SANGATTA — Relasi pusat–daerah kembali diuji. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menagih dana transfer yang diakui sebagai hak daerah namun belum juga ditransfer pemerintah pusat. Melalui DPRD, Pemkab Kutim mendesak kejelasan pencairan dana yang secara nasional disebut mencapai Rp75 triliun dan diduga sebagian merupakan hak Kutim.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jimmi menyampaikan, ada informasi bahwa pemerintah pusat tengah mempertimbangkan pengembalian dana tersebut ke daerah. Namun hingga kini, realisasinya masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Ada informasi sekitar Rp75 triliun akan dikembalikan ke daerah. Kemungkinan salah satunya adalah uang kita. Tapi ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan,” kata Jimmi saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, persoalan kurang salur dana transfer bukan cerita baru bagi Kutai Timur. Tahun sebelumnya, daerah ini mencatat dana kurang salur lebih dari Rp900 miliar. Akumulasi tersebut membuat hak keuangan daerah terus mengendap di pusat, sementara kebutuhan pembangunan dan layanan publik di daerah kian mendesak.

“Artinya, bertambah lagi uang simpanan kita di pusat. Selama ini mereka mengakui itu uang daerah, tapi tidak jelas kapan ditransfer,” tegas politisi PKS itu.

Jimmi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebenarnya telah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Namun, DPRD menilai upaya administratif saja tidak cukup jika tidak dibarengi sikap tegas dalam menagih hak daerah.

“Sudah disampaikan oleh TAPD ke pemerintah pusat. Tapi ini tetap harus kita tagih. Jangan sampai hak daerah terus tertahan tanpa kepastian,” ujarnya.

Tertahannya dana transfer tersebut dinilai berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah. Di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, dana yang semestinya beredar di daerah justru mengendap di kas pusat. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah, sekaligus memperlambat akselerasi pembangunan di Kutai Timur.

DPRD Kutim pun mendorong pemerintah pusat segera mengambil keputusan agar dana yang telah diakui sebagai hak daerah dapat segera dicairkan. Bagi Kutim, kejelasan transfer bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut keberlanjutan pembangunan dan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SANGATTA — Kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 persen terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali memantik perdebatan. Pemerintah daerah menyebutnya sebagai langkah memudahkan ibadah dan mengoptimalkan zakat, namun di sisi lain muncul kritik tajam soal keadilan, ruang pilihan ASN, serta batas kewenangan negara dalam mengatur ibadah yang bersifat personal.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan kebijakan zakat profesi memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Skema yang diterapkan adalah pemotongan 2,5 persen dari penghasilan ASN, mencakup gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Zakat tidak mengenal istilah tidak mampu dalam konteks zakat fitrah. Jika seorang muslim miskin tidak mampu membayar, maka orang mampu di sekitarnya yang menanggung. Tujuannya agar semua umat tetap bisa menunaikan zakat,” ujar Ardiansyah.

Ia juga menepis anggapan kebijakan ini memberatkan. Menurutnya, bila penghasilan ASN Rp5 juta per bulan, maka zakat yang dipotong sekitar Rp125 ribu—nilai yang dinilai lebih kecil dibanding pengeluaran konsumtif harian.

Namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik. Penyamaan kondisi ekonomi ASN dengan pola konsumsi tertentu dinilai menyederhanakan realitas. Tidak semua ASN berada pada situasi finansial yang sama, terutama mereka yang menanggung keluarga besar atau memiliki kebutuhan khusus.

Keberatan sebagian ASN juga bukan semata pada besaran zakat, melainkan pada mekanisme pemotongan otomatis yang dianggap menutup ruang pilihan. Zakat, sebagai ibadah individual, kini dipraktikkan melalui sistem administratif negara—memunculkan kesan pemaksaan meski berlandaskan regulasi.

Menanggapi hal itu, Ardiansyah menyebut zakat profesi sebagai hasil ijtihad ulama untuk memudahkan umat membersihkan harta dari penghasilan rutin. Ia meminta kepala perangkat daerah dan camat memberi pemahaman utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan ASN.

Sementara itu, Ketua Baznas Kutim Masnif Sofwan menegaskan Baznas adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bekerja berdasarkan undang-undang. Ia menyatakan pengelolaan zakat di Kutim dilakukan profesional dan transparan melalui digitalisasi.

“Kami mengelola dana Rp21,8 miliar pada 2025 hanya dengan enam staf dan lima pimpinan. Seluruh transaksi dilakukan melalui transfer, tanpa uang tunai, untuk menghindari potensi penyalahgunaan,” jelas Masnif.

Baznas Kutim mencatat penghimpunan zakat tertinggi di Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp21 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada delapan asnaf, termasuk fakir miskin, melalui mekanisme verifikasi yang melibatkan perangkat daerah hingga kecamatan.

Masnif juga membandingkan zakat profesi ASN dengan sektor lain, seperti pertanian yang dikenai tarif 5 persen. Menurutnya, ASN bergaji Rp7–10 juta per bulan hanya dipotong 2,5 persen—lebih kecil dibanding beban zakat petani berpenghasilan sekitar Rp2,2 juta per bulan.

Meski demikian, kritik tak berhenti pada perbandingan angka. Sorotan publik menekankan minimnya ruang dialog dan mekanisme keberatan yang jelas bagi ASN. Di tengah tujuan pengentasan kemiskinan, muncul kekhawatiran kebijakan lebih menekankan target penghimpunan ketimbang keikhlasan sebagai ruh ibadah.

Baznas Kutim menyebut potensi zakat daerah sebenarnya bisa mencapai Rp1 triliun jika perusahaan besar—khususnya sektor tambang dan perkebunan—menyalurkan zakat melalui Baznas. Fakta ini memunculkan pertanyaan lanjutan: mengapa optimalisasi lebih dulu menyasar ASN, sementara sektor korporasi belum tergarap maksimal.

Di persimpangan antara niat baik, legitimasi hukum, dan persepsi pemaksaan, kebijakan zakat profesi ASN Kutim kini menjadi ujian. Pemerintah daerah ditantang membuktikan bahwa institusionalisasi kebijakan keagamaan tetap menjunjung keadilan, transparansi, dan hak memilih warga.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemprov Kaltim menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda agar mampu menjawab tantangan zaman, khususnya di tengah transformasi besar daerah seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapan tersebut disampaikan dalam pelantikan jajaran rektorat Untag Samarinda periode 2026–2029.

Pelantikan Rektor Untag Samarinda Zuhdi Yahya, Wakil Rektor I Evi Kurniasari Purwaningrum, Wakil Rektor II Tukimun, dan Wakil Rektor III Legowo Kamarubaya dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda sekaligus Ketua Umum Aptisi, Budi Jatmiko.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim yang dibacakan Sekda Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim menyampaikan ucapan selamat sekaligus penegasan bahwa amanah kepemimpinan perguruan tinggi bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar bagi masa depan daerah.

“Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membawa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda semakin maju, berdaya saing, dan relevan dengan tantangan zaman. Pemprov Kaltim menaruh harapan besar kepada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ucap Sri Wahyuni.

Ia menegaskan, sejalan dengan visi pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, perguruan tinggi di Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa.

Menurut Sri, posisi Kalimantan Timur yang kini berada dalam fase transformasi besar menuntut perguruan tinggi bersikap adaptif dan progresif. Kehadiran IKN dan perubahan struktur ekonomi daerah, kata dia, harus dijawab dengan inovasi akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

“Apalagi kini Kalimantan Timur berada pada fase transformasi besar seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara dan perubahan struktur ekonomi daerah. Kondisi ini menuntut perguruan tinggi untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Kurikulum yang relevan, riset yang aplikatif, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri menjadi keniscayaan,” kata Sri.

Pada kesempatan itu, Sri Wahyuni juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui Program Gratispol yang menjadi unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Program Gratispol, lanjut Sri, memastikan akses pendidikan tinggi gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur mulai jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).

“Program ini kami hadirkan untuk memastikan tidak ada anak Kalimantan Timur yang terhambat melanjutkan pendidikan tinggi hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 pendidikan gratis baru diterapkan bagi mahasiswa semester 1. Namun pada 2026, seluruh mahasiswa semester 2 hingga 8 akan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis sesuai persyaratan yang berlaku.

“Jadi, bagi para mahasiswa, kami tegaskan tidak perlu khawatir. Pemprov Kaltim berkomitmen mempercepat realisasi dan memastikan keberlanjutan Program Gratispol agar mahasiswa dapat fokus belajar, berprestasi, dan menyiapkan masa depan tanpa beban kecemasan,” pesannya.

Sri Wahyuni juga berpesan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh generasi muda sebagai investasi jangka panjang bagi daerah.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh, kembangkan potensi diri, jaga integritas, dan siapkan diri menjadi agen perubahan yang membawa Kalimantan Timur menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kaltim, Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan Muhammad Akbar, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Daddy Ruhiyat, jajaran civitas akademika, serta tamu undangan lainnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Praktisi komunikasi Irfan Wahid atau Gus Ipang mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar tidak mengabaikan cara berkomunikasi dengan publik. Menurutnya, kinerja yang baik tanpa narasi yang tepat justru membuat pemerintah dianggap tidak bekerja.

“Publik tidak suka pejabat yang sombong. Ingat, serangan netizen bisa lebih ‘mematikan’ dari bom atom,” kata Gus Ipang saat menjadi narasumber Workshop Komunikasi Pemprov Kaltim di Media Sosial bertema Strategi Komunikasi Digital: Pembuatan Konten Kreatif hingga Distribusi Konten di Media Digital di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Lamin Etam, Rabu (14/1/2026).

Ia mengibaratkan Kalimantan Timur seperti sebuah pinisi yang sedang berlayar di lautan luas. Gubernur dan wakil gubernur bertindak sebagai nakhoda, sementara para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) adalah kru yang menentukan arah pelayaran. Penumpangnya, kata dia, adalah seluruh rakyat Kalimantan Timur.

“Ibarat sebuah pinisi di lautan, gubernur dan wakil gubernur harus mampu menghadirkan rasa aman dan yang terpenting membawa seluruh penumpang sampai tujuan dengan baik,” tegasnya.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, Gus Ipang menekankan bahwa informasi harus disampaikan secara benar, utuh, dan mudah dipahami masyarakat. Tanpa narasi yang kuat, kerja pemerintah akan kalah oleh isu negatif dan disinformasi yang berulang.

“Kinerja tanpa narasi membuat pemerintah dianggap tidak bekerja. No picture, hoaks. Kebenaran yang tidak diceritakan akan kalah dengan kebohongan yang terus diulang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa berita baik (good news) kerap kalah cepat menyebar dibandingkan berita buruk. Karena itu, OPD diminta lebih cermat dan berhati-hati dalam menyajikan informasi kepada publik. Satu kesalahan kecil, menurutnya, bisa berkembang cepat menjadi krisis kepercayaan.

Sebaliknya, citra positif yang dikelola dengan konsisten dapat berdampak besar. Gus Ipang mencontohkan Rizki Juniansyah, atlet TNI yang berprestasi di ajang SEA Games hingga meraih medali emas dunia, yang kemudian berdampak langsung pada lonjakan kariernya.

“Citra positif itu bisa mendorong kemajuan karier secara signifikan,” katanya.

Lebih jauh, Gus Ipang menekankan pentingnya empati sebagai fondasi komunikasi pemerintah. Ia menyebut, di era digital yang serba cepat, pemimpin daerah dan seluruh perangkatnya harus mampu memahami perubahan zaman dan cara berpikir masyarakat.

“Zaman sudah berubah. Jika kita tidak berubah, tidak adaptif, dan tidak memahami perubahan itu, kitalah yang akan dirugikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan komunikasi bukan semata soal figur gubernur atau wakil gubernur, melainkan menyangkut seluruh sistem kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Sekali lagi, ini bukan soal gubernur dan wakil gubernur, melainkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Gus Ipang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni juga mengingatkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemprov Kaltim agar mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan memadai.

“Mudah-mudahan di awal tahun ini PPID Kaltim semakin siap. Tidak hanya menyiapkan dokumen informasi yang diperlukan, tetapi juga memahami cara mengelola informasi agar dapat disampaikan dan diketahui masyarakat dengan baik,” harap Sri Wahyuni. (MK)

Editor: Agus S