JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, membantah tegas tudingan menikmati keuntungan sebesar Rp809 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026), Nadiem justru mengungkap bahwa nilai kekayaannya mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir.

Di hadapan majelis hakim, Nadiem memaparkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Ia menjelaskan, pada 2022 total kekayaannya tercatat mencapai Rp4,8 triliun, yang sepenuhnya dipengaruhi lonjakan harga saham GoTo saat penawaran umum perdana (IPO).

“Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham GoTo yang melambung saat IPO ke kisaran Rp250–300 per saham. Karena itu, kekayaan saya tercatat sebesar Rp4,8 triliun,” ujar Nadiem di ruang sidang.

Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama. Menurut Nadiem, ketika harga saham GoTo anjlok pada 2023 ke kisaran Rp100 per saham, nilai kekayaannya ikut merosot tajam menjadi sekitar Rp906 miliar. Penurunan berlanjut pada 2024 seiring kembali melemahnya harga saham ke kisaran Rp70–80 per saham.

“Pada 2024, saat harga GoTo kembali turun ke kisaran Rp70–80 per saham, kekayaan saya kembali turun hingga sekitar Rp600 miliar,” imbuhnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Nadiem mengaku heran dengan tuduhan bahwa dirinya menerima atau menikmati dana Rp809 miliar. Ia menegaskan, sumber utama kekayaannya hanya berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), bukan dari praktik korupsi atau keuntungan ilegal.

Nadiem juga menepis anggapan bahwa dana Rp809 miliar yang disebut dalam dakwaan berkaitan dengan pengadaan Chromebook maupun relasinya dengan Google. Ia menegaskan, dana tersebut merupakan transaksi korporasi internal yang terjadi pada 2021.

“Dana Rp809 miliar itu adalah transaksi internal antara dua perusahaan Gojek pada 2021. Tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook. Transaksi itu terdokumentasi lengkap, tidak melibatkan saya, dan tidak ada satu rupiah pun yang saya terima. Uang tersebut kembali sepenuhnya ke rekening PT AKAB,” tegasnya.

Ia menilai dakwaan jaksa tidak cermat karena tidak mampu menjelaskan mekanisme aliran dana maupun keuntungan pribadi yang dituduhkan kepadanya. Padahal, menurut Nadiem, seluruh transaksi dapat ditelusuri melalui dokumen perusahaan dan laporan keuangan resmi.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Kehadiran prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyedot perhatian publik. Sorotan muncul setelah majelis hakim menegur posisi aparat yang dinilai mengganggu jalannya persidangan dan aktivitas peliputan media.

Jaksa Penuntut Umum, Rio Riady, menegaskan bahwa keberadaan prajurit TNI tersebut semata-mata untuk kepentingan pengamanan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

“Itu kan untuk keamanan,” ujar Rio kepada wartawan seusai sidang, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam sejumlah penanganan perkara belakangan ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang melibatkan personel TNI sebagai bagian dari penguatan pengamanan. Kerja sama tersebut, menurutnya, telah berjalan sesuai kebijakan internal institusi.

“Dalam penanganan perkara sekarang, kami juga melibatkan teman-teman dari TNI,” katanya.

Rio menambahkan, pelibatan aparat TNI tidak hanya dilakukan dalam persidangan, tetapi juga pada tahapan penegakan hukum lain, seperti penggeledahan dan kegiatan teknis penanganan perkara tertentu.

Sebelumnya, suasana persidangan sempat terhenti ketika Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah, menegur tiga prajurit TNI yang berdiri di depan kursi pengunjung, tepat di area keluar-masuk ruang sidang. Hakim menilai posisi tersebut mengganggu ketertiban persidangan sekaligus menghalangi ruang gerak awak media.

Majelis hakim kemudian meminta para prajurit untuk berpindah ke bagian belakang ruang sidang agar persidangan dapat berlangsung dengan tertib. Setelah penyesuaian dilakukan, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh tim penasihat hukum terdakwa.

Pantauan di lokasi menunjukkan, pada awal persidangan hanya satu prajurit TNI yang berjaga di ruang sidang. Namun setelah sidang diskors dan dilanjutkan kembali, jumlah aparat bertambah menjadi tiga orang.

Sebagai catatan, pada sidang pembacaan dakwaan terhadap Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Ibrahim Arief dalam perkara yang sama pada Desember 2025 lalu, tidak terlihat kehadiran pengamanan dari prajurit TNI di dalam ruang sidang.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Atika Alqadrie, ibu dari mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku sedih setelah mendengarkan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/1/2026).

Atika menyampaikan bahwa dakwaan tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi keluarga karena proses hukum telah berlangsung cukup lama. Meski demikian, ia mengaku perasaannya tetap terguncang ketika dakwaan itu dibacakan secara resmi di persidangan.

“Dakwaan tentu saja saya agak sedih dengan dakwaan, tapi itu kita sudah tahu semua ya, sudah cukup lama,” ujar Atika kepada wartawan usai sidang.

Ia menilai eksepsi yang disampaikan tim penasihat hukum berjalan dengan baik. Namun, hal yang paling membuatnya lega adalah kesempatan yang diberikan kepada putranya untuk menyampaikan isi hati dan pandangan pribadinya secara langsung di hadapan majelis hakim.

“Eksepsi dari lawyers itu bagus sekali. Tapi yang paling membuat saya lega adalah Nadiem bisa menyatakan perasaan dia yang terdalam mengenai kasus ini, tentang cita-citanya, dan keinginannya untuk membangun negara,” ucapnya.

Menurut Atika, kebenaran yang disampaikan dengan ketulusan dan keberanian pada akhirnya akan dapat dipahami oleh banyak pihak. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam menyuarakan kebenaran ketika seseorang merasa berada di jalan yang benar.

“Saya rasa kalau sesuatu dijalankan dari hati dan itu benar, orang akan mengerti. Karena datangnya dari hati,” katanya.

“Dan kebenaran itu harus diucapkan dengan keberanian. Kalau kita merasa benar, kita harus berani,” lanjut Atika.

Terkait pernyataan Nadiem di persidangan mengenai asal-usul kekayaannya yang salah satunya disebut berasal dari kepemilikan saham di perusahaan teknologi GoTo, Atika mengaku tidak memahami persoalan tersebut dan tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan soal harta anaknya.

“Saya enggak ngerti mengenai kekayaan dia. Saya enggak ngerti soal kekayaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungannya dengan Nadiem dijalani sebatas relasi ibu dan anak dalam kehidupan sehari-hari, tanpa pernah membahas persoalan aset maupun kekayaan pribadi.

“Saya tahunya dia anak saya. Kita bergaul, melakukan banyak hal bersama-sama. Tapi soal kekayaan, saya benar-benar tidak tahu,” katanya.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, Nadiem Makarim didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM) dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Jaksa merinci kerugian tersebut berasal dari dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook sebesar Rp1,56 triliun serta pengadaan CDM senilai Rp621 miliar yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Pewarrta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim menilai dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook tidak disusun berdasarkan fakta konkret. Dakwaan tersebut dinilai lebih banyak bertumpu pada asumsi dan penafsiran, tanpa menguraikan keterlibatan langsung kliennya dalam proses pengadaan.

Kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdulkadir, menegaskan bahwa peran Nadiem sebagai menteri tidak masuk dalam mekanisme pengadaan sebagaimana yang dituduhkan jaksa. Menurutnya, dakwaan gagal menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara jabatan Nadiem dan proses pengadaan Chromebook.

“Dari dakwaan yang kami dengar, isinya didominasi asumsi dan interpretasi, bukan fakta konkret. Yang terjadi adalah proses pengadaan, dan Pak Nadiem sebagai menteri tidak terlibat di dalamnya,” ujar Dodi saat ditemui di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Tim kuasa hukum juga menyoroti tudingan penerimaan dana Rp809 miliar yang disebutkan dalam dakwaan. Dodi menilai jaksa tidak menguraikan alat bukti yang memadai, termasuk alur, mekanisme, maupun bukti aliran dana yang mengaitkan angka tersebut dengan Nadiem.

Selain itu, ia menanggapi penyebutan harta kekayaan Nadiem dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Dodi, kekayaan tersebut berasal dari aktivitas profesional Nadiem di sektor swasta sebelum menjabat sebagai menteri dan tidak memiliki relevansi dengan perkara yang sedang disidangkan.

“Kekayaan yang tercantum di LHKPN itu diperoleh sebelum Pak Nadiem menjadi menteri. Tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak didukung alat bukti yang relevan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dodi juga mempersoalkan tindakan aparat pengadilan yang langsung membawa Nadiem keluar ruang sidang saat jeda persidangan, sehingga kliennya tidak sempat menyampaikan pernyataan kepada media.

Ia menegaskan bahwa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, Nadiem tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya kepada publik. Pembatasan tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan asas praduga tidak bersalah.

“Selama belum ada vonis, seseorang belum dinyatakan bersalah. Hak-haknya, termasuk berbicara kepada publik, seharusnya tetap diberikan,” ujarnya.

Dodi berharap ke depan kliennya diberikan ruang yang proporsional untuk menyampaikan keterangan kepada publik, sebagai bagian dari hak terdakwa dalam proses peradilan yang adil.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S