Pelantikan pegawai PPPK paruh waktu di Stadion Bessai Berinta. (ist)
BONTANG — Pemkot Bontang secara resmi mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Kamis (16/10/2025). Berikut pesan-pesan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni kepada para tenaga PPPK yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun tersebut.
Ia menegaskan, status baru sebagai PPPK Paruh Waktu bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi amanah dan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“ASN itu adalah civil servant — pelayan masyarakat. Jadi berikan pelayanan dengan tulus, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.
Wali Kota juga memastikan Pemkot Bontang akan memenuhi hak-hak dasar para PPPK, mulai dari gaji, cuti, hingga jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Namun, ia mengingatkan pentingnya menegakkan disiplin, etika, dan nilai-nilai BerAKHLAK — Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Bekerjalah dengan dedikasi dan tanggung jawab. Jadikan pengabdian ini sebagai bagian dari sejarah panjangmu untuk Bontang,” pesan Neni di hadapan ribuan wajah yang masih sulit menahan haru.
Perwakilan Otorita IKN saat berkunjung ke Dispoparekraf Bontang. (ist)
BONTANG – Potensi wisata Kota Bontang mulai menjadi perhatian Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu terungkap saat kedatangan perwakilan Otorita IKN ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Senin (13/10/2025) lalu.
Dijelaskan, bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan itu adalah untuk melihat potensi wisata yang ada di Kota Taman, mengingat Kota Bontang merupakan mitra dari IKN. Sehingga potensi yang ada di Bontang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke IKN.
Oleh karena itu, butuh persiapan yang matang untuk menyambut ribuan bahkan ratusan pengunjung di masa yang akan datang.
“Bontang khusunya sektor pariwisata harus masif mengikuti berbagai macam kegiatan yang digelar di IKN, seperti pameran yang menjadi wadah untuk melebarkan promosi hingga ke luar daerah,” ujar Perwakilan Otorita IKN, Rony Apriansyah.
Rony yang juga salah satu anak daerah Bontang, saat ini bertugas di bagian Otorita IKN berkomitmen mendukung pariwisata Bontang terus berkembang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata M Ihsan menyampaikan saat ini pariwisata di Bontang terus berbenah untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung yang akan datang di Bontang.
Adapun lokasi wisata yang saat ini dibenahi yakni Pelataran Bontang Kuala, yang menjadi lokasi favorit masyarakat Bontang bahkan luar daerah. Pelataran Bontang Kuala ditarget rampung pada Desember 2025.
“Kemudian 2026 lokasi selanjutnya yang akan dibenahi yaitu Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu wisata bahari yang kerap dikunjungi oleh wisatawan luar,” ungkapnya.
BONTANG – Dalam meningkatkan pelayanan lebih maksimal ke para pasiennya, RSUD Taman Husada Bontang telah menerima banyak Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman mengatakan, dengan banyaknya menerima pegawai tersebut, pihaknya membenarkan jika peningkatan pelayanan yang maksimal lebih terasa. Sebab dengan adanya penerimaan ini, ada banyak tenaga bantuan di setiap penempatan.
“Peningkatan dalam pelayanan yang diberikan oleh PPPK Paruh Waktu di lingkungan RSUD ini pastinya ada. Malah sangat tercukupi, sebab kita kan berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat,” ucapnya Jumat (17/10/2025).
Penerimaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan RSUD Bontang ada sebanyak 99 orang, dengan penempatan yang berbeda-beda. Terlebih lagi, dalam penerimaaan ini 65 persennya adalah lulusan SMA.
“Iya kita sesuaikan dengan penempatannya, kalau yang kebanyakan lulusan SMA ini kita tempatkan lebih ke bagian operator dan operasional,” tutupnya. (Dwi/Adv)
Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman saat ditemui. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Terdapat sebanyak 99 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, yang telah diterima di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang. Sekitar 65 persennya merupakan lulusan SMA.
Pegawai PPPK Paruh Waktu yang telah diterima di RSUD mendapat penempatan yang berbeda-beda, seperti di bagian manajemen, pendaftaran, security, hingga di bagian operator dan operasional.
“Jadi untuk penempatannya pun berbeda-beda, karena kebanyakan yang diterima lulusan dari SMA, jadinya mereka kebanyakan di bagian operator dan operasional,” ucap Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman saat dikonfirmasi, Jumat (17/10/2025).
Selain itu, Syariful juga menuturkan bahwa untuk PPPK Paruh Waktu yang mendapatkan penugasan di tempat khusus, pastinya dari pihak RSUD bakal memberikan pelatihan khusus, seperti contoh di bagian manajemen, pelatihan yang diberikan berupa tata kelola administrasi.
“Teknis di setiap penempatan pastinya berbeda-beda, tergantung yang bersangkutan ini ada dimana penempatannya. Sehingga terkait hal itu, bagian teknisnya saja yang tahu,” pungkasnya.
Sedikit informasi, untuk kontrak PPPK Paruh Waktu nantinya akan menjalankan masa kontraknya selama setahun, perjanjian kontrak sudah dimulai sejak Oktober 2025, hingga sampai September 2026 mendatang. (Dwi/Adv)
Para pegawai RSUD Bontang saat mengikuti kegiatan rutin jumat bersih. (Ist).
BONTANG – Demi menciptakan lingkungan yang sehat, serta terbebaskan dari sampah-sampah, RSUD Taman Husada Bontang mendukung penuh kegiatan ‘Jumat Bersih’. Program tersebut masuk dalam 17 bagian program prioritas Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman mengatakan, setiap kegiatan Jumat Bersih berlangsung, pegawai RSUD tak pernah melewatkan hal itu. Sebab menjaga kebersihan ialah salah satu keutamaan.
“Pastinya kami mendukung penuh program Wali Kota Bontang, kami upayakan setiap ada kegiatan tersebut, pegawai RSUD turut terlibat,” jelasnya, Jumat (17/10/2025).
Terlebih lagi, pihaknya berada di kawasan kerja dengan lingkungan Rumah Sakit (RS) dalam arti menciptakan kebersihan adalah keutamaan yang wajib dilakukan, sehingga harus bisa membuat pengunjung menjadi nyaman.
“Yang jelas kami tidak hanya turun terlibat saja, akan tetapi juga berupaya untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Terutama di lingkungan RS,” tutupnya. (Dwi/Adv)
RSUD Taman Husada saat mengikuti BCC 2024 lalu. (Ist).
BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada siap mengikuti Bontang City Carnaval (BCC) 2025. Rumah sakit plat merah ini rencananya akan tampil menggunakan pakaian adat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ada sebanyak 40 pegawai RSUD Bontang yang bakal mengikuti karnaval tersebut, dengan 10 orang menampilkan tarian khususnya.
“Iya sejauh ini kami sedang mempersiapkannya, masih ada beberapa waktu lagi untuk teman-teman berlatih,” ucap Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman saat ditemui, Jumat (17/10/2025).
Syariful membeberkan alasan RSUD Taman Husada Bontang tampil di BCC tepat di Sabtu (25/10/2025) mendatang itu menggunakan pakaian adat dari Kupang.
“Karena lagunya sekarang lagi viral yang Tabola Bale, maka kami menggunakan pakaian adat dari daerah sana, dengan nantinya tampil menggunakan tarian kreasi yang bernuansakan budaya,” tutupnya. (Dwi/Adv).
Pemkot Bontang tengah bersiap menata ulang wajah birokrasi. Setelah delapan bulan menjabat, Wali Kota dr. Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris kini berada di fase menentukan: membentuk “kabinet daerah” yang akan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program dan visi pembangunan hingga 2029.
Langkah pembenahan birokrasi sebenarnya sudah mulai terlihat sejak mutasi perdana yang digelar 22 September 2025 lalu di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang. Dalam kesempatan itu, Neni Moerniaeni melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan fungsional.
Rotasi tersebut menjadi sinyal awal konsolidasi dan penyegaran di lingkungan Pemkot Bontang. Beberapa nama penting bergeser posisi.
