BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar acara malam Penganugerahan PPID dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Award 2025, di Auditorium Tiga Dimensi, Rabu (26/11/2025) malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bontang, Sony Suwito Adi Cahyono menyampaikan bahwa PPID Award digelar sebagai upaya salah satu bentuk apresiasi. Sekaligus evaluasi terhadap kinerja PPID pada setiap perangkat daerah.

Sehingga melalui penilaian ini, nantinya mampu mendorong dan tercipta kompetisi yang positif dalam memotivasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi.

“PPID Award menjadi upaya mengukur, sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik ini berjalan. Sehingga ke depan, strategi penguat dapat dilanjutkan agar lebih tepat dan terarah,” ucapnya.

Adapun dengan KIM Award ialah komunitas yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi. Serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga.

Dimana KIM Award diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada komunitas informasi masyarakat yang berkinerja baik, inovatif, dan berdampak positif serta mendorong pertumbuhan dan berkelanjutan. KIM dalam menjalankan fungsinya sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah.

“Penghargaan ini bertujuan dapat memperkuat literasi media, memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial, serta membantu pemerintah dalam melawan hoaks,” tambahnya.

Kelurahan Satimpo menjadi juara I sebagai Kelurahan Informatif dengan meraih nilai tertinggi yakni 99,30, yang dimana Kelurahan Satimpo mampu mempertahankan juaranya kembali. Kemudian disusul dengan KIM dari Kelurahan Gunung Elai sebagai pemenang kedua, dan KIM Kelurahan Belimbing sebagai juara ketiga.

Untuk kategori PPID Award, OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) meraih juara pertama, kemudian disusul oleh OPD dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di juara kedua, serta OPD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai juara ketiga.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang secara resmi telah mendeklarasikan diri sebagai Zona Badan Publikasi Informatif di malam Penganugerahan PPID dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Award 2025, yang berlangsung di Auditorium Tiga Dimensi, Rabu (26/11/2025) malam.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Publik Komisi Informasi Kaltim, Muhammad Idris menyampaikan bahwa Kota Bontang menjadi kota pertama dalam mendeklarasikan Zona Badan Publik Informatif, sehingga Kota Bontang sebagai salah satu contoh dan penyemangat bagi kabupaten/kota lainnya di Kaltim, agar bisa mengikutinya.

“Untuk di tingkat Kaltim sendiri, Bontang telah menjadi juara I. Serta untuk di tingkat nasional, Kota Bontang menjadi juara kedua setelah DKI Jakarta, yang mendeklarasikan diri sebagai Zona Badan Publik Informatif,” ucapnya saat sambutan.

Sehingga dengan deklarasi ini sangat diharapkan, agar nantinya menjadi momentum percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis data dan teknologi.

Pemkot Bontang pun turut menegaskan, bahwa komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem informasi, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang akurat dan juga terpercaya.

Sebagai tanda peresmian, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni secara langsung menekankan tombol di layar dengan didampingi beberapa pejabat lainnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang turut membantu korban kecelakaan, yang terjadi di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Bontang Kuala, tepatnya di depan kuburan.

Dari pemantauan petugas di lokasi, korban mendapatkan banyak luka-luka di bagian kaki serta wajah. Korban wanita berinisial Nu (39) mengalami kecelakaan tersebut lantaran ditabrak pengendara lain.

“Ada informasi masuk, petugas langsung ke lokasi. Petugas juga turut membantu untuk membersihkan luka-luka korban,” ucap Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin.

Kini korban telah diantarkan petugas Disdamkartan ke RSUD Taman Husada Bontang menggunakan mobil ambulans medis, agar korban bisa segera ditangani dan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Korban sudah dibawa langsung ke rumah sakit, yang dimana korban meminta untuk diantarkan ke RSUD,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Demi mendorong dan mewujudkan lingkungan Kota Bontang yang bersih, pemerintah kota (Pemkot) menggelar kegiatan Gesit Movement Forum, sebagai upaya bersama untuk memperkuat peran serta instansi pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengelola sampah yang baik.

Reni Murni, Founder SMPS Life Changing Institute, menyampaikan bahwa kegiatan forum ini diselenggarakan sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program gesit, sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk saling bertukar pandangan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membangun karakter.

“Meskipun gesit merupakan program pemerintah, keberhasilannya hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat Bontang, tetapi kebersihan lingkungan juga merupakan tanggung jawab bersama dan sebuah komitmen bersama,” ucapnya, Rabu (26/11/2025).

Sebab masih ada pihak yang belum menerima informasi secara menyeluruh, sosialisasi lanjutan akan dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum hadir. Serta kepada seluruh lapisan-lapisan masyarakat untuk bisa mengenal dan saling bahu membahu dalam melaksanakannya.

“Jadi, nantinya sebuah tim khusus akan dibentuk, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai koordinator utama,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Reni juga menyampaikan pandangannya bahwa upaya ini mencerminkan kepedulian dan kasih sayang pemerintah, khususnya Wali Kota Bontang kepada masyarakatnya.

Layaknya orang tua yang ingin melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berkualitas, pemerintah berupaya membimbing masyarakat melalui program ini.

“Bagi Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, langkah ini bukan hanya semata mengelola sampah, tetapi membangun manusia, membentuk kebiasaan dan karakter yang menjadi bekal jangka panjang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Neni selalu mengingatkan bahwa, jika Bontang mampu mengurangi sampah dan menjadi kota yang bersih, dengan manfaatnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Sebagai karakter mereka yang bertumbuh, dan rasa tanggung jawab.

“Sehingga pembangunan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan fasilitas saja, akan tetapi juga dari segi kualitas karakter, mentalitas, dan jiwa warganya. Di sanalah masa depan Bontang dibangun,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Setiap pelaku usaha di sektor makanan dan minuman di Kota Bontang, kini diwajibkan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum mulai beroperasi. Hal ini diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur menjelaskan bahwa SLHS menjadi syarat utama bagi usaha pangan, untuk memastikan proses produksi hingga penyajian makanan memenuhi standar kebersihan. Menurutnya, aspek higienitas tidak bisa ditawar karena menyangkut keselamatan konsumen.

“SLHS ini bukan sekadar persyaratan administrasi, tetapi jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat aman,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan, mekanisme pengurusan SLHS saat ini telah terintegrasi secara digital. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan identitas diri, legalitas usaha, serta sertifikat pelatihan higiene sanitasi. Seluruh dokumen dapat diajukan melalui sistem OSS maupun aplikasi online milik Dinas Kesehatan.

“Sekarang pengurusannya jauh lebih mudah, cukup secara online,” katanya.

Setelah permohonan masuk, tim dari Dinas Kesehatan akan turun langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha. Proses inspeksi meliputi kondisi sanitasi tempat produksi, kebersihan peralatan, hingga pemeriksaan sampel makanan apabila diperlukan. Dari hasil inilah ditentukan apakah usaha tersebut layak memperoleh SLHS.

Aspiannur juga menyampaikan, masa berlaku SLHS adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali selama pelaku usaha tetap mematuhi standar kebersihan. Namun, ia mengingatkan bahwa ketentuan teknis dapat menyesuaikan regulasi di masing-masing daerah.

Melalui kebijakan ini, DPMPTSP berharap para pelaku usaha semakin serius dalam menjaga mutu dan keamanan produk yang dijual kepada masyarakat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Progres perizinan pembangunan salah satu vihara di Kota Bontang kembali menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam waktu dekat, instansi tersebut akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi, guna memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Kepala DPMPTSP Bontang Aspiannur, menegaskan bahwa kunjungan lapangan merupakan langkah penting untuk memverifikasi kelengkapan dokumen, serta memetakan kemungkinan hambatan yang dialami pihak pengelola.

“Melalui pengecekan langsung, kami bisa memastikan sejauh mana prosesnya berjalan. Kalau ada masalah, bisa segera kami carikan solusi bersama,” jelasnya, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan, pengecekan teknis seperti kesesuaian tata ruang, persyaratan bangunan, hingga rekomendasi pendukung harus dipastikan lengkap sebelum perizinan dapat tuntas. Karena itu, tim DPMPTSP nantinya juga memberikan pendampingan apabila ada dokumen atau tahapan yang perlu diperbaiki.

Pihaknya menjelaskan monitoring rutin dapat mempercepat penyelesaian perizinan tanpa mengabaikan aspek keamanan, fungsi bangunan, maupun aturan penggunaan ruang.

“Kami ingin semua proses legalitasnya terpenuhi, sehingga kegiatan keagamaan ke depan bisa berlangsung dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Pembangunan vihara tersebut sebelumnya sempat terkendala ketentuan dalam SKB 3 Menteri, yang dimana paling sedikit terdapat 90 KK sebagai jemaat serta 60 tanda tangan persetujuan warga. Namun regulasi itu tetap memungkinkan untuk dilanjutkan apabila memperoleh persetujuan dari wali kota.

Vihara Nanasamvara ini berada di Jalan Arief Rahman Hakim, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat. Adapun Peletakan batu pertama dilakukan pada 23 Februari 2022.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang menggelar kegiatan pendidikan dan latihan pengurus koperasi, Rabu (26/11/2025) di Hotel Andhika. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 26 hingga 28 November 2025.

Ridwan, Pengawas Koperasi Ahli Muda DKUMPP menjelaskan bahwa kegiatan ini ditujukan kepada pengurus dan pengawas koperasi se-Kota Bontang. Pengurus koperasi sebanyak 24 orang dan pengawas juga 24 orang.

“Kegiatan kami bagi jadi 2 tempat. Pelatihan pengurus di Hotel Andhika dan pelatihan pengawas di Hotel Raodah,” ujar Ridwan dalam laporannya.

Kegiatan ini mengundang 3 pemateri yang berasal dari Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Kaltim dan Lembaga Diklat Profesi Cendikia di Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Dijelaskannya, tujuan kegiatan ini pun terbagi 2. Bagi pengurus koperasi agar meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan koperasi, termasuk penyusunan laporan keuangan, analisis usaha, dan penyusunan RKAPB koperasi.

Sementara bagi pengawas koperasi, untuk memperkuat kemampuan pengawasan, agar pengawas mampu memeriksa aktivitas usaha, laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan RKAPB koperasi yang disahkan.

“Kegiatan ini diadakan didasarkan pada UU Nomor 26 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Juga DPPA DKUMPP sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tahun anggaran 2025,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

BONTANG – Bagi pengusaha UMKM yang membutuhkan pendampingan usaha, bisa datang ke Pojok IKM Berdasi (berdaya saing dan inovasi) yang terletak di UMKM Center, Jalan Parikesit.

Kepala Bidang Industri DKUMPP Bontang, Muhammad Ridwan menjelaskan, Pojok IKM Berdasi sengaja dibuat sebagai bentuk inovasi dari bidang yang ia pimpin. Dimana di tempat ini menjadi sekretariat bagi pengusaha UMKM yang membutuhkan pendampingan usaha dari DKUMPP.

Pihaknya melakukan jemput bola. Mendekat ke para pengusaha UMKM. Karenanya penempatan sekretariat Pojok IKM Berdasi di UMKM Center, agar para pengusaha UMKM tak perlu jauh-jauh datang ke Kantor DKUMPP di Bontang Lestari.

“Waktunya fleksibel. Kalau mereka butuh bisa menghubungi nomor hotline yang tercantum. Kemudian janjian bertemu di tempat ini. Pihaknya selalu siap melayani,” beber Ridwan.

Para pengusaha UMKM ini dapat meminta bantuan pendampingan mulai dari kemasan produk, pengurusan sertifikat halal, perizinan, dan lain sebagainya.

“Semoga upaya ini dapat semakin membantu UMKM dalam mengelola usahanya,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dekranasda Bontang bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang bakal mengumumkan para pemenang Dekranasda award 2025, Jumat (28/11/2025) besok.

Pengumuman pemenang itu rencananya akan dibuatkan event sendiri agar meriah.

Kepala Bidang Industri DKUMPP Bontang, Muhammad Ridwan menjelaskan, untuk memeriahkan acara pengumuman pemenang, pihaknya akan bekerjasama dengan PKK. Dimana di hari Jumat itu sejak pagi sampai malam, akan digelar lomba PKK antar kelurahan.

“Tempat lomba PKK di UMKM Center. Biasanya kalau lomba antar kelurahan itu ramai. Semoga semakin menyemarakkan acara pengumuman pemenang,” harap Ridwan.

Diketahui, Dekranasda Award 2025 ini diawali dari proses pendaftaran yang berlangsung sejak tanggal 3-24 November 2025. Kemudian di tanggal 25 November 2025 proses penilaian lomba.

Dekranasda dan DKUMPP berharap, diadakannya lomba ini dapat memotivasi pengusaha UMKM, agar lebih berkreasi dan berinovasi pada produknya. Selain itu hasil dari lomba ini bisa lebih luas pemasarannya. Karena pengumuman pemenang akan dibuatkan acara sendiri.

“Tujuan lainnya untuk promosi UMKM center. Karena ada produk-produk mitra binaan. Agar orang-orang semakin tau tempat ini dengan banyaknya event-event yang digelar,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam