SAMARINDA – Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menguat di Kalimantan Timur. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi Geram) Kaltim menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis siang (22/1/2026), sebagai bentuk protes atas rencana perubahan mekanisme Pilkada.

Aksi tersebut digelar sebagai respons atas menguatnya wacana revisi Undang-Undang Pilkada yang membuka peluang pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat. Aliansi Geram menilai langkah itu berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat dan melemahkan kualitas demokrasi.

Humas Aksi Aliansi Geram, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan banyak persoalan serius ketika Pilkada dilakukan melalui DPRD, terutama maraknya praktik politik transaksional.

“Kalau kita melihat sejarah, saat Pilkada dipilih DPRD, praktik politik uang sulit dilacak dan diawasi publik. Bahkan dengan sistem pemilihan langsung saja, politik uang masih terjadi,” ujarnya di sela aksi.

Menurut Hiththan, potensi penyimpangan akan semakin besar jika proses pemilihan dilakukan secara tertutup di internal lembaga legislatif.

“Jika pemilihannya dilakukan di ruang tertutup, risikonya jauh lebih besar. Demokrasi akan semakin tergerus,” katanya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Geram yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil juga mendesak DPRD Kaltim agar mengambil sikap politik yang tegas. Salah satu tuntutan utama adalah meminta pimpinan dan anggota DPRD menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

“Kami meminta DPRD Provinsi menandatangani fakta integritas. Isinya jelas, menolak wacana Pilkada lewat DPRD dan membawa sikap ini ke tingkat nasional, baik ke DPR RI maupun ke pengurus partai di pusat,” jelas Hiththan.

Aliansi Geram menilai perubahan regulasi Pilkada tidak boleh dilakukan secara tertutup dan elitis. Setiap pembahasan, menurut mereka, harus melibatkan partisipasi publik secara luas agar tidak mencederai hak politik warga negara.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Geram menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menolak pemindahan mekanisme Pilkada ke DPRD, menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam setiap revisi regulasi, menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat, serta meminta komitmen tegas legislatif dalam menyikapi revisi Undang-Undang Pilkada.

Aksi yang diikuti ratusan massa tersebut berlangsung sejak pukul 15.00 WITA dengan titik konsentrasi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, dan berjalan di bawah pengawalan aparat keamanan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Dalam dua tahun terakhir, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim terjun bebas. Dari sebelumnya mengelola sekitar Rp 180 miliar, kini Disperindag hanya mengantongi Rp26 miliar pada 2026.

Penurunan lebih dari 60 persen itu berdampak langsung pada program-program strategis, terutama operasi pasar murah dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dua sektor yang bersentuhan langsung dengan daya beli dan ekonomi masyarakat.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani mengakui, pemangkasan anggaran tersebut memaksa pihaknya melakukan pengetatan di hampir semua lini kegiatan.

“Dua tahun lalu anggaran kami Rp180 miliar, itu termasuk pengelolaan UPT-UPT pasar. Sekarang tinggal Rp26 miliar. Penurunannya sangat signifikan,” ujar Nora saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, anggapan Disperindag selalu memiliki anggaran besar tidak sepenuhnya tepat. Sebab, sebagian besar anggaran sebelumnya terserap untuk pengelolaan pasar daerah yang berada di bawah unit pelaksana teknis (UPT).

Dampak paling terasa terjadi pada operasi pasar murah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya anggaran kegiatan tersebut mencapai Rp10 miliar, pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp5 miliar, termasuk biaya operasional.

“Untuk paket pasar murahnya sekitar Rp4 miliar lebih. Artinya, jumlah kegiatan otomatis berkurang,” papar Nora.

Kondisi serupa juga dialami program pembinaan IKM. Selama ini, pelaku IKM dari 18 kecamatan rutin diundang mengikuti pelatihan tatap muka di Sangatta, Samarinda, hingga Balikpapan. Namun, keterbatasan anggaran memaksa Disperindag mengalihkan pembinaan ke metode daring.

“Pembinaan tetap jalan, tapi menyesuaikan kemampuan anggaran. Kalau tidak memungkinkan tatap muka, paling tidak melalui Zoom,” ujarnya.

Nora tak menampik, pembinaan secara daring tidak seefektif pelatihan langsung. Namun, opsi tersebut menjadi jalan tengah agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Tak hanya itu, anggaran operasional Disperindag juga dinilai belum ideal, khususnya untuk pemantauan bahan pokok dan penting (bapokting), termasuk kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan.

“Kami harus rutin memantau harga dan ketersediaan barang. Itu membutuhkan biaya operasional. Kalau dibilang cukup, sebenarnya tidak,” terangnya.

Meski demikian, Disperindag menegaskan fungsi pengawasan tetap dijalankan, terutama jika menyangkut perlindungan masyarakat.

“Kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat, ada atau tidak ada anggaran, kami tetap harus bergerak,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Regulasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejatinya sudah disusun cukup ketat. Namun di lapangan, pengawasan masih menyisakan celah. Keterbatasan anggaran pengawasan di tingkat kecamatan disebut menjadi salah satu faktor yang membuat kontrol belum berjalan maksimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur (Kutim), Muhammad Basuni, menegaskan bahwa secara aturan, mekanisme pengawasan keuangan desa telah diatur dengan jelas dalam peraturan pemerintah dan Permendagri.

“Pengawasan itu sebenarnya sudah ada. Ada empat lembaga yang memiliki kewenangan langsung, yakni Inspektorat, kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat,” kata Basuni saat dikonfirmasi, Rabu (21/1/2026).

Meski demikian, Basuni mengakui bahwa implementasi pengawasan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama berasal dari keterbatasan anggaran operasional kecamatan untuk melakukan pengawasan langsung ke desa-desa.

“Sering kali kecamatan menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki dana untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan. Ini tentu memengaruhi efektivitas kontrol,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat fungsi pengawasan tidak berjalan seimbang. Dalam situasi demikian, peran BPD dinilai sangat krusial karena menjadi lembaga yang paling dekat dengan pemerintahan desa dan berinteraksi langsung dengan proses pengelolaan anggaran, terutama menjelang pencairan Dana Desa dan ADD.

Sementara itu, DPMDes Kutim memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan langsung. Fokus utama dinas lebih pada penyusunan regulasi, evaluasi administrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

“Kami terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar aparat desa memahami aturan dan tata kelola keuangan dengan benar,” jelas Basuni.

Ia menambahkan, secara teknis sebagian besar aparatur desa sebenarnya telah memahami mekanisme penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, persoalan pengelolaan keuangan desa tidak selalu berkaitan dengan kemampuan administratif.

“Kadang masalahnya bukan di kemampuan, tapi di perilaku penyelenggara pemerintahan desa. Karena itu pengawasan harus dilakukan bersama-sama dan berlapis,” tegasnya.

Basuni menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pengawasan agar pengelolaan Dana Desa benar-benar berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Sejumlah pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG di beberapa lokasi dilaporkan mandek tanpa progres, sehingga terancam di-roll back atau ditarik kembali oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Fakta tersebut terungkap dari hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kutim yang turun langsung ke lapangan. Hasilnya, tidak semua titik pembangunan dapur SPPG menunjukkan aktivitas sesuai rencana.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, menyebutkan ada lokasi SPPG yang sama sekali belum berproses, sementara sebagian lainnya berjalan namun belum optimal.

“Dalam monitoring minggu lalu, ada SPPG yang tidak berproses sama sekali. Ada juga yang berproses, tapi belum optimal. Untuk yang tidak berproses, kami minta klarifikasi dari investor terkait alasannya,” ujar Trisno, Rabu (21/1/2026).

Kendala paling berat terjadi di wilayah pedalaman dan kawasan 3T seperti Kecamatan Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, dan Telen. Faktor geografis yang sulit, diperparah bencana banjir, membuat distribusi material dan peralatan pembangunan dapur SPPG tersendat.

“Karena akses sulit dan banjir, investor di wilayah tersebut mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Usulan ini sudah kami teruskan ke BGN Pusat, namun keputusan tetap di pusat,” jelasnya.

Namun, Satgas MBG Kutim juga menemukan persoalan lain yang dinilai lebih serius. Di beberapa kecamatan pesisir seperti Sandaran dan Sangkulirang, terdapat lokasi SPPG yang tidak menunjukkan progres sama sekali dan tidak menyampaikan laporan perkembangan.

Untuk kondisi tersebut, Satgas secara tegas mengusulkan langkah roll back kepada BGN Pusat.

“Roll back artinya lokasi pembangunan ditarik dan akan ditetapkan calon investor baru. Ini kami usulkan karena tidak ada progres dan tidak ada laporan,” tegas Trisno.

Meski demikian, tidak semua SPPG yang bermasalah langsung diusulkan untuk ditarik. Tercatat sembilan titik masih dinilai memiliki itikad baik dari investor. Indikatornya antara lain sudah adanya pengadaan bahan dan peralatan, serta kelengkapan bukti pendukung.

“Mereka juga membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan dalam batas waktu tertentu. Jika tidak selesai, mereka bersedia di-roll back tanpa penggantian biaya,” ungkapnya.

Satgas MBG Kutim telah mengusulkan perpanjangan waktu selama 30 hari bagi SPPG yang terkendala faktor alam dan geografis. Namun kembali ditegaskan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan BGN Pusat.

Sebelumnya, rapat monitoring dan evaluasi Program MBG Kutim digelar pada Rabu (14/1/2026) di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim. Rapat dipimpin langsung oleh Trisno dan diikuti secara daring oleh Koordinator BGN Wilayah Kutim, Dwi Nur Shinta, perangkat daerah terkait, serta mitra pelaksana.

Dalam rapat tersebut, Dwi Nur Shinta menyampaikan bahwa total rencana pembangunan dapur SPPG di Kutim mencapai 95 titik, terdiri dari 73 titik tahap pertama dan 22 titik usulan lanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan terbesar masih berada pada akses jalan dan distribusi logistik, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.

“Distribusi bahan baku dan peralatan menjadi kendala utama karena akses jalan yang belum representatif,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam