SAMARINDA – Pemprov Kaltim resmi membuka Pekan Raya Kaltim (PRK) 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini digelar di kawasan GOR Gelora Kadrie Oening (GKO), Sempaja, Samarinda, Jumat (9/1/2026), dan menjadi ajang pameran terbesar lintas sektor di Benua Etam.

Pembukaan PRK 2026 ditandai dengan pemotongan pita di gerbang utama oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum), didampingi unsur Forkopimda Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (POD). Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan PRK yang menggabungkan hiburan rakyat, promosi UMKM, serta pelayanan publik.

Usai peresmian, Gubernur Harum bersama rombongan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah gerai pameran. Kunjungan diawali ke gerai Bank Kaltimtara, dilanjutkan ke Bank Indonesia, serta gerai UMKM Bar Fresh Market, yang menampilkan berbagai produk lokal unggulan.

Rombongan kemudian menyambangi sejumlah stand layanan publik, di antaranya RSJD Atma Husada, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan, serta RSUD Abdoel Wahab Sjahranie. Pada kunjungan tersebut, Gubernur Harum turut berpartisipasi menempelkan kertas post-it berisi harapan pada papan “Pohon Harapan” sebagai simbol dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.

Peninjauan berlanjut ke gerai Dekranasda Provinsi Kaltim, TP PKK Provinsi Kaltim, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim. Tak hanya itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur juga mengunjungi sejumlah gerai lainnya, termasuk Dinas Perkebunan dan Bapenda Provinsi Kaltim, yang menghadirkan layanan samsat keliling bagi masyarakat.

Dalam sesi wawancara dengan awak media, Gubernur Harum menjelaskan bahwa pembukaan PRK 2026 merupakan bagian dari rangkaian agenda besar HUT ke-69 Pemprov Kaltim. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan HUT di GOR Gelora Kadrie Oening, sebelum dilanjutkan dengan pembukaan PRK di area parkir GOR tersebut.

Gubernur juga memaparkan agenda kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa proyek strategis yang disorot antara lain pembangunan ruas jalan Tering–Ujoh Bilang, Bandara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu, serta rencana pembangunan RSUD Tipe B di Kecamatan Bongan, Kutai Barat.

Menurut Harum, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan dasar, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur.

Melalui penyelenggaraan PRK 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga wadah promosi produk UMKM, pusat layanan publik, serta sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam momentum peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. (*)

NUSANTARA – Ekosistem layanan di Ibu Kota Nusantara kian lengkap. Bank Artha Graha Internasional bersama Electronic City dan Grooceries City resmi beroperasi di kawasan IKN, menandai masuknya sektor perbankan dan ritel modern untuk mendukung percepatan pembangunan serta aktivitas ekonomi di ibu kota baru.

Kehadiran tiga unit bisnis di bawah Artha Graha Group ini diproyeksikan menjadi penopang awal kebutuhan finansial, gaya hidup digital, dan konsumsi harian bagi masyarakat, pelaku usaha, serta pegawai yang mulai beraktivitas dan menetap di Nusantara.

Melalui kehadirannya di IKN, Bank Artha Graha Internasional menyediakan layanan perbankan utama, mulai dari pembukaan rekening, transaksi keuangan, hingga solusi digital banking. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bank tersebut dalam mendorong inklusi keuangan nasional dan memperluas akses layanan perbankan di wilayah pengembangan baru.

Bank Artha Graha Internasional juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan membuka akses layanan finansial sejak tahap awal pembangunan, bank ini berupaya memastikan masyarakat dan pelaku usaha di IKN mendapatkan layanan keuangan yang setara, aman, dan berkualitas.

Di sektor ritel, Electronic City hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk elektronik rumah tangga dan gawai terkini. Kehadiran ritel elektronik ini diharapkan mendukung gaya hidup digital dan kebutuhan teknologi bagi pekerja serta penghuni IKN dengan standar pelayanan modern.

Sementara itu, Grooceries City melengkapi ekosistem dengan menyediakan produk kebutuhan sehari-hari. Mengusung konsep belanja hemat dan nyaman, Grooceries City ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pekerja di kawasan IKN yang aktivitasnya terus meningkat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Sudiro Roi Santoso, menyampaikan apresiasi atas realisasi investasi Artha Graha Group tersebut. Menurutnya, kehadiran sektor perbankan dan ritel merupakan elemen penting dalam membangun kota yang hidup dan berfungsi secara utuh.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Bank Artha Graha Internasional, Electronic City, dan Grooceries City yang telah merealisasikan investasinya di IKN. Kehadiran sektor perbankan dan ritel ini sangat krusial dalam membangun ekosistem kota yang hidup. Ini adalah bukti kepercayaan investor terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” ujar Sudiro Roi, Sabtu (10/1/2026).

Dengan mulai beroperasinya ketiga layanan tersebut, aktivitas ekonomi di IKN diharapkan semakin dinamis. Kehadiran perbankan, ritel elektronik, dan pusat belanja kebutuhan harian menjadi sinyal bahwa IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota modern dengan ekosistem ekonomi yang siap melayani kebutuhan warganya sejak fase awal pembangunan. (MK)

Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Menjelang rampungnya pembangunan Pasar Sepaku, suara peringatan mulai mengemuka. Pasar yang digadang-gadang sebagai pusat ekonomi baru penyangga Ibu Kota Nusantara itu dinilai berisiko bermasalah jika tata kelola dan pengawasannya tidak disiapkan sejak awal.

Koordinator Aliansi Pemuda Nusantara, Umar Rizcy Maico, menegaskan pasar ini dibangun dengan tujuan mengubah wajah ekonomi masyarakat Sepaku, terutama bagi pedagang lokal yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Karena itu, ia mengingatkan agar proyek strategis ini tidak berakhir dengan kegagalan pengelolaan.

“Tidak boleh diakhiri dengan kegagalan pengelolaan. Jangan ada praktik penyimpangan di manajemen dan pengawasannya,” tegas Umar.

Ia menilai, animo terhadap Pasar Sepaku akan sangat besar, terutama terkait sewa kios. Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, pemerintah harus berpihak jelas kepada pedagang lama yang sejak awal beraktivitas di Sepaku, bukan justru memberi ruang bagi pedagang luar yang masuk lewat jalur lobi.

“Prioritas harus pedagang yang sejak awal berdagang di area pasar. Jangan sampai justru diserbu pedagang luar,” ujarnya.

Umar juga menyinggung adanya kasak-kusuk terkait dugaan lobi-lobi penyewaan kios yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Praktik semacam ini, kata dia, kerap berakar dari oknum yang memiliki kewenangan, termasuk unsur pemerintahan.

“Sering kali, praktik tersebut berasal dari oknum yang memiliki kewenangan, termasuk dari unsur pemerintahan itu sendiri,” katanya.

Menurut Umar, potensi penyimpangan itu harus diantisipasi sejak dini agar pasar tidak berubah menjadi ladang kepentingan pribadi.

“Pasar ini berisiko menjadi ladang kepentingan pribadi, bukan sarana peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pungutan liar, gratifikasi terselubung, maupun penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan pasar.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap pungli dalam bentuk apa pun. Gratifikasi terselubung maupun penyalahgunaan kewenangan harus ditindak,” tegas Umar.

Sebagai langkah konkret, Aliansi Pemuda Nusantara mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara segera membentuk Asosiasi Pedagang Pasar Nusantara. Asosiasi ini diusulkan berada dalam koordinasi langsung Kedeputian Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Asosiasi ini wajib menjadi saluran resmi pedagang untuk pengawasan, penyampaian aspirasi, serta pelaporan praktik pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan secara aman dan terlindungi,” jelasnya.

Umar menekankan, setiap oknum tanpa kecuali yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus ditindak tegas melalui proses hukum.

“Pasar Segar Nusantara harus menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat, bukan bukti kegagalan integritas aparatur. Bangunan megah tidak berarti apa-apa jika di dalamnya tumbuh praktik korupsi sejak hari pertama operasional,” tandasnya.

Tanpa wadah pengawasan yang jelas, ia khawatir pasar akan dikuasai segelintir kepentingan.

“Pembentukan asosiasi ini adalah keharusan, bukan opsi, agar Pasar Segar Nusantara benar-benar dikelola secara bersih, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Umar.

Sebagai informasi, pembangunan Pasar Sepaku saat ini memasuki tahap finishing dan dikerjakan oleh PT PP Urban dengan nilai kontrak keseluruhan proyek mencapai Rp124,3 miliar. (MK)

Editor: Agus S