Lukman, sebelumnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, menggantikan Asdar Ibrahim yang dipercaya memimpin Dinas Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Abdu Safa Muha dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kadisnaker.
Rafidah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dispopar, kini menempati posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, menggantikan Bahauddin yang bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Perubahan juga terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), di mana Anwar Sadat kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Adapun Sony Suwito, sebelumnya Kepala BPKAD, kini menjabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sementara posisi Kepala BPKAD diisi oleh Syahruddin, mantan Kepala Bapenda Bontang.
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa rotasi tersebut bukan sekadar pergeseran posisi, tetapi bagian dari upaya penyegaran dan adaptasi terhadap dinamika pembangunan.
“Perubahan jabatan ini penting untuk adanya penyegaran di suatu pemerintahan agar muncul inovasi baru,” ujarnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Foto: Syakurah)
ENAM KURSI KOSONG DIPEREBUTKAN
Tahap berikutnya, Pemkot membuka lelang jabatan terbuka untuk mengisi enam posisi strategis eselon II yang hingga kini masih kosong. Sebanyak 65 aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti asesmen kompetensi manajerial di Polda Kalimantan Timur, Balikpapan, pada akhir Oktober 2025.
Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dispopar, Kepala Diskominfo, dan Kepala Dishub. Kekosongan ini terjadi karena sejumlah pejabat lama pensiun, dipromosikan, atau mengalami rotasi internal.
Wali Kota Neni menegaskan, proses seleksi dilakukan dengan prinsip profesionalisme dan transparansi. “Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten dan berintegritas. Seleksi ini difasilitasi langsung oleh lembaga profesional untuk menjamin objektivitas,” ucapnya.
Tahapan seleksi terdiri dari penulisan makalah pada 20 Oktober 2025 di Graha Taman Praja Bontang Lestari, assessment center pada 28–29 Oktober di Polda Kaltim, serta presentasi dan wawancara akhir pada 10–13 dan 17–19 November di Kantor Wali Kota Bontang.
MENYUSUN KABINET KERJA NENI-AGUS HARIS
Wakil Wali Kota Agus Haris menilai lelang jabatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi berbasis kinerja. Ia menyebut Neni–Agus tidak sekadar mengganti posisi, melainkan membangun tim kerja yang solid.
“Kami ingin mempercepat kinerja perangkat daerah. Banyak posisi penting belum diisi secara definitif. Setelah asesmen ini, birokrasi diharapkan bergerak lebih cepat dan profesional,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung langkah tersebut. “Prioritasnya memang mengisi jabatan kosong agar roda pemerintahan tidak tersendat. Rotasi pun bisa saja dilakukan, dan itu hak prerogatif kepala daerah,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses berjalan terbuka dan berjenjang. “Kami ingin menghasilkan pejabat yang punya kompetensi tinggi, memahami karakter birokrasi Bontang, serta mampu mengeksekusi visi kepala daerah dengan baik,” tegasnya.
Hasil asesmen nantinya akan menentukan tiga besar terbaik untuk tiap jabatan, sebelum diajukan kepada Wali Kota guna menetapkan satu nama definitif.
MENUJU BIROKRASI BERBASIS MERIT SYSTEM
Data BKPSDM Bontang menunjukkan, masih terdapat lima jabatan eselon II, delapan jabatan eselon III, dan sepuluh jabatan eselon IV yang kini dijabat pelaksana tugas. Posisi-posisi ini tersebar di 13 OPD.
Neni menyebut, seluruh proses mutasi dan seleksi dilakukan berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar sesuai prinsip merit system — menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan personal.
“Kami ingin berbenah. Reformasi birokrasi harus dimulai dari dalam. Pengisian jabatan ini bukan akhir, tapi awal dari konsolidasi pemerintahan,” ujarnya.
Publik pun menaruh harapan besar agar lelang jabatan ini melahirkan figur yang tak hanya kuat di bidang administratif, tetapi juga memiliki visi kepemimpinan yang tajam dan integritas moral yang tinggi.
