SANGATTA – Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) kecelakaan air truk pengangkut cangkang sawit yang terjatuh dari LCT RPNE di Sungai Telen, Kecamatan Telen, Kutai Timur (Kutim) akhirnya membuahkan hasil. Memasuki hari ketiga pelaksanaan SAR, Rabu (21/1/2026), tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam sekaligus mengevakuasi satu unit dump truck dari dasar sungai.

Korban diketahui bernama Andi Agus Supriadi (45), warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Jenazah korban ditemukan pada sore hari setelah tim SAR melakukan penyisiran intensif di sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi jatuhnya korban dan kendaraan.

Kasat Polairud Polres Kutim AKP Sudarwanto menjelaskan, operasi SAR hari ketiga diawali dengan apel dan pengarahan seluruh unsur yang terlibat. Tim gabungan terdiri dari Sat Polairud Polres Kutim, BPBD Kutim, Basarnas Berau dan Balikpapan, TNI-Polri setempat, pihak perusahaan, serta masyarakat sekitar.

“Pencarian dilakukan dengan metode penyisiran permukaan sungai dan penyelaman di beberapa titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya korban dan kendaraan,” ujar Sudarwanto.

Sekitar pukul 15.00 WITA, tim SAR bersama masyarakat menemukan satu unit dump truck Hino warna hijau dengan nomor polisi KT 8579 VN di dasar Sungai Telen. Selanjutnya, tim penyelam Basarnas melakukan pengikatan sling untuk proses evakuasi. Pada pukul 16.00 WITA, kendaraan tersebut berhasil diangkat ke darat dengan bantuan alat berat excavator milik perusahaan.

Pencarian korban kemudian dilanjutkan hingga sore hari. Pada pukul 18.21 WITA, korban tenggelam akhirnya ditemukan oleh tim SAR bersama warga yang masih melakukan penyisiran. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas PDC Kecamatan Muara Wahau untuk dilakukan visum.

“Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan akan dibawa ke Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambah AKP Sudarwanto.

Sementara itu, satu unit kendaraan lainnya yakni dump truck Isuzu warna putih dengan nomor polisi KT 8341 YT hingga saat ini masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan memastikan pencarian akan kembali dilanjutkan pada hari berikutnya.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR tersebut.

“Saya mengapresiasi dedikasi seluruh personel Polri, TNI, Basarnas, BPBD, pihak perusahaan, serta masyarakat yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan SAR ini. Alhamdulillah, pada hari ketiga korban berhasil ditemukan dan satu unit kendaraan dapat dievakuasi,” ujarnya.

Kapolres juga menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut dan menegaskan bahwa proses pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh objek yang tenggelam berhasil ditemukan, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Depo Pom Minyak Goreng Indonesia (POMINDO) di wilayah PPU. Masuknya POMINDO dinilai memberi dampak positif terhadap pengendalian inflasi daerah sekaligus membuka akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Margono Hadi Sutanto, menilai minyak goreng merupakan komoditas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Kehadiran depo ini memang harus kita sambut baik dan kita apresiasi. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang perlu kita kendalikan. Semakin banyak entitas bisnis yang menjalankan perdagangan minyak goreng, tentu akan sangat membantu pemerintah,” ujar Margono, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, bertambahnya pelaku usaha di sektor minyak goreng akan berdampak langsung pada kemudahan pengawasan harga di pasaran. Kondisi tersebut juga akan memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

“Artinya tugas-tugas kita dalam pengendalian inflasi daerah akan lebih mudah dan terbantu. Di sisi lain, masyarakat bisa mengakses minyak goreng berkualitas dengan harga yang lebih murah,” jelasnya.

Margono menegaskan, kehadiran POMINDO tidak serta-merta menggeser atau mematikan pedagang minyak goreng yang sudah lebih dulu beroperasi di PPU. Ia menilai setiap jenis produk memiliki segmen pasar masing-masing yang tetap bisa berjalan berdampingan.

“Semua nanti ada segmennya masing-masing. Minyak curah tetap ada pasarnya. Semakin banyak pilihan tentu semakin baik bagi konsumen. Ini persaingan yang sehat dan justru membantu pemerintah dalam mengendalikan harga,” katanya. (MK)

Editor : Agus S

SAMARINDA – Sebuah rumah kayu milik warga di Jalan M. Said, Gang Kita, Blok W1, RT 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, hangus terbakar pada Rabu (21/1/2026) sore. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 WITA dan mengakibatkan bangunan rumah tersebut rata dengan tanah.

Peristiwa itu terjadi saat pemilik rumah tidak berada di lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pemilik sedang berkebun di sawah ketika api mulai membesar. Ia baru mengetahui rumahnya terbakar setelah mendapat kabar dari warga sekitar, saat kondisi bangunan sudah dilalap api.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rumah yang terbakar merupakan bangunan tunggal dan hanya dihuni satu orang. Seluruh isi rumah dilaporkan ikut terbakar, sementara kerugian material masih dalam pendataan.

Humas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Hery Suhendra, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Ia menyampaikan bahwa dugaan awal penyebab kebakaran mengarah pada korsleting listrik.

“Dugaan sementara karena korsleting listrik. Berdasarkan pengakuan pihak penghuni rumah, sebelumnya sempat menyalakan kipas angin dan alat listrik lainnya sebelum ditinggal pergi,” ujar Hery.

Setelah menerima laporan warga, petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit hingga api berhasil dikendalikan dan dilakukan pendinginan.

Dalam upaya pemadaman, Damkar Kota Samarinda menurunkan personel dari Posko 3 dan Posko 10. Petugas juga mendapat dukungan dari relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang turut membantu di lapangan.

Meski api dapat dipadamkan relatif cepat, petugas mengaku menghadapi kendala saat menuju lokasi. Akses jalan menuju rumah korban tergolong sempit, sehingga menyulitkan pergerakan armada pemadam berukuran besar.

“Gang menuju lokasi kebakaran tergolong sempit, jalanan yang tidak terlalu luas menyulitkan manuver armada pemadam yang besar,” tutup Hery. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Sejumlah mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) harus menelan kekecewaan setelah status mereka sebagai penerima Beasiswa GratisPol dibatalkan saat memasuki tahap registrasi pembayaran. Padahal, sebelumnya mereka telah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu mahasiswa Unikarta, Davi, mengungkapkan bahwa pada pengumuman akhir tahun 2025 lalu, terdapat tiga mahasiswa Unikarta yang tercantum sebagai penerima Beasiswa GratisPol. Namun, ketika proses registrasi pembayaran dimulai, nama mereka justru tidak lagi muncul dalam data penerima.

“Saat dicek di data universitas, nama kami sudah tidak terdaftar sebagai penerima,” ujar Davi, Rabu (21/1/2026).

Ia menyebutkan, alasan yang disampaikan kepada mahasiswa adalah status mereka sebagai mahasiswa kelas eksekutif atau kelas khusus, serta usia yang telah melampaui 25 tahun. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak konsisten karena masih terdapat mahasiswa dari kelas khusus yang tetap menerima beasiswa.

“Masalahnya, masih ada mahasiswa dari kelas khusus yang justru tetap menerima beasiswa. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Kemahasiswaan Unikarta, Budi Yusuf, menjelaskan bahwa program Beasiswa GratisPol memiliki persyaratan dan ketentuan pengecualian yang telah diatur secara resmi melalui Peraturan Gubernur.

Ia menyebutkan, dalam aturan tersebut secara tegas dijelaskan bahwa mahasiswa dari kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, serta mahasiswa berusia di atas 25 tahun tidak termasuk dalam kategori penerima Beasiswa GratisPol.

“Ketentuan itu sudah jelas di Pergub. Jadi ada sejumlah kriteria yang memang dikecualikan,” jelas Budi.

Budi menegaskan, pihak kampus tidak terlibat dalam proses pendaftaran maupun seleksi penerima beasiswa. Seluruh tahapan tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui sistem daring yang telah disediakan.

“Peran kampus hanya sebatas sosialisasi. Namun kami tetap membantu menampung dan menyampaikan keluhan mahasiswa kepada pihak provinsi,” tambahnya.

Saat ini, Unikarta mencatat lebih dari 300 mahasiswa sebagai penerima Beasiswa GratisPol. Mereka berasal dari kelas reguler maupun kelas khusus yang dinilai masih memenuhi persyaratan. Proses verifikasi, kata Budi, masih terus berjalan, termasuk pengecekan usia dan status kelas mahasiswa.

“Jika dalam proses verifikasi ditemukan penerima yang ternyata tidak memenuhi syarat, seperti melebihi batas usia atau berasal dari kelas yang dikecualikan, maka sesuai ketentuan dana beasiswa bisa diminta untuk dikembalikan. Semua masih dalam proses bersama pihak provinsi,” jelasnya.

Untuk mencegah persoalan di kemudian hari, pihak kampus memilih menahan sementara proses registrasi mahasiswa yang terindikasi tidak memenuhi syarat, meskipun dana beasiswa sudah ditransfer.

“Karena dana beasiswa disalurkan ke rekening universitas, maka dananya tidak bisa digunakan. Daripada nanti diminta pengembalian dan justru membebani mahasiswa, sementara registrasinya kami tahan dulu,” paparnya.

Budi juga meluruskan pemahaman mahasiswa terkait besaran bantuan Beasiswa GratisPol. Menurutnya, bantuan tersebut hanya mencakup biaya pendidikan berupa UKT atau SPP, sehingga nominal yang diterima setiap mahasiswa bisa berbeda tergantung program studi.

“Ada yang menerima Rp2,9 juta, ada juga yang Rp3,1 juta. Itu tergantung prodi masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan Beasiswa GratisPol tidak mencakup biaya masuk perguruan tinggi atau uang pangkal tambahan yang umumnya diberlakukan di kampus swasta.

“Jadi memang ada yang merasa bantuannya kurang. Padahal skemanya seperti itu. Kampus negeri dan swasta berbeda. Di kampus swasta biasanya ada biaya seperti uang gedung dan lainnya, dan itu tidak ditanggung program GratisPol,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S