Beranda blog Halaman 342

Ketua DPRD Cup Dibuka, Andi Faiz: Keberadaan Fasilitas Olahraga yang Aktif Terbukti Mampu Hidupkan Geliat UMKM

0
Wali Kota Neni menendang bola tanda dimulainya Ketua DPRD Cup. (Dok Setda Bontang)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka turnamen minisoccer bertajuk “Ketua DPRD Cup Minisoccer Antar Perangkat Daerah Tahun 2026”. Pembukaan berlangsung meriah di Lapangan Minisoccer Kelurahan Satimpo, Senin (12/1/2026) malam.

Ajang bergengsi ini diikuti oleh 18 tim yang merupakan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni mengapresiasi inisiasi Ketua DPRD yang menggelar kegiatan ini. Ia menekankan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang adu fisik atau mencari juara, melainkan instrumen strategis untuk membangun chemistry dan sinergi antar-pegawai.
“Ini adalah sarana untuk mempererat silaturahmi dan soliditas. Nilai-nilai olahraga seperti kerja sama tim (teamwork), sportivitas, dan disiplin, harus kita implementasikan ke dalam budaya kerja pelayanan publik,” ujar Neni.

Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, melihat event ini dari kacamata ekonomi. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang aktif seperti di Satimpo ini terbukti mampu menghidupkan geliat UMKM sekitar. “Kita bisa lihat, di sekitar lapangan sudah banyak warga yang berjualan dan muncul pusat jajanan baru. Saya yakin Lapangan Satimpo ini tidak hanya menjadi ruang publik kebanggaan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi yang menyejahterakan masyarakat,” ungkap Andi Faizal.

Turnamen ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan untuk menjaga kebugaran aparatur pemerintah sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di wilayah Satimpo dan sekitarnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

16.67 Persen Warga Bontang Kategori Lansia, Tertinggi di Kaltim

0
Ilustrasi lanjut usia. (Ist)

BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meresmikan Sekretariat Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’ Kelurahan Belimbing, pada Selasa (13/01/2026) pagi.

Sekolah Lansia merupakan program pendidikan non-formal seumur hidup untuk lansia (usia 60 tahun ke atas) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, menjadikan mereka tetap Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif (SMART) melalui pembelajaran tentang kesehatan, keterampilan, interaksi sosial, spiritual, dan kognitif, agar tetap berdaya, bahagia, dan tidak terisolasi di usia senja.

Menurut Wali Kota Neni dengan naiknya angka lanjut usia, menandakan angka usia harapan hidup yang juga ikut meningkat. “Usia lanjut di Kota Bontang itu cukup banyak. Alhamdulillah, artinya apa. Bahwa usia harapan hidup di Kota Bontang semangkin meningkat. Alhamdulilah kita tertinggi di Kalimantan Timur,” ujar Neni didampingi oleh pengurus Sekolah Lansia yang baru dikukuhkan.

Sementara itu Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenduk Bangga) Provinsi Kalimantan Timur, Nur Rizky Permana Jati menggarisbawahi angka lansia di Kota Taman yang kian meningkat. “Bontang itu kalau tidak salah jumlah penduduknya seratus sembilan puluh ribuan, 16,67% lansianya. Dengan sekolah lansia ini, bagaimana jumlah lansia yang juga bertambah ini mempunyai kualitas hidup yang berkualitas,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

533 Lansia Terdata di Kelurahan Belimbing

0
Ilustrasi lansia. (Ist)

BONTANG – Lurah Belimbing Dwi Andriyani mengungkapkan, saat ini terdapat 533 lansia yang terdata di Kelurahan Belimbing. Hal itu diungkapkan saat peresmian Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas (KB) ‘Bestari’ dan Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’ Kelurahan Belimbing, pada Selasa (13/01/2026) pagi.

“Jumlah lansia yang ada di Kelurahan Belimbing ada 533 orang untuk saat ini, tapi untuk sekarang yang akan menjadi sekolah lansia berjumlah 25 orang,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Neni Moerniaeni juga menyoroti angka usia lanjut di Kota Bontang. Dengan naiknya angka lanjut usia, menandakan angka usia harapan hidup yang juga ikut meningkat. “Usia lanjut di Kota Bontang itu cukup banyak. Alhamdulillah, artinya apa. Bahwa usia harapan hidup di Kota Bontang semakin meningkat. Alhamdulilah kita tertinggi di Kalimantan Timur,” ujar Neni didampingi oleh pengurus Sekolah Lansia yang baru dikukuhkan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Wali Kota Resmikan Sekretariat Kampung KB ‘Bestari’ dan Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’ Kelurahan Belimbing

0
Peresmian Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas (KB) ‘Bestari’ dan Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’ Kelurahan Belimbing. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meresmikan Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas (KB) ‘Bestari’ dan Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’ Kelurahan Belimbing, pada Selasa (13/01/2026) pagi.

Meskipun Kampung KB Kelurahan Belimbing sudah diresmikan pada 2022 silam, namun demikian Sekretariat Kampung KB ini selalu berpindah tempat karena belum tersedianya gedung sekretariat tetap. Dengan diresmikannya Sekretariat Kampung KB Bestari ini, sekaligus akan menjadi lokus bagi Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’.

Bangunan yang diresmikan menjadi Sekretariat ini dulunya adalah Gedung RT.33 di Kompleks Perumahan BTN. Dengan dukungan berbagai pihak, gedung tersebut disulap menjadi bangunan yang bisa difungsikan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, para pengurus Sekolah Lansia ‘Sehat Bahagia’ Kelurahan Belimbing juga dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Bontang.

Sekolah Lansia merupakan program pendidikan non-formal seumur hidup untuk lansia (usia 60 tahun ke atas) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, menjadikan mereka tetap Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif (SMART) melalui pembelajaran tentang kesehatan, keterampilan, interaksi sosial, spiritual, dan kognitif, agar tetap berdaya, bahagia, dan tidak terisolasi di usia senja.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Program Serap 50 Ribu Tenaga Kerja Terhadang Validitas Data

0
Ilustrasi Pencari Kerja. (Ist)

SANGATTA – Program penyerapan 50 ribu tenaga kerja di Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketiadaan basis data ketenagakerjaan yang solid dan terverifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Trisno, mengakui bahwa hingga kini pemerintah daerah masih berada pada tahap awal perumusan kebijakan, dengan fokus utama pada penyusunan dan penguatan data angkatan kerja.

“Kalau datanya belum ada dan belum kuat, kebijakan apa pun akan lemah. Karena itu, fokus kita hari ini adalah memastikan data angkatan kerja Kutai Timur benar-benar akurat,” ujarnya, Selasa (13/1/2025).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa program penyerapan tenaga kerja skala besar tersebut belum sepenuhnya berbasis peta kebutuhan riil, baik dari sisi jumlah pencari kerja maupun daya serap dunia usaha di Kutim.

Trisno menyebutkan, data ketenagakerjaan seharusnya menjadi fondasi utama dalam merancang pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga proyeksi serapan tenaga kerja lintas sektor. Tanpa itu, target 50 ribu tenaga kerja berisiko menjadi ambisi politis yang sulit diukur capaian nyatanya.

“Hari ini rencananya akan ada rapat untuk membahas ini. Kita harus tahu dulu berapa angkatan kerja Kutai Timur setiap tahun, lalu berapa potensi serapan yang realistis,” jelasnya.

Di tengah laju pembangunan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam, Trisno menilai Kutim sejatinya memiliki peluang besar dalam menciptakan lapangan kerja, baik melalui badan usaha yang sudah eksis maupun pembentukan usaha baru di sektor-sektor strategis. Namun, ia menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi secara alamiah tidak serta-merta dapat diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.

“Kalau berjalan sendiri tanpa intervensi kebijakan, itu bukan hasil kerja pemerintah. Harus ada kontribusi kebijakan yang jelas agar penyerapan tenaga kerja bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Saat ini, Disnakertrans Kutim mengklaim tengah melakukan inventarisasi dan kajian mendalam terhadap data ketenagakerjaan. Namun publik masih menunggu kejelasan kapan data tersebut rampung, bagaimana metodologinya, dan sejauh mana kebijakan ini akan berdampak langsung pada penurunan pengangguran lokal.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Dewan Soroti Mengguritanya Ritel Modern di Kutim, Nasib UMKM Lokal Dipertanyakan

0
Ritel Modern Menjamur di Sangatta, Kutim. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi di Kutai Timur (Kutim) kian menggurita. Tak hanya di pusat kota, tetapi juga merangsek hingga kawasan permukiman dan pelosok wilayah.

Kondisi inipun menjadi sorotan Anggota DPRD Kutim, lantaran memunculkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa keresahan pelaku usaha kecil menjadi aspirasi yang berulang kali disampaikan masyarakat dalam agenda reses dan serap aspirasi dewan.

“Hampir setiap satu kilometer di Jalan Yos Sudarso I sampai IV, termasuk masuk ke Jalan Margo Santoso, Jalan Pendidikan hingga kawasan Kabo Jaya, ritel modern berdiri berderet,” ujar Jimmi.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pelaku UMKM berada dalam posisi yang tidak seimbang untuk bersaing. Dengan keterbatasan modal, manajemen usaha, dan jaringan distribusi, pedagang kecil kerap kalah dari ritel modern yang memiliki sistem logistik kuat dan standar operasional mapan.

Situasi tersebut diperparah oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan ritel modern. Sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara nasional melalui Online Single Submission (OSS) membuat ruang intervensi daerah semakin sempit.

“Kalau bicara penekanan jumlah, memang agak sulit karena perizinan sekarang satu pintu lewat OSS pusat,” jelas Jimmi.

Kondisi ini memunculkan ironi. Di satu sisi, ritel modern terus bertambah. Di sisi lain, perlindungan konkret terhadap UMKM lokal dinilai belum sebanding. Regulasi daerah belum sepenuhnya mampu menjadi tameng, sementara UMKM dipaksa bertahan dalam persaingan yang timpang.

Dalam situasi tersebut, DPRD Kutim mendorong pendekatan kolaboratif sebagai jalan keluar. Jimmi menilai, pembatasan semata bukan lagi pilihan realistis, melainkan penguatan kapasitas UMKM agar mampu menembus sistem ritel modern itu sendiri.

“UMKM kita harus naik kelas. Kalau mau masuk ke Indomaret atau Alfamidi, harus memenuhi standar, mulai dari legalitas, sertifikasi halal, kualitas produk, sampai kontinuitas pasokan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya peran aktif Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur sebagai penghubung antara pelaku usaha lokal dan pengelola ritel modern. Pendampingan pengurusan sertifikat halal, perbaikan kemasan, serta penguatan kapasitas produksi dinilai menjadi kunci agar produk lokal tidak tersingkir di daerahnya sendiri.

Jika kolaborasi tersebut berjalan efektif, keberadaan ritel modern justru dapat dimanfaatkan sebagai etalase promosi produk unggulan daerah. Namun tanpa intervensi serius dan kebijakan yang berpihak, ekspansi ritel modern dikhawatirkan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi lokal.

“Keluhan masyarakat ini nyata. Jumlah ritel modern luar biasa banyak. Karena itu, kolaborasi dengan UMKM lokal harus benar-benar didorong,” pungkas Jimmi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Revitalisasi GOR Bontang Lestari Jadi Prioritas, Disiapkan untuk Popda 2027

0
Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi. (Syakurah)

BONTANG – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang menempatkan revitalisasi GOR Taman Prestasi, Bontang Lestari sebagai salah satu program strategis.

Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga daerah, tetapi juga sebagai bagian dari persiapan Bontang menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) pada 2027 mendatang.

Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, mengatakan Popda sebagai event olahraga tingkat provinsi membutuhkan kesiapan infrastruktur yang matang, khususnya venue pertandingan yang layak, dan memenuhi standar.

“Sebagai tuan rumah Popda 2027, venue harus siap, representatif, dan bisa digunakan untuk berbagai cabor. Ini bukan hanya untuk Popda, tapi juga untuk pembinaan atlet dan masyarakat setelahnya,” terangnya, Selasa (13/1/2025).

Revitalisasi ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga, baik untuk kegiatan pertandingan, latihan, maupun pembinaan atlet pelajar.

Ia menambahkan, menjadi tuan rumah ajang olahraga membutuhkan kesiapan anggaran yang besar dan perencanaan yang cermat. Karena itu, penyiapan GOR sejak sekarang menjadi langkah antisipatif, agar beban anggaran tidak menumpuk di satu tahun anggaran saja.

“Penganggarannya sudah pasti di anggaran 2026 ini, entah diperubahan atau murni, kita lihat nanti,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Banyak Lowongan Tak Terisi, Disnaker Akui Kualifikasi SDM Lokal Masih Terbatas

0
Kantor Disnaker Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang mengakui masih terdapat keterbatasan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Disnaker Bontang, Lukmanul Hakim, mengatakan sejumlah jabatan yang dibutuhkan perusahaan tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena tidak tersedia keahlian yang sesuai.

“Contohnya dokter spesialis, itu sering kali tidak ada di Bontang. Ada juga jabatan teknis tertentu yang memang belum tersedia SDM-nya di daerah,” ungkapnya, Senin (13/1/2026).

Selain itu, keterbatasan juga terjadi pada lulusan sekolah kejuruan. Lukmanul mencontohkan rekrutmen yang dilakukan salah satu perusahaan besar di Bontang pada awal 2025.

“Waktu itu dibuka sekitar 41 lowongan. Tapi setelah ditelusuri, lulusan SMK kita yang memenuhi kualifikasi hanya beberapa orang saja,” jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, Disnaker terpaksa memperluas pencarian tenaga kerja ke luar daerah melalui mekanisme antar daerah hingga tingkat provinsi.

Menurut Lukmanul, kondisi ini menjadi tantangan bersama dan perlu menjadi perhatian dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pemerintah daerah agar kompetensi tenaga kerja lokal bisa lebih selaras dengan kebutuhan industri.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Retribusi dan Pengelolaan Wisata Beras Basah Masih Bertahap

0
Pulau Beras Basah. (istimewa)

BONTANG – Terkait rencana penarikan retribusi di Pulau Beras Basah, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang, Eko Mashudi menegaskan kebijakan tersebut belum diterapkan dalam waktu dekat.

Saat ini, pemkot masih fokus pada pembenahan fasilitas dasar, seperti kebersihan, keamanan, dan sarana tambat kapal.

Rencana retribusi nantinya tidak dibebankan langsung ke pengunjung, melainkan melalui jasa kapal wisata yang memanfaatkan fasilitas tambat milik pemerintah. Skema ini masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan daerah.

“Kami tidak ingin menarik retribusi sementara fasilitas belum siap. Jangan sampai masyarakat membayar, tapi pelayanan belum maksimal,” tegasnya, Selasa (13/1/2026).

Saat ini pihaknya tengah membahas pembenahan sistem, seperti penataan gazebo serta penerapan sistem tiket masuk yang ke depannya diharapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun penerapan kebijakan membutuhkan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, lantaran kebiasaan tidak mudah diubah. Maka perlu pembiasaan terlebih dahulu.

“Jadi masyarakat tidak beranggapan kalau dulu gratis, sekarang malah dipungut biaya,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Setda Targetkan Predikat ‘Informatif’, Benahi PPID

0
Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID. (Dok Setda)

BONTANG – Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Senin (12/1).

Dalam arahannya, Anwar Sadat mengapresiasi capaian PPID Setda yang berhasil meraih predikat “Cukup Informatif” dengan skor 76 pada penilaian terakhir. Angka ini berkontribusi pada raihan Pemerintah Kota Bontang yang mendapat predikat “Informatif” dengan nilai sempurna 100 se-Kalimantan Timur.

Namun, Anwar menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengunggah dokumen publik. Ia mengingatkan agar data pribadi seperti NIK, nomor telepon, dan detail keluarga dalam dokumen kontrak atau bantuan sosial harus disensor (dikecualikan) demi keamanan.

“Jangan sampai dokumen kontrak diunggah utuh dengan data pribadi rekanan, atau data penerima bantuan sosial ditampilkan secara vulgar hingga nomor rekening. Kita harus paham mana informasi yang boleh dibuka dan mana yang dikecualikan demi melindungi privasi warga,” tegas Anwar Sadat.

Pembenahan Struktur dan Layanan Fisik

Kepala Bagian Prokompim, Iskandar, selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa tantangan utama PPID Setda saat ini adalah keterbatasan SDM dan belum adanya petugas khusus di meja layanan (front desk).

“Evaluasi kita, layanan fisik di front desk belum optimal. Tahun ini kita akan menyusun jadwal piket bergilir antar-bagian untuk memastikan setiap tamu terlayani dan terfilter dengan baik. Apakah tujuannya rapat atau meminta informasi, semua harus tercatat,” ujar Iskandar.

Integrasi Media Sosial

Isu branding instansi turut menjadi sorotan. Forum menyepakati perlunya integrasi akun-akun media sosial yang tersebar di berbagai bagian untuk disatukan di bawah bendera “Sekretariat Daerah” atau dikolaborasikan agar konten lebih variatif dan jangkauannya lebih luas.
“Konten kita harus lebih menarik secara visual, tidak melulu seremonial, tetapi juga mengangkat prestasi ASN, hobi positif seperti olahraga, dan info layanan publik yang dibutuhkan masyarakat,” tambah perwakilan peserta rapat.

Sebagai tindak lanjut, Kabag Umum Muhammad Nur dan forum menyepakati pembentukan tim PPID Pelaksana dengan struktur baru yang melibatkan seluruh bagian.

Selain itu, seluruh unit kerja diwajibkan menyusun dan menyerahkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) paling lambat 30 Januari 2026 untuk diuji konsekuensi.

“Target kita di tahun 2026 adalah naik kelas menjadi predikat ‘Informatif’ dengan nilai di atas 90. Ini butuh komitmen dan pemahaman yang sama dari seluruh pejabat dan admin di lingkungan Setda,” pungkas Iskandar.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam