SANGATTA – Terungkap bahwa mayoritas calon investor pembangunan dapur umum yang terlibat, berasal dari pengusaha lokal. Hal ini menjadi sorotan.

Meski dinilai positif karena mendorong ekonomi daerah, publik menilai dominasi tersebut harus diiringi transparansi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, menyampaikan bahwa dari sembilan calon investor yang mempresentasikan rencana pembangunan dapur umum, delapan merupakan pengusaha yang berdomisili di Kutim. Hanya satu investor berasal dari Samarinda.

“Kita sengaja memprioritaskan investor lokal karena mereka lebih paham kondisi daerah, mudah mengakses lokasi, dan mampu menyesuaikan dengan potensi lokal,” ujar Trisno, Selasa (25/11/2025).

Meski alasan pemerintah terlihat masuk akal, sejumlah pihak menilai bahwa proses seleksi seharusnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Tanpa pengumuman yang jelas mengenai kriteria penilaian, pemilihannya berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas.

Terlebih, pengusaha lokal di beberapa kecamatan seperti Sangatta, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, hingga Muara Ancalong diketahui memiliki kedekatan sosial dengan aparat pemerintah. Hal ini membuat publik menuntut adanya pengawasan lebih ketat dari lembaga independen.

Pemerintah menyebut setiap investor mengajukan jumlah titik dapur berbeda, ada yang sanggup mengelola puluhan titik, ada pula yang hanya dua hingga tiga lokasi. Trisno menyatakan tidak ada sistem pembagian merata, semua disesuaikan dengan kemampuan investor.

Namun, ketidakjelasan standar penilaian kapasitas ini dinilai rawan membuka ruang subjektivitas. Tanpa panduan teknis yang dipublikasikan, masyarakat sulit menilai apakah pembagian titik benar-benar sesuai kebutuhan lapangan atau cenderung menguntungkan pihak tertentu.

Pemerintah berpendapat bahwa pengusaha lokal lebih mudah diawasi. Namun kemudahan ini bisa menjadi pisau bermata dua. Kedekatan geografis dan sosial justru berpotensi memunculkan konflik kepentingan jika tidak ada mekanisme audit yang jelas.

Trisno menyebut investor lokal memahami tantangan wilayah terpencil, termasuk keterbatasan air bersih dan akses jalan. Mereka juga telah menyiapkan mitigasi seperti sumber air alternatif dan strategi distribusi.

Meski demikian, tanpa verifikasi independen, klaim kesiapan tersebut tetap perlu diuji di lapangan.

Keterlibatan pedagang dan petani setempat untuk pasokan bahan baku dianggap sebagai nilai positif program. Namun pemerintah perlu memastikan adanya regulasi harga, kualitas pangan, serta pemerataan manfaat ekonomi antar kecamatan.

Pengawasan terbuka terhadap rantai pasok juga menjadi penting untuk mencegah praktik monopoli atau permainan harga oleh kelompok tertentu.

Besarnya peran investor lokal tidak boleh membuat pemerintah lengah. Dari proses seleksi, penunjukan titik, alur belanja, hingga pengawasan harian, semua membutuhkan dokumentasi dan pelaporan kepada publik.

Program dapur umum yang bertujuan menyediakan layanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat harus bebas dari potensi penyimpangan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Program Rp 250 juta per RT menjadi salah satu instrumen utama dalam menekan angka stunting di Pemerintahan Kutai Timur (Kutim).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut dari 50 program unggulan yang telah disusun, banyak yang diarahkan untuk percepatan penanganan stunting. Salah satunya adalah Program Rp250 juta per RT, yang dianggap memberikan intervensi paling langsung di tingkat lingkungan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, karena pemerintah telah memfasilitasi langsung ke lingkungan,” ujar Ardiansyah kepada awak media, Selasa (25/11/2025).

Bupati menjelaskan, bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung penurunan stunting, mulai dari penanganan kemiskinan, peningkatan ekonomi warga, hingga pembangunan fisik kecil yang dibutuhkan tiap RT.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, terutama mengingat persoalan stunting erat kaitannya dengan data keluarga miskin, kondisi kesehatan, hingga akses pangan bergizi.

