Beranda blog Halaman 334

Sambut Baik Bertambahnya Dapur MBG, Wawali Optimistis Tekan Stunting hingga Buka Lapangan Kerja

0
Wawali Agus Haris. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Wakil Wali Kota Agus Haris menyambut baik dengan bertambahnya dapur umum untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Taman. Hal itu ia ungkapkan saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Barat Yayasan Tunas Bangsa diresmikan, pada Jumat (16/01/2026) pagi.

Ia mengatakan bahwa arah kebijakan pusat sangat memperhatikan terkait dengan tumbuh kembang anak-anak di Indonesia.

Ia optimis bahwa angka stunting di Bontang juga bisa turun sesuai target yang telah ditetapkan, salah satu upayanya melalui MBG. Lebih lanjut, ia juga melihat dampak positif perekonomian dengan berdirinya SPPG di Bontang. “Program ini betul-betul bisa mencetak anak yang berkualitas dan berdaya saing, juga membantu perekonomian,” tukasnya.

Hal ini selain karena program MBG membuka lapangan pekerjaan, juga menjadi sektor untuk perputaran ekonomi. Mulai dari pemakaian bahan baku dari petani dan peternak lokal, sampai dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di Bontang.

Diharapkan dengan bertambahnya SPPG di Kota Bontang, selain untuk mengupayakan kualitas konsumsi anak-anak di tingkat sekolah, juga memperluas perputaran perekonomian dari lini terbawah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

SPPG Ke-3 di Bontang Barat Diresmikan

0
Wawali Agus Haris meresmikan SPPg ke-3 di Bontang Barat. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Barat Yayasan Tunas Bangsa diresmikan, pada Jumat (16/01/2026) pagi. Dengan diresmikannya SPPG ini Bontang Barat kini memiliki total 3 dapur umum.

Kepala Regional SPPG Kota Bontang, Surya Dwi Saputra menjelaskan, sebanyak 16 SPPG di Kota Bontang sudah memiliki surat keputusan dari pusat. “Jika SPPG (Bontang Barat) ini bisa running (mulai beroperasi) di bulan ini, maka SPPG ini akan menjadi dapur yang ke-13 yang akan beroperasi di Kota Bontang,” jelasnya.

lebih lanjut ia mengatakan bahwa dengan dibukanya dapur umum untuk SPPG, juga akan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Total nanti satu SPPG itu membutuhkan atau membuka 47 lapangan pekerjaan yang baru.”

47 lapangan pekerjaan itu terdiri dari bagian produksi, bagian persiapan, bagian masak dan distribusi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kapasitas Dipangkas, Evaluasi MBG di Bontang Dorong Penambahan Dapur Baru

0
Kepala Regional SPPG BGN Bontang, Surya Dwi Saputra. (Syakurah)

BONTANG – Kapasitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) per dapur dipangkas. Hal ini diungkapkan Kepala Regional SPPG BGN Bontang, Surya Dwi Saputra

Ia menjelaskan langkah ini diperlukan untuk menjaga kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta efektivitas pengawasan gizi.

Awalnya satu dapur MBG melayani hingga 3.500 sampai 4.000 porsi per hari. Namun, jumlah tersebut dinilai terlalu besar setelah dilakukan evaluasi lapangan.

“Kalau satu dapur melayani terlalu banyak porsi, pengawasan jadi tidak maksimal. Risiko kesalahan di proses produksi maupun distribusi juga lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan porsi layanan yang ditekan, kebutuhan dapur MBG meningkat. Surya menyebut, kondisi ini menjadi alasan jumlah dapur di Bontang harus ditambah, meskipun sebelumnya secara hitungan awal jumlah dapur dinilai cukup.

“Sekarang satu SPPG melayani lebih sedikit. Konsekuensinya, butuh dapur tambahan untuk semua sasaran tetap terlayani, melihat evaluasi di lapangan hal itu diperlukan,” tegasnya.

Evaluasi juga mencakup sumber daya manusia. Setiap dapur diwajibkan memiliki tenaga masak yang kompeten dan tersertifikasi.

“Tenaga masak harus punya sertifikat kompetensi dari BNSP. Ini penting untuk memastikan standar mutu makanan,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Satu Pulau Satu Dapur, MBG Bontang Disiapkan Jangkau Wilayah Pesisir dan Terluar

0
Proses pengemasan MBG di salah satu dapur. (Syakurah)

BONTANG – Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang tidak hanya di wilayah perkotaan. Badan Gizi Nasional (BGN) akan dibuat juga untuk menjangkau wilayah pesisir dan pulau terluar.

Kepala Regional SPPG BGN Bontang, Surya Dwi Saputra mengungkapkan di wilayah pesisir memiliki tantangan logistik berbeda, “Wilayah pulau tidak mungkin dilayani dari dapur kota. Waktu tempuh, cuaca, dan daya tahan makanan jadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Untuk itu, BGN menyiapkan konsep satu pulau satu dapur untuk wilayah yang masuk kategori sulit dijangkau. Sedikitnya lima dapur MBG direncanakan dibangun di Gusung, Selangan, Malahing, Tihi-Tihi, dan Loktunggul.

Dapur MBG di wilayah pesisir tetap difokuskan untuk melayani anak sekolah, balita, dan penerima prioritas lainnya, dengan sistem distribusi yang lebih terpusat.

Ia menegaskan, pembangunan dapur di wilayah pesisir menjadi bagian penting agar program MBG tidak timpang secara wilayah.

“Tujuannya bukan hanya menambah jumlah dapur, tapi memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di pulau terluar, punya akses yang sama terhadap makan bergizi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, dengan skema dapur perkotaan, lahan pemda, mitra, hingga wilayah pesisir, jumlah dapur MBG di Bontang ditargetkan mencapai sekitar 28 dapur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Famget Media Kaltim Network (2): Tiga Hari di Bontang, Menyatukan Tim dari 10 Daerah, Jakarta, hingga IKN

0
Sesi foto bersama karyawan Media Kaltim Network dalam kegiatan Family Gathering di Lembah Permai Bontang. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com

Sejak Jumat, (16/1), satu per satu karyawan Media Kaltim Network (MKN) mulai berdatangan ke Kota Bontang. Ada yang tiba lebih pagi, ada juga yang menyusul menjelang sore. Mereka datang dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, ditambah Kepala Biro Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Rangkaian kegiatan ini berlangsung hingga Minggu (18/1).

Selama ini, kebersamaan seperti ini jarang terjadi lantaran sebagian besar komunikasi dan rapat kami lakukan secara virtual. Ritme kerja yang padat, jarak antardaerah, serta tuntutan liputan membuat pertemuan langsung tidak selalu mudah dilakukan. Karena itulah, famget ini menjadi momen yang berbeda dan penting.

Inilah kesempatan untuk bertemu langsung. Tidak hanya sesama karyawan, tetapi juga bersama keluarga. Duduk bersama dan berbincang banyak hal yang selama ini jarang terjadi.

Family gathering ini telah kami laksanakan dari tahun ke tahun. Namun tahun ini terasa berbeda. Kehadiran peserta lebih lengkap. Hampir seluruh biro Media Kaltim Network datang. Karyawan dari Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Berau, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), Paser, serta Kutai Barat-Mahakam Ulu (Kubar-Mahulu).

Hanya biro di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Tarakan dan Bulungan, yang belum sempat bergabung tahun ini.

Menariknya, tidak semua karyawan pernah datang ke Bontang. Bagi sebagian, ini menjadi kunjungan pertama ke kota tempat Media Kaltim ‘lahir’ sekaligus menjadi Kantor Pusat Media Kaltim.

Hari pertama sengaja tidak diisi agenda berat. Setelah check-in, peserta diberi waktu beristirahat. Tujuannya agar semua tiba dengan tenang tanpa diburu jadwal. Sore harinya, rombongan diajak ke Bontang Kuala.

Kebersamaan karyawan dan keluarga Media Kaltim Network di kawasan Bontang Kuala.
Foto: Nuzul/Mediakaltim.com

Kawasan ini dipilih sebagai tujuan awal karena suasananya kini jauh lebih tertata, dengan pelataran yang luas dan terbuka. Cocok untuk santai sore hingga menjelang magrib.

Keluarga besar Media Kaltim Network berfoto bersama di kawasan Bontang Kuala saat rangkaian Family Gathering. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com

Malam hari dilanjutkan dengan obrolan santai di Teras Koi Lembah Permai. Diskusi mengalir. Tentang pekerjaan, tentang perusahaan, dan tentang tantangan media yang kami hadapi bersama.

Diskusi santai karyawan Media Kaltim Network di Teras Koi Lembah Permai. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com

Pagi 17 Januari, kegiatan dimulai pukul 07.00 Wita dengan senam bersama, dilanjutkan permainan dan pembagian doorprize. Karyawan datang bersama keluarga. Anak-anak berlarian, para istri saling berbincang. Suasana seperti ini penting. Di sinilah hubungan kerja terasa lebih dari sekadar rutinitas.

Suasana rapat evaluasi redaksi Media Kaltim Network membahas kinerja dan arah kerja ke depan. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com

Setelah acara games, langsung digelar rapat evaluasi redaksi di resto Lembah Permai. Diskusi berlangsung santai, tapi tetap serius dan fokus.

Siang harinya, rapat yang lebih mendalam dilanjutkan di Kantor Media Kaltim, Jalan Gunung Kawi Nomor 3, Bontang. Rapat dimulai pukul 14.00 Wita dan dihadiri komisaris serta direksi seluruh jaringan Media Kaltim Network. Evaluasi kinerja, target, dan tantangan bisnis media dibahas detail

Rapat pimpinan Media Kaltim Network digelar di Kantor Media Kaltim, Jalan Gunung Kawi, Bontang. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com

Family gathering dan rapat pimpinan sengaja digelar dalam satu rangkaian. Famget menjadi ruang bertemu dan berbincang langsung seluruh karyawan, sementara rapat pimpinan memastikan arah kerja tetap jelas dan dipahami bersama. Digelar bersamaan, konsolidasi berjalan lebih efektif. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
CEO Media Kaltim Network

Pertagas Terapkan Teknologi Migas untuk Air Bersih Desa Lewat Program Pusaka Artha

0
Pertagas menerapkan teknologi migas bersihkan infrastruktur pipa air desa. Foto: Istimewa

JAKARTA — PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, menginisiasi Program Pusaka Artha dengan mengadopsi teknologi industri migas untuk membantu pemeliharaan dan pembersihan infrastruktur pipa air bersih di desa.

Manajer Communication Relation & CSR Pertagas, Imam Rismanto, menjelaskan program tersebut menghadirkan teknologi pigging—yang lazim digunakan untuk membersihkan pipa penyalur gas—yang kemudian dimodifikasi menjadi teknologi tepat guna bagi jaringan pipa air desa.

“Program Pusaka Artha Pertagas menghadirkan teknologi pigging yang biasa digunakan di industri migas, lalu dimodifikasi agar dapat dimanfaatkan untuk membersihkan infrastruktur pipa air desa secara efisien dan berkelanjutan,” ujar Imam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut Imam, penerapan teknologi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk selalu hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Dengan keunggulan Pertagas dalam pengelolaan jaringan infrastruktur energi terintegrasi, perusahaan juga melakukan transfer teknologi agar dapat dimanfaatkan langsung oleh warga desa.

Sebagai proyek percontohan, Pertagas menerapkan teknologi pigging di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tim teknisi Pertagas diterjunkan langsung ke lapangan untuk mendampingi proses implementasi.

Selain itu, Pertagas juga menggelar Workshop Pengenalan Inovasi Sistem Pigging di area Pamsimas RT 05 Desa Sidomulyo. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung praktik penggunaan teknologi pigging dalam membersihkan pipa air.

Hasil uji coba teknis menunjukkan perubahan signifikan. Dengan memanfaatkan tekanan air pompa untuk mendorong alat sikat khusus (pig), proses pembersihan pipa kini dapat dilakukan secara in-situ tanpa harus membongkar jaringan pipa. Durasi pengerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dipangkas menjadi hanya 1–2 jam dengan melibatkan 1–2 personel.

“Kami berharap inovasi ini tidak hanya mendorong efisiensi pemeliharaan, tetapi juga menjamin keberlanjutan akses air bersih bagi warga,” kata Imam.

Program Pusaka Artha juga selaras dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) Pertagas serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak serta tujuan ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Sebelum adanya intervensi teknologi tersebut, pengurus Pamsimas Desa Sidomulyo menghadapi berbagai kendala. Ketua Paguyuban Pamsimas RT 05, Santo, mengungkapkan metode manual mengharuskan seluruh unit pompa dan pipa diangkat ke permukaan, dengan waktu pengerjaan mencapai 6–8 jam dan melibatkan 3–5 tenaga kerja. Akibatnya, pembersihan hanya bisa dilakukan sebulan sekali dan endapan lumpur kerap menyumbat aliran air.

“Perbedaannya sangat terasa. Dulu, servis pipa butuh gotong royong seharian. Sekarang prosesnya jauh lebih ringan dan cepat. Karena mudah, kami bisa membersihkan pipa seminggu sekali, sehingga air yang mengalir ke warga jauh lebih lancar dan jernih,” tutur Santo. (MK)

Editor: Agus S

KNKT Pastikan Kecelakaan ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung Kategori CFIT

0
Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono

MAKASSAR — Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memastikan kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang menabrak lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, dikategorikan sebagai Controlled Flight Into Terrain (CFIT).

Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto Tjahjono, menjelaskan CFIT adalah kondisi ketika pesawat masih dalam kendali pilot, namun mengalami benturan dengan medan darat seperti bukit atau lereng gunung.

“Kita namakan CFIT. Pesawat menabrak bukit atau lereng gunung sehingga terjadi pecahan atau serpihan akibat benturan. Jadi, kita kategorikan sebagai CFIT,” ujar Soerjanto kepada wartawan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Minggu.

Menurut Soerjanto, insiden tersebut bukan tindakan yang disengaja. Pesawat masih dapat dikendalikan oleh pilot, namun karena sudah terlalu dekat dengan lereng gunung, benturan tidak dapat dihindari. Dampak benturan keras itulah yang menyebabkan badan pesawat pecah dan berhamburan menjadi serpihan-serpihan yang kini ditemukan oleh tim SAR gabungan.

“Pesawatnya masih bisa dikontrol oleh pilotnya, tapi menabrak lereng. Jadi bukan sengaja menabrak,” jelasnya. Ia menambahkan, kategori CFIT mengindikasikan kendali pesawat masih ada hingga momen benturan, sementara faktor penyebab pastinya masih dalam penyelidikan.

KNKT menegaskan tidak akan berspekulasi mengenai kemungkinan kelalaian sebelum investigasi tuntas. Proses penyelidikan lanjutan masih terus berjalan untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan.

Sebelumnya, pesawat Indonesia Air Transport tipe ATR 42-500 dinyatakan hilang kontak di wilayah pegunungan Bulusaraung, perbatasan Kabupaten Maros–Pangkep, saat hendak mendarat di Bandara Hasanuddin pada Sabtu (17/1/2026) siang.

Pesawat membawa 10 orang, terdiri dari tujuh kru dan tiga penumpang. Tiga penumpang diketahui merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Ferry Irawan (analis kapal pengawas), Deden Mulyana (pengelola barang milik negara), dan Yoga Naufal (operator foto udara). Pilot pesawat diketahui bernama Kapten Andi Dahananto.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menyebut KKP selama ini menjalankan tugas air surveillance bekerja sama dengan IAT sebagai operator pesawat.

Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan sejumlah serpihan pesawat serta satu jenazah korban yang masih dalam proses identifikasi. Operasi pencarian dan evakuasi di kawasan Gunung Bulusaraung masih terus dilanjutkan. (MK)

Editor: Agus S

Kukar Siapkan Lahan 22 Hektare untuk Sekolah Rakyat, Fokus Tingkatkan SDM Warga Kurang Mampu

0
Sekda Kukar Sunggono (depan) bersama pihak terkait, meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Muara Badak, Kukar, Kaltim. Foto: Prokom Kukar

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat kurang mampu melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan lahan seluas 22 hektare di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan kebutuhan awal pembangunan sekitar 5 hingga 10 hektare.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Sunggono, menyampaikan lokasi pembangunan telah ditetapkan dan dinyatakan clear and clean karena merupakan aset milik pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah kabupaten tengah menyelesaikan proses administrasi peningkatan status lahan yang sebelumnya masih berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) agar dapat segera disertifikatkan.

“Lokasinya ditetapkan di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dekat kantor camat lama. Area tersebut merupakan lahan milik Pemkab Kukar,” ujar Sunggono di Tenggarong, Minggu.

Ia menegaskan, meskipun pembangunan tahap awal hanya memerlukan sekitar 5–10 hektare, ketersediaan lahan hingga 22 hektare memberikan ruang pengembangan jangka panjang untuk berbagai fasilitas pendukung pendidikan.

Sunggono menjelaskan, sejak peninjauan lokasi pada Rabu (14/1), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah dilibatkan untuk mempercepat pemenuhan dokumen prasyarat pembangunan. Proses tersebut meliputi sertifikasi lahan, pengumpulan data pendukung, serta koordinasi lintas sektor.

“Semua OPD terkait terlibat untuk percepatan administrasi, mulai dari pengurusan sertifikasi tanah, penghimpunan data, hingga komunikasi teknis lainnya agar seluruh dokumen prasyarat pembangunan Sekolah Rakyat ini segera terpenuhi,” jelasnya.

Ia juga meminta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kukar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar mempercepat pengumpulan dokumen yang dibutuhkan serta menjalin koordinasi intensif dengan pihak kecamatan guna memperlancar proses administrasi.

Menurut Sunggono, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk dukungan konkret Pemkab Kukar terhadap program pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

“Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM sejak dini sekaligus membuka peluang pendidikan yang lebih merata. Ini menjadi bagian dari langkah strategis menyongsong generasi unggul Indonesia 2045,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

Otorita IKN Siapkan Dasar Hukum Daerah Mitra, Dorong Kawasan Penyangga Jadi Superhub Ekonomi

0
Pemaparan terkait dengan langkah strategis daerah mitra menjadikan IKN sebagai superhub di Indonesia. Humas OIKN

NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara menata langkah strategis untuk mempersiapkan kawasan penunjang (daerah mitra) sebagai penyokong fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, salah satu langkah kunci yang ditempuh adalah menyusun dasar hukum pengembangan kawasan strategis agar perannya jelas dan terukur.

“Otorita mengambil langkah, di antaranya menyusun dasar hukum mempersiapkan kawasan strategis sebagai daerah penyokong fungsi IKN,” ujar Thomas di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Ia menegaskan, pengembangan daerah mitra diarahkan untuk menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi calon ibu kota Indonesia. Kerangka kebijakan ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN.

Menurut Thomas, kepastian hukum yang disusun Otorita IKN bersifat inklusif dan akuntabel. Tujuannya memberikan kejelasan status dan peran daerah mitra agar arus investasi dapat mengalir lebih merata ke wilayah sekitar IKN, sehingga mendorong pemerataan pembangunan.

“Menjadi daerah mitra memerlukan unsur selanjutnya, yaitu bekerja sama dengan Otorita IKN dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN,” jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, definisi daerah mitra saat ini dibatasi pada wilayah di Pulau Kalimantan. Namun ke depan, konsep tersebut tidak menutup kemungkinan diperluas.

“Unsur daerah mitra adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi,” kata Thomas.

Dalam ketentuan tersebut, daerah mitra diposisikan sebagai elemen penting untuk membangun dan mengembangkan superhub ekonomi nasional yang terintegrasi dengan IKN. Otorita IKN pun menata konsep daerah mitra secara kolaboratif agar mampu menjawab kepentingan bersama pusat dan daerah.

“Payung hukum yang disusun bertujuan memberikan kejelasan prosedur dan tata kelola kerja sama antarwilayah yang disepakati bersama,” ujarnya. (MK)

Editor: Agus S

Sekolah Rakyat Rintisan di PPU Mulai Terima Siswa Tahun Ini, Dukung Percepatan Sekolah Permanen

0
Gedung bekas PKK yang dimanfaatkan untuk Penajam Suite Hotel di kawasan Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam disiapkan sebagai gedung Sekolah Rakyat rintisan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Foto: Istimewa

PENAJAM — Sekolah Rakyat rintisan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mulai menerima peserta didik pada tahun ini. Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen oleh pemerintah pusat di daerah tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhtar, mengatakan daerah yang telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam prioritas pembangunan fisik sekolah permanen.

“Daerah yang sudah memiliki sekolah rintisan berpeluang masuk percepatan pembangunan fisik Sekolah Rakyat,” ujar Muhtar di Penajam, Minggu.

Ia menjelaskan, proses penerimaan peserta didik ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Untuk itu, sosialisasi segera dilakukan di empat kecamatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara agar informasi program tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Pada tahap rintisan, Sekolah Rakyat PPU menerapkan konsep pendidikan berasrama. Seluruh peserta didik akan tinggal di asrama dengan daya tampung sekitar 120 hingga 170 siswa. Model ini dipilih untuk memastikan akses pendidikan yang lebih terjangkau, terkontrol, dan berkelanjutan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang selama ini belum mengenyam pendidikan formal.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Untuk mendukung operasional sekolah rintisan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyiapkan bekas gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai Penajam Suite Hotel. Bangunan tersebut berada di kawasan Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

“Gedung yang disiapkan memiliki fasilitas kamar yang bisa digunakan sebagai asrama, dan sudah siap merekrut calon peserta didik baru pada tahun ini,” jelas Muhtar.

Sementara untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan seluas 6,7 hektare yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Lahan tersebut akan menjadi lokasi pengembangan fasilitas pendidikan terpadu yang dirancang mendukung sistem asrama dan pembelajaran jangka panjang. (MK)