TEKS: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi Kaltim Yuli Fitriyanti.
SAMARINDA — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur memfokuskan penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) melalui pemanfaatan data Talent DNA berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini ditempuh untuk memetakan potensi ASN secara lebih akurat, objektif, dan presisi.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Yuli Fitriyanti, mengatakan pihaknya tengah memperkuat koordinasi dengan konsultan manajemen talenta guna menindaklanjuti proses pengambilan data pegawai yang telah rampung.
“Instrumen ini difungsikan secara spesifik untuk memotret potensi unik yang dimiliki setiap pegawai negeri, yang sering kali tidak terlihat hanya dari riwayat jabatan formal semata,” ujar Yuli di Samarinda, Minggu.
Menurutnya, pemanfaatan data mendalam berbasis AI ini diharapkan memberi dukungan substansial bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pengembangan karier dan penempatan pegawai yang lebih tepat sasaran.
Meski demikian, Yuli menegaskan hasil analisis kecerdasan buatan tersebut tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam pengambilan keputusan kepegawaian.
“Data profil talenta ini diposisikan sebagai instrumen tambahan (additional) yang melengkapi berbagai indikator penilaian konvensional yang selama ini telah diterapkan,” jelasnya.
Dalam praktiknya, Pemprov Kaltim tetap menyandingkan hasil pemetaan Talent DNA dengan data dari assessment center, kualifikasi pendidikan formal, rekam jejak kompetensi, serta hasil penilaian kinerja tahunan ASN.
Terkait jangkauan penerapan, Yuli menyebut pemetaan potensi berbasis teknologi ini diberlakukan secara inklusif untuk seluruh ASN, tanpa membedakan kelas jabatan maupun golongan.
Ia menambahkan, proses pengolahan data mentah hingga menjadi informasi strategis sepenuhnya dikerjakan pihak ketiga selaku konsultan ahli, dengan memanfaatkan algoritma AI.
“Talent DNA dan hasil analisisnya menjadi penambah bahan pertimbangan bagi pimpinan ketika menempatkan dan mengembangkan PNS,” pungkas Yuli. (MK)
SAMARINDA — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur resmi mengambil alih pengelolaan sejumlah dermaga strategis di sepanjang alur Sungai Mahakam. Pengalihan kewenangan ini mencakup beberapa dermaga di Kabupaten Kutai Barat hingga Penajam Paser Utara (PPU), sebagai bagian dari penataan transportasi sungai lintas kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yusliando, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan kejelasan kewenangan sekaligus menjamin keberlanjutan layanan transportasi air bagi masyarakat.
“Untuk Kabupaten Kutai Barat, dua simpul transportasi utama, yakni Dermaga Tering dan Dermaga Melak, telah resmi diserahkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi,” ujar Yusliando di Samarinda, Minggu.
Ia menerangkan, pengalihan pengelolaan ini didasari regulasi yang menetapkan bahwa rute pelayanan transportasi yang melintasi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Proses serah terima aset Dermaga Tering dan Melak sudah dilaksanakan. Namun untuk operasional, termasuk pendanaan dan penataan personel, masih kami bahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,” jelasnya.
Yusliando mengakui keterbatasan anggaran provinsi pada tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan operasional dermaga. Saat ini, Dishub Kaltim tengah mencari skema terbaik agar pembiayaan serta petugas yang selama ini bertugas di dermaga tetap dapat terakomodasi.
Selain Kutai Barat, Penajam Paser Utara juga mengusulkan pengalihan pengelolaan Dermaga Penyeberangan Speedboat rute PPU–Balikpapan. Usulan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam oleh Dishub Kaltim.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim Ahmad Maslihuddin menyebutkan, secara keseluruhan terdapat delapan dermaga di Kalimantan Timur yang masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi.
Penentuan kewenangan tersebut mengacu pada cakupan wilayah pelayanan. Dermaga dengan rute lintas kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi, sedangkan dermaga dengan layanan lintas kecamatan tetap berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.
Adapun dermaga yang saat ini berada di bawah kewenangan provinsi antara lain Dermaga Sungai Kunjang (Samarinda), Dermaga kawasan Museum (Kutai Kartanegara), Dermaga Melak dan Tering (Kutai Barat), serta Dermaga Ujoh Bilang (Mahakam Ulu).
Maslihuddin menambahkan, proses pengalihan pengelolaan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administratif masing-masing daerah, dengan Kutai Barat menjadi wilayah yang paling cepat menyelesaikan proses tersebut.
“Transisi ini tidak boleh mengganggu aktivitas di lapangan. Pelayanan transportasi sungai tidak boleh terhenti karena perannya sangat vital, terutama untuk distribusi bahan pokok ke wilayah hulu Mahakam,” tegasnya. (MK)
Hutan di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. ANTARA/Ahmad Rifandi.
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mempertahankan tutupan hutan hujan tropis hingga 62 persen dari total luas wilayah daratan, di tengah tingginya tekanan aktivitas industri ekstraktif. Capaian ini jauh melampaui standar nasional yang menetapkan batas minimal tutupan hutan sebesar 30 persen.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Susilo Pranoto, menyebut luas wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar 12,69 juta hektare, dengan mayoritas masih tertutup hutan alami.
“Total luas wilayah Kaltim itu sekitar 12,69 juta hektare dan kami konsisten menjaga tutupan hutan jauh di atas standar nasional yang minimal 30 persen,” kata Susilo Pranoto di Samarinda, Minggu.
Menurut Susilo, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekologi tercermin dari sebaran kawasan hutan berkualitas yang masih terjaga di berbagai kabupaten. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi contoh paling menonjol, dengan tutupan hutan primer dan sekunder mencapai sekitar 80 persen.
Sementara itu, daerah dengan aktivitas industri yang relatif padat seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara masih mampu mempertahankan tutupan hutan di kisaran 50 persen. Capaian tersebut, kata Susilo, tidak lepas dari pengawasan ketat terhadap pemanfaatan kawasan hutan.
Keberhasilan menjaga “aset hijau” ini turut mengantarkan Kalimantan Timur memperoleh pengakuan internasional. Melalui skema penurunan emisi, provinsi ini menerima dana kompensasi karbon dari World Bank senilai sekitar 110 juta dolar AS.
Dana tersebut diberikan sebagai insentif atas keberhasilan Kalimantan Timur menekan emisi gas rumah kaca dengan menjaga hutan tetap berdiri dan mencegah deforestasi masif.
“Sebagian dana tersebut kini telah dicairkan dan digunakan kembali untuk membiayai berbagai program lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat di tingkat tapak,” ujar Susilo.
Dari kalangan akademisi, pengamat lingkungan Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman, Ibrahim, menilai mempertahankan hutan yang masih utuh jauh lebih realistis dibandingkan mereklamasi lahan pascatambang.
Menurutnya, memulihkan fungsi hutan hujan tropis setelah lapisan tanah dikupas untuk kegiatan pertambangan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil dilakukan secara sempurna.
“Tanaman hasil revegetasi di lahan bekas tambang sering kali hanya memberi efek hijau secara visual, tetapi tidak memiliki fungsi ekologis yang utuh seperti hutan perawan,” ungkap Ibrahim.
Ia menjelaskan, banyak tanaman di area reklamasi tidak tumbuh optimal atau mati karena sistem perakaran terbentur lapisan tanah liat keras dan batuan penutup yang struktur alaminya telah berubah.
Padahal, hutan alami memiliki fungsi hidrologis penting berkat keberadaan lantai hutan yang tertutup serasah dan bahan organik pembusuk daun. Lapisan ini berperan besar dalam menyerap air hujan dan menjaga kestabilan ekosistem.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, lanjut Ibrahim, berpotensi menghilangkan kemampuan alam tersebut dan memicu pendangkalan sungai maupun danau di sepanjang daerah aliran sungai.
“Risiko banjir besar di kawasan hilir seperti Samarinda akan terus mengintai jika kawasan hulu Sungai Mahakam tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi,” tegasnya. (MK)
Sungai Mahakam berfungsi sebagai jalur pengangkutan batu bara. Setiap hari di sungai ini dipadati tongkang yang membawa muatan batu bara.
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penguatan infrastruktur transportasi air dengan menyiapkan fasilitas tambat kapal berkapasitas besar di sepanjang alur Sungai Mahakam. Langkah ini ditempuh sebagai solusi atas padatnya aktivitas pelayaran sekaligus upaya optimalisasi pendapatan daerah dari sektor jasa kepelabuhanan.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa pembangunan tahap awal dirancang efisien namun tetap mengedepankan aspek keselamatan.
“Pembangunan tahap awal akan difokuskan di dua lokasi strategis, yakni kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais,” ujar Ahmad Maslihuddin di Samarinda, Minggu.
Pada tahap pertama, Dishub Kaltim merencanakan pembangunan enam unit tiang tambat (dolphin) di kawasan Sungai Kunjang. Sementara di Sungai Lais akan dibangun 10 unit tiang tambat. Dengan demikian, total terdapat 16 titik tambat yang disiapkan pada fase awal proyek ini.
Setiap unit dolphin dirancang memiliki kapasitas tinggi. Satu titik tambat bahkan dapat digunakan hingga tiga lapis sandar kapal secara bersamaan.
“Satu dolphin itu bisa digunakan hingga tiga lapis sandar. Artinya, satu titik tambat dapat mengakomodasi beberapa kapal sekaligus. Ini sangat efektif untuk melayani kapal-kapal yang membutuhkan area sandar sementara di tengah padatnya lalu lintas sungai,” jelasnya.
Saat ini, Dishub Kaltim masih melakukan kajian teknis mendalam terkait desain konstruksi. Fokus kajian diarahkan pada upaya penyederhanaan desain agar biaya pembangunan lebih efisien, tanpa mengurangi kekuatan dan standar keselamatan.
Maslihuddin menyebutkan, apabila desain yang lebih ekonomis dapat diterapkan, jumlah titik tambat berpotensi ditambah.
“Kami masih menghitung secara detail. Jika konstruksi bisa disederhanakan dan anggaran lebih efisien, bukan tidak mungkin jumlahnya bertambah dari 16 menjadi sekitar 20 titik tambat,” ungkapnya.
Proyek pembangunan fasilitas tambat kapal ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2026. Keberadaannya diharapkan mampu memperlancar arus logistik dan pelayaran di Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi urat nadi transportasi dan distribusi barang di Kalimantan Timur.
Selain mendukung kelancaran logistik, fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi sumber baru peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan kepelabuhanan dan jasa sandar kapal.
Dengan infrastruktur transportasi air yang lebih mumpuni, Pemprov Kaltim optimistis daya saing logistik jalur sungai akan meningkat, seiring peran strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara. (MK)
Besi tua ilegal yang menjamur di wilayah IKN dibongkar Otorita IKN bersama tim gabungan menggunakan alat berat. (Dok. OIKN/Atmaja/MKN)
NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menertibkan puluhan aktivitas usaha ilegal di wilayah IKN. Sebanyak 39 lokasi jual beli besi tua dan 18 warung lapo tuak yang tidak mengantongi izin resmi ditindak dalam operasi gabungan lintas instansi, Kamis (15/1/2026).
Operasi penertiban ini dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi. Kegiatan tersebut melibatkan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Edgar Diponegoro, Direktur Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fransiscus Barung Mangera, serta unsur Polsek Sepaku, Koramil, dan Satgas Mahakam Nusantara.
Thomas Umbu Pati menegaskan, langkah penertiban ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan IKN.
“Otorita Ibu Kota Nusantara merespons cepat pengaduan masyarakat yang semakin meresahkan. Selain itu, penertiban ini juga berkaitan dengan maraknya pencurian besi konstruksi bangunan yang sebelumnya telah kami tangani di wilayah IKN,” ujar Thomas di sela kegiatan.
Ia menjelaskan, keberadaan lapak besi tua dan warung lapo tuak ilegal berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas jika tidak segera dikendalikan, mulai dari kerawanan sosial hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pengawasan harus diperketat karena kondisi seperti ini bisa memicu gangguan trantibum dan mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara,” tegasnya.
Seluruh bangunan dan tempat usaha yang ditertibkan diketahui melanggar ketentuan perizinan serta tata ruang yang berlaku di wilayah IKN. Meski demikian, Otorita IKN memastikan seluruh proses penertiban dilakukan secara prosedural dan bertahap.
Sebelum penindakan, OIKN telah melayangkan surat teguran resmi kepada para pelaku usaha tertanggal 8 Januari 2026. Penertiban dilakukan setelah tidak ada tindak lanjut dari pemilik usaha untuk mengurus perizinan yang diwajibkan.
Selain penutupan dan penyegelan, OIKN juga melakukan langkah pembinaan dan pengarahan kepada para pemilik usaha. Mereka diminta lebih proaktif berkonsultasi terkait perizinan dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung kemudahan layanan, Otorita IKN menyediakan fasilitas konsultasi dan perizinan melalui kantor resmi serta layanan hotline di nomor 0811-5000-5555.
Penertiban lapo tuak ilegal ini juga melengkapi operasi sebelumnya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur pada pekan pertama Desember 2025. Saat itu, Satpol PP menyisir sejumlah lokasi penjualan minuman keras tanpa izin, termasuk lapo tuak dan rumah pribadi, serta menyita ribuan botol miras dari berbagai merek.
Otorita IKN menegaskan penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum di kawasan Ibu Kota Nusantara. (MK)
Penginapan di kawasan Lembah Permai Adventure Park, Bontang, yang menjadi lokasi Family Gathering Media Kaltim Network. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com
Tahun ini, Lembah Permai Adventure Park saya pilih sebagai lokasi Family Gathering (Famget) dan Rapat Pimpinan Media Kaltim Network (MKN). Ini bukan keputusan mendadak. Saya mengikuti proses pembangunannya sejak awal, termasuk bagaimana Sony Lesmana, pemilik kawasan ini, melewati tahapan panjang pengurusan perizinan hingga akhirnya kawasan ini resmi dibuka dan beroperasi.
Kawasan wisata ini berada di Jalan Arif Rahman Hakim Kilometer 3, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, dan tercatat dalam Sistem Informasi Pariwisata Nasional (SISPARNAS) Kementerian Pariwisata serta telah diverifikasi oleh Dinas Pariwisata.
Lembah Permai mulai dibuka untuk publik pada 2017. Sejak itu, kawasan ini terus berkembang. Berbagai kegiatan pernah digelar di sini, salah satunya Lemper Fair 2021. Di kawasan ini pula dibangun Gedung Spartan sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan berskala lebih besar.
Setelah lebih dari lima tahun tidak datang ke tempat ini, saya lihat perubahan cukup signifikan. Kawasan berkembang, lebih tertata, dan kini dilengkapi fasilitas penginapan. Pengelolaannya juga jauh lebih siap dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Begitu memasuki area, suasana langsung terasa lapang dan terbuka. Jalur pedestrian menghubungkan satu titik ke titik lain, sementara ruang bermain anak menyatu dengan ruang publik. Tidak ada sekat yang membuat pengunjung merasa terpisah.
Sebagai kawasan wisata keluarga, Lembah Permai Adventure Park dilengkapi beragam wahana. Di dalamnya terdapat kolam renang, fasilitas outbound, sepeda gowes, kebun edukasi, hingga area meditasi Telaga Watu. Daya tarik utamanya adalah kawasan budidaya ikan koi, yang dikenal sebagai salah satu koi farm terbesar dan terlengkap di Kaltim.
Suasana kawasan wisata Lembah Permai Adventure Park dengan ruang terbuka hijau dan wahana keluarga yang saling terhubung. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com
Area penginapan berada dalam satu kawasan dengan konsep bangunan bertingkat rendah. Deretan kamar menghadap ruang terbuka hijau, dengan akses yang saling terhubung antarkamar. Tata letak ini memudahkan mobilitas dan interaksi peserta kegiatan.
Desain bangunannya sederhana, bersih, dan fungsional. Setiap unit dilengkapi balkon kecil yang memberi kesan rumah tinggal. Kental nuansa homestay, sangat cocok untuk kegiatan internal perusahaan yang menekankan kebersamaan.
Dari sisi operasional, kapasitasnya juga memadai. Tersedia 32 kamar dengan type standar dan suite dengan ukuran yang cukup luas. Kami booking 26 kamar selama 3 hari, agar seluruh tim berada dalam satu kawasan. Dengan begitu, kegiatan tidak terpecah dan koordinasi berjalan lebih efektif. Harga kamar juga masih rasional, yakni Rp440 ribu untuk kamar standar dan Rp770 ribu untuk kamar suite.
