TENGGARONG – Sejumlah mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) harus menelan kekecewaan setelah status mereka sebagai penerima Beasiswa GratisPol dibatalkan saat memasuki tahap registrasi pembayaran. Padahal, sebelumnya mereka telah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu mahasiswa Unikarta, Davi, mengungkapkan bahwa pada pengumuman akhir tahun 2025 lalu, terdapat tiga mahasiswa Unikarta yang tercantum sebagai penerima Beasiswa GratisPol. Namun, ketika proses registrasi pembayaran dimulai, nama mereka justru tidak lagi muncul dalam data penerima.

“Saat dicek di data universitas, nama kami sudah tidak terdaftar sebagai penerima,” ujar Davi, Rabu (21/1/2026).

Ia menyebutkan, alasan yang disampaikan kepada mahasiswa adalah status mereka sebagai mahasiswa kelas eksekutif atau kelas khusus, serta usia yang telah melampaui 25 tahun. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak konsisten karena masih terdapat mahasiswa dari kelas khusus yang tetap menerima beasiswa.

“Masalahnya, masih ada mahasiswa dari kelas khusus yang justru tetap menerima beasiswa. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Kemahasiswaan Unikarta, Budi Yusuf, menjelaskan bahwa program Beasiswa GratisPol memiliki persyaratan dan ketentuan pengecualian yang telah diatur secara resmi melalui Peraturan Gubernur.

Ia menyebutkan, dalam aturan tersebut secara tegas dijelaskan bahwa mahasiswa dari kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, serta mahasiswa berusia di atas 25 tahun tidak termasuk dalam kategori penerima Beasiswa GratisPol.

“Ketentuan itu sudah jelas di Pergub. Jadi ada sejumlah kriteria yang memang dikecualikan,” jelas Budi.

Budi menegaskan, pihak kampus tidak terlibat dalam proses pendaftaran maupun seleksi penerima beasiswa. Seluruh tahapan tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui sistem daring yang telah disediakan.

“Peran kampus hanya sebatas sosialisasi. Namun kami tetap membantu menampung dan menyampaikan keluhan mahasiswa kepada pihak provinsi,” tambahnya.

Saat ini, Unikarta mencatat lebih dari 300 mahasiswa sebagai penerima Beasiswa GratisPol. Mereka berasal dari kelas reguler maupun kelas khusus yang dinilai masih memenuhi persyaratan. Proses verifikasi, kata Budi, masih terus berjalan, termasuk pengecekan usia dan status kelas mahasiswa.

“Jika dalam proses verifikasi ditemukan penerima yang ternyata tidak memenuhi syarat, seperti melebihi batas usia atau berasal dari kelas yang dikecualikan, maka sesuai ketentuan dana beasiswa bisa diminta untuk dikembalikan. Semua masih dalam proses bersama pihak provinsi,” jelasnya.

Untuk mencegah persoalan di kemudian hari, pihak kampus memilih menahan sementara proses registrasi mahasiswa yang terindikasi tidak memenuhi syarat, meskipun dana beasiswa sudah ditransfer.

“Karena dana beasiswa disalurkan ke rekening universitas, maka dananya tidak bisa digunakan. Daripada nanti diminta pengembalian dan justru membebani mahasiswa, sementara registrasinya kami tahan dulu,” paparnya.

Budi juga meluruskan pemahaman mahasiswa terkait besaran bantuan Beasiswa GratisPol. Menurutnya, bantuan tersebut hanya mencakup biaya pendidikan berupa UKT atau SPP, sehingga nominal yang diterima setiap mahasiswa bisa berbeda tergantung program studi.

“Ada yang menerima Rp2,9 juta, ada juga yang Rp3,1 juta. Itu tergantung prodi masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan Beasiswa GratisPol tidak mencakup biaya masuk perguruan tinggi atau uang pangkal tambahan yang umumnya diberlakukan di kampus swasta.

“Jadi memang ada yang merasa bantuannya kurang. Padahal skemanya seperti itu. Kampus negeri dan swasta berbeda. Di kampus swasta biasanya ada biaya seperti uang gedung dan lainnya, dan itu tidak ditanggung program GratisPol,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

PASER – Kobaran api meluluhlantakkan Cafe 99 yang berada di Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Rabu (21/1/2026) malam. Bangunan dua lantai dengan konstruksi semi permanen itu nyaris rata dengan tanah setelah dilahap api selama kurang lebih dua jam. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WITA. Api cepat membesar dan menyebar ke seluruh bagian bangunan, membuat proses pemadaman berlangsung alot. Petugas pemadam kebakaran baru berhasil mengendalikan api setelah mengerahkan seluruh kekuatan, sebelum dilanjutkan dengan proses pendinginan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, Muhammad Lukman Darma, mengungkapkan bahwa kebakaran Cafe 99 menjadi salah satu penanganan terberat sejak awal tahun 2026. Besarnya kobaran api serta kondisi bangunan memperlambat upaya pemadaman di lapangan.

Ia menjelaskan, material bangunan menjadi kendala utama. Sekat-sekat ruangan di dalam cafe dilengkapi peredam suara berbahan mudah terbakar, sehingga api dengan cepat merambat dan menyulitkan petugas menjangkau sumber kebakaran.

“Sekat-sekat ruangan yang dilengkapi peredam suara dari material mudah terbakar. Itu yang menyulitkan kami untuk langsung menjangkau titik api,” kata Lukman saat ditemui di lokasi kejadian.

Selain itu, keterbatasan akses bangunan turut menyulitkan proses pemadaman. Cafe tersebut hanya memiliki satu pintu utama sebagai jalur masuk dan keluar. Kondisi ini memaksa petugas mengambil langkah darurat dengan menjebol jendela hingga dinding bangunan untuk membuka akses tambahan.

“Akses jalan yang terbatas, di mana hanya ada satu pintu masuk dan keluar, membuat kami agak kesulitan melakukan pemadaman,” ujarnya.

Sebanyak 14 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Armada tersebut terdiri dari lima unit Damkar Kabupaten Paser, satu unit Damkar Tanah Grogot, satu unit Damkar Kuaro, dua unit BPBD Paser, dua unit Damkar Kideco, serta dukungan personel TNI, Polri, dan Satpol PP guna pengamanan lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih bersiaga di lokasi untuk melakukan pendinginan lanjutan dan memastikan tidak ada titik api tersembunyi yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

“Kami masih memantau kondisi di lapangan, karena masih ada asap. Kita harus pastikan ini benar-benar aman sebelum menyatakan penanganan selesai,” tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas juga berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Sementara itu, nilai kerugian material akibat kebakaran Cafe 99 masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Persoalan lahan Puskesmas Sidomulyo kembali memantik ketegangan serius antara warga dan Pemerintah Kota Samarinda. Meski Pemkot dinyatakan menang melalui jalur pengadilan, DPRD Samarinda justru mencium kejanggalan yang mengarah pada dugaan keterangan palsu dalam proses hukum sengketa tanah yang telah berlangsung hampir 40 tahun itu.

Polemik ini mencuat dalam rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda, setelah ahli waris pemilik lahan, Abdullah, membeberkan kronologi penggunaan tanah keluarganya yang hingga kini tidak pernah disertai kejelasan status hukum maupun kompensasi.

Abdullah menjelaskan, sejak 1986 lahan milik keluarganya digunakan sebagai lokasi Puskesmas Sidomulyo dengan alasan kondisi darurat, karena bangunan puskesmas lama terendam banjir. Namun penggunaan sementara itu berlarut-larut hingga puluhan tahun tanpa adanya pembayaran, perjanjian sewa, ataupun proses wakaf.

Menurutnya, hingga saat ini sertifikat hak milik atas lahan tersebut masih berada di tangannya. Ia menegaskan tidak pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apa pun dari Pemkot Samarinda.

“Sertifikat asli masih saya pegang lengkap. Saya tantang Pemkot, kalau memang pernah dibayar, tunjukkan buktinya. Berapa harganya? Kapan bayarnya? Jangan asal klaim tapi suratnya tidak ada,” ujar Abdullah dengan nada geram usai RDP.

Di sisi lain, Pemkot Samarinda memilih berpijak pada putusan pengadilan. Kepala BPKAD Samarinda, Yusdiansyah, menyatakan pihaknya hanya mengikuti hasil putusan hukum yang menyebutkan Pemkot sebagai pihak yang menang, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Konstitusi.

Namun ketika ditanya mengenai dasar kepemilikan atau bukti administrasi yang digunakan Pemkot di pengadilan, sementara sertifikat masih di tangan warga, pihak BPKAD enggan menjelaskan lebih jauh dan menyerahkan persoalan tersebut kepada bagian hukum.

Ketidaksinkronan antara kepemilikan sertifikat oleh warga dan kemenangan Pemkot di meja hijau inilah yang memicu kecurigaan DPRD Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada penjelasan normatif semata.

Samri menyatakan DPRD akan menelusuri kembali dokumen dan keterangan yang digunakan dalam proses persidangan. Ia menduga ada pihak yang memberikan kesaksian tidak sesuai fakta untuk memenangkan perkara.

“Kami akan telusuri dasar hukum yang dibawa ke pengadilan. Kalau terbukti ada keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah saat sidang, ini adalah tindak pidana. Kami akan laporkan!” tegas Samri.

Sengketa ini menjadi perhatian luas karena menyangkut fasilitas layanan kesehatan publik. Jika terbukti terdapat manipulasi data atau keterangan palsu dalam proses hukum, status aset Puskesmas Sidomulyo berpotensi dipersoalkan kembali. Pemkot Samarinda juga berisiko menghadapi konsekuensi hukum lanjutan, termasuk kewajiban pembayaran ganti rugi yang tertunda selama puluhan tahun. (MK)

Editor: Agus S