TENGGARONG – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tenggarong Seberang masih menghadapi persoalan serius dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, meskipun dukungan fasilitas fisik dari pemerintah daerah tergolong memadai. Kekurangan pamong belajar berstatus pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tantangan utama yang dinilai berpengaruh langsung terhadap optimalisasi layanan pendidikan masyarakat.

Staf sekaligus tenaga pendidik SKB Tenggarong Seberang, Trimulyanto, mengungkapkan bahwa dari sisi sarana dan prasarana, perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik. Gedung pembelajaran dan berbagai fasilitas penunjang telah tersedia dan dapat digunakan untuk menunjang aktivitas belajar.

“Alhamdulillah, untuk fasilitas sudah banyak dibantu. Gedung dan peralatan pembelajaran didukung dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Namun demikian, kondisi tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ideal. Menurut Trimulyanto, sebagian besar tenaga pendidik di SKB Tenggarong Seberang masih berstatus honorer, sementara pamong belajar yang menjadi ujung tombak pendidikan nonformal justru sangat terbatas.

“Kami sangat berharap dukungan pemerintah daerah, terutama terkait tenaga pendidik. Di SKB Tenggarong Seberang ini masih banyak tenaga honorer. Padahal pamong belajar sebagai ujung tombak SKB harus berstatus PNS,” jelasnya.

Saat ini, jumlah tenaga pendidik di SKB Tenggarong Seberang tercatat sebanyak 21 orang. Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 35 pamong belajar. Dari jumlah yang ada, hanya dua orang yang berstatus PNS, sementara jabatan kepala SKB pun masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Trimulyanto juga menyinggung keberadaan satu tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, tenaga tersebut justru ditempatkan di Dinas Pendidikan, bukan di SKB yang membutuhkan pamong belajar secara langsung.

Keterbatasan tenaga pendidik berstatus ASN tersebut tidak menyurutkan komitmen SKB Tenggarong Seberang dalam memberikan layanan pendidikan. Hingga kini, SKB tetap menjalankan berbagai program pendidikan nonformal, mulai dari PAUD dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), Program Paket A, B, dan C, hingga program pemberantasan buta aksara, termasuk bagi warga lanjut usia.

“Kami tetap berusaha menjalankan layanan pendidikan sebaik mungkin dengan segala keterbatasan yang ada,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera membuka formasi pamong belajar PNS, khususnya untuk SKB Tenggarong Seberang, agar kualitas dan jangkauan layanan pendidikan nonformal semakin meningkat.

“Harapan kami, ke depan ada penambahan pamong belajar PNS. Dengan SDM yang lebih kuat, layanan pendidikan masyarakat tentu bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Ady)

Editor : Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 mendekati angka Rp4 juta. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menyesuaikan inflasi, tetapi juga untuk memperkuat daya beli pekerja serta menyesuaikan struktur upah dengan karakter dan kekuatan sektor ekonomi daerah.

Pemkab Kukar mengusulkan UMK 2026 sebesar Rp3.991.797 atau naik 5,99 persen dibandingkan UMK tahun 2025 yang berada di angka Rp3.766.379. Usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kukar setelah melalui pembahasan bersama unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, perhitungan UMK 2026 didasarkan pada indikator makro ekonomi daerah, yakni pertumbuhan ekonomi Kukar sebesar 5,62 persen dan tingkat inflasi 1,77 persen. Dari dua indikator tersebut, Dewan Pengupahan menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75 dalam formula penghitungan upah minimum.

“Penyesuaian UMK ini mengikuti dinamika ekonomi daerah. UMK 2025 menjadi basis perhitungan agar kenaikan tetap rasional, adil, dan tidak memberatkan dunia usaha,” ujar Aulia.

Berdasarkan formulasi tersebut, nilai UMK Kukar 2026 ditetapkan sebesar Rp3.991.797 dan selanjutnya akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan penetapan resmi.

Selain UMK, Pemkab Kukar juga mengusulkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2026 untuk delapan sektor usaha. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMSK kali ini disesuaikan dengan karakteristik sektor, tingkat risiko kerja, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Sektor pertambangan dan energi masih menjadi sektor dengan struktur upah tertinggi. Usulan UMSK 2026 antara lain sektor pertambangan gas alam dan jasa penunjang migas sebesar Rp4.104.095, sektor pertambangan minyak bumi sebesar Rp4.104.095, sektor pertambangan batubara Rp4.082.582, industri kapal dan perahu Rp4.039.170, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO) Rp4.039.170, serta sektor pemanenan kayu sebesar Rp4.017.657.

Aulia menegaskan bahwa perbedaan nominal UMSK tersebut mencerminkan struktur ekonomi Kukar yang masih ditopang oleh sektor-sektor unggulan dengan kompleksitas dan risiko kerja yang berbeda.

“Ada sektor-sektor yang menjadi primadona dan memiliki tingkat risiko serta tuntutan kerja lebih tinggi. Karena itu, penyesuaian upah sektoralnya juga berbeda,” jelasnya.

Pemkab Kukar menargetkan kebijakan UMK dan UMSK 2026 mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Kenaikan upah diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

Melalui program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah juga berkomitmen mendorong peningkatan kompetensi dan keterampilan pekerja lokal agar selaras dengan kenaikan upah dan kebutuhan dunia usaha.

“Kenaikan upah harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi daerah bisa berjalan berkelanjutan dan saling menguatkan,” pungkas Aulia. (Ady)

Editor : Agus S

TENGGARONG – Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (Polres Kukar) mengimbau masyarakat agar merayakan pergantian Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan berempati. Salah satu imbauan utama yang disampaikan adalah tidak menyalakan maupun memperjualbelikan kembang api selama perayaan malam tahun baru.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar mengatakan, hingga menjelang akhir tahun tidak ada satu pun pihak yang mengajukan izin penjualan ataupun penggunaan kembang api di wilayah Kutai Kartanegara. Selain itu, kebijakan pelarangan juga telah ditegaskan oleh Mabes Polri sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ya, sampai saat ini belum ada yang mengajukan perizinan. Mabes Polri juga telah menyampaikan adanya larangan terhadap penggunaan kembang api,” ujar Khairul Basyar.

Menurutnya, Polres Kukar mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengajak masyarakat memahami situasi nasional yang saat ini masih berfokus pada penanganan bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, perayaan Tahun Baru diharapkan dilakukan dengan rasa empati dan kepedulian sosial.

“Kami akan mengimbau seluruh masyarakat agar tidak ada aktivitas kembang api. Situasi saat ini Indonesia masih fokus pada penanganan bencana, sehingga kami berharap malam Tahun Baru bisa dilalui dengan tenang dan tanpa euforia berlebihan,” jelasnya.

Khairul menegaskan bahwa esensi pergantian tahun tidak harus dirayakan dengan pesta besar atau kembang api. Menurutnya, refleksi diri, kebersamaan keluarga, dan doa bersama jauh lebih bermakna dalam menyambut tahun yang baru.

“Perayaan Tahun Baru tidak harus identik dengan kembang api. Kesederhanaan dan kebersamaan justru menjadi nilai yang lebih penting,” katanya.

Selain itu, Polres Kukar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama momentum pergantian tahun. Kepolisian berharap masyarakat dapat menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan diri sendiri dan orang lain.

“Kami mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang tertib, aman, dan penuh tanggung jawab, tanpa menyalakan kembang api,” pungkas Khairul. (Ady)

Editor : Agus S

PASER – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Paser ke-66 dimeriahkan dengan digelarnya Kejuaraan Dragon Boat Paser 2025 yang resmi dimulai pada Jumat (26/12/2025). Ajang olahraga air bergengsi ini dipusatkan di Venue Dayung Gentung Temiang dan diikuti belasan tim dari berbagai kategori lomba.

Kejuaraan yang digelar oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kabupaten Paser tersebut diikuti oleh 12 tim dayung serta sekitar 50 peserta individu. Sejumlah nomor dipertandingkan, mulai dari Dragon Boat sebagai nomor utama, hingga cabang Kano dan Kayak yang turut menyemarakkan kompetisi.

Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, yang hadir membuka kejuaraan menegaskan bahwa Dragon Boat Paser 2025 tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengembangkan sport tourism atau wisata olahraga.

“Kejuaraan ini bukan sekadar lomba, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan Paser sebagai daerah yang serius mengembangkan olahraga sekaligus pariwisata,” ujar Ikhwan.

Ia memberikan apresiasi kepada PODSI Paser yang dinilai konsisten menjaga pembinaan atlet dayung di daerah. Ikhwan juga menyoroti keberadaan Venue Dayung Gentung Temiang yang kini menjadi salah satu fasilitas olahraga andalan Bumi Daya Taka.

“Mudah-mudahan venue ini menjadi kebanggaan Paser. Tidak hanya untuk cabang olahraga dayung, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk jetski, ski air, dan cabang olahraga air lainnya,” katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Ikhwan menilai venue tersebut sudah cukup representatif untuk menggelar kejuaraan berbagai level. Bahkan, ia optimistis Venue Dayung Gentung Temiang siap menjadi salah satu lokasi pendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas penunjang yang perlu disempurnakan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan tribun wasit untuk menunjang akurasi penilaian lomba, area paddock atau zona persiapan perahu bagi atlet, serta penambahan tribun penonton demi meningkatkan kenyamanan masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan.

“Insya Allah kekurangan sarana dan prasarana ini akan dilengkapi pada tahun 2026. Secara umum, untuk pelaksanaan perlombaan, venue ini sudah sangat siap,” pungkas Ikhwan.

Kejuaraan Dragon Boat Paser 2025 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga mampu mendorong minat masyarakat terhadap olahraga air sekaligus menggerakkan sektor pariwisata di Kabupaten Paser. (Nash)

Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali melakukan penataan birokrasi. Bupati Angela Idang Belawan secara resmi mengukuhkan dan mengambil sumpah jabatan 34 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Mahulu, Selasa (23/12/2025).

Pelantikan yang digelar di Ballroom Lantai Tiga Kantor Bupati Mahulu itu mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional. Rinciannya, sebanyak 8 pejabat eselon II, 11 pejabat eselon III, 13 pejabat eselon IV, serta 2 pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Bupati Angela menegaskan bahwa seluruh proses pengukuhan telah melalui mekanisme dan memperoleh rekomendasi serta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut menjadi dasar legalitas dan menjamin tertib administrasi dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Dengan adanya rekomendasi BKN, maka pelantikan ini sah secara hukum dan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya meminta seluruh pejabat yang dikukuhkan untuk langsung fokus bekerja, mempercepat pembangunan daerah, serta memastikan target kinerja dan program prioritas berjalan optimal,” tegas Angela.

Ia menekankan, jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dan hasil nyata. Para pejabat diminta menghadirkan perubahan positif di unit kerja masing-masing, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.

Bupati Angela juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK, yakni berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai tersebut, menurutnya, menjadi fondasi dalam mewujudkan Mahakam Ulu yang Melaju, Maju, Merata, dan Berkelanjutan.

Khusus kepada delapan pejabat pimpinan tinggi pratama, Bupati menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan progresif. “Segera susun program kerja yang terarah, bangun inovasi, dan terapkan fungsi manajemen secara efektif serta efisien. Harus ada kemajuan nyata di instansi yang saudara pimpin,” ujarnya.

Sementara kepada 11 pejabat administrator, Angela berpesan agar mampu memperkuat disiplin kerja, meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran.

Adapun 13 pejabat pengawas diminta memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etos kerja. Untuk dua pejabat fungsional, Bupati berharap agar terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan birokrasi.

“Teruslah berinovasi dan tunjukkan kinerja terbaik. Kami berharap, pada masa kepemimpinan ini, Mahakam Ulu mampu mencatat lompatan kemajuan yang signifikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Mahakam Ulu Stephanus Madang, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Mahulu Nobertus Ngande, serta para kepala dinas dan badan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Mahulu.

Usai pengambilan sumpah jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan serta penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan pejabat yang baru dikukuhkan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. (cal)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Memasuki libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), masyarakat Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, intensitas hujan diperkirakan masih tinggi seiring puncak musim hujan yang berlangsung pada Desember hingga Januari.

BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan mendominasi sejumlah wilayah selama periode Nataru. Kondisi ini dipengaruhi dinamika atmosfer regional yang saat ini menguat di kawasan Kalimantan.

Kepala Stasiun BMKG SAMS Sepinggan Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menjelaskan bahwa Desember dan Januari merupakan fase puncak curah hujan di Kalimantan. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

“Wilayah Balikpapan dan sebagian besar Kalimantan saat ini berada di puncak musim hujan. Ini kondisi yang perlu benar-benar diantisipasi masyarakat,” kata Kukuh, Jumat (26/12/2025).

Ia merinci, hujan sedang hingga lebat berpeluang terjadi mulai pekan kedua hingga pekan keempat Desember, dan berlanjut pada pekan pertama hingga pekan kedua Januari 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, serta Balikpapan.

“Curah hujan kategori sedang berada di kisaran 30 hingga 50 milimeter per hari. Jika melebihi itu, sudah masuk kategori hujan lebat,” jelasnya.

Menurut Kukuh, hujan dengan intensitas tinggi kerap diawali fenomena angin kencang dan petir. Ia juga menyinggung adanya pengaruh sistem cuaca di wilayah Laut Jawa yang menyebabkan perbedaan distribusi hujan, di mana intensitas di Kalimantan justru lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa.

“Dampaknya, potensi cuaca ekstrem di Kalimantan meningkat, sementara di Jawa relatif berkurang,” ujarnya.

BMKG mengimbau warga yang bermukim di daerah perbukitan atau dataran tinggi agar mewaspadai potensi tanah longsor. Sementara itu, masyarakat di kawasan dataran rendah dan wilayah rawan genangan diminta siaga terhadap ancaman banjir selama periode Nataru. (ap)

Editor: Agus S

SANGATTA — Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 di Kutim ditetapkan sebesar 8,64 persen. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Dewan Pengupahan Kutim.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim, Roma Malau, menyebut penetapan kenaikan upah ini merupakan hasil dialog partisipatif yang tidak ditentukan secara sepihak. Menurutnya, seluruh keputusan didasarkan pada regulasi dan analisis data ekonomi daerah.

“Penyesuaian ini dirancang agar selaras dengan denyut ekonomi Kutim. Kami mengedepankan objektivitas agar kebijakan ini bisa diterapkan secara konsisten tanpa mengganggu stabilitas operasional perusahaan,” ujar Roma saat dihubungi, Kamis (25/12/2025).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, UMK Kutim 2026 direkomendasikan sebesar Rp 4.067.436, atau naik Rp 323.615,80 dari tahun sebelumnya. Besaran ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2026, dengan perhitungan indeks sebesar 0,70.

Selain UMK, pemerintah daerah juga menyepakati kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 9,14 persen untuk sektor strategis, yakni perkebunan dan pertambangan, dengan indeks 0,75. Pada sektor perkebunan kelapa sawit, upah minimum meningkat dari Rp 3.901.060,50 menjadi Rp 4.257.422. Sementara sektor pertambangan batu bara mencatat angka tertinggi, mencapai Rp 4.269.679, naik signifikan dibanding tahun 2025 sebesar Rp 3.912.291,90.

Roma menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak berhenti pada penetapan angka semata. Pasca rekomendasi diserahkan kepada kepala daerah untuk disahkan, tahap krusial berikutnya adalah pengawasan di lapangan.

“Penetapan angka hanyalah satu tahap. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan seluruh perusahaan mematuhi besaran upah baru ini. Pengawasan intensif akan menjadi kunci agar tidak ada perusahaan yang menghindar dari kewajibannya,” tegasnya.

Di sisi lain, kalangan buruh menilai kenaikan UMK belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan jika tidak dibarengi pengawasan yang tegas. Sejumlah serikat pekerja masih menunggu bukti konkret komitmen pemerintah dalam menindak perusahaan yang membandel.

Dengan diberlakukannya UMK 2026, perhatian publik kini tertuju pada konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan, agar kenaikan upah tidak hanya berhenti sebagai angka di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan oleh para pekerja di Kutim.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam