SAMARINDA — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, mengaku tidak mengetahui adanya penganggaran Rp8,5 miliar untuk pembelian mobil dinas gubernur jenis Range Rover 3.000 cc.

Pengakuan itu disampaikan Yenni saat menghadiri buka puasa bersama insan pers di Kantor DPW PKB Kaltim, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Senin (2/3/2026).

“Saya kebetulan baru mendengar disampaikan Ketua DPW. Untuk yang Rp8,5 miliar itu pun saya sebenarnya terkejut. Terkejut karena saya enggak tahu,” ujarnya.

Menurutnya, pengadaan mobil tersebut terjadi pada November 2025, di awal masa jabatan gubernur. Ia menyebut tidak pernah menerima informasi terkait penganggaran tersebut, bahkan ketika masih berstatus sebagai anggota DPRD.

“Hampir Rp100 miliar pun (kasus DBON) kalau enggak disampaikan, saya enggak tahu. Apalagi yang Rp8,5 miliar itu,” katanya.

Yenni menegaskan polemik utama bukan pada kapasitas mesin 3.000 cc yang secara regulasi dinilainya tidak menyalahi aturan. Namun, ia mempertanyakan besaran anggaran yang dinilai terlalu tinggi.

“Yang salah itu di angkanya. Kenapa sebesar itu? Kita punya Land Cruiser yang mungkin harganya Rp2,5 miliar, itu sudah cukup sebenarnya,” ujarnya.

Ia mengakui isu tersebut telah meluas dan menjadi pembahasan di tingkat nasional. Anggaran Rp8,5 miliar dinilai sensitif di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah.

“Ini sudah jadi isu nasional. Sudah ke mana-mana dibahas,” katanya.

Terkait rencana pengembalian mobil oleh gubernur, Yenni menekankan prosesnya harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan polemik baru.

“Kalau memang dikembalikan, harus jelas. Ada pembelinya, uangnya masuk kembali ke kas daerah. Itu yang paling benar menurut saya. Harus terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan polemik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyalurkan bantuan keagamaan sebesar Rp15 juta kepada Masjid Al-Ikhlas, Kampung Baru, Kecamatan Jempang, dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah, Senin (2/3/2026) sore.

Safari Ramadan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, didampingi Staf Ahli Bupati Rustam serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan disambut Camat Jempang Lorensius Itang, para petinggi kampung se-Kecamatan Jempang, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pengurus masjid, serta personel brigif dan batalyon.

Dalam sambutannya, Wabup Nanang menegaskan Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan ketakwaan, sekaligus memperkokoh nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kutai Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan.

“Melalui Safari Ramadan ini, kita ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, serta kondusivitas wilayah selama bulan suci ini,” katanya.

Pemkab Kubar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan hibah kegiatan keagamaan sebesar Rp15.000.000 kepada Masjid Al-Ikhlas. Bantuan tersebut bersumber dari APBD dan disalurkan sesuai mekanisme serta regulasi yang berlaku.

Nanang mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini diawasi secara ketat. Setiap penerima hibah wajib memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar dalam sistem perencanaan pemerintah daerah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga memaparkan capaian pembangunan di Kecamatan Jempang pada Tahun Anggaran 2025, meliputi pembangunan sarana dan prasarana umum, peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemberdayaan kelompok kerajinan, hingga pengembangan objek wisata.

“Total anggaran yang dikucurkan untuk wilayah Kecamatan Jempang mencapai lebih dari Rp45 miliar,” ungkapnya.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hibah secara simbolis kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas, tausiah keagamaan, buka puasa bersama, serta salat magrib berjamaah dalam suasana penuh kebersamaan.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

PPU — Sekitar 50 kepala keluarga (KK) di RT 08 Kelurahan Saloloang, Penajam Paser Utara (PPU), terdampak perubahan tapal batas wilayah yang membuat sebagian permukiman mereka masuk administrasi Kelurahan Pejala. Warga menyatakan penolakan dan meminta batas wilayah dikembalikan seperti semula.

Ketua RT 08 Saloloang, Samsuddin, menegaskan masyarakat kompak menolak perpindahan administrasi tersebut karena dinilai menimbulkan keresahan, terutama dalam pelayanan administrasi.

“Di siang ini kami berharap tapal batas bisa kembali ke yang aslinya. Warga RT 08 kompak tidak mau pindah,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, secara historis wilayah tersebut telah menjadi bagian dari Kelurahan Saloloang sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah mengalami perubahan.

“Batas aslinya sudah ada sejak dulu, dari zaman kami masih kecil. Sampai sekarang tidak pernah berubah,” ungkapnya.

Dampak perubahan tersebut paling dirasakan saat warga mengurus dokumen administrasi. Sejumlah warga disebut tidak dapat lagi mengurus administrasi di Kelurahan Saloloang karena dianggap telah masuk wilayah Pejala.

“Ada warga mau mengurus administrasi di Kelurahan Saloloang tapi tidak bisa karena dianggap sudah masuk Pejala. Padahal kami tidak pernah pindah,” jelas Samsuddin.

Selain kendala administratif, warga juga mengkhawatirkan potensi konflik sosial jika perubahan wilayah dilakukan tanpa kesepakatan masyarakat. Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Tanjung meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian agar polemik tidak meluas.

Warga berharap Bupati PPU dapat turun langsung ke lokasi untuk memberikan kepastian dan solusi atas status wilayah tersebut.

“Pesan kami kepada Bupati, mohon lihat warga di bawah ini supaya masyarakat merasa didengar,” pungkasnya.(MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten Paser menyiapkan skema bantuan pembangunan kembali rumah bagi warga Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, yang terdampak kebakaran pada Kamis (26/2/2026) lalu. Sebanyak 46 rumah yang dihuni 59 kepala keluarga dilaporkan hangus dalam peristiwa tersebut.

Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyampaikan pemerintah daerah telah merancang bantuan perbaikan rumah agar warga dapat segera kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

“Kami sudah membuat skema bantuan untuk membangunkan rumah bagi masyarakat yang terdampak musibah kebakaran di Muara Adang,” ujar Fahmi, Senin (2/3/2026).

Skema bantuan tersebut meliputi bantuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa 100 lembar seng dan 100 lembar kalsiboard untuk setiap rumah, serta bantuan rehabilitasi rumah senilai Rp35 juta.

Selain bantuan fisik, Pemkab Paser juga menyalurkan santunan dana, obat-obatan dan multivitamin, bantuan sandang dan pangan, perlengkapan sekolah, serta pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

“Bantuan yang kami berikan akan disalurkan oleh kepala desa, semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak musibah kebakaran,” katanya.

Bupati Fahmi juga menyoroti kendala saat proses pemadaman kebakaran, yakni akses jalan yang sempit sehingga menghambat mobilitas petugas.

Karena itu, ia meminta perangkat dinas terkait berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas penataan ulang kawasan permukiman agar lebih tertata dan memiliki jalur evakuasi yang memadai.

“Kami minta ditata ulang, agar ke depan bisa lebih rapi dan tertata. Sehingga jika terjadi musibah kebakaran ada jalur-jalur khusus, jadi penanganannya bisa lebih cepat dan responsif,” pungkasnya.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi warga terdampak, tetapi juga memperkuat sistem mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk.(MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SAMARINDA — PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Grup resmi menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan pelayaran asal Denmark, Dampskibsselskabet Norden A/S (NORDEN), sebagai langkah memperkuat ekspansi layanan maritim global pada 2026.

Kerja sama yang ditandatangani pada 25 Februari 2026 itu mencakup penyediaan jasa pemanduan (pilotage) dan penundaan (towage) bagi seluruh jenis kapal yang dioperasikan secara komersial oleh NORDEN di wilayah layanan Pelindo Grup di Indonesia.

Layanan tersebut meliputi kapal tangki, kapal curah kering (bulk carrier), hingga proyek pelayaran khusus. Dengan cakupan wilayah dari Malahayati hingga Merauke, SPJM memastikan kesiapan armada kapal tunda dan tenaga pandu profesional sesuai regulasi nasional maupun standar internasional.

Direktur Utama SPJM, Arief Prabowo, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk kepercayaan global terhadap kualitas layanan maritim Indonesia.

“Penunjukan SPJM oleh NORDEN adalah bukti kepercayaan global terhadap standar layanan kami. Kami memastikan setiap proses operasional, mulai dari kapal bersandar hingga berlayar, dilakukan secara profesional, aman, dan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Dry Operation Asia NORDEN, Steffen Christian Lie, turut hadir dalam seremoni penandatanganan dan menegaskan komitmen kolaborasi jangka panjang dengan SPJM.

Kemitraan ini juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan nol toleransi terhadap penyuapan dan korupsi, serta penerapan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) berstandar global.

Sebagai subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), SPJM terus memposisikan diri sebagai penyedia layanan maritim terintegrasi atau integrated one-stop service bagi industri pelayaran domestik dan internasional.

Langkah strategis tersebut dinilai menjadi bagian dari penguatan ekosistem logistik maritim nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah pelayaran global.(MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, S.E., S.H., menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda yang tidak tergesa-gesa membuka akses Terowongan Samarinda sebelum seluruh proses perizinan tuntas.

Menurut Arie, aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas utama, terlebih setelah adanya perubahan aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang kini mensyaratkan izin layak fungsi.

“Kami di Komisi III tentu mendorong agar seluruh tahapan administrasi dan teknis dipenuhi sesuai ketentuan. Jangan sampai karena ingin cepat difungsikan, aspek legalitas dan keselamatan justru terabaikan,” ujarnya, yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Samarinda.

Ia menegaskan DPRD melalui Komisi III akan terus menjalankan fungsi pengawasan, baik terhadap progres penyelesaian izin maupun aspek teknis lainnya. Arie meminta Pemerintah Kota Samarinda aktif berkoordinasi dengan kementerian agar proses perizinan tidak berlarut.

“Kami berharap Pemkot Samarinda intens berkomunikasi dengan Kementerian PUPR supaya proses perizinan bisa segera rampung. Masyarakat tentu menunggu pemanfaatan terowongan ini, tapi keselamatan tetap nomor satu,” tegasnya.

Selain itu, Arie juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran, khususnya terkait estimasi tambahan pekerjaan yang disampaikan pihak kontraktor. Ia menilai setiap item pekerjaan harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Selama perhitungannya jelas, rasional, dan mengutamakan keamanan, tentu kita dukung. Namun tetap harus transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, menjelaskan secara fisik proyek terowongan telah rampung dan dinilai layak digunakan. Namun akses belum bisa dibuka karena izin administratif dari Kementerian Pekerjaan Umum masih dalam proses.

“Kegiatan di terowongan yang sudah selesai ini harus ada izin secara administratif dari Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini masih berproses, jadi kami mohon masyarakat bersabar,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak 31 Desember 2025 berlaku perubahan regulasi yang meningkatkan persyaratan dari sekadar izin operasional menjadi izin layak fungsi. Seluruh dokumen persyaratan kini sedang dilengkapi sesuai standar operasional prosedur kementerian.

Dari sisi teknis, uji struktur telah dilakukan. Namun pengujian yang berkaitan dengan persyaratan izin tetap mengikuti tahapan resmi.

Sementara itu, Cost Control PT Pembangunan Perumahan (PP), Reyhan Suryaarbaika, menjelaskan estimasi anggaran Rp90 miliar mencakup pekerjaan regrading lereng di sisi inlet, penambahan ground anchor, pemasangan waller beam, serta backfill di atas perpanjangan struktur terowongan.

“Secara pemodelan dan perhitungan struktur sudah kami upayakan keamanannya memenuhi,” pungkasnya.

DPRD menegaskan, percepatan pemanfaatan infrastruktur penting bagi masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan kepatuhan hukum. Proyek strategis tersebut akan terus dikawal hingga seluruh syarat administrasi dan teknis dinyatakan tuntas.(MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S