BALIKPAPAN — Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur. Berbagai langkah percepatan perbaikan dan penguatan pengawasan di sejumlah titik rawan dilakukan untuk menjamin perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif sejak awal tahun. Upaya tersebut meliputi pemeliharaan rutin jalan, percepatan penanganan kerusakan, hingga penguatan pengawasan di ruas-ruas yang berpotensi mengalami gangguan lalu lintas.

“Kami memastikan seluruh ruas jalan nasional dalam kondisi mantap menjelang puncak arus mudik. Perbaikan pada titik-titik berlubang, retak, maupun area yang berpotensi tergenang air sudah diprioritaskan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Yudi, jalur penghubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menjadi perhatian utama karena diperkirakan mengalami peningkatan volume kendaraan secara signifikan saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

Selain melakukan perbaikan teknis di lapangan, BBPJN Kaltim juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut bertujuan memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal selama periode mudik.

Koordinasi tersebut juga mencakup kesiapan posko siaga serta sistem penanganan darurat apabila terjadi gangguan di lapangan.

Yudi menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan longsor dan genangan air, terutama pada ruas jalan yang memiliki kontur berbukit serta wilayah dengan intensitas hujan tinggi.

“Personel dan peralatan kami siagakan agar dapat merespons dengan cepat jika terjadi gangguan selama periode mudik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, BBPJN Kaltim juga memaparkan rencana program pembangunan infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2026. Program tersebut mencakup pembangunan ruas baru, peningkatan kapasitas jalan nasional, preservasi berkala, hingga penguatan infrastruktur konektivitas.

Langkah tersebut dinilai penting seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di Kalimantan Timur, terutama dengan berkembangnya kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur jalan yang andal menjadi salah satu kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik di daerah.

Di akhir penyampaiannya, Yudi mengimbau masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

“Infrastruktur yang baik harus diimbangi dengan kesadaran berlalu lintas. Patuhi rambu, jaga kecepatan, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan,” tambahnya.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, BBPJN Kaltim optimistis arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Kalimantan Timur dapat berlangsung lancar, aman, dan minim hambatan.(MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mulai menjalankan agenda besar Transformasi PTMB 2026 sebagai langkah mempercepat penyelesaian persoalan air bersih di Kota Balikpapan. Program ini menitikberatkan pada peningkatan produksi, efisiensi distribusi, pengurangan kebocoran, hingga penguatan sistem layanan berbasis digital.

Rencana strategis tersebut disampaikan Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, dalam konferensi pers di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa (3/3/2026). Menurutnya, transformasi yang dijalankan bukan sekadar perubahan administratif, tetapi pembenahan menyeluruh pada sistem layanan air bersih, mulai dari hulu hingga hilir.

“Transformasi ini menyentuh seluruh lini. Mulai dari peningkatan produksi, efisiensi distribusi, hingga digitalisasi layanan agar suplai air semakin stabil sampai ke pelanggan paling jauh,” ujar Yudhi.

Ia menjelaskan bahwa secara kinerja produksi air di Balikpapan menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun terakhir, produksi air tercatat mencapai 46,6 juta meter kubik, dengan cakupan layanan sekitar 79,32 persen dari total kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, PTMB menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan distribusi. Masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami tekanan air rendah atau suplai yang belum stabil.

Karena itu, tahun 2026 ditetapkan sebagai fase akselerasi dalam transformasi layanan air bersih. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penguatan sumber air baku, termasuk optimalisasi Waduk Manggar untuk meningkatkan kapasitas produksi air.

Selain itu, PTMB juga menyiapkan eksplorasi sumur dalam sebagai cadangan strategis. Langkah ini difokuskan di wilayah timur dan utara Balikpapan guna memastikan ketahanan pasokan, terutama saat musim kemarau atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan kota.

“Cadangan sumber air sangat penting. Sumur dalam menjadi opsi strategis agar pasokan tetap terjaga saat terjadi tekanan kebutuhan yang meningkat,” jelasnya.

Di sisi distribusi, PTMB mengusung program yang disebut “Perang Melawan Kebocoran”. Program ini menargetkan penurunan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) hingga 28,48 persen.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, PTMB berencana mengganti lebih dari 32.500 meter pelanggan yang dinilai sudah tidak akurat atau berpotensi menyebabkan inefisiensi distribusi.

“Setiap tetes air yang berhasil kita selamatkan adalah tambahan pasokan bagi warga. Karena itu, pengurangan kebocoran menjadi strategi yang paling rasional dan berdampak langsung,” kata Yudhi.

Transformasi PTMB juga diarahkan untuk memperluas akses air bersih melalui penambahan sambungan rumah baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan layanan air bersih di seluruh wilayah kota.

Di saat yang sama, perusahaan daerah ini memperkuat digitalisasi sistem pelayanan dengan mengintegrasikan satu sumber data yang lebih akurat. Melalui sistem ini, keluhan pelanggan diharapkan dapat ditangani lebih cepat, transparan, dan terukur.

“Fokus kami sederhana dan tegas: memastikan air bersih semakin pasti, distribusi semakin merata, dan pelayanan semakin cepat,” tegasnya.

Melalui agenda Transformasi PTMB 2026, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menargetkan sistem layanan air bersih yang lebih andal, modern, dan berkelanjutan guna mendukung kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup warga Kota Balikpapan.(MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) memastikan kesiapan infrastruktur jalan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Secara keseluruhan, instansi tersebut menangani sekitar 2.500 kilometer jalan yang mencakup jalan nasional, ruas perbatasan, hingga akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa dari total panjang tersebut sekitar 1.800 kilometer merupakan ruas jalan nasional berdasarkan Surat Keputusan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat sekitar 450 kilometer jalan perbatasan, serta tambahan sekitar 600 hingga 700 kilometer jalan tol dan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

“Secara keseluruhan kurang lebih 2.500 kilometer kami tangani, mulai dari perbatasan Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga akses menuju IKN dan jalan tol di dalamnya,” ujar Yudi dalam konferensi pers di Balikpapan, Selasa (3/3/2026).

Ia menyebut tingkat kemantapan jalan nasional di Kalimantan Timur saat ini mencapai 87,24 persen. Meski tergolong tinggi, masih terdapat sekitar 230 titik jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang melintas di sejumlah ruas jalan nasional.

“Kami memprioritaskan kesiapan jalur utama mudik sepanjang 952 kilometer yang membentang dari utara ke selatan. Dari total jalur tersebut sekitar 10 persen atau kurang lebih 96 kilometer masih dalam kondisi rusak ringan dan berat, dan saat ini tengah ditangani secara bertahap,” jelasnya.

Selain perbaikan rutin, terdapat tiga pekerjaan besar yang menjadi perhatian khusus karena berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas selama musim mudik. Salah satunya adalah penanganan longsoran di ruas Sambodja–Semoi 2 pada Kilometer 9+500.

Lokasi tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur penting menuju kawasan Ibu Kota Nusantara.

“Kami pastikan penanganan dilakukan agar tidak mengganggu arus mudik. Titik ini menjadi perhatian khusus karena berada di koridor menuju IKN,” tambah Yudi.

Pada momen Idulfitri 2026, yang direncanakan bertepatan dengan pelaksanaan Salat Id perdana di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, BBPJN Kaltim juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

Salah satu skenario yang disiapkan adalah membuka akses Tol IKN lebih awal pada pagi hari saat Lebaran.

“Waktu tempuh dari Tol IKN menuju kawasan inti diperkirakan sekitar 45 menit. Jika akses tol dibuka pukul 05.00 Wita, masyarakat masih memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti Salat Id sekitar pukul 06.30 Wita,” tegasnya.

Menurut Yudi, langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan infrastruktur untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar selama mudik sekaligus menyukseskan momentum pelaksanaan Salat Id perdana di kawasan ibu kota baru.

BBPJN Kaltim juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

“Jalan yang baik harus diimbangi perilaku berkendara yang tertib dan bijak. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.(MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepolisian Sektor Sungai Kunjang berhasil menangkap seorang pria berinisial MF (22), pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan di salah satu dealer sepeda motor di Samarinda itu ditangkap setelah aksinya terekam kamera pengawas (CCTV) dan dilaporkan oleh korban.

Kapolsek Sungai Kunjang, AKP Ning Tyas Widyas Mita, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan seorang remaja perempuan berinisial RJ (16). Peristiwa itu terjadi di Jalan Untung Surapati, Kompleks Karpotek, Kelurahan Karang Asem Ulu, pada Sabtu (28/2/2026) sekitar pukul 20.55 WITA.

Saat kejadian, korban sedang berjalan kaki seorang diri menuju minimarket. Pelaku yang melintas menggunakan sepeda motor Honda Vario merah tiba-tiba berbalik arah setelah melihat korban.

“Tersangka sengaja mendekati korban, lalu menggunakan tangan kanannya melakukan perbuatan cabul yang diarahkan ke bagian dada korban. Merasa keberatan, korban didampingi kakaknya langsung melapor ke Polsek Sungai Kunjang,” ujar AKP Ning Tyas saat konferensi pers, Rabu (4/3/2026).

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa MF merupakan residivis kasus serupa yang pernah terjadi di Tenggarong pada tahun 2022. Saat ini pelaku bahkan masih berstatus wajib lapor di Lapas Samarinda.

Berdasarkan rekaman CCTV serta hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan aksi serupa berkali-kali di wilayah hukum Polsek Sungai Kunjang. Ia tercatat melakukan empat kali aksi di kawasan Perumahan Karpotek serta dua kali di Jalan Kemangi.

Salah satu korban bahkan diketahui masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah.

“Motif pelaku melakukan perbuatan tersebut karena kecanduan menonton video porno. Setelah melakukan aksinya, pelaku pulang ke rumah untuk melampiaskan hasratnya sendiri,” jelas Kapolsek.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario merah dengan nomor polisi KT 3685 BBU, satu kaos hitam, satu celana panjang hitam, serta sepasang sandal warna putih.

Atas perbuatannya, MF dijerat dengan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perbuatan cabul terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. AKP Ning Tyas mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban tindakan serupa untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas seluruh korban. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan rasa aman, terutama di masa ibadah bulan Ramadan ini. Jangan ragu untuk melapor,” tegasnya.(MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

TENGGARONG — Bulan Ramadan yang biasanya identik dengan meningkatnya aktivitas ekonomi ternyata tidak sepenuhnya dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol) di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). Justru sejak awal bulan puasa, sebagian driver mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya jumlah pesanan.

Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya mobilitas masyarakat selama Ramadan. Banyak warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah pada siang hari sehingga permintaan layanan transportasi dan pengantaran juga ikut menurun.

Salah satu driver ojol di Tenggarong, Lutfi, mengatakan kondisi ini mulai terasa sejak hari pertama Ramadan. Ia menyebut jumlah pesanan yang masuk ke aplikasinya jauh berkurang dibandingkan hari-hari biasa.

“Biasanya sebelum Ramadan saya bisa dapat 12 sampai 15 orderan sehari. Sekarang paling 6 sampai 8 saja. Bahkan pernah cuma 5 orderan,” ujarnya.

Menurut Lutfi, perubahan pola aktivitas masyarakat menjadi faktor utama turunnya order. Pada hari biasa, pesanan cenderung ramai sejak pagi hingga siang. Namun selama Ramadan, waktu tersebut justru terasa lebih lengang.

“Siang hari sekarang lebih sepi. Banyak orang memilih di rumah saja atau keluar hanya untuk keperluan penting,” jelasnya.

Meski demikian, ada sedikit peningkatan pesanan menjelang waktu berbuka puasa, terutama untuk layanan pengantaran makanan. Namun menurutnya peningkatan tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan order pada siang hari.

“Memang ada peningkatan menjelang berbuka, tapi tidak terlalu signifikan untuk menutup kekurangan orderan siang hari,” katanya.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Lutfi mengaku harus mengubah pola kerjanya. Ia kini lebih fokus mencari pesanan makanan menjelang waktu berbuka puasa dan memperpanjang jam kerja hingga malam hari.

Harapannya, masih ada tambahan pesanan setelah masyarakat selesai melaksanakan salat tarawih.

Di sisi lain, persaingan antar pengemudi juga semakin terasa. Jumlah driver yang tetap banyak sementara permintaan menurun membuat waktu tunggu pesanan menjadi lebih lama.

“Kadang bisa nunggu lama baru dapat satu orderan. Kalau lagi ramai sedikit, ya rebutan. Jadi memang terasa bedanya,” ujarnya.

Meski kondisi saat ini cukup berat, Lutfi tetap berharap aktivitas masyarakat akan kembali meningkat menjelang akhir Ramadan. Biasanya, kebutuhan belanja masyarakat yang meningkat menjelang Idulfitri ikut mendorong naiknya permintaan layanan ojol.

“Biasanya kalau sudah mendekati Idulfitri mulai ramai lagi. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu supaya bisa menambah pemasukan untuk kebutuhan Lebaran,” pungkasnya.(MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, menanggapi keberatan sejumlah orang tua santri terkait vonis 15 tahun penjara terhadap MAB, terpidana kasus dugaan pelecehan terhadap tujuh santri di salah satu pondok pesantren di Tenggarong Seberang.

Akbar menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima langsung aspirasi keluarga korban yang menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan.

Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban menampung dan memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.

“Memang kami berharap dari DPRD, tim ad hoc, segera mengevaluasi lagi dan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan keluarga,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Akbar menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah melaporkan perkembangan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD Kukar serta Ketua Komisi IV. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah lanjutan yang dapat ditempuh lembaga legislatif tersebut.

Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah menggelar kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan guna mempertemukan seluruh pihak terkait dalam satu forum pembahasan.

“Setelah ini saya juga akan melapor kepada Ketua DPRD dan juga Ketua Komisi, Pak Andi Faisal. Misalkan diminta untuk RDP ulang, kita akan menghadirkan pihak yang berwenang, yang berwajib, dan juga tim ad hoc yang telah dibentuk oleh DPRD dan pemerintah,” jelasnya.

Ia menilai forum RDP lanjutan penting untuk memastikan proses pengawalan terhadap kasus tersebut tetap berjalan secara terbuka dan akuntabel.

Akbar juga mengungkapkan bahwa perhatian terhadap kasus tersebut tidak hanya datang dari masyarakat di Kutai Kartanegara. Sejumlah pihak di tingkat provinsi turut memantau perkembangan proses hukum yang berlangsung.

“Bahkan saat putusan dibacakan, ada beberapa teman dari Samarinda yang menghubungi saya untuk memastikan proses pengawalan tetap dilakukan,” katanya.

Menanggapi tuntutan sebagian orang tua yang meminta pondok pesantren tempat kejadian perkara ditutup, Akbar menegaskan DPRD tetap membuka ruang bagi seluruh aspirasi masyarakat. Namun ia menekankan bahwa setiap keputusan harus melalui kajian yang matang serta mengikuti kewenangan yang berlaku.

“Harapan kami memang di-RDP-kan lagi tahap lanjutannya, tim ad hoc turun kembali, dan hasil riset lapangan itu dituangkan dalam berita acara,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kewenangan terkait operasional pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, setiap rekomendasi yang dihasilkan DPRD nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut.

“Setelah RDP, kita serahkan bersama ke Kementerian Agama dan kita kawal langkah apa yang diambil, agar semua pihak mendapatkan kepastian dan keadilan,” tutupnya.(MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Polemik pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar dengan spesifikasi Range Rover 3.000 cc turut menyeret perhatian publik kepada perusahaan penyedia, CV Afisera. Perusahaan komanditer yang berbasis di Samarinda itu disebut menjadi pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan kendaraan mewah tersebut.

Direktur CV Afisera, Subhan, memastikan proses pengembalian unit kendaraan dilakukan secara baik dan atas dasar kesepakatan bersama antara pihaknya dan pemerintah daerah.

“Setelah saya menerima surat pengembalian, saya langsung komunikasi dengan keluarga dan manajemen. Kami sepakat menerima pengembalian unit ini,” ujar Subhan saat konferensi pers, Senin (2/3/2026).

Ia menegaskan secara bisnis perusahaan tidak mengalami kerugian dalam proses tersebut. Menurutnya, kendaraan tersebut masih dalam kondisi baru dan belum sempat digunakan.

“Tidak ada kerugian. Mobil ini belum dipakai dan masih bisa dimanfaatkan. Kami juga mengambil unit dari Indomobil, sehingga secara bisnis aman,” jelasnya.

Subhan juga membantah adanya tekanan dalam proses pengembalian mobil tersebut.

“Pengembalian ini murni atas dasar kesepakatan bersama. Tidak ada tekanan atau paksaan,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut kendaraan tersebut tetap memiliki nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan kembali oleh perusahaan.

“Kalau nanti belum ada yang ambil, bisa kami gunakan saat Lebaran atau kami sewakan,” ucapnya.

Berdasarkan penelusuran Media Kaltim, CV Afisera selama ini dikenal sebagai pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa. Aktivitas utamanya justru lebih banyak berada pada penyediaan kebutuhan operasional kantor dan barang konsumsi.

Perusahaan tersebut tercatat aktif dalam skema pengadaan pemerintah melalui mekanisme e-purchasing (e-katalog) maupun pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Jejak transaksi yang ada menunjukkan fokus kuat pada penyediaan paket sembako dan bahan pangan yang kerap digunakan untuk program bantuan sosial, kebutuhan dinas sosial, maupun operasional sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Beberapa instansi yang tercatat pernah menjalin kontrak dengan CV Afisera antara lain Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah badan dan biro di lingkungan Kantor Gubernur.

Selain menyediakan paket sembako, perusahaan tersebut juga memasok kebutuhan rutin kantor seperti kertas, tinta printer, hingga alat tulis kantor untuk berbagai instansi. Pada sektor barang cetakan, CV Afisera juga mengerjakan berbagai kebutuhan seperti formulir, penggandaan dokumen, brosur, hingga spanduk untuk kegiatan pemerintah daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini juga memperluas jenis barang yang diperdagangkan, termasuk pengadaan pakaian dinas atau seragam hingga perlengkapan olahraga bagi sejumlah instansi.

Secara administratif, fleksibilitas izin usaha yang dimiliki memungkinkan perusahaan bergerak dalam berbagai jenis komoditas perdagangan. Namun keterlibatan perusahaan tersebut dalam pengadaan kendaraan mewah senilai Rp8,5 miliar memunculkan diskusi baru di ruang publik.

Perbandingan antara bisnis utama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako dan alat tulis kantor dengan pengadaan kendaraan premium bernilai miliaran rupiah dinilai menimbulkan kontras di mata publik.

Meski demikian, Subhan menegaskan dari sisi perusahaan persoalan tersebut telah selesai setelah adanya kesepakatan pengembalian unit kendaraan. Namun di ruang publik, polemik mengenai pengadaan mobil dinas tersebut masih terus menjadi perbincangan.(MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S