SAMARINDA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Senin (25/5/2026).

Penyerahan berlangsung di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim dan dipimpin langsung Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto. Dokumen LHP diterima para Ketua DPRD, wali kota, bupati, maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing.

Dalam sambutannya, Suharyanto menegaskan penyerahan LHP merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim ini dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Meski mayoritas daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK tidak hanya mengungkapkan opini atas LKPD, tetapi juga mengungkapkan kondisi-kondisi yang ditemukan terkait kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, BPK Kaltim mencatat terdapat 204 temuan dengan total 591 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.

• Beberapa persoalan yang menjadi sorotan meliputi:
• Penatausahaan aset tetap yang belum memadai.
• Pengelolaan belanja barang dan jasa yang kurang optimal.
• Kesalahan penganggaran.
• Pengelolaan belanja modal yang belum maksimal.
• Pengelolaan pendapatan daerah yang kurang optimal.
• Pengelolaan utang belanja yang belum memadai.

Meski demikian, BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena selama proses pemeriksaan telah menunjukkan itikad baik dengan menindaklanjuti sejumlah temuan, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran senilai lebih dari Rp36,5 miliar.

“Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada seluruh entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan,” ungkap Suharyanto.

BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti daerah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

“Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Namun hal ini bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” tegasnya.

Adapun 10 daerah di Kaltim yang kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yakni:

• Kota Samarinda
• Kota Balikpapan
• Kota Bontang
• Kabupaten Kutai Kartanegara
• Kabupaten Kutai Timur
• Kabupaten Kutai Barat
• Kabupaten Berau
• Kabupaten Paser
• Kabupaten Penajam Paser Utara
• Kabupaten Mahakam Ulu

BPK juga mengingatkan seluruh kepala daerah wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Perum Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyiapkan 30 mobil tangki air bersih untuk menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan memengaruhi produksi air bersih di Kota Balikpapan.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi air tetap berjalan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami penurunan suplai air bersih saat musim kemarau panjang.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan jumlah armada mobil tangki yang disiagakan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit.

“Untuk jumlah armada tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Yudhi menjelaskan penambahan armada dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap turunnya kapasitas produksi air bersih akibat dampak El Nino. Saat fenomena tersebut terjadi, kapasitas produksi air PTMB diperkirakan hanya berada di kisaran 75 persen.

Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki nantinya difokuskan ke kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat yang selama ini memiliki keterbatasan sumber air baku.

“Pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki akan difokuskan pada kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat,” jelasnya.

Sebagai sumber air alternatif, PTMB juga akan memanfaatkan bendali atau bendungan pengendali. Namun air dari bendali tidak langsung disalurkan ke jaringan perpipaan.

Air tersebut terlebih dahulu diolah menggunakan instalasi pengolahan air (IPA) mobile atau mini sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui mobil tangki.

Selain armada tangki, PTMB juga menyiapkan sejumlah tandon air di titik strategis guna mempermudah akses masyarakat mendapatkan air bersih selama musim kemarau.

Menurut Yudhi, fenomena El Nino kuat yang dikenal dengan istilah “Godzilla” menyebabkan curah hujan turun drastis sehingga berdampak terhadap berkurangnya debit air baku di waduk maupun tampungan air lainnya.

“Dampaknya sangat terasa pada sumber air kita. Beberapa waduk mengalami penurunan debit, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi air bersih,” katanya.

Meski demikian, PTMB memastikan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki tidak akan dikenakan biaya tambahan kepada masyarakat.

“Pelayanan tetap seperti air perpipaan, tidak ada biaya tambahan untuk distribusi tangki,” tutup Yudhi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar lelang terbuka barang rampasan negara berupa puluhan telepon genggam hasil perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Senin (26/5/2026).

Sebanyak 32 unit handphone dilelang kepada masyarakat umum. Barang-barang tersebut mayoritas berasal dari sekitar 30 perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus pengadilan dan dinyatakan dirampas untuk negara.

Petugas Barang Bukti Kejari PPU, Fetrinna Winda, menjelaskan seluruh barang yang dilelang merupakan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan tidak dikembalikan kepada terdakwa maupun pihak terkait lainnya.

“Barang rampasan ini merupakan barang yang dalam putusan sidang dinyatakan tidak dikembalikan, sehingga dilakukan lelang terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut serta,” ujarnya.

Ia mengatakan harga barang lelang cukup bervariasi tergantung kondisi dan jenis perangkat. Penentuan nilai lelang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMPERINDAG) PPU agar harga tetap sesuai standar penilaian.

“Penentuan harga kami bekerja sama dengan KUKMPERINDAG PPU, jadi nilainya disesuaikan dengan kondisi barang,” katanya.

Lelang tersebut terbuka untuk umum dengan syarat peserta membawa kartu tanda penduduk (KTP) serta uang tunai untuk pembayaran langsung di lokasi.

