BONTANG – Pengadilan Agama Kota Bontang telah mencatat ada sebanyak 637 perkara perceraian di 2025 lalu yang diajukan, dimana di antaranya terdapat 490 perkara yang telah dikabulkan.

Kepala Pengadilan Agama Bontang, Nor Hasanuddin mengatakan bahwa perkara yang telah dikabulkan terdiri dari 115 perkara cerai, serta sebanyak 375 perkara cerai gugat. Perceraian di 2025 lalu, termasuk dalam perkara perceraian yang cukup tinggi.

“Dari 637 perkara yang masuk, yang sudah kami kabulkan sekitar 490 perkara,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).

Nor juga menyatakan bahwa perkara dengan cerai gugat masih mendominasi di wilayah Bontang, dibandingkan dengan perkara cerai talak, dimana sebagian besar penggugat dalam perceraian ialah dari pihak istri.

“Pastinya sebelum melakukan sidang, kami mengedepankan proses mediasi terlebih dahulu oleh kedua pasangan yang mengajukan perceraian,” tambahnya.

Sebab, proses mediasi selalu menjadi langkah awal sebelum perkara diputus. Namun pada akhirnya, keputusan tetap masuk di dalam pertimbangan kondisi dan kepentingan para pihak.

“Tidak semua perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, karena berbagai faktor rumah tangga yang sudah sulit untuk dipertahankan,” jelasnya.

Sehingga adanya hal seperti ini, Nor sangat berharap dengan tingginya angka perceraian dapat menjadi perhatian bersama. Baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menerima bantuan satu unit motor pengakut sampah dari Bank BTN untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Penyerahan serah terima bantuan berlangsung di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang.

Saat penyerahan berlangsung, Neni menyampaikan bahwa penyerahan motor pengangkut sampah tersebut bukan hanya sekedar bantuan sarana saja, melainkan sebagai bentuk upaya kepedulian nyata terhadap kebersihan lingkungan.

“Dengan adanya bantuan ini, sangat diharap dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan dan penanganan sampah di wilayah Bontang,” ucapnya, Selasa (20/1/2025).

Selain itu dengan bertambahnya penunjang operasional untuk pengangkut sampah, bantuan tersebut turut mendukung petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari pemukiman warga, dipindahkan ke tempat pembuangan sampah yang semestinya.

“Sampah merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita jaga bersama-sama kebersihan lingkungan, mulai dari lingkungan di sekitar kita,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kementerian Agama Kota Bontang mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun masih terjadi, meski jumlahnya relatif tidak banyak. Pernikahan tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Kepala Kemenag Bontang, Muhammad Hamzah menjelaskan, batas usia minimal menikah 19 tahun telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, negara juga memberikan ruang dispensasi dengan pertimbangan kondisi sosial tertentu.

“Yang berwenang memberikan dispensasi itu pengadilan. Pengadilan agama di Bontang memang pernah mengeluarkan dispensasi pernikahan di bawah umur,” jelasnya.

Dispensasi umumnya diberikan pada kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah. Menurutnya, pengadilan sangat selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

“Kalau masih bisa ditunda, biasanya ditahan. Tapi kalau sudah tidak ada jalan lain, misalnya sudah mendekati persalinan, maka dispensasi diberikan demi kepentingan anak yang akan lahir,” ujarnya.

Ia menegaskan, jumlah dispensasi pernikahan di Bontang hanya berkisar belasan kasus dan tidak signifikan. Data resmi terkait hal tersebut berada di Pengadilan Agama.

Kemenag juga menekankan bahwa pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi negara tidak dibenarkan. Masyarakat diminta tidak mencari jalan pintas melalui nikah siri.

“Justru pencatatan dan dispensasi itu untuk melindungi anak dan perempuan. Negara tidak menutup mata terhadap realitas sosial, tapi tetap ada koridor hukumnya,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang menegaskan, agar masyarakat tidak melakukan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di negara.

Praktik tersebut dinilai menimbulkan banyak kerugian maupun dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak.

Kepala Kemenag Bontang, Muhammad Hamzah menjelaskan meskipun secara pandangan sebagian masyarakat nikah siri dianggap sah secara agama, namun banyak ulama di Indonesia justru menyatakan pernikahan yang tidak dicatatkan tidak sah, baik menurut negara maupun syariat.

“Tujuan pencatatan pernikahan itu untuk melindungi semua pihak, terutama perempuan dan anak. Menyangkut status anak, hak waris, hak perempuan, hingga perlindungan hukum jika terjadi persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pencatatan pernikahan bahkan dapat dihukumi wajib karena bertujuan mencegah dampak buruk dari pernikahan yang tidak tercatat. Hingga kini, belum ada sanksi pidana khusus bagi pelaku nikah siri, namun dampak sosialnya sangat jelas.

“Kalau terjadi masalah rumah tangga, perempuan yang paling dirugikan. Anak juga bisa kehilangan kejelasan status hukum,” jelasnya.

Kemenag mengimbau masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk tidak memfasilitasi nikah siri dalam kondisi apa pun. Jika terdapat kendala ekonomi atau administrasi, masyarakat diminta datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicarikan solusi terbaik.

“Sesulit apa pun kondisinya, datang saja ke KUA. Negara ada untuk melindungi, bukan mempersulit,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang menyalurkan 79 unit laptop kepada kader Posyandu se-Kota Bontang. Penyaluran ini menyasar kader yang belum pernah menerima bantuan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pengadaan laptop dilakukan secara selektif, agar tidak terjadi doubel anggaran. Ia menyebut, sebagian posyandu sebelumnya telah menerima laptop melalui pokir DPRD yang disalurkan lewat kelurahan.

“Kita tidak akan doubel memberikan. Sudah kita inventarisir dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi 79 unit ini khusus untuk yang memang belum mendapatkan,” ujarnya.

Untuk upaya memperkuat pelaporan dan integrasi data layanan kesehatan masyarakat, posyandu di Bontang kini dipastikan telah memiliki perangkat pendukung untuk menyajikan dan melaporkan data tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinkes Bontang, Bahtiar Mabe, menjelaskan bahwa pengadaan laptop bertujuan mengatasi kendala keterlambatan laporan yang selama ini berdampak hingga ke tingkat provinsi dan pusat.

“Selama ini kendala kita salah satunya fasilitas penunjang. Dengan adanya laptop ini, laporan dari posyandu bisa lebih cepat dan akurat,” jelas Bahtiar.

Ia menyebutkan, pengadaan laptop dilakukan melalui anggaran perubahan tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar untuk laptop, dan total sekitar Rp2–3 miliar termasuk perlengkapan pendukung seperti alat antropometri.

“Pelaporan dan pemantauan program kesehatan, termasuk penanganan stunting, dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ratusan warga Kota Bontang mengantarkan kepergian almarhum H Abdul Ghalib menuju peristirahatan terakhirnya di Pemakaman Bontang Kuala (BK), Selasa (20/1/2025) siang.

H Abdul Ghalib dikenal sebagai sosok pengusaha kuliner yang mandiri, dimana almarhum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa bergantung dengan pemerintah maupun pihak swasta. Sehingga, semangat dari kemandirian itulah yang dinilai, menjadi teladan bagi generasi anak muda di Bontang.

“Intinya kita sangat salutlah dengan almarhum, mudah-mudahan amalan yang sudah diperbuat oleh beliau untuk Bontang, mendapatkan pahala dari Allah. Terutama untuk semangatnya, patut dicontoh bagi anak Bontang,” ucap Sigit, sahabat almarhum saat ditemui.

Bahkan, kerabat dekat yang mendengar kabar kepergian H Abdul Ghalib pun merasa sangat kaget, lantaran sebelumnya almarhum sempat nampak seperti biasanya. Masih berkomunikasi lewat chat grup, dan ada sebagian yang baru saja bertemu dengan almarhum beberapa hari yang lalu.

“Beliau sehat, beliau tidak sakit. Ini mendadak saja. Bahkan sebelumnya dia sempat ikut rapat untuk haul, setelah itu tiba-tiba saja meninggal. Informasi dari teman-teman juga tidak ada kalau beliau sakit,” tambahnya.

Selain dengan kuliner, almarhum juga sempat terlibat dalam kegiatan kepartaian. Namun, keterlibatan almarhum di kepartaian tersebut lebih dinilai sebagai upaya untuk menyemangati masyarakat, agar peduli terhadap pembangunan daerah, bukan semata-mata kepentingan politik saja.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam