Beranda blog Halaman 341

Jembatan Bailey Tiba di Suka Raja, BWS Pastikan Penanganan Darurat Akses Warga Patok 52

Penulis
redaksi
-
0
Besi rangka jembatan Bailey dari KIPP IKN tiba di RT 24 Desa Suka Raja, Selasa (13/1/2026) malam. (Atmaja/Media Kaltim)

NUSANTARA – Keluhan warga Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, terkait rusaknya jembatan akses utama di RT 24 perbatasan RT 25 Patok 52 akhirnya direspons cepat. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menurunkan jembatan darurat jenis Bailey dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jembatan tersebut dipasang sebagai solusi darurat atas rusaknya akses satu-satunya yang menghubungkan aktivitas warga setempat. Kepala Unit Pengelola Prasarana Pengendalian Banjir BWS Kalimantan IV, Richard Arief, menjelaskan bahwa jembatan Bailey yang digunakan merupakan aset yang sebelumnya berada di kawasan KIPP IKN.

“Untuk yang kita pasang di Suka Raja ini, ada satu jembatan Bailey yang diturunkan. Jadi yang kita lakukan ini hanya sekadar untuk penanganan tanggap darurat terlebih dahulu,” ujar Richard Arief di lokasi, Selasa (13/1/2026) malam.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan tersebut bersifat sementara. Ke depan, akan ada tindak lanjut sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku.

“Apakah nanti dipermanenkan atau seperti apa, tentu ada proses lanjutan. Saat ini yang utama adalah kegiatan tanggap darurat,” jelasnya.

Dalam penanganan ini, sejumlah instansi terlibat, di antaranya Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV sebagai penanggung jawab utama, Dinas Bina Marga, serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Di sini kita saling bekerja sama untuk penanggulangan bencana, khususnya terkait jembatan atau akses jalan yang terputus,” tegas Richard.

Rangka jembatan Bailey tiba di lokasi RT 24 sekitar pukul 19.30 Wita. Selanjutnya, sekitar pukul 21.20 Wita, rangka jembatan diturunkan dari truk tronton menggunakan alat berat ekskavator dengan bantuan tali pengikat.

Sesuai rencana, proses perakitan jembatan akan dilakukan pada Rabu (14/1/2026). Setelah perakitan rampung, jembatan lama akan dibongkar, sekaligus dilakukan pembersihan badan sungai yang menyempit akibat runtuhan konstruksi lama. Jembatan lama tersebut diketahui dibangun sejak masa transmigrasi dan telah beberapa kali mengalami perbaikan.

Setelah pembongkaran selesai, jembatan Bailey akan dipasang sebagai akses sementara bagi warga.

Penanggung jawab lapangan dari Nova Group selaku vendor pelaksana menyampaikan bahwa sedikitnya enam pekerja akan diterjunkan ke lokasi untuk proses perakitan jembatan.

“Kami usahakan secepat mungkin, Pak. Insya Allah satu hari bisa selesai. Yang agak lama hanya proses pengelasannya,” ujarnya di lokasi.

Berdasarkan informasi teknis di lapangan, jembatan Bailey yang didatangkan memiliki panjang sekitar 15 meter dengan lebar keseluruhan enam meter. Jembatan ini menggunakan plat dek, dengan sistem pemasangan baut menggunakan kunci impact yang ditopang oleh genset berdaya 10.000 watt.

Ketua RT 24 Desa Suka Raja, Narimo, menyampaikan rasa syukur atas kedatangan jembatan Bailey tersebut.

“Kami sudah menunggu sejak tadi, sesuai dengan yang dijanjikan pihak OIKN kemarin. Alhamdulillah akhirnya datang,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua RT 25, Waras Rahmad Abdillah alias Sableng, yang sejak awal intens memantau proses penanganan di lapangan.

“Kami warga di sini sangat gembira. Akhirnya ada solusi, meskipun sifatnya sementara. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu,” ucapnya. (MK)

Editor: Agus S

Vonis Danny Praditya Dinilai Bisa Jadi Preseden, Peringatkan Risiko Kriminalisasi Keputusan Direksi BUMN

Penulis
redaksi
-
0
Mantan Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Danny Praditya. (Fajri/MKN)

JAKARTA — Terpidana kasus korupsi jual beli gas, Danny Praditya, menilai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan secara utuh fakta-fakta bisnis yang terungkap selama persidangan. Vonis enam tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya disebut berpotensi menjadi preseden serius bagi pengambil keputusan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Danny menyatakan transaksi jual beli gas yang dipersoalkan telah mengacu pada ketentuan regulasi sektor energi, termasuk peraturan menteri yang mengatur pengecualian penjualan gas secara bertingkat. Ia menyoroti adanya dokumen resmi dari otoritas migas yang menurutnya membatalkan teguran sebelumnya dan menjadi dasar sahnya transaksi tersebut.

“Ada fakta persidangan bahwa pada September 2021 surat dari Dirjen Migas menganulir teguran sebelumnya sehingga transaksi tersebut sebetulnya bisa dijalankan,” kata Danny kepada awak media usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026) malam.

Selain persoalan regulasi, Danny menilai putusan majelis hakim berisiko menghambat iklim inovasi dan keberanian direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, kebijakan korporasi kerap ditafsirkan berbeda ketika ditarik ke ranah hukum pidana.

“Bagaimana upaya menjaga amanah dan melakukan inovasi justru dianggap sebagai penyimpangan dan bahkan dipidana,” ujarnya.

Danny juga menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap perkara yang menimpanya. Ia menilai putusan tersebut berpotensi menjerat banyak direksi BUMN lainnya, baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas.

“Bukan tidak mungkin direksi BUMN, baik yang sudah tidak menjabat maupun masih menjabat, akan dapat terjerat pidana,” ungkapnya.

Ia menggambarkan direksi BUMN sebagai pihak yang bertugas menjaga dan mengelola aset negara. Karena itu, menurut Danny, setiap keputusan bisnis semestinya dinilai dalam konteks tata kelola korporasi, bukan semata-mata pendekatan pidana.

“Kami sebagai pengurus BUMN juga merupakan prajurit yang menjaga aset negara dan hari ini kami tidak hanya dituduh, tetapi juga dihukum,” katanya.

Danny kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran dana pribadi dari transaksi jual beli gas yang menjadi dasar perkara tersebut. Ia menyebut hal tersebut telah terungkap secara jelas dalam persidangan, namun tidak menjadi pertimbangan dalam putusan hakim.

“Itu juga sudah terungkap dalam fakta persidangan, tetapi sayangnya tidak dipertimbangkan dalam vonis hari ini,” ujarnya.

Ia juga mengklaim kerja sama jual beli gas tersebut justru memberikan manfaat jangka panjang bagi PT PGN, mulai dari jaminan pasokan gas, pembangunan infrastruktur, hingga potensi laba tahunan yang signifikan sepanjang masa kontrak.

Danny membantah tudingan korupsi dan berharap kasus yang menimpanya menjadi yang terakhir bagi insan BUMN yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan korporasi.

“Insan BUMN tidak semuanya perampok dan bukan pengkhianat negara,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan upaya banding, Danny menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dan belum mengambil keputusan final.

“Kami masih pikir-pikir karena menurut hemat kami seluruh fakta sudah kami sampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Danny Praditya serta denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan dalam perkara korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Danny Praditya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. (MK)

Rumah Dimasuki OTK, Warga Samarinda Tempuh Jalur Hukum: Anak Diduga Alami Trauma

Penulis
redaksi
-
0
Kuasa hukum Paulinus Dugis resmi melayangkan laporan pengaduan ke pihak kepolisian pada Senin. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Dugaan pelanggaran hak privasi dan perlindungan anak mencuat di wilayah hukum Polsek Sungai Kunjang. Seorang warga Samarinda berinisial M, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Paulinus Dugis, secara resmi melaporkan peristiwa masuknya orang tak dikenal (OTK) ke dalam rumahnya tanpa izin ke pihak kepolisian, Senin (12/1/2026).

Langkah hukum ini ditempuh menyusul aksi sekelompok orang yang diduga masuk ke kediaman kliennya untuk mencari barang tertentu tanpa prosedur hukum yang sah. Peristiwa tersebut dinilai telah melanggar hak privasi pemilik rumah serta menimbulkan dampak psikologis bagi anggota keluarga.

Kuasa hukum pelapor, Paulinus Dugis, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke Mapolsek Sungai Kunjang membawa dua agenda sekaligus. Selain mendampingi saksi SF dan M terkait laporan pencurian yang sebelumnya dilaporkan oleh saudari N, pihaknya juga secara resmi melayangkan laporan baru terkait dugaan pelanggaran hukum.

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tindakan memasuki rumah orang lain tanpa hak. Klien kami, saudara M, adalah pemilik sah rumah tersebut,” ujar Paulinus saat dikonfirmasi awak media, Selasa (13/1/2026).

Ia menegaskan, kliennya merasa sangat keberatan karena rumahnya didatangi oleh orang tak dikenal yang masuk tanpa izin, bahkan diduga melakukan penggeledahan atau mencari sesuatu di dalam rumah.

“Rumah klien kami didatangi, mereka masuk, dan melakukan pencarian tanpa seizin pemilik. Ini jelas melanggar hak privasi,” tegasnya.

Anak Diduga Alami Tekanan Psikologis

Hal yang paling disoroti dalam laporan ini adalah dampak yang dialami seorang anak di bawah umur yang berada di lokasi saat kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, anak tersebut diduga mengalami perlakuan kasar yang memicu trauma.

“Ada kejadian di mana anting yang dikenakan anak tersebut diduga dicopot secara paksa. Ini sudah masuk ranah intimidasi dan menyebabkan ketakutan yang luar biasa pada anak,” ungkap Paulinus.

Menurutnya, peristiwa tersebut membuka kemungkinan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan objek tekanan atau dilibatkan dalam persoalan orang dewasa, termasuk urusan utang-piutang atau perjanjian tertentu.

Paulinus menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan seluruh kronologi kejadian dan bukti awal kepada Unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang. Meski belum mengungkap identitas para terlapor, ia memastikan proses hukum akan terus dikawal hingga tuntas.

“Langkah hukum ini terpaksa kami ambil karena tidak adanya itikad baik dan adanya rasa terancam yang dialami klien kami,” ujarnya.

“Kalau sejak awal diselesaikan secara baik-baik, mungkin tidak sampai ke tahap ini. Namun karena ada hak yang dilanggar dan tekanan psikologis, jalur hukum adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan,” pungkas Paulinus.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut serta memeriksa keterangan para saksi untuk menentukan langkah penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. (MK)

Kasus Bom Molotov FKIP Unmul Masuk Sidang, Empat Mahasiswa Ajukan Eksepsi

Penulis
redaksi
-
0
Saat ruang sidang berlangsung dan kedua mahasiswa melakukan konsultasi terkait surat dakwaan. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Kasus penemuan puluhan bom molotov di Sekretariat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) resmi bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam sidang perdana yang digelar Selasa (13/1/2026), empat mahasiswa yang duduk di kursi terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perkara yang sempat menghebohkan publik pada September 2025 ini menyeret empat mahasiswa berinisial F (20), MH (20), MAG (20), dan AR (21). Keempatnya didakwa terlibat dalam penyimpanan 27 botol bom molotov yang ditemukan aparat kepolisian di Jalan Banggeris, Kelurahan Karang Anyar, Samarinda.

Penasihat hukum para terdakwa, Paulinus Dugis, menegaskan pihaknya memutuskan melawan dakwaan jaksa karena dinilai tidak akurat dan mengandung sejumlah kekeliruan mendasar. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian serius terkait rangkaian peristiwa, waktu kejadian (tempus delicti), hingga lokasi kejadian (locus delicti).

“Setelah berkoordinasi dengan klien, kami memutuskan untuk mengajukan eksepsi pada persidangan pekan depan. Ada poin-poin dalam dakwaan yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Paulinus kepada awak media usai persidangan.

Ia juga menyoroti penerapan pasal yang digunakan dalam dakwaan. Paulinus menilai, jaksa perlu mengkaji ulang relevansi pasal tersebut, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah mulai berlaku per 2 Januari 2026.

“Jika eksepsi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dakwaan dinyatakan tidak memenuhi unsur dan para terdakwa harus dibebaskan tanpa perlu masuk ke pemeriksaan pokok perkara,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada 31 Agustus 2025, sehari sebelum rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur. Saat itu, polisi melakukan penggerebekan di Sekretariat Program Studi Sejarah FKIP Unmul dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 27 botol bom molotov siap pakai, jeriken berisi bensin, serta perca kain yang diduga digunakan sebagai sumbu.

Kedua mahasiswa saat meninggalkan ruang sidang. (Dimas/MKN)

Meski berstatus sebagai terdakwa, keempat mahasiswa tersebut saat ini tidak ditahan di rumah tahanan. Mereka mendapatkan penangguhan penahanan dengan status tahanan kota, dengan pertimbangan kemanusiaan serta status mereka sebagai mahasiswa aktif.

Berbeda dengan keempat mahasiswa tersebut, tiga tersangka lain yang diduga sebagai perencana utama pembuatan bom molotov hingga kini masih ditahan. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup.

Selain itu, aparat kepolisian masih memburu dua orang lainnya yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum para terdakwa. (MK)

Editor: Agus S

Rakernas Kejaksaan 2026 Dimulai, Jaksa Agung Tegaskan Reformasi dan Integritas Aparatur

Penulis
redaksi
-
0
Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2026 secara hybrid di Jakarta. (Dok. Kejagung)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang digelar secara hybrid, Selasa (13/1/2026). Rakernas ini menjadi momentum konsolidasi internal Kejaksaan dalam memperkuat reformasi penegakan hukum dan pelayanan publik.

Rakernas Kejaksaan 2026 mengusung tema penguatan tata kelola Kejaksaan dalam reformasi penegakan hukum dan pelayanan publik, dengan penekanan pada peningkatan akuntabilitas, profesionalisme, serta integritas aparatur Adhyaksa.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan tidak cukup hanya menonjolkan kinerja penindakan, tetapi juga harus membangun institusi yang bersih, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

“Kejaksaan tidak cukup hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga harus kokoh dalam tata kelola, akuntabilitas, dan integritas aparatur,” ujar ST Burhanuddin.

Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar kebijakan dan program kerja Kejaksaan tahun 2026 disusun secara terencana, terukur, serta selaras dengan Asta Cita Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Setiap langkah Kejaksaan harus mendukung agenda besar negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Jaksa Agung juga menegaskan dukungan penuh Kejaksaan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Pada aspek transformasi kelembagaan, ST Burhanuddin menyoroti pentingnya penerapan konsep Advocaat Generaal dan penguatan single prosecution system guna memastikan keseragaman dan kepastian dalam penegakan hukum.

“Jaksa harus menjadi dominus litis yang kuat, profesional, dan akuntabel dalam sistem penuntutan terpadu,” katanya.

Integritas aparatur menjadi perhatian utama dalam arahannya. Jaksa Agung menekankan penguatan fungsi pengawasan sebagai quality assurance sumber daya manusia Kejaksaan, termasuk integrasi data hukuman disiplin untuk mencegah promosi aparatur yang melanggar etik.

“Integritas bukan slogan. Ini fondasi kerja kita, dan tidak ada toleransi bagi aparatur yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.

Memasuki era pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, Jaksa Agung meminta Kejaksaan siap dari sisi regulasi, sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan. Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi riil dinilai menjadi kunci dalam menghadapi perubahan sistem hukum nasional.

Selain itu, Kejaksaan juga mendorong percepatan digitalisasi melalui pemanfaatan Big Data Intelijen berbasis kecerdasan buatan, serta optimalisasi peran Badan Pemulihan Aset guna mengembalikan kerugian negara secara berkelanjutan.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk bekerja dengan senyap, menjunjung tinggi moralitas, dan membiarkan kinerja serta integritas yang berbicara kepada publik.

“Work in silence, let success speak. Bekerjalah dalam diam, biarkan kesuksesan yang berbicara,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

Sembilan Desa di Paser Tolak Klaim Tambang Pasir Sungai Kandilo

Penulis
redaksi
-
0
RDP Komisi III DPRD Provinsi Kaltim bersama sembilan kepala desa di kawasan Sungai Kandilo, Kabupaten Paser. (Ist)

SAMARINDA – Warga dari sembilan desa di sepanjang Sungai Kandilo, Kabupaten Paser, mendesak keadilan atas klaim penambangan pasir sungai yang dilakukan CV Zen Zay Bersaudara. Klaim tersebut memicu protes karena berdampak langsung pada mata pencaharian warga lokal yang sejak lama menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan pasir tradisional.

Persoalan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (12/1/2026).

Dalam RDP tersebut, seluruh kepala desa yang hadir menyatakan sikap tegas menolak aktivitas tambang pasir oleh CV Zen Zay Bersaudara di kawasan Sungai Kandilo. Penolakan itu didasari kekhawatiran terhadap dampak sosial, lingkungan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut konflik sosial, tetapi juga mengandung persoalan serius terkait perizinan.

“Sungai Kandilo itu masuk kawasan hutan lindung, tidak bisa sembarangan,” tegas Apansyah usai RDP.

Ia menyoroti keabsahan izin perusahaan, khususnya terkait peta lokasi kegiatan. Menurutnya, CV Zen Zay Bersaudara diduga tidak memiliki peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, sehingga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menjadi sulit untuk diverifikasi.

Selain itu, Apansyah mengungkap adanya kelemahan dalam sistem Online Single Submission (OSS) perizinan yang saat ini belum mengakomodasi ruang sungai. Sistem tersebut, kata dia, hanya mengatur perizinan untuk wilayah darat dan laut, sehingga objek sungai belum tercantum secara jelas.

“Kalau objek sungainya saja belum ada di sistem, seharusnya perizinan belum bisa diproses seperti itu,” jelasnya.

Apansyah juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan warga. Menurutnya, masyarakat telah menambang pasir di Sungai Kandilo secara turun-temurun, namun tiba-tiba muncul klaim dari perusahaan yang membuat warga kehilangan mata pencaharian. Bahkan, ia menyebut terdapat indikasi kriminalisasi terhadap warga yang tetap beraktivitas di sungai.

“Warga sudah menambang di sana secara turun-temurun. Tiba-tiba ada perusahaan yang mengklaim, masyarakat kehilangan mata pencahariannya, bahkan ada indikasi kriminalisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tersebut juga diduga belum disetujui. Oleh karena itu, aktivitas penggunaan alat berat di kawasan sungai dinilai tidak dibenarkan, apalagi jika berpotensi memicu konflik antarwarga.

Komisi III DPRD Kaltim berencana memanggil pihak CV Zen Zay Bersaudara dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan secara langsung. Pemanggilan itu bertujuan meninjau kembali tata ruang dan legalitas penambangan pasir di Sungai Kandilo.

DPRD berharap, melalui penyelesaian yang adil dan transparan, warga dari sembilan desa tetap dapat menjalankan mata pencaharian mereka di Sungai Kandilo tanpa diskriminasi dan konflik berkepanjangan. (MK)

Editor: Agus S

Prabowo Evaluasi Langsung Pembangunan IKN, Desain dan Fungsi Bangunan Disorot

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan disambut jajaran pejabat setempat usai mendarat menggunakan helikopter. Foto: Dok. OIKN

NUSANTARA – Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi langsung terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kunjungannya pada 12–13 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan sejumlah koreksi penting yang menyoroti dua aspek utama, yakni desain dan fungsi bangunan.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media, Selasa (13/1/2026). Menurutnya, Presiden meminta agar Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan perbaikan terhadap dua aspek tersebut agar pembangunan berjalan sesuai tujuan awal.

“Jadi, tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi,” kata Prasetyo.

Selain desain dan fungsi bangunan, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan kawasan dan gedung legislatif serta yudikatif. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat rampung pada 2028 dan selanjutnya difungsikan sebagai bagian dari kelengkapan ibu kota negara.

Sejak awal, Presiden memang memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan IKN. Penekanan tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi dasar kebijakan pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri menyempatkan diri bermalam di kawasan IKN. Terpantau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi beberapa lokasi, di antaranya Plaza Bhinneka Tunggal Ika—yang sebelumnya dikenal sebagai Titik Nol—bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya juga terlihat mengunjungi Gedung Sekretariat Negara di IKN bersama jajaran Otorita IKN.

Pada keesokan paginya, Presiden Prabowo menerima paparan langsung dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait perkembangan terbaru pembangunan IKN.

“Tadi pagi mendapatkan update dari Kepala OIKN berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara kita,” jelas Prasetyo.

Menjelang siang, Presiden Prabowo turut meninjau proyek pembangunan SMA Taruna Nusantara IKN yang berlokasi di Wilayah Perencanaan (WP) 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Di lokasi tersebut, Presiden tampak bercengkerama dengan para pekerja konstruksi.

Pada kesempatan yang sama, Letkol Teddy Indra Wijaya juga terlihat melayani permintaan salah seorang pekerja konstruksi yang meminta tanda tangannya pada pakaian yang dikenakan.

Sekadar diketahui, lawatan Presiden Prabowo ke IKN dilakukan setelah meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Presiden kemudian melanjutkan agenda peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebelum akhirnya terbang ke IKN dan bermalam di kawasan tersebut. (MK)

Editor: Agus S

Pengangguran Pemuda Kaltim Masih Tinggi, DPRD Tekankan Peran Pendidikan

Penulis
redaksi
-
0
M. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim saat diwawancarai di Samarinda. (K. Irul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA – Tingginya angka pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, hingga 2025, persentase kelompok usia 20–25 tahun yang masuk kategori tersebut mencapai 19,35 persen.

Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai pendidikan menjadi faktor kunci untuk memutus mata rantai pengangguran usia muda di daerah ini. Menurutnya, kualitas dan akses pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan angkatan muda dalam memasuki dunia kerja.

“Untuk keluar dari siklus pengangguran itu, faktor utamanya adalah bagaimana memajukan dunia pendidikan. Sekarang tingkat upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan lama sekolah di Kaltim itu sudah sangat konkret,” ujar Darlis saat diwawancarai, Jumat (9/1/2026), di Kompleks DPRD Kaltim, Samarinda.

Ia menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan pendidikan tidak lagi menjadi barang mahal dan sulit diakses, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan pedalaman. Darlis menyebut, salah satu langkah strategis yang diharapkan memberi dampak jangka panjang adalah program Gratispol melalui penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Program penggratisan UKT ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak langsung, tetapi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran,” jelasnya.

Selain pendidikan tinggi, Darlis juga menekankan pemerataan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, selama ini masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah, sehingga memaksa siswa harus menempuh jarak jauh ke kawasan perkotaan.

“Sekolah tidak boleh lagi menjauh dari akses masyarakat. Melalui Dinas Pendidikan, sekarang kita banyak membangun SMA di daerah-daerah yang selama ini sulit menjangkau sekolah di kota,” lanjutnya.

Persoalan pengangguran usia muda ini juga menjadi relevan dengan janji kampanye Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, terkait penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan secara nasional. Namun, Darlis mengingatkan bahwa tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, peluang kerja yang tersedia belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi muda di daerah.

“Lapangan kerja itu penting, tapi kesiapan SDM jauh lebih menentukan. Pendidikan adalah fondasi agar anak-anak muda kita bisa bersaing dan terserap di dunia kerja,” tegasnya.

Dengan angka pengangguran pemuda yang masih tergolong tinggi, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan ketenagakerjaan di Kaltim. (MK)

Editor: Agus S

Menguji Logo untuk Universitas Sains dan Teknologi Bontang

Penulis
redaksi
-
0

Menjadi juri sayembara logo Universitas Sains dan Teknologi Bontang (USTB) bukan perkara mudah. Ini menyangkut arah dan identitas institusi yang sedang bersiap bertransformasi. Apalagi, dari lima orang juri yang ditunjuk, saya satu-satunya juri eksternal.

Empat juri lainnya berasal dari internal kampus. Terdiri atas dua perwakilan yayasan dan dua dari unsur pimpinan STITEK Bontang. Posisi ini tentu membanggakan, sekaligus menuntut kehati-hatian. Karena saya hadir tanpa afiliasi struktural dan berdiri sebagai penilai independen.

Salah satu peserta mempresentasikan konsep logo di hadapan dewan juri pada sayembara logo Universitas Sains dan Teknologi Bontang di Kampus Utama STITEK Bontang. Foto: Istimewa

Undangan menjadi juri saya terima langsung dari Wakil Ketua STITEK Bontang, Herri Susanto, S.S., M.Hum. Sejak awal saya tahu bahwa sayembara ini bukan lomba desain biasa. Logo yang dipilih akan menjadi identitas resmi universitas baru. Digunakan dalam jangka panjang, dan melekat pada berbagai aspek institusi. Mulai dari ijazah, papan nama kampus, dokumen resmi, toga wisuda, hingga seluruh ekosistem digital kampus.

Proses transformasi STITEK menuju universitas ini sebelumnya juga telah saya tulis bersambung dalam beberapa artikel. Sehingga, sayembara logo ini saya pandang sebagai bagian penting dari rangkaian perubahan tersebut.

Penjurian dilaksanakan Jumat (9/1/2026) di Ruang PMB Kampus Utama STITEK Bontang, Jalan Letjen S. Parman. Laptop para juri terbuka di meja dengan lembar penilaian secara daring. Layar presentasi juga telah disiapkan untuk peserta. Sejak pukul 16.30 Wita, peserta dipanggil bergantian untuk mempresentasikan karya mereka. Proses penjurian sempat dijeda untuk salat Magrib, kemudian dilanjutkan kembali hingga seluruh rangkaian penilaian berakhir sekitar pukul 22.00 Wita.

Selama proses penjurian, para juri tidak hanya fokus pada tampilan visual semata. Setiap karya diuji melalui pertanyaan. Para juri menggali alasan di balik bentuk, simbol, dan pilihan warna yang digunakan. Konsistensi antara desain dan visi kampus menjadi perhatian utama.

Ada peserta dengan desain yang kuat, tetapi ketika diminta menjelaskan makna filosofisnya, masih terlihat ragu. Ada pula yang visualnya sederhana, namun mampu menjelaskan konsep dan relevansinya secara runtut dan masuk akal.

Suasana penjurian sayembara logo Universitas Sains dan Teknologi Bontang di Ruang PMB Kampus Utama STITEK Bontang, Jumat (9/1/2026). Para juri melakukan penilaian dan pencatatan skor secara daring. Foto: Istimewa
Dewan juri sayembara logo Universitas Sains dan Teknologi Bontang berfoto bersama usai penjurian. Foto: istimewa

Salah satu momen yang cukup menarik terjadi saat Aviora Karunia, dosen luar biasa Teknik Informatika, mengaku tidak menyangka bahwa sayembara ini mengharuskan peserta mempresentasikan karya secara langsung di hadapan juri. Ia semula mengira lomba logo ini hanya sebatas pengumpulan desain. “Presentasi ini juga saya buat mendadak,” kelakarnya depan juri.

BACA JUGA :  Gerakan Pangan Murah Kembali Digelar di Bontang, Harga Beras Mulai Rp60 Ribu

Meski demikian, ia tetap harus menyesuaikan diri dengan dinamika sesi tanya jawab. Di sini terlihat bahwa karya tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari kemampuan mempertanggungjawabkannya secara akademik.

Para peserta, baik mahasiswa maupun dosen, tampak berusaha tampil maksimal dengan mengeksplorasi karyanya di depan juri. Mereka menjelaskan ide yang dibangun sendiri. Terlihat ada rasa gugup, tetapi juga kesungguhan.

Dari 12 peserta, hanya satu yang tidak hadir dalam sesi presentasi, yakni Elreno Juneco Perierra, Mahasiswa Teknik Informatika 2025. Selebihnya hadir dan mengikuti seluruh rangkaian proses penjurian.


Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan panitia sejak awal. Meliputi kreativitas dan orisinalitas, kesederhanaan dan kejelasan desain, keserasian warna dan tipografi. Selain itu juga, kedalaman makna, kesesuaian dengan tagline The Knowledgeable and Virtue Campus, serta kualitas presentasi. Penilaian tidak didasarkan pada selera pribadi, melainkan pada ukuran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari seluruh proses tersebut, akhirnya mengerucut lima logo terbaik. Karya Muhammad Yusuf Saputra, Belva Pranama Sriwibowo, Aviora Karunia, Muhammad Salvatore, dan Irfani Zuhrufilah.

Pemenang dari lima besar ini akan diumumkan secara resmi pada Wisuda STITEK Bontang, 24 Januari 2026. Momentum ini tepat, lantaran wisuda bukan hanya menandai kelulusan mahasiswa, tetapi juga simbol transisi STITEK Bontang menuju Universitas Sains dan Teknologi Bontang.

Komposisi juri dalam sayembara ini terdiri atas Ir. Dedy Rahmad Utomo, S.T., IPM dan Hardianto, S.T., M.Eng. yang mewakili Yayasan Bessai Berinta selaku badan penyelenggara STITEK Bontang, Zaini, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua STITEK Bontang, Herri Susanto, S.S., M.Hum. sebagai Wakil Ketua STITEK Bontang, serta saya sendiri sebagai juri eksternal.

Dari penjurian yang berlangsung, terlihat bahwa STITEK Bontang tidak menempatkan perubahan ini sebagai formalitas, melainkan sebagai proses yang disiapkan dengan sangat serius. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

200 Guru Se-Bontang Belajar AI for Educator

Penulis
redaksi
-
0

Sebanyak 200 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Bontang mengikuti pelatihan AI for Educator sebagai upaya meningkatkan kompetensi digital pendidik. Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pembelajaran dan adaptasi guru terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan di dunia pendidikan.

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

📱 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb13jan2026/mobile/

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

1...340341342...1,191Halaman 341 dari 1,191