BONTANG – Jumlah lowongan kerja di Kota Bontang sepanjang 2025 tercatat mencapai 5.363 lowongan, namun angka tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan, yakni 4.107 orang.

Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Disnaker Bontang, Lukmanul Hakim, menjelaskan ketidaksinkronan tersebut bukan tanpa sebab. Menurutnya, tidak semua lowongan yang dibuka perusahaan dapat diisi oleh tenaga kerja lokal.

“Ketika perusahaan melakukan rekrutmen terbuka, ada beberapa jabatan yang ternyata tidak tersedia tenaga kerjanya di Kota Bontang, terutama dari sisi kualifikasi,” jelasnya, Senin (12/1/2026).

Ia menyebutkan, apabila tidak ditemukan pencaker yang memenuhi persyaratan, maka proses rekrutmen akan diperluas ke tingkat provinsi hingga antar daerah.

“Kalau di Bontang tidak ada yang sesuai, mau tidak mau kita carikan di luar daerah. Itu sebabnya jumlah lowongan tidak selalu sama dengan penempatan,” katanya.

Kondisi ini, kerap terjadi pada jabatan-jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman spesifik, sehingga tidak bisa diisi secara instan oleh pencaker lokal.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang mencatat kenaikan signifikan jumlah pencari kerja (pencaker) sepanjang 2025.

Berdasarkan data resmi hingga Desember 2025 kemarin, total pencaker mencapai 10.708 orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 8.497 orang.

Seiring meningkatnya jumlah pencaker, penempatan tenaga kerja juga mengalami kenaikan. Pada 2025, Disnaker berhasil menempatkan 4.107 orang ke berbagai sektor pekerjaan. Angka ini naik dibandingkan capaian penempatan tahun 2024 yang berada di angka 3.072 orang.

Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Disnaker Bontang, Lukmanul Hakim, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan aktivitas pasar kerja di Bontang semakin dinamis.

“Jumlah pencaker baru terus bertambah sepanjang 2025. Alhamdulillah, penempatan juga ikut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selain penempatan, jumlah lowongan kerja yang tersedia di 2025 juga mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun, tercatat 5.363 lowongan kerja, naik dari tahun 2024 yang berjumlah 4.358 lowongan.

Meski demikian, Lukmanul mengakui masih terdapat selisih antara jumlah pencaker, lowongan, dan penempatan tenaga kerja yang terjadi setiap tahunnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Warga tampak antusias mendatangi pasar murah yang digelar di Mangrove Berbas Pantai sejak pagi, yang dimana masyarakat berbondong-bondong datang untuk mendapatkan barang-barang dengan harga terjangkau.

Kegiatan pasar murah ini digelar oleh Majelis Taklim (MT) Muslimah Masjid Fathul Khoir BSD, Minggu (11/1/2026) mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Dari pengamatan di lapangan, masyarakat langsung menyerbu barang-barang yang dijual di lapak tersebut.

Bahkan saat stand belum dibuka pun, masyarakat sudah memilah-milah barang yang diinginkan dan sudah disisihkan, kemudian nantinya mereka tinggal membayar.

Ketua Panitia Pasar Murah MT Masjid Fathul Khoir BSD, Erna menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah termasuk salah satu kegiatan bakti sosial yang dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan pasar murah ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali, dimana untuk pertama kalinya diadakan di Guntung, dan ketiga berikutnya berlangsung di Mangrove Berbas Pantai.

“Untuk hasil jualannya nanti akan kami berikan ke masyarakat yang membutuhkan, kalau untuk di bagian stand Palestina, hasilnya nanti akan kami kirim langsung ke Palestina,” jelasnya.

Untuk barang-barang yang dijual di pasar murah tersebut meliputi baju anak, gamis, celana, barang elektronik, peralatan dapur, sepatu, sandal, stroller, hingga barang-barang lainnya.

Adapun untuk barang di stand Palestina berasal dari salah satu warga BSD yang sudah berdonasi, dan barang tersebut barang baru akan tetapi dijual dengan harga murah.

“Kebanyakan yang diserbu mukenah, itu yang paling laris. Kita juga menjual dan mengobral barang-barang mulai harga Rp 5 ribu, sampai Rp 10 ribu dapat 3. Barang-barang tersebut yang dijual adalah milik warga BSD, yang tentunya masih bagus dan layak pakai,” tambahnya.

Dengan adanya kegiatan sosial ini, Erna menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu program prioritas kerja dalam kepengurusan di MT Masjid Fathul Khoir BSD.

“Semoga menjadi manfaat bagi yang membutuhkan, sebab kami pun mendonasikan dana atau barang tersebut ke yang membutuhkan, seperti panti, yayasan, atau masjid,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Rencana pembangunan Waterfront dan Riverside Road di Kalimantan Timur mulai memasuki fase lebih serius. Setelah Detail Engineering Design (DED) dinyatakan rampung, Pemerintah Provinsi Kaltim memproyeksikan megaproyek ini menelan anggaran hingga Rp7 triliun, dengan fokus utama mengurai kemacetan kronis di Samarinda dan Balikpapan sekaligus menata kawasan tepian sungai.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut proyek ini sebagai jawaban atas persoalan lalu lintas yang selama ini membebani ruas strategis, khususnya koridor Jembatan Mahkota II–Kelurahan Selili hingga kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jalur tersebut kerap menjadi simpul kemacetan karena bertemunya kendaraan berat, lalu lintas harian, dan aktivitas permukiman padat.

Tak sekadar membangun jalan baru, Waterfront dan Riverside Road dirancang sebagai proyek transformasi kawasan. Konsepnya menggabungkan fungsi transportasi dengan penataan ruang kota, sehingga tepian sungai tidak lagi menjadi area belakang kota, melainkan wajah baru yang tertata dan produktif.

Secara konsep, waterfront merupakan penataan kawasan tepi sungai yang memadukan jalur kendaraan, pedestrian, ruang terbuka hijau, hingga potensi pariwisata dan ekonomi lokal. Sementara riverside road adalah jalan yang dibangun sejajar mengikuti alur sungai, baik di atas lahan hasil pergeseran sempadan maupun dalam bentuk jalan layang. Kehadiran jalur ini diharapkan mampu mengalihkan arus kendaraan dari pusat kota yang selama ini padat.

Di Samarinda, riverside road direncanakan mengikuti tepian Sungai Mahakam dan terhubung langsung dengan Jembatan Mahkota II. Skema ini memungkinkan kendaraan, termasuk angkutan berat, tidak lagi harus melintasi kawasan permukiman Selili yang selama ini menjadi titik rawan macet.

Berdasarkan penelusuran pada laman LPSE Provinsi Kalimantan Timur, tahap perencanaan proyek sebenarnya sudah berjalan sejak 2025. Paket pekerjaan dengan judul “DED Pembangunan Water Front and Riverside Road (Selili–Jembatan Mahkota II) (Pergeseran)” tercatat memiliki pagu anggaran Rp2,55 miliar. Tender tersebut berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2025 dan berada di bawah Satuan Kerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur.

Meski DED telah selesai ditenderkan, hingga kini dokumen desain belum dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat. Padahal, desain tersebut diyakini memuat gambaran rinci mengenai jalan layang di tepian Sungai Mahakam, lengkap dengan konsep ruang publik dan penataan lingkungan yang akan menyertainya.

Gubernur Rudy Mas’ud sendiri menegaskan bahwa proyek waterfront masih berada pada tahap perencanaan awal.
“Waterfront itu sebenarnya ada beberapa kegiatan kita, tetapi baru kita planningkan,” ujarnya usai peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (10/1/2026).

Ia tak menampik bahwa pembangunan fisik proyek ini membutuhkan anggaran besar. Untuk kawasan Samarinda saja, nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Sementara untuk Balikpapan, kebutuhan anggaran jauh lebih besar, yakni sekitar Rp5 triliun.

“Prediksi kami untuk yang di Samarinda mungkin sekitar Rp2 triliun. Untuk yang di Balikpapan sendiri mungkin sekitar Rp5 triliun,” ungkap Rudy.

Jika terealisasi, Waterfront dan Riverside Road diproyeksikan bukan hanya menjadi solusi lalu lintas, tetapi juga simbol perubahan wajah kota-kota besar di Kalimantan Timur, dari kawasan yang semrawut menjadi ruang tepi sungai yang modern, fungsional, dan bernilai ekonomi tinggi. (MK)

NUSANTARA – Kerusakan jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga RT 25 Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, kembali memantik keluhan keras masyarakat. Warga menilai kondisi jembatan yang rapuh dan kerap terendam banjir bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan ancaman keselamatan yang menuntut solusi cepat dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ketua RT 25, Rahmad Waras Abdillah, menyampaikan desakan tersebut secara langsung. Ia meminta pembangunan jembatan darurat sebagai langkah paling realistis, sembari menunggu solusi permanen yang hingga kini tak kunjung terealisasi.

“Kami minta solusi segera. Ini mendesak bagi lingkungan kami,” tegas Rahmad di lokasi.

Menurutnya, jembatan kayu yang selama ini digunakan dibangun dan diperbaiki secara swadaya oleh warga. Seiring waktu, struktur kayu semakin rapuh, berlubang di banyak titik, dan sangat berbahaya saat debit air meningkat. Ketika banjir datang, akses warga praktis terputus dan risiko kecelakaan meningkat tajam.

Di wilayah RT 25 sendiri masih terdapat tiga jembatan kayu. Sebelumnya, warga sempat mendapat harapan akan dibangunnya jembatan permanen oleh perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara. Namun hingga kini, realisasi tersebut tak pernah tuntas. Satu jembatan sempat dikerjakan oleh pihak swasta PT BRP, tetapi pembangunannya terhenti dan tidak bisa digunakan.

Akibat mangkraknya proyek tersebut, warga akhirnya berinisiatif membangun jembatan kecil di sisi lain. Selain untuk akses, jembatan ini berfungsi menjaga kelancaran aliran air. Penyempitan jalur air akibat struktur jembatan yang tidak memadai menyebabkan luapan air ke halaman rumah warga saat hujan deras.

Kepala Dusun Semoga Jaya, Nurul Hofi, menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga, terutama untuk keluar-masuk kebun. Ia mendesak agar penanganan darurat segera dilakukan.

“Jadi penanganan yang awal ini, kami berharap untuk menangani jembatan ini tiga. Kami berharap, dapat diaplikasikan segera,” ujarnya.

Terkait persoalan banjir dan aliran sungai, Nurul menyampaikan bahwa Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, telah menjanjikan langkah lanjutan berupa survei lapangan.

“Pak Alimuddin mengatakan, akan ada tim survei memitigasi aliran sungai, kenapa air tidak langsung turun ke muara dengan lancar,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Sosial Otorita IKN, Agus Ahyar, mengakui bahwa penanganan banjir bukan sepenuhnya berada di kewenangan direktoratnya. Menurutnya, pengendalian banjir masih menunggu program dari Balai Wilayah Sungai.

Meski demikian, Agus menyebut opsi jembatan darurat masih terbuka. “Paling tidak diupayakan jembatan darurat. Ada di IKN beberapa, mudahan bisa diupayakan dibawa ke sini,” jelasnya.

Bagi warga RT 25, harapan kini bertumpu pada langkah konkret, bukan sekadar janji. Selama jembatan layak belum tersedia, setiap hujan besar selalu berarti ancaman terputusnya akses dan risiko keselamatan yang harus mereka hadapi sendiri. (MK)

Editor: Agus S