SANGATTA – Alarm fiskal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berbunyi keras. Postur APBD 2025 menciut drastis. Efek dominonya langsung terasa. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK dipangkas hingga 65 persen.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Ia menjelaskan, secara administratif APBD 2025 tercatat Rp 5,1 triliun. Namun dana efektif yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp 4,6 triliun. Sebagian harus dialokasikan untuk melunasi kewajiban program tahun sebelumnya.

“Anggaran efektif kita hanya Rp 4,6 triliun. Sisanya terserap untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah berjalan. Ini yang membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujarnya.

Situasi ini kontras dengan periode sebelumnya yang sempat diproyeksikan menyentuh Rp 10 triliun. Artinya, ada potensi sekitar Rp 6 triliun yang kini tak lagi bisa dimanfaatkan.

Regulasi membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun, pagu untuk pegawai otomatis menyusut menjadi sekitar Rp 1,7 triliun.

“Saat anggaran Rp 10 triliun, belanja pegawai bisa Rp 3 triliun. Sekarang maksimal hanya Rp 1,7 triliun. Kalau total turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” tegasnya.

Akibatnya, TPP yang sebelumnya rata-rata Rp 4,5 juta per bulan kini hanya tersisa Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta.

Penurunan itu langsung dirasakan pegawai. Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Kutim yang enggan disebutkan namanya mengaku harus memutar ulang perencanaan keuangan keluarga.

“Jujur saja berat. Biasanya TPP itu yang jadi penyangga untuk cicilan rumah dan kendaraan. Sekarang turun jauh. Mau tidak mau kami harus atur ulang semuanya,” ujarnya.

Ia mengaku memahami kondisi fiskal daerah yang sedang sulit. Namun, penurunan drastis membuat banyak pegawai kaget.

“Kami paham daerah lagi susah. Tapi kalau turunnya sampai lebih dari separuh, tentu terasa sekali. Harapannya ke depan kondisi keuangan daerah bisa kembali membaik,” tambahnya.

Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kutim memastikan 50 program strategis tetap berjalan. Strateginya, menjalankan program secara simultan dengan skala lebih kecil.

“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” tandas Mahyunadi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) kembali turun ke pasar melakukan inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terkendali, Sabtu (28/2/2026).

Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, menegaskan pengawasan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda.

“Anggaran minim bukan berarti kami berhenti bekerja. Kami tetap turun, bahkan hari libur pun tetap pantau. Ini tanggung jawab kami,” tegasnya.

Hasil pemantauan menunjukkan mayoritas komoditas mengalami penurunan harga.

Cabai yang sebelumnya menyentuh Rp75 ribu per kilogram kini turun di kisaran Rp50 ribu–Rp60 ribu per kilogram, tergantung jenisnya.

Beras premium dijual Rp15.400 per kilogram di tingkat pengecer. Sementara di distributor berada di angka Rp15.100–Rp15.200 per kilogram, tergantung merek. Beras medium stabil di Rp14 ribu per kilogram.

Telur ayam mengalami kenaikan tipis sekitar Rp800 hingga Rp1.000 per piring akibat meningkatnya permintaan. Namun sebagian pedagang masih menjual dengan harga lama karena stok sebelumnya masih tersedia.

“Hampir semua komoditas turun. Kami sudah koordinasi dengan distributor agar harga tetap sesuai ketentuan,” beber Benita.

Sementara, harga daging ayam berada di kisaran Rp45 ribu–Rp48 ribu per kilogram. Sedangkan daging sapi bertahan di angka Rp160 ribu per kilogram.

“Belum ada kenaikan signifikan. Biasanya hanya bergeser Rp2 ribu sampai Rp3 ribu,” jelasnya.

Disperindag juga memastikan ketersediaan beras aman hingga Lebaran. Pengecekan dilakukan langsung ke tiga distributor besar di Kutim.

“Stok banyak, aman sampai Lebaran. Kami sudah cek gudangnya,” katanya.

Sebagai daerah konsumen, Kutim memang bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Karena itu, koordinasi dengan distributor dan instansi terkait terus diperkuat agar distribusi lancar.

Sidak gabungan hari ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, PTSP, Satgas Pangan Polres, bagian ekonomi Setkab, hingga perwakilan distributor dan asosiasi pedagang.

Pemantauan harga dilakukan setiap hari, sementara sidak gabungan digelar minimal sekali dalam sepekan.

“Yang penting masyarakat tenang. Pemerintah tetap hadir. Harga kami kawal, stok kami pastikan aman,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Misteri penemuan jasad perempuan di sebuah gubuk kosong di kawasan Jalan Pramuka, Kelurahan Simpang Pasir, mulai mengarah pada dugaan tindak pidana. Polisi memastikan adanya indikasi kekerasan pada tubuh korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) awal.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menyampaikan bahwa temuan tersebut menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pembunuhan.

“Dari hasil olah TKP awal, ada indikasi kekerasan. Namun untuk detailnya masih dalam proses penyelidikan dan menunggu hasil visum,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, tim gabungan Satreskrim Polresta Samarinda bersama Polsek Palaran terus melakukan pendalaman. Sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian telah dimintai keterangan guna merangkai kronologi sebelum korban ditemukan tak bernyawa.

Selain itu, polisi juga masih mendalami identitas resmi korban serta menelusuri riwayat pergaulan dan kontak terakhirnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersempit kemungkinan pelaku dan mengungkap motif di balik kematian tersebut.

Area gubuk tempat jasad ditemukan telah dipasangi garis polisi guna mengamankan lokasi serta mencegah kontaminasi barang bukti. Proses identifikasi forensik juga terus berjalan, termasuk menunggu hasil visum sebagai dasar medis untuk memastikan penyebab kematian.

Kapolresta menegaskan pihaknya bekerja maksimal dan profesional dalam menangani kasus ini. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Mohon waktu, tim masih bekerja di lapangan. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara transparan,” tegasnya.

Hingga kini, kepolisian belum merilis identitas korban secara resmi dan masih fokus pada proses penyelidikan untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. (MK)

Editor: Agus S

PASER – Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, menegaskan akan memproses Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir kerja tanpa keterangan selama bulan Ramadan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Penegasan itu disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor di kompleks perkantoran Kilometer 5, Kamis (26/2/2026). Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas.

“Temuan ini akan kita laporkan ke BKPSDM untuk diproses. Jika masih ditemukan pelanggaran berulang, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ikhwan.

Ia mengungkapkan, bahkan terdapat ASN yang diketahui sudah cukup lama dan sering tidak masuk kantor tanpa keterangan. Kondisi itu dinilai mencederai komitmen pelayanan publik, terlebih di bulan Ramadan ketika kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintahan tetap berjalan normal.

Wabup Ikhwan menekankan bahwa bulan puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan disiplin dan semangat kerja. Meski terdapat penyesuaian jam kerja, kewajiban ASN tetap harus dijalankan secara maksimal.

“Kita tetap masuk kerja pukul 08.00 dan pulang pukul 16.00. Memang ada penyesuaian dibanding hari biasa, tetapi tidak mengurangi efektivitas kerja,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar aktif memantau kehadiran dan kinerja bawahannya. Pengawasan internal, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga kedisiplinan aparatur.

Selain itu, Ikhwan memastikan sidak serupa akan terus dilakukan secara berkala selama Ramadan maupun setelahnya guna memastikan budaya kerja disiplin benar-benar diterapkan.

“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Puasa bukan alasan untuk menurunkan semangat dan disiplin kerja,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S