BONTANG – Desakan kebutuhan hidup, mendorong seorang Tenaga Kerja Daerah (TKD) nekat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah pedagang baru di Pasar Taman Citra Mas, Kelurahan Loktuan.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Loktuan, Aiptu Bambang Sumantri, mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, pelaku yang diketahui berinisial H mengaku menggunakan uang hasil pungli, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya sekolah anaknya.

“Ia melakukan hal itu atas inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh. Alasannya karena desakan ekonomi,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Modusnya, H memanfaatkan kondisi tiga pedagang baru, dua penjual kue dan satu penjual soto yang belum memahami skema resmi sewa lapak di pasar tersebut. Mereka diketahui masih menumpang di lapak pedagang lain saat peristiwa itu terjadi.

Dengan dalih membantu pengurusan tempat berjualan, H meminta sejumlah uang kepada para pedagang. Berdasarkan laporan, nilai pungutan bervariasi mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp8,5 juta.

Kasus ini terungkap setelah Kepala UPT Pasar Taman Citra Mas, Nurfaidah, menerima laporan langsung dari para korban yang merasa dirugikan. Dari keterangan para pedagang, H sempat menjanjikan akan mengurus lapak baru mereka sebagai jalur resmi pengelola pasar.

Meski demikian, hingga kini kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak berwajib. Para korban memilih memberikan kesempatan kepada H untuk mengembalikan uang hasil pungutan itu.

“Dalam mediasi kemarin, korban memberikan waktu sampai 2 November 2025 untuk mengembalikan uangnya,” terangnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kenaikan harga beras di Kota Bontang yang kini menembus Rp17 ribu per kilogram, dinilai belum bisa diatasi hanya dengan kebijakan pasar murah. Menurut pengamat kebijakan Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar langkah tersebut bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya.

Pengamat kebijakan menilai pasar murah yang digelar pemerintah kota memang bisa membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi belum menjadi solusi untuk menekan harga beras secara berkelanjutan.

“Pasar murah itu ibarat memadamkan api, tapi tidak pada sumber kebakarannya. Hanya menyiram bagian luarnya saja, padam sebentar, nanti muncul lagi,” ujarnya saat dihubungi, Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, permasalahan utama ada pada struktur pasokan beras di Kota Bontang yang bergantung pada daerah lain. Sebagai wilayah tanpa lahan pertanian luas, Bontang memang tidak bisa mencapai swasembada pangan, termasuk untuk kebutuhan beras.

“Selama masih impor beras dari luar, wajar kalau harga beras di Bontang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan stabilisasi harga, bukan hanya melalui operasi pasar, tetapi juga lewat penguatan stok pangan daerah. “Kalau berani menentukan harga, ya harus siap punya stok sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar,” tegasnya.

Terkait rencana Pemerintah Kota Bontang membangun gudang Bulog pada tahun depan, pengamat menilai langkah itu bisa menjadi awal yang baik, asalkan disertai strategi yang jelas dalam pengadaan dan distribusi beras.

“Ya, kita lihat nanti setelah sudah mulai digunakan. Apakah benar bisa menekan harga atau hanya jadi tempat penyimpanan saja,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Pemkot Bontang siap bersinergi dan mendukung koperasi pada beragam kegiatan yang diadakan di masa mendatang. Hal ini agar menjadikan koperasi semakin berdaya. Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang, Ahmad Suharto, yang hadir mewakili Wali Kota Bontang saat hadir di kegiatan jalan santai memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Kota Bontang, Minggu (5/10/2025) di Stadion Bessai Berinta.

Dalam sambutannya, Ahmad Suharto menegaskan bahwa pemerintah menyadari pentingnya sinergi antara gerakan koperasi dan pemerintah dalam memperkuat peran koperasi di era ekonomi modern.
“Untuk menjadikan koperasi semakin berdaya, dibutuhkan sinergi antara gerakan koperasi dan pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kota Bontang siap memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan koperasi di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong sebagai ruh utama koperasi.
“Jadikan semangat Hari Koperasi ini sebagai pengingat, bahwa kemajuan Bontang harus dibangun di atas pondasi kebersamaan dan gotong royong. Koperasi adalah miniatur dari nilai-nilai luhur bangsa — kerja sama, keadilan, dan solidaritas sosial — yang harus terus kita hidupkan di tengah tantangan ekonomi modern saat ini,” imbuhnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Sebanyak 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kelurahan mendapat hibah website dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang. Serah terima website berlangsung Senin (6/10/2025) pagi, di Ruang Rapat Diskominfo, dan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Sony Suwito.

Delapan penerima website itu di antarannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta empat kelurahan yaitu Gunung Elai, Api-Api, Berbas Pantai, dan Kanaan.

Sony Suwito menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kota Bontang yang berhasil mempertahankan predikat “Kota Informatif” sekaligus meraih peringkat 1 keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Timur.
“Delegasi admin website di tiap OPD harus memiliki kemampuan IT dan penulisan yang baik, agar informasi yang tersaji dapat diterima masyarakat dengan mudah dan akurat,” ujarnya mengutip dari PPIDPemkotBontang.

Sony juga menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyajian data publik.
“Dalam rangka penyajian data, harus ada SOP-nya. Sehingga sebelum data itu disajikan, sudah melalui proses validasi oleh pimpinan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan E-Government Yudhi Pancoro melaporkan bahwa, hingga saat ini terdapat 52 website OPD dan lembaga pelayanan yang telah dikelola dan di-online-kan oleh Diskominfo.
“Alhamdulillah sudah bertahap, termasuk website puskesmas. Prioritas kami tetap pada OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Kepala Disdukcapil Budiman turut mengapresiasi dukungan Diskominfo melalui penyerahan website baru ini.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Diskominfo. Kami berharap website ini dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan masyarakat,” ujarnya.
Budiman juga mengungkapkan rencana integrasi layanan Disdukcapil agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Selama ini kami menggunakan Google Form. Ke depan, kami akan integrasikan layanan langsung melalui website resmi agar lebih efisien dan terpusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ade Darmawan, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo, menegaskan bahwa rancangan website yang diserahkan telah disiapkan agar dapat terintegrasi dengan berbagai layanan tambahan di tiap OPD.

Dengan langkah ini, Pemkot Bontang melalui Diskominfo terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola informasi publik dan digitalisasi pelayanan masyarakat.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

SANGATTA—Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya, untuk memastikan semua perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan, khususnya yang mewajibkan penyerapan minimal 80 persen tenaga kerja lokal.

Ketegasan ini disampaikan oleh jajaran Pemkab Kutim, sebagai upaya nyata dalam menekan angka pengangguran dan memberikan manfaat maksimal dari sumber daya alam daerah bagi masyarakat setempat.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam pernyataannya menekankan bahwa, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan siap melakukan pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen perusahaan.

“Kami harus benar-benar maksimal menegaskan hal itu kepada perusahaan. Kami akan mengawasi secara ketat dan bahkan ingin mengintervensi persyaratan ketika mereka membuka lowongan pekerjaan, jangan sampai syaratnya terlalu berat untuk orang lokal,” tegas Mahyunadi beberapa hari lalu.

Tidak hanya fokus pada pekerja lapangan, Pemkab Kutim juga mendorong agar tenaga kerja lokal diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis atau manajerial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dan memastikan representasi masyarakat Kutim dalam posisi kunci di perusahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Perda ini, Pemkab Kutim terus memperkuat program pelatihan, salah satunya melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, sebelumnya telah berkomitmen untuk membangun BLKI yang lebih besar.
“Perusahaan tidak ada alasan lagi menolak terkait keahlian. Kami membuka ruang pelatihan melalui BLKI agar pemuda lokal dapat bekal keahlian sebelum melamar,” ujar Bupati Ardiansyah.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim diminta untuk aktif dalam melakukan pengawasan dan siap memberikan teguran kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan 80 persen tenaga kerja lokal. Peran masyarakat juga didorong untuk berani melapor jika menemukan praktik rekrutmen yang tidak transparan atau diskriminatif.

Dengan adanya pengawasan ketat ini, Pemkab Kutim berharap Perda Ketenagakerjaan dapat terimplementasi dengan baik, sehingga kekayaan alam Kutai Timur benar-benar memberikan kesejahteraan bagi warganya melalui kesempatan kerja yang adil dan merata.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam