Beranda blog Halaman 347

TMMD Wiltas 127 Tanam Pohon Produktif di Linggang Amer

0
Satgas TMMD Wiltas Ke-127 Kodim 0912/Kubar bersama masyarakat saat melakukan penanaman pohon di kawasan Danau Lapak Oros, Kampung Linggang Amer.//dok-Istimewa.

SENDAWAR – Satgas TMMD Wiltas Ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat (Kubar) menggelar aksi penghijauan di kawasan Danau Lapak Oros, Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum lomba tangkap ikan yang turut memeriahkan rangkaian program TMMD.

Penanaman pohon menjadi bagian dari kegiatan nonfisik TMMD yang dirancang memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat. Sejumlah bibit pohon produktif ditanam bersama, di antaranya rambai, jambu, pete, dan matoa. Jenis tanaman tersebut dipilih karena memiliki nilai ekonomi sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan.

Kegiatan ini dipimpin langsung Dansatgas TMMD Wiltas Ke-127 Kodim 0912/Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco. Turut hadir anggota Satgas TMMD, Persit KCK LXII Dim 0912/Kubar, perangkat kampung, serta masyarakat Linggang Amer. Suasana gotong royong terlihat ketika TNI dan warga bersama-sama menggali lubang, menanam bibit, hingga merapikan area sekitar.

Letkol Inf Doni Fransisco menegaskan bahwa penghijauan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap kelestarian alam sekaligus investasi masa depan.

“Penanaman pohon ini bukan sekadar seremonial. Kami ingin menanam kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Pohon yang ditanam hari ini diharapkan tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan. Melalui penghijauan ini, kawasan Danau Lapak Oros diharapkan semakin asri dan memiliki nilai manfaat ekonomi bagi warga.

Masyarakat menyambut positif kegiatan tersebut. Antusiasme terlihat dari partisipasi aktif warga yang terlibat langsung dalam proses penanaman. Kebersamaan antara TNI dan masyarakat pun semakin terjalin erat tanpa sekat.

Setelah penanaman pohon selesai, kegiatan dilanjutkan dengan lomba tangkap ikan yang menambah semarak suasana. Perpaduan kegiatan lingkungan dan hiburan rakyat mencerminkan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan TMMD Wiltas Ke-127.

Melalui sinergi ini, diharapkan komitmen menjaga kelestarian alam terus tumbuh, seiring dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Barat.(MK)

Editor: Agus S

Wabup Kubar Tegaskan Safari Ramadan Bukan Sekadar Seremonial

0

SENDAWAR – Memasuki hari ke-11 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Nurul Mukmin, Kampung Jambuk Makmur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Jumat sore (27/2/2026) pukul 17.00 Wita.

Kehadiran Wakil Bupati bersama rombongan menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Barat, Ali Sadikin, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Suwito. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bongan dan jamaah Masjid Nurul Mukmin.

Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani saat menyampaikan sambutan pada acara Safari Ramadan 1447 H di Masjid Nurul Mukmin Jambuk Makmur.//dok-Istimewa.

Dalam sambutannya, Nanang Adriani menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui momentum Ramadan ini, kita ingin memperkuat kebersamaan, menjaga persatuan, serta memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke kampung-kampung,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk terus menghadirkan pembangunan yang merata di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah Kecamatan Bongan.

Selain itu, Wabup mengajak masyarakat, khususnya warga Jambuk Makmur dan sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan serta terus memelihara toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kutai Barat.

“Saya berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara pemerintah dan warga, sehingga cita-cita mewujudkan Kutai Barat yang aman, adil, dan merata dapat kita capai bersama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Safari Ramadan menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus wadah penyampaian informasi mengenai program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Kecamatan Bongan.

Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati Nanang Adriani menyerahkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupa anggaran untuk Masjid Nurul Mukmin Jambuk Makmur sebagai bentuk dukungan terhadap sarana ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat.(MK)

Editor: Agus S

Sekda Stephanus Madang Tegaskan Komitmen Lingkungan di Rakornas

0
Sekda Mahulu, Stephanus Madang didampingi Kepala DLH Mahulu, Solman menghadiri kegiatan Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).//dok-prokopim-mahulu.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kebijakan nasional pengelolaan sampah. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stephanus Madang, hadir mewakili Bupati Angela Idang Belawan, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mahulu, Solman. Rakornas tersebut menjadi forum strategis sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi.

Dalam forum itu, dibahas sejumlah langkah percepatan, mulai dari pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, optimalisasi pengelolaan berbasis ekonomi sirkular, hingga penguatan regulasi dan kapasitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya mendorong kepala daerah untuk belajar langsung ke wilayah yang telah berhasil mengelola sampah secara efektif. Menurutnya, penguatan layanan pengelolaan sampah juga didukung melalui program Local Service Delivery Project (LSDP) yang difasilitasi Bank Dunia guna meningkatkan kapasitas finansial dan kelembagaan di daerah.

“Keberhasilan program ini diukur dari regulasi yang kuat, peningkatan anggaran daerah, serta berkurangnya sampah yang berakhir di TPA,” ujar Mendagri.

Sekda Mahulu Stephanus Madang menyampaikan bahwa partisipasi Mahulu dalam Rakornas menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah perbatasan.

“Melalui Rakornas ini kami memperoleh arahan dan strategi terbaru yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan Mahulu. Pengelolaan sampah harus berbasis pada kondisi riil daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Mahulu terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Target nasional pengurangan sampah hanya bisa tercapai jika seluruh elemen bergerak bersama. Komitmen ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan demi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tandasnya. (MK)

Editor: Agus S

Tak Punya Laut, Mahulu Tetap Aktif di Rakor Keamanan Laut Nasional

0
usai mengikuti Rakor, Wakil Bupati Suhuk dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mahakam Ulu, Yason Liah foto bersama.//dok-prokopim-mahulu.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), meskipun daerah tersebut tidak memiliki wilayah pesisir. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Penguatan Dimensi IKLN Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Rabu (25/2/2026).

Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Parwito dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, DPRD Kaltim, kabupaten/kota se-Kaltim, serta instansi vertikal terkait. Forum ini membahas sinkronisasi kebijakan keamanan laut dalam kerangka RPJMN 2025–2029.

Wabup Suhuk menegaskan bahwa konsep keamanan laut kini tidak semata berbasis wilayah pesisir, melainkan juga mencakup daerah aliran sungai (DAS) yang terhubung langsung dengan ekosistem dan jalur distribusi menuju laut.

“Mahulu memang tidak memiliki laut, tetapi kita memiliki sungai dan wilayah perbatasan. Dari paparan tadi, jelas ada keterkaitan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu kehadiran kami sangat relevan,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman baru ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan, khususnya terhadap potensi kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal yang dapat berdampak pada stabilitas nasional.

“Kita harus menjaga lingkungan dari aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin maupun potensi penyelundupan. Dampaknya tidak hanya lokal, tetapi bisa memengaruhi dimensi keamanan nasional,” tegasnya.

Mahulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Wabup mengingatkan potensi jalur-jalur kecil seperti sungai dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab jika pengawasan lemah.

“Jangan sampai pelaku penyelundupan lebih canggih dari sistem pengamanan kita. Jalur kecil seperti sungai harus diantisipasi bersama,” katanya.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Mahulu berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat, guna meningkatkan sistem pengawasan wilayah perbatasan dan DAS.

“Minimal kita membawa pulang referensi kebijakan yang bisa diterapkan di daerah. Sinergi harus diperkuat demi menjaga stabilitas dan keamanan Mahulu,” pungkasnya.

Dalam kegiatan itu, Wabup Suhuk didampingi Kepala Kesbangpol Mahakam Ulu, Yason Liah. (MK)

Editor: Agus S

Veloz Hybrid Mengaspal di Samarinda, Konsumsi 28,9 Km/L Jadi Andalan

0
Launching New Veloz Hybrid EV di atrium City Centrum, mobil terbaru Toyota yang canggih, irit, dan ditawarkan dengan harga terjangkau. (Nuzul/Media Kaltim)

SAMARINDA – Segmen Low MPV di Kalimantan Timur kedatangan pemain baru berbasis teknologi ramah lingkungan. PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi menghadirkan New Veloz Hybrid EV di Kaltim dengan harga mulai Rp315 juta, menjadikannya satu-satunya full hybrid di kelasnya yang menyasar pasar keluarga menengah.

Setelah world premiere pada akhir November 2025, model ini langsung mencatat respons positif. Secara nasional, dalam kurun tiga bulan, pre-book mencapai 5.000 unit hingga Januari 2026.

Regional launching digelar di atrium City Centrum Mall Samarinda, Minggu (1/3/2026). Toyota menegaskan kehadiran Veloz Hybrid EV bukan sekadar peluncuran model baru, tetapi bagian dari komitmen “Toyota untuk Indonesia” dalam menghadirkan solusi mobilitas yang inklusif, efisien, dan terjangkau.

Perwakilan Toyota Astra Motor, Ari Hutomo, menyebut model ini menjadi refleksi komitmen Toyota menyediakan kendaraan hybrid dengan nilai terbaik.

“Ini bukan sekadar model baru, tetapi komitmen menghadirkan solusi kendaraan hybrid yang canggih dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi efisiensi, New Veloz Hybrid EV diklaim mampu menempuh 28,9 kilometer per liter. Angka ini disebut tiga kali lebih irit dibanding generasi sebelumnya.

Didukung mesin hybrid 2NR-VEX yang juga digunakan pada Yaris Cross, mobil ini mencatat akselerasi 0–100 km/jam dalam 11,5 detik. Toyota juga menyematkan teknologi power split device yang telah dipatenkan, menjadikannya eksklusif dan tidak digunakan pada merek lain.

Professional Educator Toyota, Eko Prasetyo, menegaskan keunggulan Toyota juga terletak pada layanan purna jual.

“Toyota memiliki jaringan after sales luas di seluruh Indonesia. Ini memberi rasa aman bagi konsumen,” katanya.

Toyota memiliki sekitar 450 cabang utama di Indonesia, belum termasuk jaringan pembantu. Ketersediaan suku cadang dan program tukar tambah menjadi nilai tambah di tengah persaingan, termasuk dengan merek kendaraan listrik asal China.

Untuk konsumen, tersedia program DP mulai 10 persen dengan cicilan sekitar Rp4 jutaan per bulan. Garansi kendaraan diperpanjang hingga 6 tahun atau 160 ribu kilometer.

Pilihan warna premium dikenakan tambahan Rp1,5 juta, dual tone Rp2,5 juta, dan varian Q CVT TSS Modelista premium dual tone tambahan Rp4 juta.

Unit bagi konsumen yang telah melakukan pre-book sejak November 2025 dijadwalkan mulai dikirim pada minggu kedua Maret, bertepatan dengan periode libur Lebaran.

Khusus Samarinda, Toyota membidik market share 20 persen, setara dengan target penjualan Avanza yang selama ini mendominasi pasar hingga 70 persen di segmennya.

Selain efisiensi, Toyota juga mengandalkan nilai jual kembali yang stabil. Secara nasional, penurunan harga disebut maksimal sekitar 15 persen.

Dalam sesi konferensi pers turut hadir Michael Wong, President Director Sumber Harapan, Suprayogi selaku Area Business Head Kalimantan Auto 2000, serta Tatuk Hendrasmono dari Graha Toyota Samarinda.

Bagi masyarakat yang ingin mencoba langsung, Toyota membuka sesi test drive pada 4–8 Maret 2026 di Mall City Centrum Samarinda. (MK)

Editor: Agus S

TAGUPP Kaltim Resmi Dibentuk, 38 Tokoh Siap Kawal Program Strategis

0
Kantor Gubernur Kaltim. (Ist)
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi mengumumkan pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Sebanyak 38 tokoh dari beragam latar belakang dirangkul untuk menjadi “mesin penggerak” kebijakan strategis daerah.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Pemprov membutuhkan tim penguat kebijakan yang mampu bekerja lintas sektor, memberi masukan berbasis data, sekaligus mengawal implementasi program prioritas agar tidak terhambat birokrasi.
TAGUPP diposisikan bukan sebagai perangkat daerah seperti OPD, melainkan mitra strategis gubernur. Tim ini bertugas memberi pertimbangan, analisis, hingga rekomendasi kebijakan agar arah pembangunan lebih terukur dan berkelanjutan.
Ketua TAGUPP, Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M., menegaskan timnya akan bekerja sebagai penguat kebijakan, bukan pelaksana teknis.
“TAGUPP dibentuk untuk memastikan setiap kebijakan disusun secara komprehensif, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan jangka panjang daerah,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang langsung disorot adalah penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Irianto, Kalimantan Timur memiliki potensi besar dari sektor perairan, sungai, pesisir, hingga sumber daya ekonomi lainnya yang belum sepenuhnya tergarap optimal.
“Kaltim tidak boleh terus bergantung pada pusat. Potensi ekonomi daerah harus dikelola profesional agar berdampak langsung pada kemandirian fiskal,” tegasnya.
Selain penguatan fiskal, TAGUPP juga akan berperan dalam menyinkronkan kebijakan lintas OPD serta mengawal komunikasi publik agar program pemerintah tersampaikan secara transparan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Irianto memastikan timnya terbuka terhadap kritik.
“Kritik yang konstruktif justru menjadi energi untuk perbaikan. Pembangunan yang baik lahir dari partisipasi publik,” tambahnya.
Berikut susunan lengkap TAGUPP Kalimantan Timur:
Pelindung:
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud – Seno Aji
Dewan Penasehat:
  • Irfan Wahid, S.SN., B.A., M.M.
  • Ir. Putra Jaya Husin
  • Dr. Bambang Widjojanto
  • Dr. Akhmad Fatoni, M.A.
  • Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc.
  • Ir. H. Rusmadi, M.S., Ph.D.
  • Dr. Ir. Siswanda H. Sumarto, MPM
  • H. Abu Bakar B., S.H.
Pimpinan:
  • Ketua: Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M.
  • Wakil Ketua I: Hijrah Mas’ud, S.K.M., M.A.R.S.
  • Wakil Ketua II: M. M. Gibran Sesunah, S.H., MPA
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat:
  • Koordinator: Dr. Syahrir Andi Pasinringi, M.S.
  • Anggota: Maria Ulfah, S.K.M.
  • Staf Pendukung: Ari Utari; Muhammad Reza Padillah
Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan:
  • Koordinator: Dr. Tommy Pusriadi, S.E., M.M.
  • Anggota: Rizky Kusumah, S.T., M.M.; Dr. Ir. Habir, M.T., IPM; Anwar Saleh; Ilham Rifaldi, S.T.
Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah:
  • Koordinator: Enjang Dana Resi
  • Anggota: Risyad, S.Kom.; Nurhadiyanto Herry Wibowo; Dra. Hj. Ismiati, M.Si.; Fajar Abdillah
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:
  • Koordinator: Supriansa, S.H., M.H.
  • Staf Pendukung: Gina Sabrina, S.H., M.H.; Johar Latifah
  • Anggota: Sudarno; Eko Satiya Hushada, S.Sos.; Harya Rifky Pratama, S.Sos., M.A.; Teguh Ponco Pamungkas; Agus Amri, S.H., M.H., CLA; Andi Asran Siri, S.H.; Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.; Herman; Sutomo Jabir; Rhino Tirtana, S.T.; Zain Taufik Nurrohman; Radja Ivan Haryono S; Dr. H. Rusman Ya’qub, S.Pd., M.Si.; Decky Samuel, S.T., M.T.; Andrie Afrizal; Rizal Ma’arif, S.H.; Dr. H. Achmad Zaini; H. Andi Fathul Khair, S.Sos.; Ir. H. Imran Duse, M.I.Kom. (MK)
Editor: Agus S

Bupati Mahulu Tekankan Jalan dan SDM Jadi Kunci Kemajuan Daerah

0
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan saat audiensi dan tapping Program Nusa Raya di Studio Gedung Kompas Gramedia, Jakarta.//dok-prokopim-mahulu.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penegasan itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan saat menghadiri audiensi sekaligus tapping Program “Nusa Raya” di Studio Gedung Kompas Gramedia, Gedung Unit II Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan No. 20–28, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Angela menyampaikan bahwa kondisi geografis Mahulu sebagai wilayah perbatasan dengan medan yang menantang membuat pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak.

“Prioritas utama kita di Kabupaten Mahakam Ulu sampai saat ini adalah infrastruktur dasar dan pembangunan SDM. Infrastruktur ini sangat penting karena kami berada di wilayah perbatasan dengan geografis yang cukup berat. Percepatan pembangunan jalan darat secara merata hingga menjangkau kampung-kampung menjadi sangat krusial,” ujarnya.

Menurutnya, akses jalan darat yang memadai akan membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik kebutuhan pokok, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain fokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Mahulu juga mendorong peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas generasi muda.

“Pembangunan infrastruktur dan SDM harus berjalan beriringan agar mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui Program “Nusa Raya” yang diselenggarakan Kompas Gramedia, Angela berharap potensi serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan dapat lebih dikenal secara luas. Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta guna mempercepat pembangunan daerah.

“Kami optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan di Mahulu dapat terus dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

Pantai Tanjung Jumlai Diprediksi Membludak, DPRD Dorong Skema Retribusi Jelas

0
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin. (Deddypz/MKNN)

PPU – Pantai Tanjung Jumlai kembali diprediksi dipadati wisatawan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Destinasi unggulan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini saban tahun menjadi magnet pengunjung, baik dari dalam daerah maupun luar wilayah.

Lonjakan kunjungan tersebut dinilai sebagai momentum penting, tidak hanya dari sisi pariwisata, tetapi juga dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyampaikan bahwa biasanya dua pekan sebelum Lebaran pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait, warga sekitar, serta kelompok sadar wisata (pokdarwis).

“Biasanya dua minggu sebelum Lebaran ada rapat koordinasi. Di situ dibahas langkah apa yang diambil, termasuk melibatkan warga sekitar dan pokdarwis,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, forum tersebut penting untuk merumuskan langkah teknis pengamanan, pengelolaan kawasan, hingga skema retribusi yang adil dan terukur. Ia menilai potensi ekonomi di Pantai Tanjung Jumlai sangat besar dan perlu dikelola secara kolaboratif.

Setiap musim libur, aktivitas ekonomi di kawasan itu meningkat signifikan. Pedagang makanan, penyewaan kendaraan mini, hingga wahana air seperti banana boat menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Di sisi lain, aktivitas tersebut juga membuka peluang peningkatan retribusi bagi daerah.

“Ini potensi PAD yang bisa kita olah bersama. Tapi mekanismenya harus dibicarakan agar tidak ada unsur keterpaksaan,” tegasnya.

Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah penataan dan penarikan retribusi parkir secara resmi dan terkoordinasi. Ia juga menilai perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan pantai yang telah dilakukan pemerintah dapat menjadi dasar penguatan skema retribusi sebagai bentuk timbal balik atas fasilitas yang diberikan.

Meski begitu, Jamaluddin mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi intensif dengan masyarakat sekitar. Kebijakan yang diterapkan, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat bersama tanpa memicu polemik.

“Bukan sekadar memikirkan PAD, tetapi komunikasi dan koordinasi juga sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi ketersinggungan antara masyarakat dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

Harum Batalkan Mobil Dinas Mewah, Dana Rp8,49 Miliar Dikembalikan

0
Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih sesuai spesifikasi pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim. Foto: Istimewa

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) memutuskan mengembalikan mobil dinas baru yang sebelumnya diadakan melalui APBD Perubahan 2025. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati aspirasi masyarakat serta masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kaltim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Memperhatikan aspirasi masyarakat serta imbauan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat, Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini dan memerintahkan kepada PPK dan KPA untuk mengembalikan mobil tersebut,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).

Pengadaan mobil dinas ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025 melalui Biro Umum Sekretariat Daerah. Pemprov Kaltim mengadakan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional pimpinan dengan nilai Rp8.499.936.000 yang disediakan oleh CV Afisera Samarinda.

Unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih. Kendaraan tersebut telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025, namun hingga kini masih berada di Jakarta dan belum digunakan.

“Walaupun sudah diserahterimakan, unit mobil ini masih berada di Jakarta. Sesuai arahan Bapak Gubernur, KPA dan PPK telah melakukan koordinasi dengan penyedia. Alhamdulillah pihak penyedia sangat memaklumi dan bersedia menerima pengembalian tersebut. Surat resmi juga telah dikirimkan pada hari Jumat kemarin,” jelas Faisal.

Ia menambahkan, setelah surat balasan dari pihak penyedia diterima, proses serah terima kembali kendaraan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah mobil diterima kembali, penyedia wajib menyetorkan dana yang telah dibayarkan ke kas daerah sesuai nilai pengadaan.

Untuk sementara waktu, operasional Gubernur tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada meskipun kondisinya dinilai sudah tidak optimal karena usia pemakaian yang cukup lama.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap langkah ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (MK)

Editor: Agus S

Apresiasi Hadirnya Kampus Kedokteran Swasta di Kaltim, Neni: Tak Perlu Jauh Kuliah ke Luar Daerah

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri peringatan milad ke-2 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri peringatan milad ke-2 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Gedung A Lantai 1 kampus tersebut, Samarinda, Sabtu (28/2).

Neni mengapresiasi hadirnya fakultas kedokteran swasta di Kalimantan Timur. Menurutnya, keberadaan Fakultas Kedokteran UMKT menjadi peluang besar bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran tanpa harus jauh keluar daerah. “Dengan adanya fakultas kedokteran di Kaltim, anak-anak daerah tidak perlu lagi jauh-jauh kuliah kedokteran. Ini menjadi kebanggaan sekaligus harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah,” ujarnya.

Peringatan milad ke-2 tersebut dirangkai dengan kegiatan buka puasa bersama yang berlangsung penuh keakraban. Pada kesempatan itu, Wali Kota Bontang juga menyerahkan bantuan uang tunai untuk mendukung kegiatan bakti sosial dalam rangka milad ke-2 Fakultas Kedokteran UMKT yang diterima oleh ketua panitia, Cahya Nurfatma.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam