TENGGARONG – Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur (APPK) menggelar aksi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (8/12/2025). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam realisasi penggunaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025 oleh KPU Kukar.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Reza Pahlevi, menyampaikan bahwa fokus utama APPK tertuju pada pengelolaan dana hibah sekitar Rp33,7 miliar yang dialokasikan khusus untuk KPU Kukar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total dana hibah PSU sekitar Rp62,4 miliar yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan sejumlah instansi terkait penyelenggaraan PSU.

Ia menjelaskan, dana hibah untuk KPU Kukar tersebut diserahkan pada 19 Maret 2025 untuk mendukung tahapan PSU pada 19 April 2025, hingga proses rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil PSU pada 8 Mei 2025. Dengan masa penggunaan yang relatif singkat, APPK menilai pengelolaan dana harus disertai keterbukaan penuh kepada publik.

“Kami menilai besarnya anggaran dengan masa penggunaan yang relatif singkat yang hanya berdurasi sekitar satu bulan membutuhkan transparansi yang maksimal kepada publik,” tegasnya.

Namun, berdasarkan penelusuran dan analisis internal APPK, hingga awal November 2025 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tersebut dinilai belum bisa diakses masyarakat atau belum dipublikasikan secara terbuka.

APPK kemudian merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD. Aturan itu mengamanatkan LPJ dana hibah disusun maksimal 30 hari setelah tahapan selesai, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, mereka juga mengutip Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di lingkungan KPU. Regulasi tersebut mengatur bahwa penyelesaian LPJ dana hibah oleh KPU paling lambat tiga bulan setelah seluruh tahapan pemilihan berakhir. Menurut kajian APPK, batas waktu ini telah terlewati, sementara LPJ dinilai belum tuntas maupun dipublikasikan secara transparan.

“Atas dasar itu, kami melihat adanya kejanggalan dan indikasi kuat dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah PSU oleh KPU Kukar,” serunya.

Dalam aksi tersebut, APPK mengajukan sejumlah tuntutan. Mereka meminta KPU Kukar memberikan transparansi penuh terkait LPJ dana hibah PSU Kukar 2025 dan segera mengumumkan serta menyerahkan LPJ secara lengkap dan terbuka kepada Pemkab Kukar dan masyarakat. Mereka juga mendesak agar seluruh sisa anggaran hibah PSU 2025, bila masih ada yang belum digunakan, dikembalikan ke Kas Daerah.

Di sisi lain, APPK menuntut Kejari Kukar mengusut tuntas dugaan praktik korupsi pada anggaran hibah KPU Kukar senilai Rp33,7 miliar dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025. Mereka meminta Kejari menyelidiki dugaan kejanggalan realisasi anggaran hibah selama proses PSU, memanggil dan memeriksa mantan Sekretaris KPU (AAN), Sekretaris KPU saat ini (PL), seluruh komisioner KPU Kukar, serta pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab.

APPK juga mendesak Kejari Kukar berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Kaltim dan lembaga penegak hukum terkait untuk memeriksa dugaan praktik korupsi pada anggaran hibah PSU Pilkada Kukar 2025, sehingga penanganan perkara dugaan korupsi di Kukar berlangsung transparan dan akuntabel. (aw)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Sungai-sungai Tenggarong kembali menjadi panggung penting bagi lahirnya para petarung terbaik dayung Kalimantan Timur. Babak Kualifikasi (BK) Porprov 2025 yang digelar 3–12 Desember bukan hanya ajang wajib dalam kalender olahraga, tetapi sekaligus indikator utama untuk memetakan kekuatan daerah menjelang Porprov 2026 di Kabupaten Paser.

Sebanyak 10 kabupaten/kota turun dengan formasi penuh, menurunkan atlet terbaik mereka di nomor canoeing hingga Traditional Boat Race (TBR). Total 24 kategori dipertandingkan, menjadikan Tenggarong sebagai laboratorium pembinaan dayung sekaligus arena pembuktian kualitas atlet Kaltim.

Sekretaris PODSI Kaltim, Hendro, menuturkan bahwa jadwal BK sempat mengalami penyesuaian agar seluruh kontingen dapat mengikuti rangkaian pertandingan secara optimal. Faktor pembiayaan hingga kondisi alam menjadi dasar penyesuaian tersebut.

“Kita menyesuaikan, melihat kondisi kontingen, baik dari segi pembiayaan maupun kondisi alam. Jadi kami rapatkan agar bisa dilaksanakan secepatnya,” jelas Hendro.

Ia menyebut semua kelas berlangsung kompetitif, mulai dari jarak 1.000 meter, 500 meter, hingga 200 meter. Bahkan event slalom yang digelar di area belakang venue ikut menambah dinamika persaingan.

“Ada 24 kategori yang dipertandingkan, mulai dari jarak 1.000, 500, hingga 200 meter. Termasuk juga lomba slalom yang dilaksanakan di area belakang,” ujarnya.

Puncak kegiatan berlangsung pada Senin (8/12/2025) dengan agenda penutupan sekaligus penyerahan hadiah dan pengakuan resmi (UPP) bagi atlet-atlet terbaik dari semua daerah.

“Hari ini kita laksanakan event terakhir, yaitu penutupan dengan pembagian hadiah,” kata Hendro.

Lebih dari sekadar seleksi, BK Dayung di Tenggarong dipandang sebagai tolok ukur utama kesiapan atlet Kaltim menghadapi Porprov 2026 di Paser. Hasil dari babak kualifikasi ini akan menjadi modal dan gambaran awal kekuatan daerah, terutama karena Porprov 2026 diprediksi menjadi salah satu edisi paling kompetitif dalam sejarah Kaltim. (aw)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus pada pengamanan Nataru dan stabilitas harga pangan. Menghadapi intensitas hujan yang meningkat, Pemkot kini menyiapkan langkah besar dengan membentuk Komando Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana, melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa struktur komando ini dibentuk untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang setiap tahun muncul saat puncak musim penghujan.

“Kita akan membuat atau melaksanakan komando pelaksanaan tanggap darurat kebencanaan, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, serta Forkopimda,” ujar Andi Harun.

Ia memaparkan bahwa antisipasi dini akan dilakukan berbasis data klimatologi. Pemkot telah memiliki hitungan detail mengenai risiko banjir di Samarinda. Misalnya, curah hujan yang mencapai lebih dari 50 mm dalam sehari sudah dapat memicu genangan di beberapa titik kota. Sementara itu, jika curah hujan mencapai 100 mm dalam sehari atau berlangsung berturut-turut, potensi banjir besar bisa muncul dan memerlukan respons cepat. Pemahaman data ini menjadi dasar operasional komando gabungan dalam menentukan tingkat kewaspadaan dan pola penanganan.

Komando tanggap darurat juga akan memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan tanah longsor. Wali Kota menegaskan bahwa masyarakat perlu menerima informasi kebencanaan secara tepat, agar siap siaga ketika kondisi cuaca memburuk.

“Kita koordinasikan [dengan] kecamatan dan kelurahan pada wilayah-wilayah yang rawan longsor agar masyarakat waspada, tapi kita jangan panik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kewaspadaan harus bersifat antisipatif dan edukatif, mengingat bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memahami informasi dasar kebencanaan untuk mengurangi risiko saat situasi darurat.

Dengan pembentukan komando gabungan ini, Pemkot berharap penanganan banjir dan longsor di Samarinda dapat dilakukan lebih cepat, lebih terukur, serta lebih terpadu. Respons lintas instansi diharapkan mampu meminimalkan dampak kerusakan serta meningkatkan keselamatan warga. (Dim)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mulai mengetatkan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dalam Rapat Koordinasi Forkopimda di Hotel Aston, Senin (8/12) pagi, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa aspek keamanan, ketertiban umum, serta stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas utama.

Kebijakan paling strategis adalah pemusatan seluruh pesta kembang api dan kerumunan massa hanya di Teras Samarinda. Langkah ini akan menjadi pola pengamanan utama untuk mencegah potensi gangguan di malam pergantian tahun.

“Kita berharap perayaan seperti petasan itu kita fokuskan di satu tempat saja di Teras Samarinda seperti tahun lalu. Ini untuk menghindari adanya potensi kebakaran dan sejenisnya. Sehingga perayaan tahun baru kita pusatkan di Teras Samarinda dan konsentrasi massa di titik-titik yang rawan kita himbau untuk tidak dilaksanakan demi keamanan dan ketertiban kita semua,” ujar Andi Harun.

Pemkot bersama Forkopimda juga menyiapkan “prakondisi” pengamanan sebelum Tahun Baru. Sejumlah potensi kerawanan seperti peredaran minuman keras, aktivitas tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan, hingga balap liar akan ditertibkan secara intensif.

Di sisi lain, stabilitas harga kebutuhan pokok turut menjadi perhatian serius. Komoditas seperti beras, gula, cabai, dan BBM menjadi fokus pengawasan menjelang lonjakan permintaan.

Pemkot akan melakukan pengecekan langsung ke distributor dan agen. Wali Kota mengingatkan keras agar tidak ada pihak yang mencoba menimbun atau memainkan harga.

“Kami ingin mengimbau kepada semua agen dan distributor untuk menghindarkan dari kemungkinan adanya potensi penimbunan atau menaikkan harga yang tidak wajar di saat kondisi tingginya demand,” tegasnya.

Jika terjadi kelangkaan yang masih dalam kategori wajar, Pemkot telah menyiapkan opsi operasi pasar. Namun mekanismenya akan dilakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan distorsi di pasar dan tetap menjaga perputaran ekonomi lokal.

Dengan serangkaian langkah ini, Pemkot menargetkan perayaan Nataru di Samarinda berlangsung aman, tertib, serta kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan stabil. (Dim)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Supardi, mengungkap salah satu modus paling rumit dalam kejahatan pertambangan di daerah ini: praktik “dokumen terbang” batu bara. Fenomena ini merujuk pada dokumen legalitas yang tampak resmi—lengkap dengan kop dan format standar—namun tidak pernah tercatat dalam sistem dan tidak memiliki aktivitas penambangan yang nyata di lapangan.

Supardi menegaskan bahwa dokumen terbang menjadi tantangan terbesar penegakan hukum karena sering kali tampak valid dan sulit ditelusuri asal-usulnya.

“Dokumen terbang ini akan lebih baik kalau tertangkap tangan. Dokumen terbang kan sudah dalam bentuk dokumen, enggak masuk ke aplikasinya untuk mendeteksi belakang kan susah,” ujar Supardi.

Ia menjelaskan bahwa praktik tersebut hadir dalam beragam bentuk. Ada perusahaan yang memiliki IUP resmi namun membeli batu bara dari pihak lain, perusahaan yang tidak menambang sama sekali tetapi menjual batu bara, hingga perusahaan yang menambang tidak sesuai rencana kerja sehingga menutup kekurangan dengan membeli batu bara di luar lokasi.

“Tambang resmi membeli tambang-tambang yang tidak resmi. Atau dia sebenarnya punya IUP, dia enggak nambang, dia cukup beli. Atau dia juga nambang tapi enggak sesuai RKB karena jumlahnya kurang beli tempat lain,” jelasnya.

Menurut Supardi, pengungkapan modus ini sangat bergantung pada kecermatan membandingkan data legal dengan kondisi lapangan. Pemetaan menjadi instrumen kunci, meski implementasinya tidak selalu sederhana.

“Tinggal bandingkan peta saja, itu salah satu yang kita lakukan,” ujarnya.

Namun, Supardi mengingatkan bahwa tidak semua kasus dokumen terbang otomatis dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi. Ada prasyarat yang harus dipenuhi, termasuk keterlibatan penyelenggara negara.

“Konstruksinya itu tidak gampang, kita harus mengkaitkan dengan penyelenggara negara, itu baru bisa masuk korupsi,” ungkapnya.

Keterbatasan personel juga menjadi kendala bagi Kejati Kaltim dalam mengawasi seluruh rantai aktivitas pertambangan. Karena itu, ia mendorong kolaborasi aktif dengan instansi teknis, seperti Dinas ESDM, yang memiliki tenaga lapangan lebih banyak untuk membantu pemetaan dan pengawasan.

“Tidak bisa hanya mengandalkan penegak hukum, dinas juga harus bertanggung jawab. Kolaborasi bisa saling support data,” tegasnya.

Editor: Agus S

PASER – Program Kredit 0 Persen Paser Tuntas yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser sebagai dorongan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan progres positif. Penyaluran perdana bahkan ditargetkan dapat dimulai bulan ini.

Kepala Cabang BPD Kaltimtara Paser, Noor Mahfud, mengatakan pihaknya saat ini tengah memproses ratusan berkas pengajuan yang telah diterima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Paser.

“Alhamdulillah sudah berprogres. Support dari Disperindagkop sangat luar biasa. Ada sekitar 280 pengajuan yang sudah masuk kepada kami,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Menurut Mahfud, bank kini memasuki tahapan krusial yaitu verifikasi data perbankan calon penerima kredit. Proses ini berjalan, namun tetap menemui beberapa kendala, terutama terkait pengecekan kelayakan data nasabah.

“Memang ada kendala-kendala. Kita akan verifikasi seperti BI checking, terkait tarikan data yang bisa disalurkan dan yang tidak. Itu sesuai dengan MOU yang sudah kita sepakati dengan Pemkab,” jelasnya.

Ia berharap sebagian UMKM yang sudah mengajukan dapat menerima penyaluran Kredit 0 Persen sebagai kado menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Paser ke-66, meski waktu yang tersisa menuju akhir tahun sangat terbatas.

“Mengingat waktu yang tersisa tidak memungkinkan memproses semua ajuan UMKM, kemungkinan kredit nol persen yang disalurkan tidak keseluruhan. Yang penting berprogres,” tambahnya.

Terkait Petunjuk Teknis (Juknis) dari pusat yang sebelumnya sempat menjadi kendala, Mahfud memastikan penyempurnaan sudah hampir selesai dan segera dapat digunakan sebagai dasar operasional penyaluran.

“Mudah-mudahan di akhir tahun nanti Juknis-nya sudah selesai dan ada yang segera kita realisasikan kreditnya,” tutup Mahfud. (nash)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Pasokan beras premium subsidi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya mendarat di Balikpapan. Dua kontainer berisi beras premium langsung dibongkar di gudang distributor UD Gunung Sari pada Senin (8/12/2025), menandai dimulainya operasi penstabilan harga yang kini menjadi fokus pemerintah.

Pembongkaran dilakukan dengan pengawasan ketat aparat Polda Kaltim, Polresta Balikpapan, Dinas Perdagangan (Disdag), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Balikpapan. Kota ini menjadi prioritas setelah Bapanas menemukan adanya penjualan beras premium melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kabid Ketahanan Pangan DKP3 Balikpapan, Wahidin Alaudin, menegaskan bahwa penyaluran beras subsidi premium merupakan langkah cepat untuk memulihkan stabilitas harga.

“Beras subsidi premium ini merupakan upaya pemerintah menstabilkan harga dan memastikan masyarakat memperoleh beras premium sesuai HET,” ujarnya.

Pada tahap pertama, 50 ton beras disalurkan kepada dua distributor lokal. Pemerintah menyiapkan tahap kedua dengan volume serupa sehingga total pasokan untuk Balikpapan mencapai 100 ton.

Salah satu distributor penerima, Tan Yudi Hartanto, menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah. Ia mewajibkan seluruh pengecer menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan menjual beras melebihi HET.

“Kami sertakan surat pernyataan bagi pengecer, agar penjualan beras premium ini sesuai harga resmi dan tidak melebihi HET,” jelas Tan Yudi.

Sebagai bentuk pengawasan, distributor akan menyerahkan daftar pengecer kepada pihak kepolisian. Aparat dapat menelusuri dan menindak jika ditemukan pelanggaran harga.

Tan Yudi memastikan bahwa pengecer yang nekat menjual di atas HET tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi terjerat sanksi hukum.

Dengan distribusi tahap awal ini, pemerintah berharap alur suplai beras premium subsidi berjalan terkendali, tepat sasaran, dan mampu menutup ruang bagi praktik permainan harga di pasar. (ap)

Editor: Agus S

SANGATTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana didistribusikan ke sebanyak 1.042 siswa di Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur (Kutim), Senin (8/12/2025). Penyaluran berlangsung tertib dan lancar di tiga satuan pendidikan.

Tiga sekolah yang menjadi lokasi distribusi yaitu SDN 008 Muara Wahau dengan 489 penerima, SMP Bina Insan dengan 137 penerima, serta SMAN 2 Muara Wahau dengan 416 penerima. Setiap sekolah dipantau langsung oleh tim lapangan SPPG, aparat kepolisian, dan petugas terkait untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur.

Kepala SPPG Muara Wahau, Pedro Gonzalez Yosep Lewo Karoko, menyampaikan bahwa distribusi perdana berjalan sesuai standar dan tanpa hambatan. Ia memastikan kualitas makanan dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama pihaknya.

Aparat kepolisian dari Polsek Muara Wahau juga hadir di setiap titik penyaluran untuk menjaga keamanan. Kapolsek Muara Wahau Iptu Sumartono menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional ini.

“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran MBG di Desa Wanasari berjalan kondusif. Kehadiran personel bertujuan memberikan rasa aman bagi penyelenggara maupun para siswa,” ujarnya.

Meski berlangsung tanpa seremoni resmi, SPPG Muara Wahau telah menjadwalkan launching formal program MBG pada pekan depan.

Sementara itu, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengapresiasi kolaborasi antara petugas lapangan, sekolah, dan kepolisian dalam mendukung kelancaran kegiatan.

“Program MBG merupakan langkah strategis meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar. Polres Kutim akan terus mendukung pengawasan dan distribusinya, terutama di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran,” ungkapnya.

Dengan bergulirnya Program MBG di Muara Wahau dan wilayah lainnya di Kabupaten Kutai Timur, pemerintah menargetkan terciptanya Generasi Emas 2045, yakni generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam