SAMARINDA — Pembahasan kinerja pelaksanaan APBD Perubahan Kalimantan Timur belum dapat disimpulkan secara rinci. DPRD Kaltim masih menunggu tahapan resmi evaluasi setelah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan evaluasi menyeluruh baru bisa dilakukan setelah LKPJ disampaikan secara resmi. Menurutnya, DPRD belum berada pada posisi untuk menilai secara detail capaian maupun kekurangan pelaksanaan APBD Perubahan sebelum proses tersebut berjalan.

“Evaluasi itu nanti setelah LKPJ disampaikan, sekitar tiga bulan ke depan. Sekarang kita belum bisa menyampaikan apa yang kurang dan apa yang lebih,” ujarnya.

Meski demikian, Hasanuddin menilai komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejauh ini berjalan cukup baik. Koordinasi antarlembaga dinilai tetap terjaga, meskipun DPRD belum melakukan peninjauan lapangan secara langsung terkait pelaksanaan program APBD Perubahan.

Ia menjelaskan, DPRD biasanya melakukan kunjungan daerah pemilihan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim untuk melihat secara langsung realisasi bantuan dan program pemerintah. Namun hingga saat ini, agenda kunjungan dapil tersebut belum dilaksanakan.

“APBD perubahan ini kita belum ada kunjungan dapil. Biasanya dewan turun ke 10 kabupaten dan kota untuk melihat langsung bantuan dan program yang diberikan pemerintah,” jelasnya.

Dalam gambaran awal APBD Perubahan, Hasanuddin mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama. Perhatian pembangunan tidak hanya diarahkan ke wilayah perkotaan, tetapi juga ke daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu.

“Rencananya infrastruktur jalan akan diupayakan sampai ke Mahulu. Artinya ke depan kondisi jalan tidak seperti dulu lagi, akan jauh lebih baik,” katanya.

Selain Mahakam Ulu, pembangunan infrastruktur juga direncanakan menyasar wilayah lain seperti Kabupaten Berau. DPRD bahkan disebut turut diajak oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk meninjau langsung sejumlah daerah sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan.

Hasanuddin menegaskan, DPRD akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif setelah seluruh tahapan evaluasi dan peninjauan lapangan dilakukan, agar pelaksanaan APBD Perubahan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Di tengah menguatnya wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, PDI Perjuangan Kalimantan Timur memilih tidak larut dalam perdebatan. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengarahkan energi organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal dan kerja-kerja struktural pasca agenda kepartaian.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dari PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa fokus utama partai saat ini adalah pembenahan organisasi setelah rampungnya rangkaian konferensi daerah dan konferensi cabang.

“Kami diminta untuk fokus konsolidasi struktural partai. Baru saja selesai konferda dan konfercab, termasuk pemilihan ketua DPRD serta DPC,” ujar Ananda saat diwawancarai di Gedung D Komplek DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, setelah agenda struktural tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perhatian partai kini diarahkan ke penguatan organisasi hingga level paling bawah. Pembentukan dan penataan struktur di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW menjadi pekerjaan lanjutan yang sedang dipersiapkan.

“Setelah ini kami fokus ke pembentukan struktur sampai tingkat paling bawah, sekaligus pemetaan untuk pemenangan 2029,” katanya.

Menurut Ananda, langkah tersebut dinilai lebih strategis dibandingkan terlibat dalam diskursus sistem pilkada yang saat ini masih berkembang. PDIP Kaltim, kata dia, ingin memastikan mesin partai berjalan solid dan siap menghadapi agenda politik jangka menengah dan panjang.

Ia menambahkan, konsolidasi bukan sekadar penataan struktur, tetapi juga menyangkut pemetaan kekuatan, kaderisasi, serta penguatan basis dukungan di masyarakat. Kerja-kerja tersebut dianggap krusial untuk menjaga keberlanjutan peran partai di daerah.

Dengan fokus tersebut, PDIP Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap bergerak melalui jalur organisasi dan kerja nyata di lapangan, sembari menyiapkan strategi pemenangan menghadapi Pemilu 2029.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur oleh Pemerintah Provinsi dinilai sebagai keputusan kompromi yang mempertimbangkan berbagai kepentingan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan dunia usaha dan pekerja. Meski diakui belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan hidup layak, DPRD Kaltim menilai kebijakan tersebut merupakan jalan tengah yang realistis.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, mengatakan penetapan UMP dilakukan melalui proses panjang yang melibatkan unsur pengusaha, tim pengupahan, serta perwakilan pekerja. Ia menegaskan, keputusan terkait upah minimum tidak pernah mudah karena menyentuh kepentingan banyak pihak.

“Penetapan UMP ini melalui diskusi yang cukup panjang antara pengusaha, tim pengupahan, dan dunia kerja. Tidak mungkin semua kepentingan bisa terakomodasi secara sempurna,” ujar Darlis saat ditemui di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).

Ia mengakui masih ada pandangan dari kalangan pekerja bahwa besaran UMP Kaltim belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan hidup layak di daerah ini. Namun menurutnya, pemerintah daerah harus berhati-hati agar kebijakan pengupahan tidak justru menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan.

“Kalau pemerintah terlalu condong ke pekerja, pengusaha akan merasa keberatan. Sebaliknya, jika terlalu berpihak ke pengusaha, pekerja yang dirugikan. Maka keputusan ini kami pandang sebagai titik temu atau jalan tengah,” jelasnya.

Darlis juga menyinggung peran DPRD Kaltim yang sejak awal mendorong agar penetapan UMP dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan, yakni paling lambat 31 Desember. Kepastian waktu penetapan dinilai penting bagi dunia usaha dan tenaga kerja dalam menyusun perencanaan ke depan.

“Kami di DPRD mendorong agar UMP ditetapkan tepat waktu. Alhamdulillah, pemerintah provinsi memenuhi ketentuan tersebut sehingga ada kepastian bagi semua pihak,” katanya.

Dalam situasi ekonomi yang masih diwarnai efisiensi anggaran dan potensi perlambatan usaha, Darlis menilai kemampuan dunia usaha tetap harus menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia mengingatkan, penetapan UMP yang terlalu tinggi berisiko memicu relokasi usaha ke daerah lain hingga berujung pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja.

“Kalau angka UMP dipaksakan jauh di atas kemampuan dunia usaha, risikonya bisa fatal. Usaha bisa pindah dan PHK meningkat. Itu tentu tidak kita inginkan,” tegasnya.

Meski masih menuai pro dan kontra, Darlis menekankan bahwa keputusan UMP Kaltim perlu dihormati sebagai kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dini hari di bantaran Sungai Mahakam berubah mencekam setelah dua unit tongkang bermuatan batu bara kehilangan kendali dan menabrak kaki Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), sebelum menghantam rumah warga di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Minggu (4/1/2026) sekitar pukul 01.17 Wita.

Insiden pelayaran ini menyebabkan kerusakan serius pada permukiman warga di tepian sungai. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, satu rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian dapur yang ambruk dan terseret arus Sungai Mahakam.

Ketua RT 17 Kelurahan Sengkotek, Setia Budi, mengatakan warga sempat mendengar suara mesin kapal yang tidak normal sebelum benturan terjadi. Dari arah sungai, terdengar teriakan kru kapal yang memberi peringatan bahwa tongkang sudah tidak dapat dikendalikan.

“Dari jarak sekitar 50 meter sudah terdengar teriakan kru kapal. Mereka teriak tidak mampu mengendalikan tongkang,” ujar Setia Budi.

Saksi mata menyebutkan, dua tongkang tersebut terlihat berputar di tengah arus sungai, seolah berusaha mencari tempat sandar darurat. Namun upaya itu gagal, hingga bagian buritan menghantam dapur rumah warga yang posisinya menjorok ke sungai.

Salah satu warga terdampak, Ribut Waluyo, menceritakan kepanikan yang dialaminya saat kejadian. Ia bersama istri dan anak-anaknya tengah tertidur ketika suara benturan keras terdengar dari arah sungai.

“Semua sedang tidur. Begitu dengar suara keras, saya langsung bangunkan anak-anak dan suruh keluar rumah,” kata Ribut.

Seluruh anggota keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Namun, kerugian materiil tak terelakkan. Bagian dapur rumahnya roboh total dan hanyut, termasuk berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, kompor, dan tabung gas.

“Kerugiannya besar. Saya sudah tinggal di sini sekitar 10 tahun dan baru kali ini kejadian seperti ini. Harapan saya, tentu ada ganti rugi,” ujarnya.

Pihak kepolisian bergerak cepat setelah menerima laporan sekitar pukul 01.30 Wita. Berdasarkan data awal, dua tongkang yang terlibat yakni Tongkang Roby 311 yang ditarik Tugboat Bloro 7, serta Tongkang Danny 95 yang ditarik Tugboat Raja Laksana 166. Keduanya diketahui bermuatan penuh batu bara.

Pamapta I Polresta Samarinda, Ipda Rifqhi Sactio, membenarkan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari kedua kapal telah diamankan untuk dimintai keterangan oleh Unit Polairud.

“Kami langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Seluruh ABK sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Selain kerusakan rumah warga, perhatian petugas saat ini juga tertuju pada kondisi struktur kaki Jembatan Mahakam Ulu. Unit Gakkum Polairud tengah melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan tidak ada kerusakan fatal pada jembatan serta menelusuri penyebab pasti insiden, apakah akibat kelalaian manuver atau gangguan teknis kapal.

Garis polisi telah dipasang di sekitar rumah warga yang terdampak untuk mencegah risiko runtuhnya sisa bangunan ke sungai.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

TENGGARONG – Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Suka Lima RT 5, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Minggu (4/1/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 Wita. Peristiwa tersebut merenggut satu korban jiwa dan menyebabkan lima rumah warga ludes terbakar.

Api dengan cepat membesar karena rumah-rumah yang terbakar berdiri saling berdempetan. Akibat kejadian itu, lima kepala keluarga dengan total 19 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Satu korban meninggal dunia diketahui bernama Mercylina Rawung. Korban ditemukan meninggal di dalam rumah yang terbakar karena diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api sudah membesar.

“Korban saat kejadian sendirian di dalam rumah,” ujar Kepala Pos Disdamkarmatan Kukar Kecamatan Anggana, Meri Sulindra.

Ia menjelaskan, saat ditemukan, korban dalam kondisi memegang tabung gas. Dugaan sementara, korban berusaha mengeluarkan atau membuang tabung gas ke luar rumah untuk mencegah ledakan, namun terjebak kobaran api.

“Kondisi api sudah besar saat kami menerima laporan. Itu yang membuat kebakaran cepat menjalar dan menghanguskan lima rumah,” jelasnya.

Selain korban meninggal, kebakaran tersebut juga mengakibatkan dua orang warga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, usia korban meninggal masih dalam proses pendataan karena jenazah dibawa ke puskesmas.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas juga belum dapat memastikan total kerugian materiil akibat musibah tersebut.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kebakaran di wilayah Kecamatan Anggana. Sebelumnya, pada Desember 2025, kebakaran di Desa Sungai Meriam juga menelan korban jiwa, yakni tiga balita, serta menghanguskan 16 bangunan.

Pihak pemadam kebakaran kembali mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap penggunaan listrik dan tabung gas, guna meminimalkan risiko kebakaran di lingkungan permukiman padat.

Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Agus S

PASER – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan Kabupaten Paser tetap memperoleh alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp213,3 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdurahman KA, mengatakan alokasi Bankeu tersebut telah disepakati bersama Gubernur Kaltim dan DPRD Provinsi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kaltim 2026 yang ditetapkan pada November 2025.

“Untuk Kabupaten Paser dialokasikan sekitar Rp213 miliar. Ini merupakan hasil perjuangan DPRD dan telah disepakati bersama gubernur, dengan tujuan utama mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah,” ujar Abdurahman saat dihubungi, Minggu (4/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, besaran Bankeu tersebut merupakan akumulasi dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kaltim serta usulan Pemerintah Kabupaten Paser yang dibahas bersama Pemprov Kaltim. Seluruhnya tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Meski demikian, Abdurahman mengakui alokasi Bankeu untuk Paser pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp275,8 miliar. Namun penurunan tersebut dinilai masih relatif ringan jika dibandingkan dengan daerah lain di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Memang ada penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, ini masih patut disyukuri,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Paser. Namun, Bankeu 2026 diharapkan dapat membantu mengurai persoalan prioritas secara bertahap di berbagai kecamatan.

“Belum bisa menutup semua kebutuhan, tetapi paling tidak ini membantu menyelesaikan persoalan-persoalan prioritas. Alokasinya kami perjuangkan hampir merata di seluruh kecamatan di Paser,” tegasnya.

Secara umum, Bankeu Kaltim 2026 untuk Kabupaten Paser akan digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, jalan produksi perkebunan, jaringan irigasi, hingga pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan data Pemprov Kaltim, Kabupaten Paser menempati urutan ketiga sebagai penerima Bankeu terbesar pada 2026. Dua daerah dengan alokasi tertinggi adalah Kota Samarinda sebesar Rp311,6 miliar dan Kabupaten Berau sebesar Rp222 miliar.

Abdurahman berharap capaian alokasi Bankeu tersebut menjadi wujud nyata pengabdian anggota DPRD Kaltim kepada masyarakat daerah pemilihan III, khususnya Kabupaten Paser, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata.

Daftar Alokasi Bankeu Kaltim 2026:

1. Kota Samarinda Rp311.663.156.697
2. Kabupaten Berau Rp222.097.936.000
3. Kabupaten Paser Rp213.332.688.000
4. Kota Balikpapan Rp139.188.961.000
5. Kota Bontang Rp88.856.911.200
6. Kabupaten Penajam Paser Utara Rp62.992.982.000
7. Kabupaten Kutai Kartanegara Rp50.321.386.000
8. Kabupaten Kutai Timur Rp27.491.465.300
9. Kabupaten Kutai Barat Rp5.000.000.000
10. Kabupaten Mahakam Ulu Rp5.000.000.000

(Sumber: SK Gubernur Kaltim)

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S