Kawasan kolam dan gazebo di Lembah Permai Adventure Park yang menjadi daya tarik sekaligus ruang santai pengunjung. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com
Untuk kegiatan bersama, tersedia pula pendopo dan gazebo yang dapat menampung hingga sekitar 120 orang. Area ini mendukung kegiatan seremonial, diskusi, maupun acara kebersamaan tanpa harus berpindah lokasi.
Saya mengenal Sony Lesmana cukup lama. Selain mengembangkan Lembah Permai, ia juga mendirikan PT Black Bear Resources Indonesia, pabrik Ammonium Nitrate Solution (ANSOL) dengan kapasitas produksi mencapai 82.000 ton per tahun. Usaha tersebut menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Baginya, usaha bukan semata untuk kepentingan pribadi, tetapi harus memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
Ia pernah menyampaikan kepada saya bahwa meski bukan putra daerah asli Bontang, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun kota Bontang. Prinsip itu pula yang ia bawa dalam membangun Lembah Permai. Kawasan seluas sekitar 9 hektare ini dikembangkan sebagai ruang rekreasi warga, agar masyarakat Bontang tidak perlu jauh-jauh keluar kota untuk menikmati wisata keluarga yang terjangkau.
Area bermain dan ruang publik di Lembah Permai Adventure Park. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com
Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan detail. Akar-akar pohon besar yang sebelumnya tak bernilai dimanfaatkan sebagai elemen estetika. Pepohonan ditanam untuk menjaga kerindangan. Berbagai jenis satwa diternakkan sebagai bagian dari edukasi keluarga.
Salah satu yang paling menonjol adalah pengembangan ikan koi. Sonny membangun Koi Terrace yang kini berisi puluhan ribu ekor koi, dari ukuran kecil hingga bernilai tinggi. Ia pernah bercerita, awalnya hanya memiliki 11 ekor koi dengan ukuran dan harga standar. Dirawat perlahan, konsisten, hingga kini jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor dan menjadi wahana edukasi.
Setiap pagi, Sonny masih rutin berkeliling kawasan untuk memberi makan ikan-ikan tersebut. Namun, saat acara kami berlangsung, saya tidak melihatnya. “Bapak masih di Jakarta,” kata salah satu pekerja di resto.
Salah satu area pendukung kegiatan di Lembah Permai Adventure Park yang digunakan untuk diskusi. Foto: Nuzul/Mediakaltim.com
Saat memastikan lokasi dan kesiapan tempat untuk kegiatan Media Kaltim Network, saya berkomunikasi langsung melalui WhatsApp. Responsnya cepat. Ia memberikan banyak kemudahan selama proses persiapan. Para karyawannya juga menyambut kami dengan ramah dan sigap menyiapkan seluruh kebutuhan kegiatan.
Dengan suasana yang nyaman, ruang terbuka yang luas, fasilitas yang lengkap, serta dukungan pengelola yang responsif, Lembah Permai Adventure Park sangat mendukung kerja tim, komunikasi yang efektif, dan kebersamaan dalam satu kawasan.(bersambung)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H. CEO Media Kaltim Network
BONTANG – Penanganan perkara ‘Sultan UMKM Bontang’ di Polres Bontang masih terus berjalan, dan dilakukan secara profesional serta hati-hati sesuai ketentuan Undang Undang.
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano menjelaskan, dalam proses hukum, penyidik tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi wajib memastikan setiap unsur pidana terpenuhi melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan klarifikasi yang berimbang. Tahapan ini diatur dalam KUHAP dan bertujuan agar penanganan perkara tidak keliru serta memiliki kepastian hukum.
Perlu diketahui bahwa laporan resmi telah diterima pada tanggal 10 Januari 2026, dan telah ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan. Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi dan proses pendalaman perkara masih berlanjut.
“Proses ini bukan bentuk kelambanan, melainkan bagian dari kewajiban hukum agar hasil penanganan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan undang undang,” ujarnya.
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dari jumlah laporan korban dapat memperkuat konstruksi perkara, khususnya untuk: menilai pola perbuatan,
menghitung kerugian, dan
menentukan pasal yang paling
tepat sehingga tidak salah penerapannya.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak berspekulasi, dan menunggu perkembangan resmi. Setiap langkah akan dilakukan transparan, profesional, dan sesuai hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.” Pungkasnya. (Rls)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto: Istimewa
SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partainya untuk mendukung reformasi hukum nasional agar penegakan hukum berjalan adil, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Penegakan hukum yang berkeadilan harus berlandaskan pada kemanusiaan, tertib hukum, jaminan due process of law, serta etika dan moral aparat penegak hukum,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu.
Menurut Hasto, dalam praktiknya penegakan hukum kerap bergeser dari tujuan idealnya. Ia menilai hukum acap kali digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang bersifat memaksa, bukan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.
“Kondisi ini bisa terjadi ketika proses hukum tidak sepenuhnya ditopang oleh fakta yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang benar,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti tantangan penegakan hukum di era modern, di mana realitas hukum berpotensi dimanipulasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence). Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan etika dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan dalam proses hukum.
Terkait agenda reformasi hukum, Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi Polri yang kemudian diperluas menjadi reformasi sistem hukum nasional secara menyeluruh.
Ia mencontohkan salah satu terobosan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yakni pemeriksaan saksi yang disertai pendampingan pengacara. Menurutnya, kebijakan tersebut penting karena tidak semua warga negara memiliki pemahaman hukum yang memadai saat berhadapan dengan proses penegakan hukum.
“Pendampingan hukum bagi saksi merupakan upaya memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Meski terdapat kritik dari masyarakat sipil, itu adalah hak konstitusional yang harus dihormati,” tegas Hasto.
Ia menambahkan, reformasi hukum harus diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap tahapan proses hukum.
“Negara hukum harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat melalui hukum,” pungkasnya. (MK)
Petugas melakukan distribusi elpiji di wilayah terdampak banjir di Kudus. Foto: Humas Pertamina
SEMARANG — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta elpiji di wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati tetap aman dan terkendali meskipun sejumlah daerah terdampak banjir akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Taufiq Kurniawan, di Semarang, Sabtu, menyampaikan bahwa Pertamina telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran pasokan energi di kawasan terdampak.
Ia menjelaskan, banjir sempat mengganggu beberapa jalur suplai utama, di antaranya wilayah Trengguli, Kabupaten Demak, kawasan Kaligawe dan Pengapon di Kota Semarang, serta jalur lintas Kudus–Jepara–Juwono. Kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi jika tidak diantisipasi dengan cepat.
“Untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, kami melakukan pengaturan jalur alternatif dan penyesuaian pola distribusi,” kata Taufiq.
Menurut dia, Pertamina secara intensif melakukan monitoring dan mitigasi di lapangan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah pengaturan distribusi pada dini hari, saat lalu lintas relatif lengang, guna menghindari kemacetan dan genangan air di sejumlah titik rawan.
“Kami melakukan distribusi pada dini hari serta mengalihkan jalur suplai melalui rute alternatif, seperti Grobogan–Mranggen, agar distribusi BBM dan elpiji tetap berjalan meskipun terdapat kendala akibat banjir,” ujarnya.
Selain menjaga pasokan BBM, Pertamina juga menambah pasokan elpiji 3 kilogram di wilayah terdampak untuk mencegah kelangkaan dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Penambahan pasokan tersebut meliputi 33.600 tabung untuk Kabupaten Jepara, 29.080 tabung untuk Kabupaten Kudus, dan 37.520 tabung untuk Kabupaten Pati.
“Penambahan pasokan fakultatif elpiji 3 kg ini kami lakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan elpiji sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan tidak terjadi lonjakan harga di lapangan,” jelas Taufiq.
Di sisi lain, Pertamina mencatat terdapat beberapa SPBU di wilayah Kudus yang terdampak banjir sehingga harus menghentikan operasional sementara sesuai prosedur keselamatan. SPBU tersebut antara lain SPBU 43.593.18 di Jalan Lingkar Utara Bacin, SPBU 44.593.15 di Jalur Pantura Demak–Kudus, dan SPBU 48.595.05 di Jalan Raya Demak (perbatasan Kudus–Demak).
Sebagai langkah antisipasi, konsumen diarahkan ke SPBU terdekat yang masih beroperasi, seperti SPBU 44.593.04 Matahari di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kudus, SPBU 44.593.01 Prambatan di Jalan Raya Kudus–Jepara, SPBU 44.593.09 Hadipolo di Jalan Raya Kudus–Pati, serta SPBU 44.593.25 Rendeng di Jalan Jenderal Sudirman Kudus.
Terkait kualitas produk, Taufiq menegaskan bahwa Pertamina tidak akan mengoperasikan kembali fasilitas terdampak sebelum dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami memastikan kualitas BBM dan elpiji tetap sesuai standar. Setiap SPBU yang terdampak banjir akan dicek secara menyeluruh sebelum kembali melayani masyarakat,” pungkasnya. (MK)
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon saat menjawab pertanyaan media di Sumedang, Sabtu (17/1/2026). Foto: Istimewa
SUMEDANG — Menteri Kebudayaan Fadli Zon terus mendorong penguatan pelestarian dan pengembangan warisan budaya Indonesia melalui kolaborasi aktif dengan pihak swasta, korporasi, hingga filantropis individu. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan keterbatasan peran pemerintah dalam mengelola kekayaan budaya nasional yang sangat besar dan beragam.
“Dalam upaya revitalisasi budaya, kami membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, korporasi, dan individu melalui Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya untuk mendukung pelestarian budaya,” ujar Fadli Zon saat melakukan kunjungan kerja di Sumedang, Sabtu.
Ia menjelaskan, model kolaborasi tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah dipraktikkan sebelumnya. Salah satu contoh konkret adalah revitalisasi Panggung Sanggabuwana di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, yang melibatkan dukungan pihak nonpemerintah.
Menurut Fadli Zon, di sejumlah negara maju, keterlibatan sektor swasta justru menjadi tulang punggung dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal.
“Di beberapa negara, keterlibatan pihak swasta bahkan menjadi kontributor utama dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting mengingat luasnya spektrum kekayaan budaya Indonesia. Mulai dari tradisi lisan, manuskrip kuno, ritus, permainan dan olahraga tradisional, adat istiadat, hingga tradisi keraton, kerajaan, dan kesultanan yang telah tumbuh jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
“Pemerintah memiliki keterbatasan. Karena itu, peran filantropis menjadi sangat penting. Ekspresi budaya kita membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bahasa saja kita memiliki sekitar 718 bahasa, dan suku bangsa lebih dari 1.300,” jelasnya.
Fadli Zon juga menyoroti panjangnya jejak peradaban di Nusantara yang menunjukkan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban dunia. Ia menyebut berbagai temuan arkeologis sebagai bukti kuat kekayaan sejarah bangsa.
“Temuan Homo erectus di Pulau Jawa berusia hingga 1,82 juta tahun. Homo sapiens berusia puluhan ribu tahun. Di Sulawesi, lukisan gua berusia sekitar 51.200 tahun. Ini menunjukkan peradaban kita memiliki cerita yang sangat panjang,” paparnya.
Ia menilai, potensi budaya sebesar itu merupakan sumber daya strategis yang dapat menjadi kekuatan besar apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan. Fadli Zon mengungkapkan, minat masyarakat terhadap museum dan cagar budaya menunjukkan tren positif yang signifikan.
“Kita punya indeks budaya yang kuat, tinggal bagaimana mengelolanya. Pada 2025, jumlah pengunjung museum dan cagar budaya mencapai lebih dari 4 juta orang, meningkat sekitar 400 persen dibandingkan periode sebelumnya,” ungkapnya.
Menteri Kebudayaan berharap, kolaborasi yang semakin masif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membuat pelestarian budaya Indonesia berjalan lebih berkelanjutan. Selain menjaga identitas bangsa, langkah ini juga diyakini mampu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke panggung global.
“Dengan kerja bersama, warisan budaya kita tidak hanya lestari, tetapi juga semakin dikenal dan dihargai, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional,” pungkasnya. (MK)
