BONTANG – Pelataran Bontang Kuala menjadi salahsatu jujugan favorit wisata di Bontang, saat libur akhir tahun ini. Padatnya pengunjung, baik lokal maupun luar daerah menjadi bukti Pelataran Bontang Kuala semakin diminati untuk tempat bersantai bersama keluarga.

Salah satu pengunjung yang datang dari luar Bontang, Hikmah bersama keluarga datang dari Kaubun, Kutai Timur.

Momen libur sekolah membawanya sekeluarga ke Bontang untuk mengunjungi sanak keluarga, hingga akhirnya Sabtu (27/12/2025) sore mereka mengunjungi Pelataran Bontang Kuala.

“Biasanya saya sampai depan saja makan Gami atau beli oleh-oleh, baru ini masuk. Dulu sempat mau kesini tapi katanya lagi renovasi jadi baru ini masuk ke dalam,” pungkasnya.

Ia mengungkapkan, jika kembali berkunjung ke Bontang akan mendatangi tempat ini lavi, “mungkin karena baru buka jadi belum ada tempat untuk duduk-duduk, warung juga belum ada,” tambahnya.

Nala salah satu warga Bontang sendiri baru mengetahui pelataran telah dibuka setelah Pesta Laut diselenggarakan beberapa waktu lalu. Ia mengaku sering mengunjungi pelataran. Dengan adanya penambahan fasilitas umum ia merasa tempat tersebut lebih baik untuk didatangi.

“Apalagi ada toilet dan musala, jadi tidak perlu numpang lagi di warung sekitar kalau mau buang air,” tambahnya.

Ia menambahkan, kebutuhan lampu-lampu untuk penerangan di malam hari juga perlu diperbanyak, lantaran pengunjung sering di sana hingga malam hari.

Dari pantauan lapangan, para pedagang belum mengisi lapak yang tersedia. Adapun penjual makanan mainan masih membuka lapak mereka di daerah parkiran. Warga yang berkunjung menggunakan lapak-lapak yang kosong sebagai tempat mereka untuk duduk-duduk menikmati pelataran.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pelabuhan Loktuan dinilai memerlukan sistem early warning atau deteksi dini, guna mencegah masuknya narkoba ke Kota Bontang. Minimnya alat pengawasan dan pengecekan penumpang disebut menjadi celah rawan peredaran barang haram dari luar daerah.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang, Lulyana Ramdhani, mengungkapkan, sampai sekarang belum terdapat sistem pemeriksaan yang memadai terhadap penumpang maupun barang bawaan saat aktivitas turun-naik kapal di Pelabuhan Loktuan.

“Waktu pengecekan kemarin, penumpang kapal maupun barang bawaannya tidak dilakukan pengecekan, semuanya lalu lalang begitu saja,” ujarnya.

Menurutnya, pelabuhan merupakan salah satu pintu masuk utama orang dan barang dari luar daerah, sehingga sangat membutuhkan sistem deteksi dini untuk mencegah peredaran narkotika sebelum masuk ke wilayah kota.

Ia menambahkan, momentum tertentu seperti musim libur dan hari besar keagamaan, termasuk Natal dan Tahun Baru, menjadi waktu yang rawan dimanfaatkan, lantaran peningkatan penumpang yang berpotensi membuka celah peredaran narkoba.

“Ketika arus penumpang meningkat, pengawasan juga harus diperkuat. Kalau tidak, ini bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

BNNK Bontang menilai pengelola pelabuhan setidaknya perlu menyediakan fasilitas dasar seperti metal detector atau alat pemindai barang. Menurut Lulyana, keberadaan alat tersebut merupakan bentuk early warning system untuk menekan risiko peredaran narkoba.

Ia menyebut pihaknya telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait. Namun, hingga kini belum terlihat implementasi di lapangan.

“Sayangnya sampai hari ini belum ada alat yang digunakan,” tegasnya.

Ke depan, BNNK Bontang berencana kembali melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna membahas penguatan sistem pengawasan di Pelabuhan Loktuan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Seorang warga di Kelurahan Gunung Elai diserang buaya saat melintas di jembatan titian, Jumat (27/12/2025) sore. Korban diketahui bernama Suardi (74) warga RT 37.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bontang, Ismail menyatakan melalui laporan petugas lapangan, pihaknya telah melakukan pemantauan ke lokasi kejadian usai menerima informasi dari masyarakat.

Berdasarkan kronologis yang dihimpun, peristiwa terjadi sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu korban baru pulang dari kebun dan hendak kembali ke rumah dengan melewati jembatan titian. Namun, aret alat yang digunakan berkebun jatuh ke sungai. Korban kemudian turun untuk mengambilnya.

“Pada saat turun ke sungai itulah korban tiba-tiba diserang buaya. Korban sempat berteriak minta tolong,” ungkapnya.

Teriakan korban didengar oleh anaknya dan warga sekitar yang kemudian segera memberikan pertolongan. Korban berhasil diselamatkan, namun mengalami luka cukup serius.

“Korban mengalami patah tangan, luka di jari tangan dan kaki akibat gigitan buaya,” lanjutnya.

Korban sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Samarinda untuk perawatan lebih lanjut.

BPBD Bontang mengakui bahwa keberadaan buaya di sejumlah wilayah perairan Kota Bontang semakin meresahkan warga. Selama ini, BPBD baru memasang plang peringatan bahaya buaya di beberapa titik seperti Guntung, Selambai, dan Bontang Kuala.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD Kota Bontang resmi menyepakati penarikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun 2025. Rapat digelar pada Rabu pagi (24/12/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long.

Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris, dan dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua DPRD Maming. Sebanyak 18 pimpinan dan anggota DPRD Kota Bontang tercatat hadir mengikuti jalannya rapat.

Selain unsur legislatif dan eksekutif, rapat paripurna juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, camat dan lurah, perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, unsur perusahaan, perbankan, serta perwakilan partai politik.

Ketua DPRD Kota Bontang menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna tersebut adalah pengambilan keputusan terhadap penarikan tiga Raperda, yakni Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Raperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda). Ia menegaskan, penarikan Raperda hanya dapat dilakukan melalui persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah oleh perwakilan Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. Sementara itu, laporan pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Raperda tentang Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda) disampaikan oleh perwakilan Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bontang menyampaikan pendapat akhir atas keputusan DPRD terkait penarikan Raperda. Ia menjelaskan, dua Raperda inisiatif Pemerintah Kota Bontang ditarik karena belum memenuhi prasyarat regulasi dan kesiapan perencanaan.

Untuk Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Wali Kota menyebut regulasi tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). RUPM Kota Bontang sebelumnya hanya berlaku hingga 2025 dan telah berakhir, sementara dokumen RUPM yang baru masih dalam proses penyusunan. Kondisi ini menyebabkan Raperda belum dapat diproses sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2026.

Sementara itu, penarikan Raperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda) dilakukan karena adanya perubahan status lembaga keuangan daerah. Sejak 1 Januari 2025, PT BPR Bontang Sejahtera telah berubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, rencana peningkatan status menjadi BUMD Perseroda memerlukan tahapan lanjutan yang panjang, mulai dari pembentukan tim pendirian, kajian kelayakan, persetujuan Menteri Dalam Negeri, hingga penyusunan Perda pendirian dan penyertaan modal. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan risiko keuangan serta kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.

Selain dua Raperda tersebut, DPRD Kota Bontang dan Pemerintah Daerah juga sepakat menarik Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah yang merupakan Raperda inisiatif DPRD. Penarikan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagai bagian dari penyesuaian regulasi.

Ketua DPRD Kota Bontang menegaskan, penarikan Raperda ini merupakan langkah korektif agar setiap regulasi daerah yang dibentuk benar-benar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi aktual daerah.

Selanjutnya, Sekretaris DPRD Kota Bontang, Yessy Waspo Prasetyo, membacakan Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penarikan Raperda Sistem Kesehatan Daerah, Keputusan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penarikan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Keputusan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penarikan Raperda Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda).

Dalam ketentuan keputusan tersebut ditegaskan bahwa Raperda yang ditarik dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Desember 2025.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kota Bontang terhadap penarikan tiga Raperda, yang ditandatangani oleh Wali Kota Bontang bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang.

Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Bontang menyatakan bahwa penarikan Raperda merupakan langkah kehati-hatian agar kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Bontang, lanjutnya, berkomitmen menyempurnakan seluruh kajian dan perencanaan sebelum kembali mengajukan Raperda pada waktu yang tepat. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Pemkot Bontang bersama DPRD Kota Bontang resmi menyepakati tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2025. Rapat berlangsung pada Rabu siang (24/12/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, dan dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam didampingi Wakil Ketua DPRD, Maming. Sebanyak 18 pimpinan dan anggota DPRD Kota Bontang tercatat hadir mengikuti jalannya rapat.

Turut hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, camat dan lurah, perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, unsur perusahaan dan perbankan, serta perwakilan partai politik.

Agenda utama rapat paripurna adalah penyampaian laporan hasil pembahasan tujuh Raperda oleh masing-masing komisi dan panitia khusus DPRD. Laporan Komisi A terkait Raperda Penyelenggaraan/Fasilitasi Pesantren serta Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun disampaikan oleh Muhammad Yusuf.

Selanjutnya, Komisi B melalui Junaidi menyampaikan laporan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, serta Raperda Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Sementara itu, laporan Komisi C mengenai Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan disampaikan oleh Alfin Rausan Fikry.

Adapun laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bontang terkait Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa disampaikan oleh Sumardi.

Mewakili Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Agus Haris menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan DPRD terhadap tujuh Raperda tersebut. Dalam pernyataannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam dan kolaboratif.

Pemerintah Kota Bontang, lanjut Agus Haris, menyatakan persetujuan penuh agar seluruh Raperda yang telah disepakati dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ia menegaskan bahwa Perda tersebut akan menjadi landasan hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pendapat akhir itu, pemerintah daerah juga menekankan komitmen untuk melaksanakan seluruh Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kepala perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana.

Tujuh Raperda yang disetujui meliputi Penyelenggaraan/Fasilitasi Pesantren; Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Penyelenggaraan Rumah Susun; serta Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa.

Pada akhir rapat, Sekretaris DPRD Kota Bontang Yessy Waspo Prasetyo membacakan tujuh keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda. Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Bontang, yang menjadi dasar hukum penetapan tujuh Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, membuka secara resmi Pupuk Kaltim Fest 2025 yang digelar di Area Parkir GOR PKT PC VI, Jalan Alamanda, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Jumat malam (26/12/2025). Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlangsung hingga 31 Desember 2025.

Pupuk Kaltim Fest merupakan agenda tahunan yang konsisten mengusung pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM. Tahun ini, kegiatan tersebut mengangkat tema Charity for Sumatra sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana banjir di Pulau Sumatera, dengan menggabungkan hiburan, ekonomi kerakyatan, dan aksi sosial dalam satu rangkaian acara.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini, di antaranya Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Komandan Kodim 0908/Bontang Letkol Inf Ardiansyah, unsur Forkopimda Kota Bontang, instansi vertikal, serta jajaran manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur. Hadir pula Direktur Utama Gus Rizal bersama para direktur dan pimpinan organisasi internal perusahaan.

Rangkaian pembukaan diawali dengan penampilan Marching Band Pupuk Kalimantan Timur (MBPKT). Pada kesempatan tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur menyerahkan bantuan kemanusiaan Charity for Sumatra secara simbolis kepada Pemerintah Kota Bontang senilai Rp100 juta. Selain itu, MBPKT juga menerima piala penghargaan atas prestasi internasionalnya setelah meraih tiga gelar juara pada ajang Thailand World Music Championships 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pupuk Kaltim Fest 2025 yang berjalan tertib dan meriah. Ia menilai kegiatan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Marching Band PKT yang dinilai telah membawa nama Kota Bontang ke level internasional melalui prestasi di Thailand. Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya membanggakan perusahaan, tetapi juga masyarakat Bontang dan Kalimantan Timur secara umum.

Selain aspek prestasi dan hiburan, Neni Moerniaeni menekankan pentingnya nilai kepedulian sosial dalam kegiatan ini. Ia menyebut bantuan kemanusiaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur sejalan dengan langkah Pemerintah Kota Bontang yang turut mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar dari APBD untuk membantu korban bencana banjir di Sumatera.

Acara pembukaan Pupuk Kaltim Fest 2025 ditutup dengan penampilan Pasming Based dan DJ Hendra. Selama lima hari pelaksanaan, festival ini akan diisi oleh artis nasional, band lokal, dan musisi Kota Bontang, disertai mini stage pada sore hari, area UMKM, serta puluhan tenant makanan dan minuman. (MK)

Editor: Agus S