Ardiansyah sendiri menegaskan bahwa ketua RT adalah pihak yang paling memahami kondisi warga.

“Ketua RT pasti tahu siapa warganya yang stunting, berisiko stunting, siapa yang miskin, dan siapa yang butuh modal atau pelatihan,” tegasnya.

Namun mekanisme tersebut dinilai menyimpan celah. Ketergantungan pada informasi ketua RT tanpa sistem verifikasi berlapis berpotensi menimbulkan bias data, tumpang tindih penerima manfaat, hingga ketidaktepatan penggunaan anggaran.

Selain itu, Program Rp250 juta per RT selama ini juga kerap mendapat sorotan publik terkait transparansi kegiatan, pelaporan, hingga efektivitas penggunaan anggaran di lapangan. Minimnya publikasi hasil program membuat masyarakat sulit mengukur sejauh mana kontribusi nyata terhadap penurunan stunting.

Ardiansyah berharap kolaborasi pemerintah dan ketua RT dapat memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran. Ia optimistis, jika program berjalan optimal, Kutim dapat menekan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Jika program ini berjalan baik dan memenuhi kebutuhan warga, saya yakin dalam 3–5 tahun ke depan stunting Kutim bisa menurun secara signifikan,” pungkasnya.

Penguatan sistem pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta perbaikan kualitas data pun menjadi tuntutan agar program ini tak sekadar besar di anggaran, tetapi benar-benar berdampak pada kesehatan generasi masa depan Kutim.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG — Pelaksanaan program CSR, TJSL, dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali memicu kritik publik. Sejumlah tokoh menilai program-program tersebut belum memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang nyata bagi masyarakat, sehingga keberadaannya dianggap tidak lebih dari formalitas perusahaan.

Perwakilan Masyarakat Adat Jahab dan Pemuda Adat Jahab, Khalif Sardi, menilai praktik CSR di lapangan masih jauh dari konsep pemberdayaan yang sesungguhnya. Banyak program, menurutnya, hanya tampak sebagai etalase kepedulian perusahaan, tanpa ukuran keberhasilan dan tanpa keberlanjutan yang jelas.

Ia menegaskan bahwa tata kelola CSR seharusnya mengikuti pedoman pemerintah, mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun realisasi di lapangan menunjukkan program yang ada sering kali tidak memenuhi prinsip tersebut sehingga tidak mampu meredam konflik maupun menjawab persoalan sosial di tingkat tapak.

“Program CSR mestinya menjadi instrumen mitigasi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Dampaknya harus terasa lintas sektor—ekonomi, sosial, budaya, termasuk perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Kritik juga datang dari Ketua Asosiasi Karya Muda Mahakam (AKMM), Aspin Anwar. Ia menjelaskan bahwa tata kelola CSR idealnya melalui tiga tahap: perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Namun, menurutnya, banyak perusahaan di sektor migas, batu bara, dan kelapa sawit tidak menjalankan kewajiban ini secara optimal.

Ia mencontohkan bahwa perusahaan wajib mengidentifikasi pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, masyarakat, hingga pemerintah. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan anggaran memadai dan memastikan penyalurannya tepat sasaran—namun kenyataannya, transparansi masih minim.

Aspin juga mempertanyakan keberadaan tim CSR di setiap perusahaan yang kerap tidak terlihat, sehingga sulit bagi masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan dan eksekusi program CSR.

“Kalau di DPR ada Pokja, di perusahaan juga harus jelas siapa tim CSR yang menangani eksternal. Ini sering tidak terlihat,” tegasnya.

AKMM mencatat masih banyak program CSR yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat di lingkar tambang dan perkebunan. Di satu sisi, perusahaan mengklaim telah menjalankan CSR, tetapi masyarakat merasa dampaknya tidak nyata.

