NUSANTARA – Kerusakan jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga RT 25 Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, kembali memantik keluhan keras masyarakat. Warga menilai kondisi jembatan yang rapuh dan kerap terendam banjir bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan ancaman keselamatan yang menuntut solusi cepat dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ketua RT 25, Rahmad Waras Abdillah, menyampaikan desakan tersebut secara langsung. Ia meminta pembangunan jembatan darurat sebagai langkah paling realistis, sembari menunggu solusi permanen yang hingga kini tak kunjung terealisasi.

“Kami minta solusi segera. Ini mendesak bagi lingkungan kami,” tegas Rahmad di lokasi.

Menurutnya, jembatan kayu yang selama ini digunakan dibangun dan diperbaiki secara swadaya oleh warga. Seiring waktu, struktur kayu semakin rapuh, berlubang di banyak titik, dan sangat berbahaya saat debit air meningkat. Ketika banjir datang, akses warga praktis terputus dan risiko kecelakaan meningkat tajam.

Di wilayah RT 25 sendiri masih terdapat tiga jembatan kayu. Sebelumnya, warga sempat mendapat harapan akan dibangunnya jembatan permanen oleh perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara. Namun hingga kini, realisasi tersebut tak pernah tuntas. Satu jembatan sempat dikerjakan oleh pihak swasta PT BRP, tetapi pembangunannya terhenti dan tidak bisa digunakan.

Akibat mangkraknya proyek tersebut, warga akhirnya berinisiatif membangun jembatan kecil di sisi lain. Selain untuk akses, jembatan ini berfungsi menjaga kelancaran aliran air. Penyempitan jalur air akibat struktur jembatan yang tidak memadai menyebabkan luapan air ke halaman rumah warga saat hujan deras.

Kepala Dusun Semoga Jaya, Nurul Hofi, menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga, terutama untuk keluar-masuk kebun. Ia mendesak agar penanganan darurat segera dilakukan.

“Jadi penanganan yang awal ini, kami berharap untuk menangani jembatan ini tiga. Kami berharap, dapat diaplikasikan segera,” ujarnya.

Terkait persoalan banjir dan aliran sungai, Nurul menyampaikan bahwa Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, telah menjanjikan langkah lanjutan berupa survei lapangan.

“Pak Alimuddin mengatakan, akan ada tim survei memitigasi aliran sungai, kenapa air tidak langsung turun ke muara dengan lancar,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Sosial Otorita IKN, Agus Ahyar, mengakui bahwa penanganan banjir bukan sepenuhnya berada di kewenangan direktoratnya. Menurutnya, pengendalian banjir masih menunggu program dari Balai Wilayah Sungai.

Meski demikian, Agus menyebut opsi jembatan darurat masih terbuka. “Paling tidak diupayakan jembatan darurat. Ada di IKN beberapa, mudahan bisa diupayakan dibawa ke sini,” jelasnya.

Bagi warga RT 25, harapan kini bertumpu pada langkah konkret, bukan sekadar janji. Selama jembatan layak belum tersedia, setiap hujan besar selalu berarti ancaman terputusnya akses dan risiko keselamatan yang harus mereka hadapi sendiri. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat komitmen memajukan kualitas pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan dalam acara Penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Gamma Persada Jakarta dan Hibah Pendidikan Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (8/1/2026).

Dalam sambutannya, Lukman menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ia menilai transformasi teknologi di sekolah harus terus didorong, namun tetap diimbangi dengan penguatan karakter budaya.
“Kolaborasi pemerintah dan swasta sangat krusial. Bantuan seperti interactive board, laptop, dan alat peraga edukatif ini kita harapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi anak-anak Bontang,” ujar Lukman.

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, merincikan bahwa bantuan yang diserahkan berasal dari tiga sumber utama, yakni CSR PT Gamma Persada, APBD Pemkot Bontang, dan Kementerian Pendidikan.

CSR PT Gamma Persada: Bantuan senilai total Rp97,59 juta berupa perangkat pembelajaran berbasis teknologi (interactive board dan tablet) diserahkan kepada SD Negeri 006 Bontang Utara dan SMP Negeri 7 Bontang.

Hibah Pemkot Bontang: Disalurkan berupa 10 unit laptop untuk SMP YPK, SMP IT Yaris, SMP Muhammadiyah II, dan MTs Al Ikhlas. Selain itu, bantuan mebeler (meja-kursi siswa) diberikan kepada SMP Lembah Nyiur (72 set) dan SD Galilea (71 set), serta bantuan kebudayaan bagi Lembaga Adat Kutai Guntung.

Bantuan Kemendikbud: Fokus pada jenjang PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF). Bantuan berupa perangkat pembelajaran interaktif dan laptop disalurkan kepada SKB Negeri, serta sejumlah PKBM (Melati, Jumli, Bunga Padi), puluhan TK, dan SMP negeri maupun swasta.

Pemerintah Kota Bontang juga memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan satuan pendidikan agar disiplin memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik). Data yang akurat akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan maupun program rehabilitasi sarana prasarana di masa depan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Forum Lingkar Pena (FLP) Bontang meluncurkan empat buku karya penulis lokal Bontang sebagai bentuk komitmen dalam menumbuhkan budaya literasi daerah. Peluncuran buku tersebut diresmikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia (PKSDM) Kota Bontang, Lukman, yang mewakili Wali Kota Bontang, di Gedung Auditorium 3D, Bontang Utara, Ahad (11/1) pagi.

Dalam sambutannya, Lukman mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi FLP Bontang karena dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan menulis, khususnya di kalangan generasi muda. Ia mengimbau anak-anak Bontang untuk gemar membaca dan terus mengasah keterampilan menulis sebagai bekal masa depan.

“Buku adalah jembatan antara masa kini dan masa mendatang. Melalui buku, nilai-nilai karakter dapat ditanamkan, terutama lewat cerita rakyat, sekaligus merawat daya ingat dan identitas daerah,” ujarnya.

Ketua FLP Bontang, Kartini, menyampaikan bahwa peluncuran empat buku ini lahir dari dedikasi dan kecintaan para penulis terhadap dunia kata. Seluruh karya tersebut merupakan hasil dari kelas menulis yang dihimpun dan dibina oleh FLP Bontang, sebagai ruang belajar dan bertukar gagasan bagi para penulis lokal.

Empat buku yang diluncurkan meliputi buku cerita rakyat dan anak Bontang yang memuat legenda Beras Basah, Guntung, serta berbagai kisah lokal lainnya; kumpulan cerpen Tanah Borneo; kumpulan puisi; serta buku anak berjudul Peta Rahasia.

Kartini berharap, karya-karya tersebut dapat menjadi teman perjalanan pembaca, sumber inspirasi, sekaligus jendela pengetahuan bagi masyarakat.

Selain peluncuran buku, FLP Bontang juga menggelar pelatihan menulis sebagai upaya peningkatan kapasitas penulis lokal. Pelatihan tersebut menghadirkan Asra Arsyad, penulis dan pegiat literasi asal Sangatta, Kutai Timur, sebagai pemateri.

Melalui peluncuran buku dan pelatihan menulis ini, FLP Bontang berharap dapat membuka awal perjalanan panjang yang penuh manfaat bagi dunia literasi, sekaligus melahirkan lebih banyak karya yang memperkaya khazanah pengetahuan dan budaya lokal Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengajak seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk turun tangan menjaga kebersihan dan keindahan pusat pemerintahan.

Melalui surat undangan nomor 600.4.15.1/17/DLH/2026, Wali Kota menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kerja bakti “Jumat Bersih” di kompleks perkantoran Bontang Lestari.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026 lalu, dimulai pukul 07.30 WITA hingga selesai. Adapun lokasi kerja bakti difokuskan pada area gedung dan sekitar Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Graha Taman Praja.

“Diperlukan kerja sama seluruh Perangkat Daerah yang berkantor di kompleks perkantoran Bontang Lestari untuk meningkatkan kebersihan lingkungan,” bunyi undangan yang ditandatangani Wali Kota tersebut.

Sebanyak 16 Perangkat Daerah diundang untuk berpartisipasi, termasuk Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bapperida, BKPSDM, hingga dinas-dinas teknis yang berkantor di kawasan tersebut.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pulau Beras Basah dipastikan menjadi prioritas dalam rencana penataan dan pengembangan kawasan wisata pesisir di Kota Bontang.

Fokus ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan kualitas destinasi unggulan melalui pembenahan sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan selain Beras Basah, terdapat dua kawasan wisata pesisir lain yang turut menjadi perhatian, yakni Malahing dan Bontang Kuala. Namun, dibanding dua destinasi tersebut, Beras Basah dinilai masih membutuhkan penataan lebih lanjut.

“Untuk Malahing dan Bontang Kuala sudah tertata. Beras Basah ini yang menjadi fokus awal pembenahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan Pulau Beras Basah saat ini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski begitu, Pemkot Bontang telah mendapat ruang untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut melalui surat dari pemerintah provinsi.

Tindak lanjut teknis penataan masih memerlukan koordinasi lanjutan. Dispopar Bontang pun berencana segera melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, guna mematangkan langkah selanjutnya.

“Saya akan berkunjung ke provinsi, untuk membahas hal tersebut,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan wisata pesisir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Penataan infrastruktur akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum, pengelolaan sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup, serta aspek keselamatan dan transportasi laut melibatkan unsur SAR, BPBD, dan Dinas Perhubungan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (PPRD) Bontang mencatat masih adanya perusahaan yang tidak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari total sekitar 170 perusahaan yang terdata memiliki kendaraan operasional di Bontang, terdapat enam perusahaan yang dinilai paling bandel.

Kepala Seksi Pengumpulan UPTD Samsat Bontang, Putu Ayu Nerry, mengatakan keenam perusahaan tersebut telah menunggak pajak selama bertahun-tahun dan sudah diberikan sanksi administratif hingga Surat Peringatan Kedua (SP2).

“Ada tiga perusahaan yang sudah kami beri SP2 sejak dua tahun lalu, dan sampai sekarang belum juga membayar. Tiga lainnya ditagih sepanjang 2025, tapi juga belum ada realisasi,” ungkapnya.

Nilai tunggakan dari masing-masing perusahaan bervariasi, mulai dari Rp20 juta hingga Rp60 juta, termasuk denda dan iuran Jasa Raharja. Kendaraan yang menunggak umumnya berupa mobil operasional, baik milik sendiri maupun hasil sewa.

Karena tidak ada itikad baik, Samsat Bontang kini tengah menyiapkan berkas pelimpahan ke kejaksaan sebagai langkah penegakan hukum.

“Kalau sudah sampai SP2 dan tetap tidak ada tanggapan, itu sudah ranah kejaksaan. Kami sedang menyiapkan berkas dan menunggu persetujuan pimpinan,” jelasnya.

Sepanjang 2025, dari sektor perusahaan, Samsat Bontang berhasil merealisasikan PKB sebesar Rp750,8 juta, terdiri dari 148 unit kendaraan roda empat dan 22 unit roda dua. Namun angka tersebut dinilai belum optimal akibat masih adanya perusahaan yang tidak kooperatif.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam