ada juga sampai sepuluh tahun tidak tersentuh pembangunan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Sugeng, berbanding terbalik dengan target pemerintah dalam mendorong ketahanan dan swasembada pangan.

“Kalau akses petani seperti ini, tentu sulit bicara swasembada pangan. Kami berharap ini segera direalisasikan,” tegasnya.

Sugeng memastikan Komisi I DPRD Kukar akan mengawal proses penganggaran agar perbaikan infrastruktur pertanian Bukit Biru bisa segera masuk prioritas.

Dari sisi petani, harapan besar disampaikan Ketua Gapoktan Bukit Biru Hasim Adnan. Ia menilai kehadiran DPRD di lapangan menjadi angin segar setelah bertahun-tahun aspirasi tak kunjung mendapat respons.

“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kehadiran anggota dewan. Sudah lama sekali kami menunggu perhatian seperti ini,” ucapnya.

Hasim mengungkapkan, kerusakan jembatan utama sudah terjadi sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Meski proposal perbaikan telah berulang kali diajukan, belum satu pun terealisasi.

“Kerusakan itu mulai sekitar 10 tahun lalu. Proposal sudah kami ajukan berkali-kali, tapi belum ada realisasi,” katanya.

Akibatnya, sekitar 90 persen akses tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan padi. Petani terpaksa mengangkut hasil panen secara manual.

“Hampir 90 persen tidak bisa dilewati kendaraan. Selama ini kami gotong royong, pakai arko, dipikul, atau kalau memungkinkan lewat roda dua,” tutup Hasim. (MK)

Editor: Agus S