“Untuk syarat cukup membawa KTP dan uang cash, karena pembayaran dilakukan secara tunai,” jelasnya.

Fetrinna menambahkan pelaksanaan lelang barang rampasan negara tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Kejari PPU biasanya menunggu jumlah barang bukti terkumpul dalam jumlah cukup banyak sebelum membuka lelang kepada masyarakat.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan lelang lebih efektif dan peserta yang datang memiliki lebih banyak pilihan barang.

“Kami tidak menggelar setiap bulan. Biasanya menunggu kuota barang cukup banyak supaya peserta lelang tidak kecewa saat datang,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Wakapolres Penajam Paser Utara (PPU) yang baru, Kompol Roganda, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik menggantikan Kompol Awan Kurnianto dalam upacara serah terima jabatan di Mapolres PPU, Senin (25/5/2026).

Sebagai pejabat baru di PPU, Roganda meminta dukungan masyarakat agar tugas kepolisian dapat berjalan optimal, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah yang kini menjadi gerbang menuju IKN.

“Kami sebagai warga baru di Kabupaten Penajam Paser Utara mohon izin bergabung dan mohon diterima oleh masyarakat PPU. Tugas kepolisian tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai kondisi kamtibmas di PPU saat ini cukup baik dan harus dipertahankan bersama di tengah perkembangan kawasan strategis nasional IKN.

“Mari kita jaga situasi kamtibmas yang sudah cukup baik dan kondusif. Sebagai serambi IKN dan gerbang Nusantara, mari kita dukung dan sukseskan bersama,” ungkapnya.

Sebelum menjabat Wakapolres PPU, Roganda diketahui bertugas sebagai Kabag Ops Polres Kutai Kartanegara yang juga memiliki wilayah berbatasan langsung dengan kawasan IKN.

Dengan pengalaman tersebut, ia diharapkan mampu memperkuat pengamanan dan menjaga stabilitas wilayah PPU yang kini menjadi salah satu kawasan strategis nasional penyangga Ibu Kota Nusantara. (MK)

Pewarta: Deddy
Editor: Agus S

SANGATTA – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kutai Timur (Kutim) sejak Jumat (22/5/2026) menyebabkan sekitar 8 hektare lahan persawahan di SP2 Desa Margomulyo, Kecamatan Rantau Pulung, terendam banjir. Hingga kini, genangan air belum juga surut dan mulai mengganggu aktivitas pertanian warga.

Banjir yang bertahan selama empat hingga lima hari itu membuat para petani khawatir musim tanam terganggu. Pasalnya, air yang biasanya surut dalam waktu dua hari setelah hujan berhenti, kini masih menggenangi area persawahan.

Pemerintah Kecamatan Rantau Pulung bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pemerintah desa pun turun langsung meninjau lokasi terdampak. Camat Rantau Pulung, Vita Nurhasanah, mengatakan lambatnya penurunan debit air diduga akibat sedimentasi sungai yang menjadi saluran pembuangan air dari area persawahan.

“Biasanya dua hari air sudah mulai turun. Tapi sekarang sudah hampir lima hari, genangannya masih cukup tinggi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (26/5/2026).

Selain sedimentasi sungai, kondisi gorong-gorong pada jembatan penghubung SP2 dan SP3 juga disebut menjadi penyebab tersendatnya aliran air. Sebagian struktur gorong-gorong mengalami longsor sehingga kapasitas aliran tidak lagi maksimal saat hujan deras terjadi.

Akibatnya, air tertahan di kawasan sawah dan sulit mengalir menuju sungai utama. Para petani pun meminta pemerintah segera melakukan normalisasi sungai agar aliran air kembali lancar.

Tak hanya itu, warga juga berharap ada perbaikan infrastruktur jembatan di wilayah Desa Margomulyo dan Mukti Jaya. Menurut mereka, gorong-gorong bundar yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung debit air saat intensitas hujan tinggi.

“Harapannya saluran air diperbesar supaya air lebih cepat terbuang dan sawah tidak terlalu lama tergenang,” katanya.

Meski merendam area pertanian, banjir dipastikan belum sampai masuk ke rumah warga. Air hanya sempat melintas di kawasan permukiman saat hujan deras dan biasanya surut dalam waktu satu hingga dua jam.

Vita menyebut kawasan persawahan di Desa Margomulyo menjadi salah satu titik penyangga ketahanan pangan di Kecamatan Rantau Pulung sehingga kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian.

Beruntung, tanaman padi yang terdampak masih berada pada tahap awal penanaman sehingga kerugian petani belum terlalu besar. Namun, petani tetap mengalami kerugian dari bibit yang telah ditanam serta biaya tenaga kerja yang sudah dikeluarkan.

“Karena masih tahap awal tanam, kerugiannya sementara ini pada bibit dan tenaga kerja petani,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam