TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Kukar pada momentum Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Jami’ KH Muhammad Sadjid, Tenggarong, Rabu (27/5/2026).

Penyerahan dilakukan usai pelaksanaan Salat Iduladha yang dihadiri ribuan jemaah serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.

Suasana kawasan masjid sejak pagi dipenuhi masyarakat yang datang bersama keluarga untuk melaksanakan Salat Id. Di halaman masjid, sapi kurban bantuan Presiden berukuran jumbo menjadi perhatian warga.

Sapi jenis simental bernama Kiboy tersebut memiliki bobot mencapai 980 kilogram dan menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI untuk masyarakat Kukar tahun ini.

“Hari ini kita menyerahkan sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Sapi Presiden beratnya 980 kilogram,” ujar Aulia.

Menurutnya, sapi bantuan Presiden itu akan dipotong bersama hewan kurban lainnya di Masjid Jami’ KH Muhammad Sadjid sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Aulia memastikan jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai lebih dari seribu warga yang telah didata panitia kurban.

“Insya Allah dagingnya akan didistribusikan terhadap seluruh masyarakat di sini. Hampir lebih dari seribu yang akan mendapatkan manfaat,” katanya.

Ia menegaskan momentum Iduladha bukan hanya soal ibadah kurban, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah memastikan distribusi daging kurban dilakukan secara merata agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaatnya.

Sementara itu, sapi Kiboy diketahui berasal dari peternakan CV Sabilur Raasyad Farm milik Muhammad Hasan Assajili di Kecamatan Loa Janan.

Kiboy menjadi satu dari dua sapi jumbo milik peternak lokal Kukar yang dipilih sebagai hewan kurban Presiden RI tahun ini. Selain Kiboy untuk Kukar, sapi jenis limusin bernama Bagong juga dipilih untuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini seluruh masyarakat di sekitar sini bisa merasakan berkahnya Hari Raya Kurban,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Ribuan jemaah memadati Masjid Jami’ KH Muhammad Sadjid, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, saat pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Cuaca cerah sejak pagi membuat kawasan masjid dipenuhi warga yang datang bersama keluarga untuk menunaikan Salat Id. Bahkan, halaman dan pelataran masjid turut dipadati jemaah karena kapasitas ruang utama tidak lagi mampu menampung seluruh warga yang hadir.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, tampak hadir dan membaur bersama masyarakat mengikuti rangkaian ibadah di tengah saf jemaah.

Suasana berlangsung khidmat dengan gema takbir yang terus berkumandang sejak pagi. Anak-anak, orang tua, hingga tokoh masyarakat terlihat memenuhi kawasan masjid yang menjadi salah satu pusat pelaksanaan Salat Id di Tenggarong.

Usai pelaksanaan Salat Id, Aulia mengajak masyarakat menjadikan momentum Iduladha sebagai penguat solidaritas sosial dan persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, nilai pengorbanan dalam Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya menjaga hubungan antarsesama.

“Dengan momentum Iduladha ini, hablum minannas kita tingkatkan, jaga solidaritas, jaga kekompakan kita, jaga kondusivitas daerah kita,” ujar Aulia.

Ia menilai kondusivitas daerah menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan Kutai Kartanegara ke depan. Karena itu, masyarakat diminta tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan.

Aulia juga berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam Iduladha dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.

“Kita berharap dengan hari raya Iduladha ini, kegiatan berkorban lebih meningkatkan rasa kemanusiaan di antara kita. Jangan mudah tercerai berai, jaga terus persatuan dan kesatuan di tengah kita,” tuturnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin langsung penyerahan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Raya Darussalam Samarinda, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan tersebut mencakup bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta bantuan hewan kurban pribadi dari Andi Harun.

“Atas nama pemerintah kota, saya mewakili Bapak Presiden untuk menyerahkan langsung bantuan sapi kurban ini kepada pengurus yayasan dan pengurus Masjid Raya Darussalam Kota Samarinda,” ujar Andi Harun.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Samarinda melalui bantuan sapi kurban tersebut.

“Kami atas nama pemerintah kota dan masyarakat Samarinda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah memberikan bantuan sapi kurban di hampir seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Andi Harun berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan jemaah Masjid Raya Darussalam.

“Kita semua berharap mudah-mudahan daging sapi kurban ini dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh para jemaah Masjid Raya Darussalam,” tuturnya.

Menurutnya, Masjid Raya Darussalam dipilih sebagai lokasi penyerahan karena memiliki nilai sejarah panjang dan menjadi salah satu ikon penting perkembangan Kota Samarinda.

“Masjid Raya Darussalam ini dipilih karena merupakan masjid kebanggaan kita semua yang memiliki sejarah panjang dan legendaris,” jelasnya.

Selain bantuan dari Presiden RI, Andi Harun juga menyerahkan bantuan hewan kurban atas nama pribadi yang akan disalurkan ke sejumlah masjid di Samarinda.

Ia menegaskan seluruh bantuan pribadi tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Saya ingin menegaskan dan menjamin bahwa bantuan sapi dari pemerintah kota atau dari wali kota ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD,” tegasnya.

Andi Harun menyebut bantuan pribadi yang disalurkan mencapai sekitar 20 ekor sapi yang didistribusikan secara proporsional ke beberapa masjid karena keterbatasan jumlah.

“Karena keterbatasan jumlah, tentu tidak dapat menjangkau seluruh masjid yang ada di Samarinda. Oleh sebab itu, pendistribusiannya kami sebarkan ke beberapa masjid secara proporsional,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) 2026 di Kalimantan Timur kembali menjadi ruang kritik terhadap lemahnya penanganan persoalan lubang tambang dan korban jiwa di daerah.

Dalam diskusi dan pameran bertema “52 Nyawa Hilang di Lubang Tambang: Negara Diam, Korban Terus Berjatuhan” yang digelar Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim di Taman Unmul Samarinda, Selasa (26/5/2026), sorotan tajam diarahkan kepada ketidakhadiran Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Gubernur Rudy Mas’ud.

Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing menilai absennya pemerintah dalam forum tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan korban lubang tambang belum dianggap serius.

“Dari ketidakhadiran mereka itu sudah menjawab sebenarnya bahwa pemerintah kita memang enggak serius dan enggak berani menangani masalah kita hari ini,” ujarnya.

Menurut Mustari, forum tersebut sengaja dibuka sebagai ruang dialog agar masyarakat dapat mendengar langsung sikap pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait tragedi lubang tambang yang telah menelan sedikitnya 52 korban jiwa di Kaltim.

Namun, sejumlah pihak yang diundang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

“Melihat bagaimana jumlah korban yang terus bertambah tapi sampai hari ini kan kita juga enggak pernah melihat ada keseriusan serta ketegasan dari sisi hukum,” katanya.

Mustari juga menyinggung janji pemerintah daerah terkait penanganan lubang tambang yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.

“Tapi kita melihat dari korban yang baru saja terjadi itu enggak ada respons apa pun juga. Jadi untuk kami omongan itu memang omongan sampah yang enggak pernah ada ketegasan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Polresta Samarinda diwakili anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Wawan Rianto. Ia menyebut laporan JATAM terkait dugaan aktivitas tambang oleh PT IBP masih dalam proses penanganan.

“Masih dalam proses. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan menindaklanjuti. Nanti akan kita panggil pihak terkait termasuk dari pihak JATAM untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Wawan juga mengaku pihak kepolisian belum berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim karena proses laporan masih berjalan.

“Itu nanti salah satu RTL kami untuk mengoordinasikan tentang hal itu karena yang memiliki regulasi terkait itu kan ada di sana,” katanya.

Saat ditanya mengenai kasus kematian di lubang tambang yang terjadi sejak 2011, Wawan menyebut pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap laporan sebelumnya.

“Nanti akan kita evaluasi kembali dan akan kita cek,” singkatnya.

Bagi JATAM, Hari Anti Tambang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pengingat bahwa lubang-lubang bekas tambang yang belum direklamasi masih menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.

“Selama lubang-lubang itu masih tetap menganga dan selama perusahaan masih tetap dibiarkan meninggalkan tanggung jawabnya, aku kira korban akan terus berjatuhan,” tutup Mustari. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

PASER – Pemerintah Kabupaten Paser kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diraih Pemkab Paser secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, yang mewakili Bupati Paser dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Senin (25/5/2026), menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Paser.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Ini adalah cerminan dari komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh OPD dalam mengelola uang rakyat secara transparan dan bertanggung jawab,” tegas Ikhwan Antasari.

Ia menambahkan, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukan perkara mudah. Dinamika aturan pengadaan dan pengelolaan keuangan yang terus berkembang disebut menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan catatan dari BPK agar kualitas administrasi dan laporan keuangan ke depan semakin baik.

“Beberapa catatan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar ke depannya laporan keuangan kita menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, yang turut hadir dalam agenda penyerahan LHP tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemkab Paser.

Menurutnya, raihan opini WTP ke-13 menjadi bukti kuat sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD.

“Ini adalah bukti sinergi yang apik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih Pemkab Kutai Barat secara berturut-turut.

Penyerahan opini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri di awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Haji Nanang Adriani.

“Ini sangat membanggakan dan membahagiakan di tahun pertama periode kepemimpinan Frederick Edwin bersama Haji Nanang Adriani. Tentu saja ini merupakan bentuk konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan daerah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penyajian laporan keuangan Pemkab Kutai Barat dinilai telah memenuhi standar keuangan negara yang berlaku.

Bupati berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltim beserta tim pemeriksa yang telah menyelesaikan proses audit laporan keuangan daerah.

“Raihan opini WTP ini adalah bentuk tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari seluruh perangkat daerah selaku entitas akuntansi. Ini upaya menciptakan good governance di lingkungan Pemkab Kubar,” katanya.

Selain itu, Frederick Edwin turut mengapresiasi DPRD Kutai Barat atas sinergi dan kemitraan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

Bupati juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutai Barat agar terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan mutu perencanaan anggaran, dan memperkokoh sistem pengendalian internal.

“Opini WTP diberikan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kubar Ridwai, Plt Inspektorat Kubar Nopandel, Sekwan DPRD Kubar Rinatang, Plt Kepala BKAD Erik Victory, serta jajaran terkait lainnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Sehari menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan sebanyak 77 ekor hewan kurban kepada 77 masjid dan musala yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah Kutai Barat.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani kepada Sekretaris Umum Takmir Masjid Sabilussalam, Akhmad Supyansyah, di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Selasa (26/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Suhardi, Staf Ahli Bupati Bidang Masyarakat dan SDM Rustam, Kabag Kesrasos Suwila Erpina, Plt Kepala Dishub Rita Nursandy, serta Camat Melak Asrin Surianto.

Bantuan hewan kurban tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah meliputi Kecamatan Melak, Sekolaq Darat, Barong Tongkok, Mook Manaar Bulatn, Linggang Bigung, Tering, Long Iram, Damai, Muara Lawa, Bentian Besar, Nyuatan, Siluq Ngurai, Jempang, Bongan, Muara Pahu, dan Penyinggahan.

Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menegaskan seluruh hewan kurban yang disalurkan harus memenuhi standar ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal.

Ia juga mengingatkan panitia penyembelihan agar memperhatikan faktor keamanan selama proses penyembelihan berlangsung agar tidak membahayakan masyarakat sekitar.

“Lokasi penyembelihan juga harus benar-benar bagus dan steril,” ujarnya.

Selain itu, Nanang meminta distribusi daging kurban dilakukan secara bijak dan merata sesuai pola pembagian yang selama ini diterapkan di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya agar bantuan hewan kurban dapat menjangkau lebih banyak masjid dan musala di Kutai Barat.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga belum seluruh rumah ibadah dapat menerima bantuan tahun ini.

“Bagi masjid atau musala yang belum mendapatkan sapi kurban, ke depan Insya Allah akan terus kita usahakan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S