BONTANG – Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rafidah membuka Pelatihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Tahun 2025 di Hotel Andika, Rabu pagi (26/11/2025). Pelatihan ini diinisiasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang.

Dalam arahannya, Rafidah menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan koperasi di Bontang siap menjalankan peran besar dalam Program Kemitraan Usaha Besar–UMKM–Koperasi Merah Putih.

Program ini menjadi kebanggaan tersendiri, karena Bontang tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikannya.

“Kami ingin kemitraan ini memberi nilai tambah langsung, di mana koperasi menjadi simpul yang menghubungkan industri besar dengan UMKM,” ujar Rafidah.

Pemerintah menyadari, tantangan terbesar koperasi saat ini adalah tata kelola. Oleh karena itu, 48 peserta yang terdiri dari pengurus dan pengawas digembleng selama tiga hari.

Mereka tidak hanya duduk mendengarkan teori, tetapi dibagi ke dalam kelas khusus agar materi lebih terarah. Pengurus koperasi mendalami pengelolaan keuangan dan analisis usaha di Hotel Andika, sementara pengawas fokus pada teknik pemeriksaan dan kepatuhan di Hotel Raodah.

Ia mengingatkan bahwa jabatan pengurus dan pengawas adalah amanah besar.

“Kami berharap para pengurus dan pengawas mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, serta mengelola koperasi secara modern dan transparan,” pesannya.

Dengan menghadirkan narasumber ahli dari LDP Cendekia Jawa Tengah dan Ikatan Akuntan Indonesia Kaltim, Pemkot Bontang berharap ilmu yang diserap hari ini akan menjadi bekal untuk melahirkan koperasi-koperasi yang sehat.

Koperasi yang tidak hanya hidup dari bantuan, tetapi mampu berdiri tegak menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang berdaya saing.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Sumber Daya Manusia (PKSDM), Lukman, mewakili Wali Kota Bontang menghadiri Pembukaan Pelatihan Kerajinan Ecoprint yang digelar di KKG Food and Drink, Bontang Utara, Senin (24/11) pagi. Pelatihan ini inisiasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang.

Dalam sambutannya, Lukman menegaskan bahwa ecoprint merupakan salah satu contoh konkret bagaimana kreativitas dapat berkembang menjadi sumber ekonomi baru. Selain ramah lingkungan, kerajinan ini memanfaatkan potensi lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

“Ecoprint merupakan contoh nyata bahwa kreativitas dapat menjadi sumber ekonomi baru. Ia ramah lingkungan, memanfaatkan potensi lokal, memberdayakan masyarakat, serta membuka peluang usaha baru. Inilah bentuk ekonomi kreatif yang ingin terus kita dorong dan kembangkan di Kota Bontang,” ujar Lukman.

Ia berharap pelatihan ini tidak hanya menambah keterampilan dasar peserta, tetapi juga melahirkan ide-ide kreatif dari tangan-tangan terampil masyarakat Bontang.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi peluang untuk membentuk kelompok usaha baru yang menjadikan ecoprint sebagai bisnis nyata, sekaligus menciptakan produk khas Bontang yang dapat menjadi identitas daerah.

Dalam arahannya, Lukman menyampaikan empat harapan utama dari pelatihan tersebut, yang meliputi peserta memahami teknik ecoprint dari dasar hingga pengembangan produk, munculnya gagasan kreatif dari masyarakat, terbentuk kelompok usaha berbasis ecoprint dan lahirnya produk khas Bontang yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Bontang dalam memberikan pembinaan, pelatihan, serta fasilitasi bagi kegiatan ekonomi kreatif. Pemerintah berharap masyarakat tidak hanya dilatih, tetapi juga didampingi agar berkembang — dari hobi menjadi usaha, dan dari usaha mikro menuju usaha yang lebih maju serta berkelanjutan.

Pelatihan ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor kreatif yang ramah lingkungan dan bernilai jual tinggi.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menggelar Talk Show/Gelar Wicara: Kolaborasi Daerah untuk Pendidikan Berkualitas di ruang baca perpustakaan daerah, Rabu (26/11).

Di kegiatan ini terungkap bahwa, Komunitas Praktisi Fasilitator Pembelajaran (KPFP) Bontang merupakan salah satu contoh komunitas guru yang bergerak aktif menjawab tantangan penurunan capaian literasi–numerasi Kota Bontang, yang sempat berada di angka 61,52% pada 2025.

Menanggapi tantangan tersebut, KPFP merancang pelatihan pembuatan dan penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Pelatihan ini mendorong guru menyusun LKPD yang lebih menantang, relevan, dan mampu memacu kemampuan berpikir kritis siswa.

Capaian KPFP Bontang terbilang signifikan. Sebanyak 98 persen guru peserta pelatihan meraih nilai minimal 80, sementara peningkatan literasi–numerasi siswa mencapai 32 persen. Selain itu, diseminasi antarsekolah telah mulai berjalan sehingga dampak program semakin meluas.

“KPFP menjadi contoh bagaimana komunitas guru dapat menjadi motor utama peningkatan kualitas pembelajaran,” ujar moderator.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Mewakili Wali Kota Bontang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki menegaskan, bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Kesadaran Bela Negara bagi Kader PKK Kota Bontang Tahun 2025, Rabu (26/11), di Gedung Mangrove BSD, Bontang Utara. Kegiatan ini
mengusung tema ‘Mewujudkan Ketahanan Keluarga melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara.’

“Setiap dari kita dapat mengambil peran sesuai kapasitas, profesi, dan lingkungan masing-masing. Keluarga adalah benteng pertahanan pertama bangsa. Keluarga yang kuat, berlandaskan nilai Pancasila, cinta tanah air, disiplin, dan gotong royong, akan melahirkan generasi penerus yang tangguh dan berkarakter,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga, terutama dalam menghadapi ancaman hoaks, narkoba, radikalisme, hingga konflik sosial.

“Keluarga menjadi ruang perlindungan utama bagi anak-anak di era digital,” katanya.

Sosialisasi berlangsung selama tiga hari, 26–28 November 2025, dengan jumlah peserta mencapai 450 orang. Mereka berasal dari Kader PKK, Dharma Wanita Persatuan Bakesbangpol, serta Srikandi Bela Negara.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Bontang berharap ketahanan keluarga semakin kuat dan nilai-nilai bela negara dapat terus diwariskan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, hingga ke komunitas yang lebih luas.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Upaya peningkatan keterbukaan informasi publik terus digenjot Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang. Meskipun pada ajang PPID Award 2025, lembaga ini belum berhasil meraih juara.

Pada Malam Penganugerahan PPID dan KIM Award 2025 yang berlangsung di Auditorium 3D, Rabu (26/11/2025) malam, DPMPTSP hanya masuk dalam daftar nominasi untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun posisi juara diraih oleh PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai peringkat pertama, disusul PPID BKPSDM di posisi kedua, serta PPID Dinas Lingkungan Hidup di peringkat ketiga.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspianur, menuturkan bahwa tahun 2025 menjadi fase awal pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan informasi publik di instansinya. Perubahan tersebut mulai signifikan setelah adanya penambahan pegawai pranata humas, yang secara khusus menangani konten layanan dan informasi perizinan.

“Pengelolaan informasi di Instagram dan website baru benar-benar tertata dan terarah tahun ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dampak pembenahan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya jumlah pengikut di media sosial, khususnya Instagram. Konten edukatif seputar layanan perizinan dinilai efektif memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Meski belum membawa pulang penghargaan, Aspianur memastikan hal itu tidak menyurutkan semangat jajarannya. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

“Target kami bukan sekadar meraih predikat, tetapi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, cepat, dan mudah diakses. Prestasi akan datang seiring dengan kerja nyata,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kota Bontang kini tak bisa lagi mengabaikan kewajiban bermitra dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menegaskan, bahwa sanksi administratif akan diberlakukan bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, menjelaskan bahwa ketentuan sanksi telah diatur secara tegas dalam regulasi perizinan berbasis risiko.

Dalam aturan tersebut, pelaku usaha besar yang tidak melaksanakan kemitraan dengan UMKM dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap, mulai dari peringatan hingga pembatasan kegiatan usaha.

“Pengenaan sanksi didasarkan pada evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan juga hasil pemeriksaan lapangan. Jika tetap tidak ada perbaikan, sanksi akan meningkat sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).

Sebagai langkah awal penegakan aturan, DPMPTSP Bontang telah mengirimkan surat kepada 25 perusahaan yang beroperasi di daerah untuk segera merealisasikan kemitraan dengan UMKM lokal. Dari jumlah tersebut, dua perusahaan telah menyatakan komitmennya, yakni PT Energi Unggul Persada, PT Indominco dan PT Blackbear.

Menurut Karel, kemitraan ini bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi, melainkan instrumen penting untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah. Melalui keterlibatan perusahaan besar, UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pasar, teknologi, hingga pendampingan manajerial.

“Ketika aturan ini dijalankan dengan baik, dampaknya bukan hanya pada kepatuhan administrasi, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPMPTSP Bontang juga akan melakukan pendampingan sekaligus monitoring secara berkala, untuk memastikan kemitraan benar-benar berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi pelaku UMKM.

“Target kita bukan hanya perusahaan patuh pada aturan, tetapi kemitraan ini benar-benar menjadi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi Bontang,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Akses yang dinilai kurang ramah di lokasi saat ini mendorong Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengajukan rencana pemindahan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Salah satu lokasi yang diusulkan sebagai pengganti adalah Gedung Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata di Jalan Jenderal Sudirman.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan wacana relokasi ini lahir dari banyaknya masukan masyarakat terkait keterbatasan akses MPP yang saat ini berada di lantai empat Pasar Taman Rawa Indah.

Menurutnya, akses menuju lantai atas pasar sering menjadi kendala, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, terlebih saat eskalator tidak berfungsi. Kondisi lingkungan pasar yang padat juga dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat dalam mengurus pelayanan.

“Keluhan warga tentang akses cukup sering kami terima. Karena itu, kami ingin MPP ke depan benar-benar mudah dijangkau oleh semua kalangan,” ujarnya.

Aspiannur menegaskan, rencana pemindahan MPP bukan sekadar memindahkan tempat pelayanan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pelayanan publik yang lebih manusiawi, nyaman, dan inklusif.

Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal kepindahan Dispopar ke gedung barunya sebelum usulan tersebut dapat direalisasikan. “Kami sudah mengajukan opsi penggunaan gedung Dispopar, tinggal menunggu waktu perpindahannya,” jelasnya.

Saat ini, MPP Bontang menjadi pusat berbagai layanan dari instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga BUMN dan BUMD. Dengan lokasi baru yang lebih representatif, kualitas pelayanan diharapkan semakin meningkat dan fungsi MPP sebagai pusat layanan terpadu bisa semakin optimal.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan keberadaan atraksi atau destinasi yang unik, tetapi sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dan para pelaku wisata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.

Hal itu diungkapkan Wawali Agus Haris saat sambutan di Pelatihan Penerapan Nilai Sapta Pesona untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Budaya di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, Senin (24/11) pagi.

“Pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di sektor kepariwisataan. Kita memahami bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada atraksi atau destinasi unik, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dan pelaku pariwisata,” ujar Agus Haris.

Ia menguraikan bahwa penerapan nilai Sapta Pesona — aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan — menjadi elemen utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan dan bernilai.

Nilai-nilai tersebut harus tertanam dalam pelayanan, perilaku, serta lingkungan destinasi agar citra pariwisata Kota Bontang semakin dikenal dan diakui.

Lebih jauh, Agus Haris mendorong agar pelatihan ini menjadi momentum untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi wisata budaya Bontang.

Menurutnya, keberagaman suku, tradisi, kesenian, kuliner, hingga kearifan lokal merupakan kekayaan identitas daerah yang perlu dikemas lebih menarik, berkelanjutan, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wawali Agus Haris menjelaskan, terdapat tiga poin utama yang harus menjadi pegangan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, dalam membangun kesiapsiagaan bencana.

Hal itu disampaikan wawali saat bertindak sebagai inspektur upacara di Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Alam di halaman Makodim 0908/Bontang, beberapa waktu lalu.

Agus Haris menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

Ketiga hal ini dinilai sebagai upaya kunci untuk meminimalkan risiko di tahap awal.
Termasuk di dalamnya penyiapan personel, logistik, jalur evakuasi, sarana dan prasarana tanggap darurat, serta mekanisme koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, seluruh unsur harus memiliki pemahaman dan langkah yang sama ketika menghadapi kejadian bencana alam.
Wawali menekankan bahwa setiap penanganan bencana harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan memastikan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana berjalan menyeluruh.

Apel tersebut diakhiri dengan pemeriksaan pasukan dan peralatan kesiapsiagaan bencana dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, BPBD, relawan, serta organisasi masyarakat.

Dengan digelarnya apel ini, Pemerintah Kota Bontang berharap seluruh unsur dapat bergerak cepat, solid, dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam