PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memproyeksikan beroperasinya kilang terintegrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina (Persero) di Balikpapan akan membawa dampak positif bagi daerah penyangga, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menyatakan, peresmian RDMP Balikpapan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya.

“Peresmian kilang terintegrasi Pertamina Balikpapan akan berdampak pada ketahanan energi nasional, sekaligus memberi efek berantai bagi daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara,” ujar Mudyat Noor, Sabtu.

RDMP Balikpapan mulai beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026. Dalam proyek strategis nasional tersebut, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran penting karena menjadi lokasi salah satu fasilitas penunjang utama kilang terintegrasi.

“Salah satu fasilitas penunjang RDMP berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni kilang penampungan minyak mentah,” jelasnya.

Kilang penampungan minyak mentah yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, kini telah mengalami peningkatan kapasitas signifikan. Jika sebelumnya hanya mampu menampung sekitar 5 juta barel, saat ini kapasitasnya meningkat menjadi 7,6 juta barel setelah penambahan dua unit tangki besar.

“Minyak mentah tersebut selanjutnya akan dikirim ke RDMP Balikpapan untuk diproduksi menjadi berbagai produk energi,” tambah Mudyat Noor.

Selain peningkatan kapasitas, kilang penampungan minyak mentah di PPU juga dilengkapi jaringan pipa sepanjang kurang lebih 14 kilometer yang terhubung langsung ke Kilang Balikpapan. Fasilitas tersebut diperkuat dengan sarana bongkar muat untuk kapal tanker berukuran besar atau Very Large Crude Carrier (VLCC).

Menurut Mudyat Noor, pengembangan infrastruktur energi berskala besar ini diproyeksikan memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru serta mendorong tumbuhnya sektor jasa dan industri pendukung.

“Kilang ini berpotensi memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat Penajam Paser Utara, mulai dari peningkatan lapangan kerja, penguatan sektor jasa, hingga kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui kerja sama yang berkelanjutan,” ujarnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Penyelenggara Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda membidik pemenuhan kebutuhan lahan penyangga di sekitar area bandara sebagai langkah krusial untuk menjamin standar keselamatan penerbangan sipil.

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I APT Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk meminta dukungan terkait kebutuhan lahan tersebut.

“Untuk itu, kami secara khusus telah berbicara dan meminta dukungan Pemerintah Kota Samarinda terkait pemenuhan kebutuhan lahan. Alhamdulillah, hasilnya mendapat sambutan positif dari pihak pemkot,” ujar Kadek di Samarinda, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa pengembangan bandara tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan kapasitas terminal atau jumlah penumpang, melainkan lebih pada pemenuhan regulasi keselamatan penerbangan. Menurutnya, ketersediaan lahan penyangga sangat penting agar operasional bandara terbebas dari hambatan atau obstacle yang berpotensi membahayakan manuver pesawat.

“Lahan penyangga ini berfungsi menjaga area keselamatan penerbangan. Tanpa itu, risiko gangguan terhadap lintasan lepas landas maupun pendaratan bisa meningkat,” jelasnya.

Komitmen terhadap keselamatan penerbangan tersebut, lanjut Kadek, sejalan dengan prosedur ketat yang selama ini telah diterapkan melalui sinergi intensif antara pengelola bandara, BMKG, AirNav Indonesia, serta seluruh maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara APT Pranoto.

Standar keselamatan tersebut diterapkan secara merata, baik untuk penerbangan perintis seperti Smart Aviation maupun penerbangan komersial berjadwal yang setiap hari mengangkut ratusan penumpang.

“Semua penerbangan diperlakukan sama dalam aspek keselamatan. Tidak ada pengecualian,” tegas Kadek.

Ia menjelaskan, setiap awak pesawat diwajibkan mematuhi protokol standar dengan melakukan koordinasi dan pembaruan data cuaca melalui sistem resmi BMKG. Data yang dianalisis mencakup laporan TAFOR, METAR, hingga informasi arah dan kecepatan angin sebelum penerbangan dilakukan.

Selain itu, pilot juga dibekali data teknis mendalam terkait jarak pandang (visibility), citra satelit terkini, serta jenis awan yang berpotensi terbentuk di jalur penerbangan menuju maupun dari Samarinda.

Validasi data digital tersebut diperkuat dengan laporan visual langsung dari petugas bandara di titik keberangkatan dan tujuan. Informasi ini digunakan untuk membaca tren pergerakan cuaca secara lebih presisi.

“Jika terdapat indikasi perubahan cuaca yang dinamis, kami terus memantau melalui jalur koordinasi khusus antarpetugas di darat,” ujarnya.

BMKG, kata Kadek, memiliki kewenangan penuh untuk segera menyampaikan peringatan dini apabila prakiraan cuaca menunjukkan potensi fenomena alam yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan.

Sebagai langkah antisipasi, berbagai skema mitigasi risiko telah disiapkan secara matang, mulai dari penundaan penerbangan, pembatalan, holding di udara, pengalihan pendaratan ke bandara alternatif, hingga keputusan return to base yang sepenuhnya berada pada pertimbangan profesional pilot.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Semua keputusan operasional selalu diambil dengan mengedepankan faktor tersebut,” pungkas Kadek. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Psikolog RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, Raden Roro Rani Meita Pratiwi, menegaskan bahwa konsistensi perilaku jauh lebih relevan dalam menjaga kesehatan jiwa masyarakat dibandingkan sekadar membuat resolusi, terutama resolusi besar yang kerap dicanangkan di awal tahun.

“Konsistensi lebih relevan daripada resolusi dalam menjaga kesehatan jiwa karena resolusi biasanya besar, motivasinya tinggi di awal, tetapi mudah menurun,” ujar Rani di Samarinda, Sabtu.

Menurutnya, pola pikir yang terlalu bergantung pada resolusi sering kali menjebak seseorang pada target perubahan drastis yang harus tercapai dalam waktu singkat. Kondisi ini justru dapat memicu tekanan mental baru ketika ekspektasi tidak sejalan dengan kenyataan.

Sebaliknya, konsistensi dinilai lebih sehat secara psikologis karena berangkat dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara rutin. Dengan ritme yang stabil, motivasi cenderung lebih terjaga dan perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan konsistensi menempatkan proses sebagai bagian penting dari kesehatan mental. Fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada pertumbuhan pribadi, kemauan belajar, ketekunan, serta kedisiplinan diri.

“Masyarakat perlu mengubah persepsi bahwa menjaga kesehatan mental harus selalu dimulai dengan perubahan besar atau resolusi drastis di awal tahun,” katanya.

Selain itu, Rani juga menyoroti masih banyaknya kesalahpahaman di masyarakat terkait makna sehat jiwa. Salah satu anggapan keliru yang paling sering ditemui adalah pandangan bahwa orang yang sehat secara mental harus selalu bahagia dan tidak pernah merasakan emosi negatif.

“Banyak yang mengira sehat mental itu berarti tidak punya masalah hidup, selalu produktif, penghasilan mapan, atau kehidupan terlihat sempurna,” jelasnya.

Faktor eksternal seperti keluarga harmonis, pasangan yang selalu memahami, hingga lingkaran pertemanan ideal juga kerap dijadikan tolok ukur mutlak kesehatan jiwa. Padahal, menurut Rani, ukuran tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi psikologis seseorang secara utuh.

Ia menegaskan bahwa kesehatan jiwa sejati justru berawal dari kesadaran diri, termasuk kemampuan mengenali kelebihan dan kelemahan, memahami potensi serta harapan, dan menerima pengalaman masa lalu.

“Kuncinya ada pada kemampuan beradaptasi dengan situasi sulit dan menghadapi tantangan secara efektif tanpa kehilangan fungsi sosial,” ungkapnya.

Rani berharap pemahaman ini dapat membantu masyarakat keluar dari standar kesempurnaan semu yang sering kali justru memicu kecemasan. Dengan pendekatan yang lebih realistis dan konsisten, kesehatan jiwa dapat dijaga secara lebih sehat dan berkelanjutan. (MK)

Editor: Agus S

PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meminta manajemen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memberikan perhatian lebih terhadap dampak lingkungan dan kewilayahan dari operasional kilang penampungan minyak mentah di Kelurahan Lawe-Lawe. Fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Balikpapan.

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menegaskan bahwa keberadaan industri migas berskala besar di wilayahnya membawa konsekuensi nyata terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

“Salah satu fasilitas penunjang RDMP Balikpapan, yakni kilang penampungan minyak mentah, berada di wilayah Kecamatan Penajam. Aktivitas industri berskala masif itu tentu membawa konsekuensi nyata terhadap lingkungan,” ujar Mudyat Noor saat dimintai keterangan, Sabtu.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap PT KPI sebagai pengelola kilang dapat lebih responsif terhadap berbagai dampak kewilayahan yang muncul, termasuk persoalan banjir di kawasan Lawe-Lawe serta dukungan terhadap akses layanan publik.

Pemkab juga menyoroti kebutuhan ketersediaan bahan baku air bersih bagi Perumda Air Minum Danum Taka, mengingat sumber utama air baku kabupaten berada di wilayah Kelurahan Lawe-Lawe yang termasuk dalam kawasan otoritas PT Pertamina (Persero).

“Kami berharap ada solusi cepat, termasuk dukungan terhadap pemenuhan air bersih masyarakat, karena sumber bahan baku utama berada di kawasan operasional Pertamina,” jelasnya.

Selain itu, Mudyat Noor mendorong agar penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PT KPI dapat dimaksimalkan dan diarahkan pada program-program berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta pelestarian lingkungan.

Seiring beroperasinya RDMP Balikpapan, kapasitas kilang penampungan minyak mentah di wilayah Penajam Paser Utara meningkat dari lima juta barel menjadi 7,5 juta barel. Kondisi ini menjadikan Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah dengan konsentrasi pengelolaan minyak terbesar di Indonesia.

“Kilang penampungan minyak mentah di Kabupaten Penajam Paser Utara ini mendukung penuh operasional kilang Pertamina di Kota Balikpapan,” katanya.

Ia menambahkan, aktivitas kawasan dipastikan semakin tinggi, terlebih dengan keberadaan fasilitas bongkar muat kapal tanker berukuran besar atau Very Large Crude Carrier (VLCC). Oleh karena itu, perhatian terhadap dampak lingkungan, sosial, dan infrastruktur di sekitar wilayah operasional dinilai menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Dengan aktivitas yang semakin padat, dampak lingkungan dan dampak lainnya di sekitar wilayah operasional harus benar-benar mendapat perhatian serius,” tegas Mudyat Noor. (MK)

Editor: Agus S

PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk memperkuat dan meningkatkan fasilitas pendidikan di berbagai jenjang.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara), Ricci Firmansyah, menjelaskan bahwa penguatan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah tahun ini.

“Pemerintah kabupaten pada tahun 2026 akan membantu pembangunan satu gedung sekolah taman kanak-kanak,” ujar Ricci saat ditemui di Penajam, Sabtu.

Selain itu, Pemkab Penajam Paser Utara juga akan membangun satu gedung sanggar kegiatan belajar sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat.

“Tidak hanya pembangunan baru, kami juga melakukan rehabilitasi dua gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak yang kondisinya sudah mengalami kerusakan,” tambahnya.

Menurut Ricci, penguatan fasilitas pendidikan pada 2026 juga menyasar puluhan sekolah dasar (SD) dan lima sekolah menengah pertama (SMP). Program tersebut meliputi pembangunan ruang kelas belajar (RKB), rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan pagar sekolah, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya.

“Anggaran sekitar Rp30 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2026 ini memang kami fokuskan khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara maksimal,” jelasnya.

Ia menegaskan, sasaran peningkatan fasilitas pendidikan mencakup pembangunan RKB baru untuk mengurangi kepadatan kelas, perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, serta pembangunan fasilitas umum penunjang yang mendukung kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur pada periode I atau 1–15 Januari 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pelemahan ini dipicu oleh turunnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar 1,18 persen pada periode yang sama.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa harga CPO tertimbang periode II (16–31 Desember 2025) tercatat sebesar Rp13.921,45 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp13.886,58 per kilogram pada periode I Januari 2026. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan harga TBS.

“Untuk periode 1–15 Januari 2026, harga TBS ditetapkan sebesar Rp3.175,54 per kilogram untuk TBS yang dipanen dari pohon umur 10 tahun ke atas,” ujar Muzakkir di Samarinda, Sabtu.

Ia menjelaskan, harga tersebut merupakan hasil penetapan tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Perkebunan Kaltim, perwakilan kelompok pekebun, serta perwakilan perusahaan kelapa sawit. Keterlibatan berbagai pihak ini, menurut Muzakkir, bertujuan menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan pekebun maupun pelaku industri.

“Penetapan harga dilakukan secara bersama-sama agar tetap adil. Harga tidak boleh terlalu rendah sehingga merugikan petani, tetapi juga tidak terlalu tinggi yang dapat membebani pabrik,” jelasnya.

Muzakkir yang juga menjabat Ketua Tim Penetapan Harga TBS Sawit Kaltim menegaskan bahwa harga tersebut hanya berlaku untuk kebun plasma atau kebun kemitraan, termasuk kebun swadaya masyarakat yang bermitra dengan pabrik pengolahan kelapa sawit. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/120/1/2018.

Karena itu, ia mendorong para pekebun untuk membentuk kelompok dan menjalin kemitraan dengan pabrik pengolahan. Dengan kelembagaan yang kuat, petani diharapkan tidak lagi dirugikan oleh praktik permainan harga di tingkat tengkulak.

“Jika petani berorganisasi dan bermitra dengan pabrik, posisi tawar akan lebih kuat sehingga harga TBS lebih terjamin,” katanya.

Selain harga TBS umur tanaman di atas 10 tahun, Dinas Perkebunan Kaltim juga merilis rincian harga TBS berdasarkan umur tanaman untuk periode 1–15 Januari 2026. TBS dari pohon umur tiga tahun ditetapkan Rp2.796,53 per kilogram, turun dari periode sebelumnya sebesar Rp2.828,62 per kilogram.

Selanjutnya, TBS dari pohon umur empat tahun ditetapkan Rp2.982,31 per kilogram, turun dari Rp3.017,16 per kilogram. Untuk pohon umur lima tahun, harga TBS menjadi Rp3.000,36 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp3.035,81 per kilogram.

Harga TBS dari pohon umur enam tahun ditetapkan Rp3.032,69 per kilogram, turun dari Rp3.068,35 per kilogram. Pohon umur tujuh tahun sebesar Rp3.051,54 per kilogram, turun dari Rp3.087,25 per kilogram. Pohon umur delapan tahun Rp3.073,93 per kilogram, turun dari Rp3.110,35 per kilogram. Sedangkan TBS dari pohon umur sembilan tahun ditetapkan Rp3.138,69 per kilogram, turun dari Rp3.176,20 per kilogram. (MK)

Editor: Agus S