UJOH BILANG — Kabupaten Mahakam Ulu mencatat tonggak penting pembangunan daerah dengan dimulainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo di Kecamatan Long Bagun.

Proyek energi hijau berkapasitas 300 megawatt dengan nilai investasi mencapai Rp13 triliun tersebut resmi dimulai melalui prosesi Groundbreaking Ceremony PLTA Batoq Kelo dan Access Road Kaltara yang ditandai peletakan batu pertama, Senin (25/5/2026).

PLTA Batoq Kelo menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur dan diproyeksikan memperkuat pasokan listrik berkelanjutan di wilayah Kaltim.

Prosesi simbolis dilakukan oleh Utusan Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Owner PT Tujuan Mulia Makmur Zi Feng Gao, serta kontraktor EPC Wang Qi.

Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan proyek PLTA Batoq Kelo ditargetkan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2030 dengan progres pembangunan signifikan diharapkan tercapai pada 2029.

Menurutnya, proyek tersebut menjadi momentum penting yang menegaskan Mahulu mulai mengambil peran strategis dalam pembangunan energi di Kalimantan Timur.

“Harapan kami, masyarakat Mahulu dapat menjadi bagian dari pembangunan proyek ini sehingga SDM lokal terserap dan merasakan manfaat langsung dari investasi yang hadir,” ujarnya.

Angela juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan proyek tersebut.

Ia meminta perusahaan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga generasi muda agar seluruh proses pembangunan dipahami secara terbuka dan transparan.

Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menjawab berbagai pertanyaan maupun kekhawatiran masyarakat terhadap proyek strategis tersebut.

Selain berdampak pada Mahulu, proyek PLTA Batoq Kelo juga diharapkan mampu menjadi sumber energi bagi masyarakat Kalimantan Timur secara luas.

“Proyek ini diharapkan tidak hanya berdampak bagi Mahulu tetapi juga menjadi sumber energi bagi seluruh masyarakat Kaltim,” katanya.

Angela juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan PLTA agar berjalan lancar dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan energi bersih nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Stephanus Madang, Kepala Dinas PUPR Didik Subagya, serta sejumlah perwakilan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Mahulu Angela Idang Belawan didampingi Ketua DPRD Mahulu Devung Paran di Auditorium Nusantara Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso selaku Plt Kepala BPKAD Mahulu, serta Plt Kepala Inspektorat Margono.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menegaskan, capaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang dibangun melalui komitmen, disiplin, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Puji Tuhan, capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Namun ini bukan akhir dari tujuan kita. Justru capaian ini harus menjadi standar sekaligus pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” tegasnya.

Angela menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu seluruh jajaran harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari pimpinan hingga tingkat paling bawah harus terus menjaga integritas dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Capaian WTP ini memperkuat posisi Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah yang konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan,” tambahnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan terus memperkuat pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui perluasan pasar digital. Upaya tersebut diwujudkan lewat Workshop Onboarding DIGDAYA UMKM 2026 yang digelar selama tiga hari pada 20–22 Mei 2026 di Kantor BI Balikpapan.

Program DIGDAYA atau Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM ini menjadi bagian dari strategi BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga dinilai penting mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan perkembangan pasar digital dan marketplace saat ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM. Perubahan pola konsumsi masyarakat pascapandemi Covid-19 membuat pelaku usaha dituntut lebih adaptif terhadap transformasi digital, termasuk pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI).

Menurutnya, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam pemasaran online, pengelolaan konten digital, hingga pemanfaatan teknologi berbasis data. Di sisi lain, persaingan penjualan di platform digital semakin ketat dengan penggunaan algoritma marketplace dan dinamika kebijakan platform yang dapat memengaruhi biaya usaha pelaku UMKM.

“Penguatan kapasitas digital menjadi penting agar UMKM mampu beradaptasi, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta menjaga keberlanjutan bisnis,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Program DIGDAYA UMKM 2026 dirancang tidak hanya sebagai pelatihan, tetapi juga pembinaan berkelanjutan dan terstruktur. Melalui program ini, peserta didorong mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, mulai dari pemasaran, transaksi pembayaran digital, penguatan branding, hingga perluasan pasar online.

Dalam pelaksanaannya, BI Balikpapan melakukan penjaringan dan kurasi peserta secara selektif bersama sejumlah mitra, di antaranya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah Kabupaten Paser, korporasi besar, dan perbankan.

“Sebanyak 160 UMKM mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, terpilih 44 UMKM yang dinilai memiliki potensi berkembang, kesiapan usaha, serta komitmen kuat mengikuti program. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha seperti makanan dan minuman olahan, fesyen, hingga kerajinan,” jelasnya.

Selama workshop berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi penguatan kapasitas usaha dari praktisi dan pendamping profesional. Materi yang diberikan meliputi optimalisasi media sosial untuk bisnis, pengelolaan toko online di marketplace, strategi penjualan digital, business scale up, program afiliasi, live selling, pemanfaatan AI dalam bisnis, legalitas usaha, optimalisasi website, hingga literasi keuangan bisnis.

“Selain pembelajaran klasikal, peserta juga mengikuti diskusi interaktif, praktik langsung, dan presentasi scale up project untuk memperkuat pemahaman aplikatif dalam menjalankan usaha digital,” tambahnya.

Program DIGDAYA UMKM 2026 selanjutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan intensif selama Mei hingga Juni 2026 melalui online meeting dan one-on-one coaching session. Sementara pada Juli hingga Oktober 2026 akan dilakukan monitoring berkala melalui monthly meeting guna mengevaluasi implementasi digitalisasi usaha peserta.

Melalui program tersebut, BI Balikpapan menargetkan peningkatan literasi digital UMKM, terbentuknya akun bisnis dan toko online aktif, meningkatnya penggunaan QRIS, penguatan branding produk, hingga peningkatan transaksi penjualan melalui kanal digital.

“Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu melahirkan UMKM yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki tata kelola usaha yang lebih baik, serta menjadi role model pengembangan UMKM digital di wilayah Balikpapan, PPU, Paser, dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutupnya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Kota Samarinda kembali menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Prabowo Subianto. Sapi berjenis limosin murni tersebut memiliki bobot hampir mencapai satu ton.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunnak Kaltim, Maskuri mengatakan sapi tersebut merupakan hasil budidaya peternak lokal yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Jadi jenisnya limosin, tapi masih murni. Ini dari Peternakan Suka. Mereka ini supplier, tapi sekaligus kita suruh breeding,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (26/5/2026).

Menurut Maskuri, Pemerintah Kota Samarinda selama ini menerapkan aturan bagi supplier sapi untuk ikut mendukung program pengembangbiakan lokal.

“Karena di Samarindanya aturannya dulu, setiap mereka mendatangkan 1.000 sapi, dia harus punya breeding 10. Nah, ini hasil breeding mereka, hasil budidaya mereka,” jelasnya.

Dari hasil penimbangan terakhir, sapi bantuan Presiden tersebut memiliki bobot mencapai 995 kilogram.

“Terakhir timbang seminggu yang lalu itu 995 kilo. Jadi kurang lima kilo sebenarnya satu ton,” tambahnya.

Maskuri menjelaskan program bantuan kemasyarakatan Presiden kini menyasar seluruh kota dan kabupaten, tidak lagi hanya tingkat provinsi.

“Dulu hanya provinsi yang dapat. Sekarang kota dan kabupaten semua dapat satu-satu plus provinsi. Makanya namanya bantuan kurban kemasyarakatan untuk masyarakat seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menyebut total terdapat sekitar 13 sapi bantuan Presiden yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur, termasuk untuk kawasan Ibu Kota Nusantara.

Selain bantuan Presiden, lokasi penampungan juga menampung sapi bantuan dari Andi Harun dan Kapolri.

Karena ukuran sapi yang sangat besar, petugas melakukan pengawasan ketat dan memilih tidak menurunkan sapi dari truk hingga waktu penyembelihan guna menghindari risiko cedera.

“Kalau di pemeriksaan kita alhamdulillah aman. Tapi sapi besar ini risikonya tinggi, apalagi kalau hujan dan tergelincir,” jelas Maskuri.

Tim kesehatan hewan juga melakukan pemantauan rutin dua kali sehari untuk memastikan kondisi fisik dan pola makan sapi tetap terjaga.

Rencananya sapi bantuan Presiden akan disembelih di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Tanah Merah demi menjaga higienitas dan keamanan proses penyembelihan.

Maskuri berharap keberhasilan breeding sapi limosin hampir satu ton tersebut menjadi awal pengembangan sapi unggul lokal di Samarinda dan Kaltim agar ke depan tidak terlalu bergantung pada pasokan sapi dari luar daerah seperti Kupang.

“Kita berharap tahun-tahun ke depan mulai mengurangi ketergantungan dengan Kupang. Artinya sapi-sapi besar seperti ini mulai dibudidayakan di sini,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap dua kasus peredaran narkotika jaringan internasional yang melibatkan warga negara asing di Kota Balikpapan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sabu seberat lebih dari satu kilogram serta lebih dari 1.000 butir ekstasi yang dikirim melalui jalur paket internasional.

Dirresnarkoba Polda Kaltim, Romylus Tamtelahitu mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan metode controlled delivery atau penyerahan yang diawasi aparat.

“Keberhasilan pengungkapan kedua perkara ini merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik antara penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai. Informasi awal berasal dari Bea Cukai, kemudian kami bersama-sama mematangkan proses penindakan hingga pelaku berhasil diamankan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Kasus pertama melibatkan seorang perempuan warga negara Malaysia yang ditangkap setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan usai penerbangan dari Johor, Malaysia.

Petugas yang telah melakukan pemantauan kemudian memeriksa pelaku dan menemukan dua paket sabu yang disembunyikan di tubuhnya menggunakan lilitan kain kemben.

“Barang bukti yang ditemukan terdiri atas satu paket sekitar 500 gram lebih dan satu paket lainnya sekitar 409 gram. Total keseluruhan lebih dari satu kilogram sabu,” jelasnya.

Sementara itu, pengungkapan kedua melibatkan seorang warga negara Belanda yang diduga mengendalikan pengiriman paket berisi ekstasi ke Balikpapan.

Polisi memperoleh informasi dari Bea Cukai mengenai paket mencurigakan yang masuk melalui jalur pengiriman internasional. Tim gabungan kemudian melakukan pengawasan hingga berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial A yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan pelaku asing tersebut.

“Dalam paket yang diamankan, petugas menemukan berbagai barang seperti kopi, sampo, deodoran, dan makanan ringan. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, salah satu bungkus kopi ternyata digunakan untuk menyembunyikan lebih dari 1.000 butir ekstasi,” tambah Romylus.

Kapolda Endar Priantoro menegaskan pihaknya akan terus memperkuat kerja sama lintas instansi untuk memutus jaringan peredaran narkotika internasional yang memanfaatkan jalur udara maupun pengiriman barang.

“Kami memastikan pengawasan akan terus diperketat, terutama terhadap jalur-jalur masuk yang rawan dimanfaatkan sindikat narkoba internasional,” tegas Romylus.

Saat ini seluruh pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Kaltim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

TENGGARONG – Pengoperasian kawasan Pujasera Tenggarong dipastikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat meski pembangunan fisiknya telah selesai.

Sebelumnya, kawasan kuliner tersebut ditarget mulai beroperasi pada April 2026. Namun hingga akhir Mei, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi dan pengelolaan aset daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara, Muhammad Reza mengatakan proses administrasi masih terus berjalan dan membutuhkan waktu karena melibatkan beberapa instansi.

“Jadi memang kami lengkapi segala hal yang berkenaan dengan aspek terkait itu dan sedang berprogres,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Reza, pekerjaan fisik kawasan sebenarnya telah rampung dan sudah diserahkan dari Dinas Pekerjaan Umum kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD).

Saat ini, proses masih berada pada tahap verifikasi administrasi aset sebelum diterbitkan Surat Keputusan Pengguna Barang Milik Daerah.

“Dari PU ke BPKD sudah. Setelah verifikasi selesai baru nanti diterbitkan SK Pengguna Barang Milik Daerah,” katanya.

Setelah SK tersebut terbit dan aset resmi berada di bawah pengelolaan DiskopUKM Kukar, pemerintah baru akan melanjutkan tahapan operasional kawasan.

“Nanti kalau SK sudah terbit dan aset melekat di Dinas Koperasi, baru kita mulai proses operasional,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pola kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan kuliner tersebut.

Menurut Reza, langkah itu dilakukan agar pengelolaan Pujasera dapat berjalan lebih profesional dan mampu menarik lebih banyak pengunjung.

“Kami juga sudah mendapat nilai minimal sewa dari KPKNL minggu lalu sebagai dasar kerja sama pengelolaan,” ujarnya.

DiskopUKM Kukar menargetkan seluruh administrasi dan penerbitan SK selesai pada awal Juni 2026. Selanjutnya proses kerja sama dengan pihak pengelola akan dilanjutkan hingga pertengahan atau akhir Juni.

Pemerintah berharap tenant mulai mengisi kawasan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.

“Harapan kita akhir Juni atau awal Juli sudah mulai terisi,” katanya.

Reza menambahkan, proses kurasi tenant juga menjadi perhatian penting pemerintah daerah. DiskopUKM ingin memastikan pelaku UMKM lokal tetap mendapat ruang di kawasan Pujasera.

Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan masuknya tenant bermerek agar kawasan kuliner tersebut memiliki daya tarik lebih besar.

“Kita ingin tetap ada porsi untuk UMKM lokal Tenggarong di kawasan Pujasera,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Rencana penggunaan Stadion Segiri sebagai venue kompetisi antarklub Asia musim depan masih menghadapi kendala serius di sektor pencahayaan.

Saat ini tingkat penerangan stadion baru berada di kisaran 900 lux, sementara standar minimal pertandingan AFC mewajibkan pencahayaan mencapai 1.200 lux untuk mendukung kualitas pertandingan dan siaran televisi berdefinisi tinggi.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Muslimin mengatakan persoalan lampu stadion menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama setelah Stadion Segiri sebelumnya gagal digunakan untuk ajang Piala AFF U-17 2026 akibat kendala serupa.

“Dalam rangka persiapan Piala AFC ini yang menjadi permasalahan adalah menyangkut lampu. Pak Gubernur dan Wali Kota sudah bicara bersama bagaimana membantu menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Muslimin, komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah dilakukan. Namun hingga kini Disporapar masih menunggu kepastian dukungan anggaran untuk pengerjaan peningkatan fasilitas pencahayaan stadion.

“Kami di Dispora menunggu apakah ada bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kota dalam rangka penyelesaian masalah ini. Karena itu menjadi syarat utama kelayakan AFC,” katanya.

Meski demikian, Disporapar Samarinda mengaku sudah melakukan langkah teknis dengan menggandeng konsultan guna menghitung kebutuhan lampu dan kekuatan konstruksi stadion.

“Kami sudah melakukan perhitungan konstruksi bersama konsultan. Berapa kebutuhan lampu dan seperti apa konstruksinya, hasilnya sudah ada dan tinggal kami sampaikan kepada wali kota,” jelasnya.

Muslimin menegaskan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama percepatan revitalisasi Stadion Segiri. Efisiensi anggaran daerah disebut berdampak langsung terhadap kemampuan OPD melakukan pembangunan sarana olahraga.

“Kalau anggaran tersedia, kami siap melaksanakan pembangunan lampu tambahan. Tetapi saat ini memang belum tersedia anggaran revitalisasi sarana-prasarana Stadion Segiri,” ujarnya.

Saat ini, Disporapar Samarinda menyiapkan usulan resmi kepada Andi Harun dan Rudy Mas’ud agar proyek peningkatan pencahayaan stadion dapat segera direalisasikan.

Menurut Muslimin, opsi paling realistis untuk pengadaan lampu tambahan kemungkinan baru dapat dilakukan melalui APBD Perubahan 2026.

“Kalau bicara aturan, kemungkinan lewat APBD Perubahan. Tapi tetap tergantung kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S