Kini, Bontang menanti wajah baru birokrasi. Job fit telah dilakukan. Bagi ASN, ini ajang pembuktian profesionalisme. Bagi masyarakat, ini harapan akan pelayanan publik yang lebih efisien. Dan bagi kepala daerah, inilah ujian sejauh mana mutasi dan lelang jabatan digerakkan oleh integritas dan kompetensi — bukan kompromi politik.
Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, bersama jajaran pejabat Pemkot berfoto bersama 1.424 PPPK paruh waktu usai pelantikan di Stadion Bessai Berinta. Foto: Istimewa
Setelah menunggu kepastian status selama bertahun-tahun, akhirnya 1.424 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Bontang resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pelantikan digelar di Stadion Bessai Berinta, Kamis (16/10/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota Agus Haris serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari total pegawai yang dilantik, 97 orang akan bertugas di RSUD Taman Husada, sementara sisanya tersebar di lebih dari 30 instansi pemerintah daerah. Penempatan meliputi Dinas Kesehatan, BPKAD, kecamatan, kelurahan, hingga sekolah dasar negeri di seluruh wilayah Kota Bontang.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait penyelesaian status tenaga non-ASN, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Wali Kota Nomor 800.1.2.3/1042/BKPSDM/2025.
Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), unggah dokumen pendukung melalui portal SSCASN, hingga verifikasi akhir oleh BKPSDM.
Kamis (16/10) pagi itu, seluruh aparatur baru berbaris rapi. Mereka mengucapkan sumpah setia kepada negara, dan menandatangani Pakta Integritas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menegaskan bahwa status ASN bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan integritas dan kedisiplinan tinggi. Ia meminta seluruh PPPK paruh waktu menunjukkan etos kerja yang baik, profesional, dan taat aturan. “ASN bukan jabatan, tapi pengabdian,” tegasnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat melantik PPPK Paruh Waktu, di Stadion Lang-Lang. (Dwi/RadarBontang).
Berdasarkan data BKPSDM, dari total 1.424 PPPK yang dilantik, 1.078 orang tercatat dalam database BKN. Sedangkan 355 lainnya berasal dari tenaga honorer aktif yang belum terdata secara nasional. Komposisi pendidikan didominasi lulusan SMA (65 persen), D-III (10 persen), dan S-1 (25 persen). Jabatan paling banyak adalah operator layanan operasional, posisi yang berperan penting dalam administrasi di kelurahan, sekolah, dan puskesmas.
Pelantikan berlangsung khidmat. Beberapa peserta tampak meneteskan air mata lega setelah bertahun-tahun menunggu kepastian. Ratusan lainnya menyalami pejabat yang hadir dan berfoto bersama usai menerima surat keputusan.
Sayangnya, momen bersejarah itu sedikit tercoreng. Beberapa jam setelah pelantikan, Satpol PP mengamankan 39 PPPK paruh waktu di sebuah kafe di Jalan Ahmad Yani. Laporan diterima dari warga yang melihat sekelompok ASN baru berkumpul di jam kerja.
Kepala Satpol PP, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa sebenarnya ada 41 orang di lokasi, namun dua di antaranya merupakan pekerja lapangan. “Kami bawa mereka ke kantor untuk pembinaan dan sosialisasi. Mereka sudah ASN, bukan TKD lagi,” ujarnya. Para PPPK kemudian dibina bersama pejabat BKPSDM di kantor Satpol PP.
Kabid Penilaian Kinerja, Penghargaan, Dokinfo, dan Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM, Arif Supriyadi, menegaskan bahwa jam kerja ASN telah diatur dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2025, yakni 37,5 jam per minggu.
Sementara perwakilan forum PPPK paruh waktu, Mahfud, menjelaskan bahwa kejadian itu berawal karena pelantikan tidak menyediakan konsumsi, sehingga para PPPK membeli makan dan minum usai acara. “Habis panas-hujan di lapangan, ada juga yang sedang hamil, mereka hanya membeli makan dan minum untuk dibawa pulang,” katanya.
Insiden kecil ini menunjukkan bahwa menjadi ASN tidak berhenti pada pelantikan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja.
Program PPPK paruh waktu merupakan langkah besar dalam penataan aparatur di Kota Bontang, namun keberhasilannya bergantung pada sikap dan perilaku setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Pelantikan di Stadion Bessai Berinta menutup penantian panjang tenaga honorer di Bontang. Namun kejadian di Jalan Ahmad Yani di hari yang sama menjadi ujian pertama bagi ASN baru untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar siap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. (*)
BONTANG – Lelang jabatan sekda belum diumumkan, namun nama-nama pejabat yang berpotensi menggantikan Sekda Aji Erlynawati sudah santer terdengar.
Aji Erlynawati yang akan memasuki masa pensiun November mendatang memiliki kriteria pengganti dirinya.
Ia berharap penggantinya kelak bisa membawa semangat baru bagi ASN di Kota Taman.
“Calon Sekda itu tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif seperti eselon II dan usia di bawah 56 tahun. Yang paling penting adalah integritas, jiwa pelayanan, dan semangat membangun Kota Taman,” ujarnya.
Bagi Aji, jabatan Sekda bukan sekadar posisi strategis, tapi tanggung jawab moral untuk menginspirasi. Ia ingin penerusnya menjadi sosok yang mampu menyalakan semangat kerja dan membangun kebersamaan di lingkungan ASN.
“Sekda itu bukan sekadar administrator, tapi juga motor penggerak. ASN perlu pemimpin yang bisa membuat mereka bekerja dengan hati,” tuturnya.
“Saya percaya, siapa pun yang melanjutkan, akan membawa Bontang ke arah yang lebih baik,” tutupnya pelan.
Forum Energi Daerah 2025 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/10/2025). Foto: Hanafi/MKN
SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terus tancap gas dalam mewujudkan komitmen menuju transisi energi berkelanjutan. Melalui Forum Energi Daerah 2025 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/10/2025), Pemprov Kaltim menegaskan keseriusannya menatap masa depan dengan target ambisius: 79 persen bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2045.
Forum bertema “Mencapai 79% Bauran EBT di Tahun 2045, Realisasi atau Angan-angan? Memetakan Jalan Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Kalimantan Timur” itu dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto. Ia menantang para peserta forum untuk menjawab pertanyaan besar: apakah target itu bisa diwujudkan atau hanya sebatas mimpi.
“Mencapai 79% bauran EBT di tahun 2045, pertanyaannya, apakah ini bisa direalisasikan atau hanya utopia?” ujar Bambang memantik diskusi. Menurutnya, target tersebut bukan sekadar jargon politik, melainkan arah nyata kebijakan energi Kaltim yang kini mulai meninggalkan ketergantungan pada sumber daya fosil.
“Kita meninggalkan cerita lama bahwa Kaltim 50 tahun lalu dikenal lewat energi fosil. Sekarang kita mulai bertransformasi ke energi non-fosil yang terbarukan,” tegasnya.
Meski demikian, Bambang mengakui perjalanan menuju energi hijau tak mudah. Struktur ekonomi daerah masih bergantung pada tambang dan migas, sementara kebijakan transisi energi belum bersifat wajib. Selain itu, minimnya insentif bagi investor dan pelaku usaha energi hijau menjadi hambatan utama.
Saat ini, capaian bauran EBT di Kaltim baru berada di angka 12,14 persen — jalan panjang menuju target 79 persen masih terbentang. Namun, melalui forum ini, Pemprov berharap tercipta sinergi lintas sektor untuk memperkuat kebijakan, investasi, dan inovasi dalam transisi energi yang adil dan realistis.
“Dampaknya memang dua sisi. Dari sisi lingkungan, tentu lebih baik dan berkelanjutan. Tapi dari sisi ekonomi, ada tantangan karena sektor fosil masih jadi penopang utama pendapatan daerah,” jelas Bambang.
Forum ini menjadi momentum reflektif bagi Kaltim: apakah mimpi 79 persen bauran energi hijau bisa diwujudkan, atau hanya akan menjadi cita-cita yang terhenti di atas kertas.