Menurut Aspin, masyarakat sebenarnya memiliki saluran resmi untuk menyalurkan keluhan, yakni melalui wakil rakyat. DPR dapat memfasilitasi keluhan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama jika pelaksanaan CSR tidak transparan, tidak berdampak, atau tidak sesuai kebutuhan.

Secara hukum, CSR sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL. Regulasi tersebut menegaskan bahwa CSR bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Baik masyarakat Adat Jahab maupun AKMM mendesak perbaikan tata kelola CSR di Kukar, mulai dari perencanaan, transparansi anggaran, hingga pengawasan yang melibatkan masyarakat. Mereka berharap ke depan program CSR tidak lagi menjadi simbolis semata, melainkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

“Masyarakat menunggu komitmen nyata perusahaan. CSR seharusnya hadir sebagai solusi, bukan sekadar laporan tahunan,” tutup Aspin. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim) mengeluarkan pernyataan keras, usai mengungkap adanya dugaan manipulasi daftar hadir dalam Rapat Paripurna pada Jumat malam, (21/11/2025).

Nama salah satu anggotanya, Hasna, tercatat hadir melalui zoom meeting, padahal yang bersangkutan menegaskan tidak pernah login, tidak membuka zoom, bahkan sedang menjalankan instruksi fraksi untuk tidak hadir.

Dalam konferensi pers, Hasna menyampaikan keberatannya secara terbuka. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi sebuah bentuk pemalsuan identitas digital yang merusak integritas lembaga.

“Saya tidak hadir dan tidak membuka Zoom. Tiba-tiba nama saya dimasukkan sebagai peserta. Ini bukan salah input, ini pemalsuan,” tegas Hasna, Senin (24/11/2025).

Hasna juga telah menyerahkan surat keberatan resmi kepada Sekretariat DPRD. Surat tersebut mencantumkan sejumlah rujukan regulasi yang dilanggar, di antaranya UU MD3 Pasal 365 dan 373, serta PP 12/2018 Pasal 160–161, yang menekankan keabsahan dan validitas pencatatan kehadiran. Ia menegaskan pencatutan tersebut melanggar Tatib DPRD Kutim, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian politik dan reputasional.

Ketua Fraksi Golkar, Asti Mazar, menyoroti temuan aneh ketika pihaknya meminta daftar hadir dari platform Zoom.

“Nama pertama yang muncul adalah Bu Hasna. Padahal beliau tidak hadir dan tidak membuka aplikasi sama sekali. Ini indikasi identitasnya digunakan pihak lain,” ujarnya.

Asti juga mengkritik kelalaian Sekretariat DPRD dalam menjalankan standar keamanan rapat virtual. Ia menilai penggunaan Zoom versi non-premium tanpa verifikasi kamera membuka peluang manipulasi dan penyalahgunaan identitas.

“Bagaimana mungkin forum pengambilan keputusan daerah memakai sistem yang tidak diverifikasi? Ini bukan hanya janggal, ini berbahaya,” tegasnya.

Asti menambahkan, manipulasi daftar hadir ini dapat memengaruhi legalitas sidang, terutama terkait status quorum. Meski Golkar tidak memperdebatkan quorum, mereka menilai pencatutan identitas anggota adalah pelanggaran serius yang mencoreng martabat DPRD.

“Nama anggota DPRD tidak boleh dimanipulasi hanya demi memenuhi angka kehadiran,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Fraksi Golkar, Alex Bajo, menyampaikan bahwa fraksi memberi waktu tiga hari kepada Sekretariat DPRD dan Badan Kehormatan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga mengatasnamakan Hasna. Jika tidak ada tindak lanjut, Golkar akan membawa persoalan ini ke ranah penegakan hukum.

“Jika internal tidak mampu menyelesaikan, kami laporkan resmi ke Polri. Tidak ada ruang kompromi,” tegasnya.

Fraksi Golkar memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, baik melalui mekanisme internal DPRD maupun jalur hukum. Mereka menegaskan bahwa insiden ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi serangan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kehormatan lembaga legislatif.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam