SANGATTA – Proyek revitalisasi tambak milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berada di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) kini jadi sorotan tajam DPRD Kutim. Proyek bernilai hampir Rp4 miliar tersebut diduga kuat menabrak aturan kawasan konservasi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sorotan menguat setelah Balai TNK melakukan operasi penertiban pada Kamis (18/12/2025). Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan satu unit alat berat serta dua orang terduga pelaku yang diduga melakukan pembukaan kawasan mangrove di dalam wilayah TNK.

Ketua Komisi C DPRD Kutim Ardiansyah menyebut proyek itu bukan hanya bermasalah dari sisi administrasi, tetapi juga berpotensi menjadi “bom anggaran” jika tidak segera dievaluasi. Pasalnya, pekerjaan yang sudah berjalan dikhawatirkan tidak dapat dimanfaatkan lantaran berada di kawasan yang secara hukum tidak boleh digarap.

“Anggaran jadi sia-sia. Sudah dikerjakan tapi tidak boleh dilanjutkan. Akhirnya tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Ardiansyah saat dihubungi, Sabtu (14/2/2026).

DPRD Kutim, lanjut dia, akan mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Audit dianggap penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan, sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

“Kalau langsung dihancurkan, pertanggungjawabannya seperti apa? Makanya kita akan turun audit dulu. Kalau memang tidak layak kita akan buat semacam berita acara atau apa yang harus diungkap,” tegasnya.

Ia menegaskan, langkah penanganan tidak boleh diambil terburu-buru. Sebab, proyek tersebut menggunakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Tak hanya itu, Ardiansyah juga menyoroti persoalan batas wilayah administrasi desa dan kecamatan yang dinilai masih lemah, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan TNK. Kondisi tersebut disebut membuka celah terjadinya kekeliruan perencanaan pembangunan hingga akhirnya masuk kawasan konservasi.

“Tidak ada tata desa dan kecamatan yang jelas,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD Kutim memastikan akan terus mengawal proses penanganan proyek revitalisasi tambak tersebut agar tidak berujung pada pelanggaran hukum lanjutan maupun potensi kerugian keuangan negara.

“Kita ini mengawasi uang rakyat. Jadi jangan sampai ada proyek yang ujung-ujungnya mubazir dan menimbulkan masalah hukum. Kalau memang ada pelanggaran, harus dibuka terang supaya jelas siapa yang bertanggung jawab,” tutup Ardiansyah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Persoalan keselamatan lalu lintas di kawasan perkotaan kembali menjadi sorotan serius dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sangatta Utara. Aktivitas kendaraan operasional perusahaan yang masih bebas melintas di jalan-jalan utama kota dinilai makin meresahkan masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil 6, Agus Aras, dengan nada tegas meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) segera bertindak. Ia menilai keberadaan bus dan kendaraan besar operasional perusahaan di jalur perkotaan sudah tidak bisa lagi ditoleransi.

Menurut Agus, lalu lalang kendaraan besar di kawasan padat aktivitas warga tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan yang bisa merenggut korban jiwa.

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil 6, saya meminta agar aktivitas bus perusahaan di dalam kota segera dihentikan. Ini tidak baik bagi keberlanjutan tata kota Sangatta dan sudah terlalu sering memakan korban,” tegasnya.

Ia menekankan, jalur utama di dalam kota semestinya menjadi ruang aman bagi masyarakat, bukan malah menjadi lintasan kendaraan operasional perusahaan yang ukurannya besar dan kecepatannya sering tidak terkendali.

Agus meminta agar jalur logistik perusahaan segera ditata ulang sehingga tidak bercampur dengan jalur umum warga, khususnya di kawasan pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi. Menurutnya, pembiaran selama ini justru menempatkan masyarakat dalam risiko setiap hari.

Ia juga mendorong Dishub Kutim lebih proaktif dalam mengatur sistem transportasi logistik, agar pembangunan kota berjalan seiring dengan prinsip keselamatan dan kenyamanan publik.

“Kepentingan operasional perusahaan jangan sampai mengorbankan hak masyarakat untuk merasa aman. Ini bukan jalan tambang,” sindir Agus.

Selain menyoroti persoalan lalu lintas, Agus juga menyinggung pentingnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang masih menjadi kebutuhan mendasar di sejumlah kawasan permukiman. Ia meminta agar ada sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan provinsi supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun anggaran.

Ia berharap Musrenbang Sangatta Utara kali ini tidak hanya menjadi agenda tahunan seremonial, melainkan menghasilkan langkah konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Harus ada pembenahan yang jelas. Sangatta ini kota, bukan jalur bebas kendaraan perusahaan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Rotasi jabatan kembali terjadi di lingkungan Polresta Samarinda. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tiga pejabat strategis di Aula Rupatama Mako Polresta Samarinda, Jumat (13/2/2026) pagi.

Mutasi tersebut menyasar posisi yang dinilai memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan disiplin internal. Jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KP) Samarinda resmi beralih dari Kompol Yusuf kepada AKP Heru Erkahadi.

Sementara itu, posisi Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasipropam) kini dijabat AKP Akhmad Wira Taryudi menggantikan AKP Sujatmiko Amron. Adapun jabatan Kepala Seksi Hukum (Kasikum) dipercayakan kepada Ipda Mat Bahri.

Dalam amanatnya, Kombes Pol Hendri Umar menegaskan bahwa mutasi bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan bagian dari penyegaran sekaligus optimalisasi kinerja satuan.

“Mutasi ini adalah kebutuhan organisasi. Setiap pejabat harus mampu menjawab tantangan tugas dengan profesionalisme dan tanggung jawab,” tegasnya.

Khusus kepada Kasipropam yang baru, Kapolresta memberikan penekanan terkait penegakan disiplin personel. Ia mengingatkan agar fungsi pengawasan internal dijalankan secara tegas dan objektif.

“Propam adalah pengawas internal. Laksanakan tugas dengan tegas dan profesional. Jangan sampai pelanggaran kecil berkembang menjadi permasalahan besar,” ujarnya.

Untuk Kapolsek Kawasan Pelabuhan, ia meminta agar pimpinan aktif turun langsung ke lapangan mengingat tingginya aktivitas di kawasan pelabuhan yang menjadi pintu masuk strategis wilayah perairan Samarinda.

Selain itu, kepada Kasikum yang baru, Kapolresta menginstruksikan agar segera mengintensifkan sosialisasi KUHP dan KUHAP terbaru kepada seluruh personel hingga tingkat Polsek. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan memiliki landasan hukum yang kuat dan mutakhir.

Upacara yang berlangsung sekitar 40 menit itu ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat baru sebagai komitmen menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat Kota Tepian. (Dim)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

KUTAI TIMUR – Kompensasi atas lahan kurang lebih 300 hektare di wilayah operasional PT Kutahitra Sejahtera (KMS) di Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, akhirnya tuntas disalurkan kepada masyarakat.

Penyaluran dilakukan pada 3–5 Februari 2026 melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Wira Benua dan diterima oleh warga RT 01 hingga RT 06. Proses tersebut disebut telah rampung tanpa menyisakan persoalan administrasi.

Ketua Umum Forum Pemuda Pemantau Kebijakan (FP2K) Kalimantan Timur, Asia Muhidin, yang menjadi narasumber tunggal dalam keterangan resmi, memastikan seluruh hak masyarakat telah direalisasikan.

“Alhamdulillah, kompensasi sudah disalurkan dan diterima 100 persen oleh masyarakat RT 01 sampai dengan RT 06 Desa Kelinjau Ilir melalui KSU Wira Benua. Seluruh proses juga telah dilengkapi dengan penandatanganan di atas materai Rp10.000,” ujar Asia Muhidin, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, proses penyelesaian tersebut tidak berlangsung singkat. Mediasi dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan telah dilakukan dalam beberapa tahapan sebelum tercapai kesepakatan.

Menurutnya, FP2K Kaltim ikut mengawal proses agar berjalan terbuka dan mengedepankan musyawarah.

“Ini adalah bentuk komitmen bersama agar penyelesaian dilakukan secara damai dan terbuka. Yang terpenting, masyarakat telah menerima haknya dan dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga serta persiapan menghadapi bulan suci Ramadan,” tegasnya.

Asia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tersebut. Ia berharap, setelah kompensasi diterima, hubungan antara masyarakat dan perusahaan dapat lebih harmonis dan tidak lagi menyisakan ketegangan.

Menurutnya, penyelesaian yang tuntas ini diharapkan menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di Desa Kelinjau Ilir ke depan.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S