TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, berhasil memangkas waktu tunggu penanganan pasien kanker hingga tiga bulan dengan menghadirkan layanan radioterapi di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Kehadiran layanan ini menjadi tonggak penting peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat kabupaten.

Berdasarkan data RSUD Aji Muhammad Parikesit, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 540 pasien asal Kabupaten Kukar harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan radioterapi. Jumlah tersebut belum termasuk pasien rujukan dari Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan wilayah sekitar.

“Layanan ini dipersembahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kukar. Kita patut bersyukur karena ini merupakan layanan radioterapi pertama di tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Aulia Rahman Basri saat peresmian fasilitas baru di Tenggarong, Jumat.

Aulia menjelaskan, layanan kanker terpadu ini tidak hanya diperuntukkan bagi pasien yang tengah menjalani pengobatan, tetapi juga masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check-up), khususnya melalui fasilitas perawatan VIP dan VVIP di Cancer Centre maupun Paviliun Nuri.

Peresmian Paviliun Nuri, Layanan Kanker/Onkologi Terpadu (Cancer Centre), serta jalan baru sebagai akses masuk RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang dilakukan pada Kamis (15/1/2026). Menurut Aulia, keberadaan Paviliun Nuri menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan eksekutif di luar skema BPJS Kesehatan.

Paviliun Nuri dibangun di lokasi strategis di bagian depan kawasan rumah sakit. Fasilitas ini dilengkapi poliklinik eksekutif serta ruang perawatan VIP dan VVIP dengan desain eksklusif dan kenyamanan setara layanan rumah sakit rujukan nasional.

Sementara itu, Layanan Kanker/Onkologi Terpadu (Cancer Centre) berlokasi di Gedung Murai, kawasan RSUD AM Parikesit. Salah satu fasilitas unggulan di gedung ini adalah alat radioterapi yang kini telah resmi dioperasikan dan menjadi bagian krusial dalam penanganan kanker.

“Pasien yang masih memungkinkan dilakukan tindakan operasi maupun yang tidak operable dapat ditangani di sini. Yang operable masuk ruang operasi, sedangkan yang tidak dapat ditangani melalui kemoterapi maupun radioterapi,” jelas Aulia yang juga berprofesi sebagai dokter.

Direktur RSUD AM Parikesit Martina Yulianti menambahkan, kehadiran gedung kanker terpadu tersebut merupakan bagian dari transformasi rumah sakit menuju sistem pelayanan berbasis 24 kelompok layanan sesuai Major Diagnostic Categories (MDC).

“Kini rumah sakit tidak lagi hanya diklasifikasikan berdasarkan kelas A, B, C, dan D, tetapi juga berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta alat kesehatan dalam 24 area spesialisasi,” ujarnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur, mencatat telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 335 klien sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan pasien laki-laki dewasa.

Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Bambang Styawan menyampaikan bahwa layanan rehabilitasi selama 2025 didominasi klien laki-laki dewasa sebanyak 298 orang, sementara klien perempuan dewasa tercatat 15 orang. Selain itu, terdapat pula 22 klien dari kategori anak dan remaja, terdiri atas 18 anak laki-laki dan empat anak perempuan, yang menjalani rehabilitasi dengan pendekatan serta pengaturan khusus.

“Selama kami masih memiliki kemampuan, waktu, dan tempat, pasti kami terima. Tidak akan kami tolak,” ujar Bambang saat memaparkan Capaian Layanan Rehabilitasi Tahun 2025 di Samarinda, Jumat.

Ia menjelaskan, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah memiliki kapasitas daya tampung hingga 120 tempat tidur. Masa perawatan klien bervariasi, mulai dari tiga hingga enam bulan, bergantung pada tingkat keparahan adiksi yang dialami masing-masing klien.

Untuk kasus adiksi kategori ringan, lanjut Bambang, proses rehabilitasi tidak selalu harus dilakukan melalui rawat inap. Klien dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan di berbagai fasilitas, seperti BNN provinsi, BNN kabupaten/kota, maupun klinik instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai penerima wajib lapor.

Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa proses pemulihan penyalahgunaan narkoba tidak berhenti ketika masa rehabilitasi selesai. Dalam perspektif dunia adiksi, istilah “sembuh” tidak dikenal.

“Yang ada adalah pulih. Adiksi merupakan penyakit kronis yang bersifat kambuhan atau relapse,” jelasnya.

Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh perubahan pola hidup klien setelah keluar dari layanan rehabilitasi. Perubahan tersebut mencakup pengelolaan aspek biologis, psikologis, sosial, hingga spiritual, yang harus didukung oleh lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat kerja.

Sebagai indikator keberhasilan program rehabilitasi, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah menggunakan instrumen World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) yang diakui secara internasional. Pengukuran kualitas hidup klien dilakukan sebelum dan sesudah menjalani rehabilitasi.

“Ketika kualitas hidup klien meningkat, baik secara biopsikososial maupun spiritual, diharapkan mereka mampu mempertahankan kepulihannya dan kembali menjalani kehidupan yang produktif tanpa narkoba,” pungkas Bambang. (MK)

BERAU — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan dukungan penuh terhadap penguatan konektivitas udara menuju wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut ditandai dengan peresmian jalur penerbangan komersial menuju Pulau Maratua, Kabupaten Berau, yang kini resmi melayani wisatawan dan masyarakat umum.

Peresmian penerbangan komersial tersebut berlangsung di Berau, Jumat, dan menjadi tonggak penting bagi aksesibilitas kawasan kepulauan yang selama ini mengandalkan penerbangan perintis. Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas dibukanya jalur komersial menuju salah satu ikon wisata bahari unggulan di Bumi Etam itu.

“Kita tidak hanya sekadar membuka akses transportasi, tetapi kita sedang membuka gerbang dunia bagi Maratua untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia,” tegas Rudy.

Gubernur Kaltim didampingi anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Berau Sri Juniarsih, serta manajemen Lion Air Group, turut mengawali penerbangan komersial perdana rute Berau–Maratua. Penerbangan yang sebelumnya berstatus perintis kini resmi ditingkatkan menjadi layanan komersial oleh Wings Air.

Maskapai tersebut mengoperasikan pesawat ATR 72-600 berkapasitas 72 penumpang dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Rute Berau–Maratua–Berau dijadwalkan beroperasi tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Rabu, Jumat, dan Minggu, guna mendukung mobilitas masyarakat sekaligus wisatawan.

Rudy menilai peningkatan status penerbangan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang solid antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan pelaku industri penerbangan. Ia meyakini konektivitas yang semakin baik akan memberikan efek domino positif bagi perekonomian lokal, terutama pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa penunjangnya.

“Dengan akses yang lebih mudah, peluang usaha masyarakat akan terbuka, lapangan kerja bertambah, dan nilai ekonomi kawasan kepulauan akan meningkat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Wings Air Capt. Iyus Susianto berharap pemerintah daerah konsisten menggelar agenda atau event rutin di Maratua. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga tingkat keterisian penumpang (occupancy rate) sekaligus memicu minat wisatawan berkunjung secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kunjungannya, Rudy Mas’ud juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Ia melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Babussalam Maratua, meninjau fasilitas pendidikan di SMA Negeri 9 Maratua, serta mengecek peningkatan kualitas infrastruktur dasar.

Gubernur Kaltim juga meninjau langsung sejumlah objek wisata unggulan di kawasan Kepulauan Derawan, seperti Pulau Kakaban dan Derawan, yang selama ini menjadi magnet wisata bahari Kalimantan Timur.

Rencananya, Rudy Mas’ud akan kembali ke Tanjung Redeb, Berau, melalui jalur laut. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi langsung rute transportasi laut beserta fasilitas pelabuhan yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat kepulauan, sekaligus melengkapi penguatan konektivitas darat, laut, dan udara di wilayah pesisir Kaltim. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur mempercepat proses pengadaan dan distribusi seragam sekolah gratis pada Tahun Anggaran (TA) 2026 agar dapat diterima siswa tepat saat tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan tahun ini.

Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan pada 2026 pengadaan dilakukan lebih awal sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya yang masih berada dalam fase transisi penyesuaian sistem distribusi.

“Tahun 2026 pengadaan seragam lebih cepat. Targetnya dibagikan tepat pada awal tahun ajaran baru pertengahan tahun dan kami alokasikan untuk sekitar 65 ribu paket seragam sekolah,” ujar Rahmat di Samarinda, Jumat.

Ia menegaskan percepatan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan mekanisme penyaluran bantuan pendidikan berjalan lebih efektif, tertib, dan tidak lagi terlambat seperti yang sempat terjadi pada periode awal pelaksanaan program.

Sebagai catatan, Disdikbud Kaltim baru saja menuntaskan penyaluran bantuan seragam sekolah gratis sebanyak 63.718 paket dengan capaian realisasi fisik mencapai 100 persen di lapangan. Penyaluran tersebut menjangkau 558 satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta, di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

Paket bantuan pendidikan yang diterima siswa terdiri atas kemeja, celana, sepatu, tas sekolah, serta jilbab bagi siswi muslimah. Rahmat memastikan kuota paket seragam pada periode sebelumnya telah mencukupi untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa baru, meskipun terjadi penambahan jumlah peserta didik di sejumlah daerah.

“Penyerahan fisik seragam dari APBD 2025 sudah dilakukan pihak sekolah kepada siswa secara serentak pada 5–6 Januari 2026, bersamaan dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.

Rahmat mengakui tantangan utama dalam distribusi bantuan ini adalah kondisi geografis Kalimantan Timur, khususnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Namun, kendala tersebut berhasil diatasi melalui metode jemput bola oleh tim di lapangan agar penyaluran tetap sesuai target waktu.

Ia menegaskan seluruh paket seragam yang disalurkan telah merata ke sekolah negeri maupun swasta tanpa pengecualian, sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam menjamin keadilan akses pendidikan.

“Program ini bertujuan meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua siswa, sekaligus memastikan kesetaraan fasilitas belajar bagi seluruh pelajar di Benua Etam tanpa memandang latar belakang ekonomi,” pungkas Rahmat. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Pelaksanaan Reses I DPRD Kutai Timur (Kutim) Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2025/2026 kembali membuka potret persoalan klasik di daerah. Jalan rusak dan kualitas layanan publik masih mendominasi aspirasi masyarakat di hampir seluruh daerah pemilihan.

Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kutim yang digelar Rabu (14/1/2026), saat Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, menyampaikan laporan resmi hasil reses anggota dewan.

Jainuddin menyebutkan, reses yang dilaksanakan serentak di lima daerah pemilihan pada 28 November hingga 2 Desember 2025 menjadi ruang bagi warga menyuarakan kebutuhan paling mendasar yang hingga kini belum tuntas ditangani.

“Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya kepada awak media.

Namun, dari hasil penjaringan aspirasi, mayoritas usulan masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar. Di sejumlah wilayah, warga kembali mengeluhkan kondisi jalan lingkungan dan jalan usaha tani yang rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga minimnya penerangan jalan umum.

Selain infrastruktur, layanan publik juga menjadi sorotan. Ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, fasilitas pendidikan dan olahraga, serta sarana kesehatan dan fasilitas umum masih dinilai belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.

Jainuddin menjelaskan, dalam kegiatan reses, anggota DPRD juga menyampaikan informasi terkait program Pemerintah Kabupaten Kutim sebagaimana tertuang dalam visi dan misi bupati, yakni Terwujudnya Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing, termasuk arah kebijakan pembangunan daerah serta kegiatan komisi dan fraksi DPRD.

Ia mengakui, berulangnya aspirasi serupa dari tahun ke tahun menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, agar penentuan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran.

“Hasil reses ini diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah,” katanya.

DPRD Kutim berharap aspirasi yang dihimpun dapat segera ditindaklanjuti melalui program dan penganggaran pemerintah daerah, sehingga persoalan lama yang terus berulang tidak kembali muncul dalam agenda reses berikutnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam