SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempercepat realisasi program pendidikan gratis dengan menyalurkan seragam sekolah senilai Rp65 miliar bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Kaltim. Ribuan pelajar dipastikan mulai menerima seragam baru pada akhir November hingga awal Desember 2025.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan Gratispol (Pendidikan Gratis dan Berkualitas) yang digagas untuk menekan beban biaya pendidikan serta memperkuat pemerataan fasilitas sekolah di seluruh kabupaten/kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa pengadaan seragam telah mencapai tahap akhir dan siap didistribusikan. “Produksi sudah berjalan dan Insyaallah selesai tepat waktu. Distribusi akan dimulai setelah tanggal 24 November,” ujarnya.

Armin menegaskan bahwa bantuan seragam ini tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta di bawah kewenangan provinsi, agar seluruh siswa mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan status lembaga pendidikan.

“Anggaran pengadaan seragam sebesar Rp65 miliar ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam menjalankan kebijakan Gratispol secara berkelanjutan. Tahun ini mulai direalisasikan, dan tahun depan tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Menurut Armin, program seragam gratis dirancang untuk membantu orang tua siswa yang setiap tahun harus menanggung biaya perlengkapan sekolah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh siswa, di mana pun berada, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan,” tambahnya.

Ia menegaskan, Gubernur Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh agar kebijakan pendidikan gratis berjalan konsisten dan tepat sasaran. “Gubernur sangat mendukung penuh agar pendidikan gratis di Kaltim berjalan berkelanjutan,” tegas Armin. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pungutan sebesar Rp2,6 juta per bulan bagi siswa berasrama di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Samarinda menuai protes keras dari para orang tua. Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan dan bertentangan dengan janji sekolah yang sebelumnya disebutkan “gratis”.

Arif Rahman, perwakilan orang tua siswa, menyampaikan kekecewaannya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Senin (10/11/2025).

“Kalau kita memang tidak mampu, untuk apa dipaksakan? Pengumumannya kan gratis, tapi ini tidak. Kasihan untuk orang tua yang anaknya dari luar daerah Samarinda,” ujarnya di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim.

Arif bahkan menegaskan, jika pungutan tersebut tetap diberlakukan, para orang tua siap menarik anak mereka dari asrama. Ia mengaku memahami alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran pemerintah, tetapi menilai membebankan kekurangan dana kepada orang tua tidak dapat dibenarkan.

“Waktu daftar ulang sudah membayar Rp2,6 juta, lalu dimintai lagi per dua bulan. Ini sudah dua kali membayar,” ungkapnya.

Dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru sekolah unggulan tahun ajaran 2025/2026 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Nomor 400.3.10/13400/Disdikbud.III/2025, disebutkan bahwa sekolah negeri tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada siswa. Hal ini kemudian menimbulkan dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 10 Samarinda.

Dari hasil RDP, pihak Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk mencari solusi tanpa membebani orang tua siswa. Mekanisme penyelesaiannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Adapun rincian pungutan Rp2,6 juta tersebut meliputi biaya makan tiga kali sehari, listrik, air, laundry, pemeliharaan sarana prasarana, tenaga pengasuh, pengembangan diri akademik dan nonakademik, serta kegiatan minat bakat siswa.

Upaya awak media untuk meminta klarifikasi dari Kepala SMAN 10 Samarinda dan Kepala Bidang SMA/SMK Disdikbud Kaltim, Jasni, belum membuahkan hasil karena keduanya enggan diwawancarai dengan alasan waktu salat telah tiba. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kembali melaksanakan penertiban parkir liar dalam operasi rutin malam hari pada Selasa (11/11) sekitar pukul 22.00 WITA. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Dishub menindak kendaraan yang parkir di lokasi terlarang, seperti di bahu jalan dan di atas parit.

Ketua Tim Kerja Perparkiran Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dishub Samarinda, Duri, menjelaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi rutinitas harian yang dibagi menjadi tiga tim untuk menjangkau waktu pagi, siang, dan malam.

“Hari ini adalah kegiatan rutin yang memang dalam sehari itu kita bagi tiga tim, pagi, siang, dan malam,” kata Duri.

Pada operasi kali ini, fokus utama penertiban diarahkan ke Jalan DI Panjaitan. Kawasan tersebut menjadi perhatian serius setelah beberapa hari sebelumnya terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang diduga dipicu oleh truk-truk besar yang parkir sembarangan hingga membuat lajur kendaraan menyempit.

“Yang disasar tadi di Jalan DI Panjaitan, itu atensi kami karena beberapa hari yang lalu banyak kendaraan parkir, terutama truk-truk. Akibatnya saat malam hari kendaraan lewat, terjadi kecelakaan karena parkir sembarangan dan penerangan jalan juga kurang terang,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menindak tiga jenis kendaraan pelanggar, yakni satu mobil pick up, satu truk, dan satu truk tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, tim juga menindak pelanggaran parkir oleh sebuah tempat usaha di Jalan Ahmad Yani. “Ada Cafe Fore yang untuk parkirnya menyalahi aturan, terutama di bahu jalan dan di atas parit,” ungkap Duri.

Dishub Samarinda kembali memberikan imbauan tegas kepada masyarakat agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Duri menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

“Himbauan kepada masyarakat, taati rambu lalu lintas yang ada dan jangan parkir di bahu jalan, karena itu bukan tempat untuk parkir kendaraan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap pemilik kendaraan bertanggung jawab atas tempat parkir pribadinya. “Kalau punya kendaraan, tolong masukkan ke garasi masing-masing. Jangan gunakan bahu jalan sebagai garasi pribadi,” ujarnya.

Dishub memastikan operasi malam akan terus digencarkan untuk menekan angka kecelakaan dan menjaga ketertiban kota. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pungutan biaya asrama yang diberlakukan kepada siswa SMAN 10 Samarinda.

Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (10/11/2025), yang dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, pihak sekolah, Komite SMAN 10, serta sejumlah wali murid.

Ketua Komisi IV, H. Baba, menegaskan bahwa kebijakan pungutan sebesar Rp2,6 juta per bulan tersebut bertentangan dengan semangat pendidikan gratis di sekolah negeri.

“Kami ingin memastikan tidak ada pungutan yang membebani masyarakat, apalagi jika sekolah tersebut masih berstatus negeri,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV, dr. H. Andi Satya Adi Saputra, menyoroti adanya dugaan “false marketing” pada brosur penerimaan siswa baru yang mencantumkan program “gratispol.”

“Perlu klarifikasi dari pihak sekolah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” ujarnya, sembari meminta Pemprov Kaltim menyiapkan kebijakan konkret untuk membantu siswa kurang mampu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, H. Muhammad Darlis, meminta agar biaya asrama dibebaskan dengan memaksimalkan dana bantuan yang ada. Ia menyebut, Pemprov Kaltim telah menyalurkan subsidi Rp1,56 juta untuk enam bulan ke depan.

“Sisanya bisa dioptimalkan dengan penggeseran anggaran BOSDA dan BOSNAS agar kesejahteraan siswa tetap terjamin tanpa membebani orang tua,” kata Darlis.

Anggota Komisi IV lainnya, Agusriansyah, menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya dari siswa, mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

“UUD 1945 sudah menegaskan bahwa pendidikan menengah adalah tanggung jawab negara. Jadi, pungutan seperti ini tidak seharusnya terjadi,” tegasnya.

Dari pihak Komite Sekolah dijelaskan bahwa pengelolaan asrama selama ini menjadi tanggung jawab komite, bukan sekolah. Mereka mengakui biaya operasional asrama mencapai Rp2,6 juta per bulan, sementara subsidi pemerintah belum menutupi seluruh kebutuhan.

Kepala SMAN 10 Samarinda, Ni Made Adnyani, menambahkan bahwa dana BOS tidak bisa digunakan untuk keperluan asrama. Ia juga meluruskan bahwa sekolahnya belum berstatus sekolah unggulan, melainkan berpredikat “Garuda Transformasi” dari Kemendikbud.

Perwakilan Disdikbud Kaltim, Muhammad Jasniansyah, menyampaikan bahwa Pemprov telah memberikan subsidi merata ke 12 sekolah di Kaltim. Namun, keterbatasan anggaran membuat program “gratispol” belum sepenuhnya terealisasi tahun ini.

Sementara itu, para wali murid menyampaikan kekecewaan mereka karena merasa dijanjikan program pendidikan gratis.

“Kami hanya berharap agar anak-anak bisa belajar tanpa beban biaya tambahan,” ujar salah satu wali siswa di sela-sela rapat. (MK)

Editor: Agus S