SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat kemajuan signifikan dalam pemerataan akses listrik selama satu tahun masa kepemimpinan Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Salah satu capaian penting adalah bertambahnya 38 desa di Kalimantan Timur yang kini telah menikmati aliran listrik dari PT PLN (Persero).

Berdasarkan data terbaru, dari total sekitar 1.038 desa di Kalimantan Timur, sebanyak 928 desa telah teraliri listrik PLN pada tahun sebelumnya, sementara 110 desa lainnya masih mengandalkan sumber listrik non-PLN.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, melalui berbagai program percepatan elektrifikasi, jumlah desa yang mendapatkan layanan listrik PLN bertambah sebanyak 38 desa.

Dengan capaian tersebut, jumlah desa yang sebelumnya belum teraliri listrik berhasil ditekan secara signifikan, sehingga kini tersisa sekitar 73 desa yang belum menikmati listrik dari PLN.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil dan pedalaman.

“Penambahan 38 desa berlistrik ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan rasio desa berlistrik di Kalimantan Timur. Program ini tidak hanya bertujuan menghadirkan listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2026, yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT PLN (Persero).

Menurutnya, melalui program tersebut pemerintah terus melakukan koordinasi dan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya di desa-desa yang selama ini masih mengandalkan pembangkit mandiri atau sumber listrik terbatas.

“Program Lisdes menjadi salah satu prioritas karena masih ada desa-desa yang secara geografis cukup menantang. Namun dengan sinergi antara pemerintah daerah dan PLN, kami optimistis rasio desa berlistrik di Kalimantan Timur dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027,” jelasnya.

Bambang menambahkan bahwa akses listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur energi agar seluruh desa di wilayah tersebut dapat menikmati akses listrik yang merata dalam beberapa tahun ke depan.

“Dengan hadirnya listrik yang stabil, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif. Anak-anak bisa belajar dengan lebih baik, layanan kesehatan lebih optimal, dan pelaku usaha desa juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang,” tambahnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SENDAWAR — Anggota Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat terus menunjukkan kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat di lokasi sasaran TMMD.

Salah satunya dilakukan oleh Pratu Wisnu Taripino yang membantu warga Kampung Linggang Amer mencari kayu bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan tersebut bermula saat Pratu Wisnu melihat seorang warga sedang mencari kayu bakar di sekitar kawasan hutan kampung. Tanpa ragu ia langsung ikut membantu mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang oleh warga.

Menurut Pratu Wisnu Taripino, selain melaksanakan tugas pembangunan dalam program TMMD, anggota Satgas juga berusaha selalu hadir membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

“Kami tidak hanya fokus pada pekerjaan sasaran fisik TMMD, tetapi juga berusaha membantu masyarakat. Hal sederhana seperti membantu mencari kayu bakar ini diharapkan dapat meringankan pekerjaan warga,” ujarnya.

Warga Kampung Linggang Amer pun mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan kehadiran anggota Satgas TMMD. Selain membantu pembangunan di kampung, para prajurit TNI juga aktif membantu berbagai kegiatan masyarakat.

Program TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar sendiri tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan di daerah, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat di lokasi sasaran TMMD.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR — Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat di Kampung Linggang Amer tidak hanya dikerjakan oleh anggota Satgas TMMD, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Semangat gotong royong terlihat jelas saat warga ikut terlibat langsung dalam pengerjaan sasaran fisik TMMD berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Jumat (6/3/2026).

Salah satu warga Kampung Linggang Amer, Berton Lomeus, tampak dengan penuh semangat membantu anggota Satgas TMMD membuat adukan semen yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan RTLH di kampung tersebut.

Bersama para prajurit TNI, ia ikut mencampur pasir, semen, dan air untuk menghasilkan adukan yang siap digunakan dalam proses pembangunan.

Keterlibatan warga dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung program TMMD. Selain membantu mempercepat proses pengerjaan, kebersamaan tersebut juga semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Di sela kegiatan, Dansatgas TMMD Letkol Inf Doni Fransisco menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat membantu kelancaran pekerjaan di lapangan.

“Semangat gotong royong yang ditunjukkan warga Kampung Linggang Amer menjadi motivasi tersendiri bagi anggota Satgas untuk terus bekerja maksimal demi menyelesaikan sasaran program TMMD sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya.

Sementara itu, Berton Lomeus mengaku senang dapat ikut berpartisipasi membantu anggota Satgas TMMD. Menurutnya, kehadiran TNI melalui program TMMD memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Kami sebagai warga tentu sangat mendukung kegiatan TMMD ini. Apa yang bisa kami bantu pasti kami bantu, karena pembangunan ini juga untuk kepentingan masyarakat Kampung Linggang Amer,” ungkapnya.

Program TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR — Anggota Satgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat bersama warga terus melanjutkan pengerjaan sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Salah satunya dengan melakukan pemasangan plafon pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Jumat (6/3/2026).

Pemasangan plafon tersebut dilakukan secara gotong royong antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat setempat. Dengan semangat kebersamaan, mereka bahu-membahu mengangkat serta memasang rangka dan papan plafon agar rumah yang sedang dibangun dapat segera ditempati dengan lebih nyaman oleh pemiliknya.

Anggota Satgas TMMD mengatakan pengerjaan RTLH terus dikebut agar dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, keterlibatan warga dalam setiap tahapan pekerjaan dinilai sangat membantu mempercepat proses pembangunan.

“Kebersamaan antara TNI dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan TMMD. Dengan gotong royong seperti ini, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat,” ujar salah satu anggota Satgas di lokasi kegiatan.

Sementara itu, warga Kampung Linggang Amer menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas TMMD. Program pembangunan RTLH tersebut dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah yang lebih layak dan nyaman untuk ditempati.

Melalui program TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar, diharapkan pembangunan di Kampung Linggang Amer dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) secara resmi menutup rangkaian kegiatan Festival Ramadan 1447 Hijriah Tahun 2026 yang digelar di Simpang Tiga Tambak Malang, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kamis (5/3/2026) sore.

Penutupan kegiatan tersebut dilakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat, Nopandel, yang membacakan sambutan tertulis Bupati Kutai Barat, Fredrick Edwin.

Acara berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua DPRD Kutai Barat Ridwan, Plt Kepala Dinas Pariwisata FX Sumardi, Danki Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor Kubar Ipda Abdullah Hadi, Kasatpol PP Yustinus Giri, Camat Melak Asrin Surianto, Kapolsek Melak Iptu Rinto C. Simanjuntak, Kasat Polairud Iptu Haryadi, serta Danramil 0912-12 Melak Lettu Inf Wahyudi. Kegiatan ini juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda setempat.

Dalam sambutannya, Camat Melak Asrin Surianto menyampaikan bahwa Festival Ramadan yang berlangsung sejak 26 Februari hingga 5 Maret 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

“Kegiatan ini diikuti sebanyak 406 peserta yang berasal dari delapan kecamatan, yaitu Melak, Penyinggahan, Muara Pahu, Sekolaq Darat, Barong Tongkok, Linggang Bigung, Damai, dan Muara Lawa,” ujarnya.

Menurutnya, festival ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kecamatan Melak untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan bertakwa.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp79.870.000, yang bersumber dari saldo kegiatan Ramadan tahun 2025, sumbangan Bupati Kutai Barat, dukungan dari Dinas Pariwisata, masyarakat, serta sponsor.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat FX Sumardi mengatakan berbagai lomba dalam Festival Ramadan sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Barat.

“Pada saat pembukaan juga dilakukan peninjauan Pasar Ramadan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kecamatan Melak memiliki potensi kuliner yang sangat baik dan memiliki sejarah kuliner yang cukup kuat,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan festival dapat terlaksana dengan baik.

“Terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat berkembang menjadi event yang lebih besar pada masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan tertulis Bupati Kutai Barat yang dibacakan oleh Asisten I Setkab Kubar Nopandel, disampaikan bahwa Festival Ramadan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial selama bulan suci, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas keimanan masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kepedulian sosial dan toleransi, baik di kalangan umat Muslim maupun dalam kehidupan masyarakat yang majemuk di Bumi Tanaa Purai Ngeriman,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan Festival Ramadan sejak awal hingga penutupan.

“Kepada peserta lomba Festival Ramadan saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil mengukir prestasi dalam kegiatan ini. Bagi yang belum berhasil, kiranya hal ini dapat memacu semangat untuk terus berlatih dan meraih kemenangan pada event berikutnya,” katanya.

Nopandel menambahkan bahwa Festival Ramadan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam Pasar Ramadan yang turut meramaikan kegiatan tersebut.

“Hal ini tentu dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi lokal di Kecamatan Melak,” tambahnya.

Festival Ramadan 1447 H ini mempertandingkan tiga kategori lomba berdasarkan kelompok usia, yaitu kategori A (6–9 tahun), kategori B (10–13 tahun), dan kategori C (14–17 tahun).

Pada lomba tahfiz, juara pertama diraih oleh Abida Humaira Mumtaza (kategori A), Neysila Anjani (kategori B), dan Muhammad Nazril Arrasyidin (kategori C).

Untuk lomba azan, juara pertama diraih oleh Usamah Rafif Abdillah (kategori A), Zikri Almutadho Billah (kategori B), dan Muhammad Rolan (kategori C).

Sementara itu pada lomba ceramah atau tausiah, juara pertama diraih oleh Kamilah Billah Marhamah (kategori A), Nur Aisyah (kategori B), dan Nur Zahra Humaira (kategori C).

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, diharapkan Festival Ramadan dapat terus menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat Kutai Barat.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SANGATTA – Pengadaan dua unit kendaraan bermotor khusus senilai sekitar Rp75 miliar melalui APBD Perubahan 2025 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Proyek yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim itu dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka kepada publik, terutama terkait urgensi dan prioritas penggunaannya.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), paket tersebut tercatat dengan Kode Paket 10528064000 dan Kode RUP 61496528, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp75.022.893.747 serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp75.022.893.453.

Dalam dokumen pengadaan disebutkan paket tersebut mencakup dua unit kendaraan khusus, yakni satu unit kendaraan penghambat sinyal selektif (signal jammer) serta satu unit kendaraan pendeteksi arah sinyal komunikasi atau penyadap. Proyek tersebut menggunakan metode penunjukan langsung dan tercatat berstatus paket selesai dalam sistem pengadaan pemerintah.

Nilai pengadaan yang mencapai puluhan miliar rupiah itu memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan di Kutim seperti perbaikan jalan dan penanganan banjir yang masih menjadi keluhan masyarakat.

Hasil penelusuran media juga menemukan bahwa pengadaan kendaraan tersebut berkaitan dengan kebutuhan teknis lembaga penegak hukum di tingkat provinsi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur, Andi Zulfian, meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut guna memastikan proses pengadaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk tuduhan, melainkan bentuk kepedulian pemuda terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional,” ujar Andi Zulfian saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, proyek dengan nilai signifikan tersebut perlu ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta tidak adanya potensi pelanggaran prosedur maupun kerugian keuangan daerah.

Sorotan juga datang dari warga, Ibrahim (48), Ia menilai penggunaan anggaran sebesar itu perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Kalau menurut saya pribadi, penggunaan anggaran Rp75 miliar untuk kendaraan itu kurang tepat. Seandainya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, misalnya untuk perbaikan jalan atau fasilitas dasar lainnya,” ujarnya kepada Media Kaltim.

Ia juga menyoroti masih banyaknya usulan pembangunan masyarakat yang belum terealisasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Usulan yang dimusrenbangkan pada tahun sebelumnya yang terpenuhi hanya sebagian saja, mungkin sekitar 45 persen. Artinya masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Menurutnya, persoalan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah. Banyak jalan yang hanya dilakukan penimbunan tanpa peningkatan kualitas permanen sehingga mudah kembali rusak atau terendam saat banjir.

Kritik juga datang dari warga Kecamatan Sangatta Selatan, Herman (45). Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk mengatasi persoalan banjir dan perbaikan jalan yang masih menjadi keluhan warga.

“Kalau menurut saya, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk penanggulangan banjir yang sering terjadi setiap tahun di beberapa wilayah Kutim, atau untuk memperbaiki jalan-jalan kabupaten yang masih rusak,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan khusus tersebut, terlebih jika penempatannya berada di luar wilayah Kutai Timur.

“Apa urgensinya untuk membeli mobil penyadap? Sebenarnya apa yang mau disadap dan siapa yang mau disadap? Informasinya mobil itu ditempatkan di Kejati, itu kan sudah ranah provinsi, di luar kewenangan kabupaten untuk melakukan pembelian mobil seperti itu,” katanya.

Menurut Herman, masih banyak persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia mencontohkan kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah yang sempat menjadi sorotan publik.

“Di Kutim ini banyak masyarakat yang mengeluh soal jalan rusak. Di Singa Geweh misalnya,”ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan anggaran pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau APBD kita saat itu masih besar, kenapa tidak dialokasikan untuk memperbaiki jalan atau membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur belum membuahkan hasil. Permintaan klarifikasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp belum mendapat tanggapan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam