Beranda blog Halaman 58

PAW Anggota DPRD Bontang Masih Berproses, Komposisi AKD Belum Berubah

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Syakurah)

BONTANG – DPRD Kota Bontang memastikan belum ada perubahan dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), meski proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk menggantikan almarhum H. Maming tengah berlangsung.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menjelaskan, mekanisme PAW masih berada pada tahapan administrasi yang melibatkan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan sebelum anggota pengganti dapat resmi dilantik.

“Usulan dari partai nanti diverifikasi KPU terlebih dahulu. Setelah itu disampaikan ke gubernur sampai akhirnya dilakukan pelantikan,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Ia mengatakan, anggota DPRD yang nantinya masuk melalui mekanisme PAW hanya melanjutkan posisi yang sebelumnya ditempati anggota lama, sehingga tidak berdampak pada susunan AKD yang telah berjalan saat ini.

Karena itu, DPRD Bontang belum membahas agenda perubahan komposisi AKD dalam waktu dekat. Perubahan struktur, kata dia, baru dimungkinkan setelah DPRD memasuki masa jabatan dua setengah tahun.

“Perombakan AKD ada waktunya sendiri, jadi sekarang belum ada perubahan,” katanya.

Andi Faiz menambahkan, seluruh struktur AKD saat ini masih berjalan normal sebagaimana hasil pembentukan pada awal masa jabatan DPRD.

Ia memastikan pergantian anggota melalui PAW, tidak otomatis mengubah posisi maupun komposisi yang sudah ada di internal DPRD. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Agen Perjalanan Keluhkan Penurunan Pemesanan Pasca Naiknya Harga Tiket Pesawat

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak ke agen travel. (AI).

BONTANG – Kenaikan harga tiket pesawat dalam beberapa waktu terakhir mulai memberikan dampak signifikan terhadap beberapa agen perjalanan. Salah satunya agen usaha travel yang mengaku penjualan tiket mengalami penurunan, terutama untuk rute-rute domestik yang selama ini menjadi tujuan masyarakat.

Bayu, salah satu Perwakilan Asosiasi Travel Agent menyebutkan kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi bisnis agen perjalanan mereka, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor pariwisata, perhotelan, hingga pelaku usaha UMKM di Bontang yang bergantung pada mobilitas wisatawan.

Menurut mereka, kenaikan tarif penerbangan membuat masyarakat kini lebih selektif dalam merencanakan perjalanan. Banyak pelanggan memilih menunda keberangkatan, mengurangi frekuensi bepergian, bahkan beralih menggunakan transportasi darat untuk tujuan tertentu.

“Dampaknya sangat terasa bagi kami sebagai agen perjalanan. Pemesanan tiket menurun dibandingkan periode sebelumnya, karena masyarakat mempertimbangkan ulang biaya perjalanan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026).

Penurunan pemesanan paling banyak terjadi pada perjalanan wisata dan perjalanan keluarga. Sementara perjalanan dinas dan kebutuhan mendesak dinilai masih tetap berjalan, meski jumlahnya tidak sebesar sebelumnya.

Rute-rute menuju kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar disebut menjadi yang paling terdampak akibat tingginya harga tiket. Selain itu, daerah dengan konektivitas penerbangan terbatas juga mengalami penurunan jumlah penumpang.

Sehingga Bayu menilai respons pelanggan saat ini cenderung mengeluh dan membandingkan, harga tiket dengan kondisi beberapa tahun lalu. Banyak pelanggan mempertanyakan lonjakan tarif yang dianggap terlalu tinggi, terutama saat musim liburan atau akhir pekan.

“Sebagian pelanggan mengaku harus mengurangi anggaran perjalanan mereka. Bahkan beberapa waktu lalu, ada yang membatalkan rencana liburan ke Bontang karena harga tiket dinilai tidak lagi terjangkau,” tambahnya.

Kondisi ini dinilai berpotensi sangat mempengaruhi bagi sektor wisata secara keseluruhan. Jika mobilitas masyarakat menurun, maka tingkat kunjungan wisata juga ikut terdampak. Pelaku usaha hotel, restoran, hingga destinasi wisata diperkirakan turut merasakan penurunan jumlah pengunjung.

Untuk menjaga minat masyarakat bepergian, agen travel mulai menerapkan berbagai strategi, seperti menawarkan promo bundling tiket dan hotel, sistem cicilan pembayaran, hingga paket wisata dengan harga ekonomis.

“Kami berusaha menyesuaikan kebutuhan pasar. Sekarang pelanggan lebih sensitif terhadap harga, jadi agen perjalanan juga harus kreatif memberikan pilihan,” jelasnya.

Asosiasi travel berharap pemerintah dan maskapai penerbangan dapat mencari solusi agar harga tiket lebih stabil dan terjangkau. Mereka menilai keberlanjutan industri perjalanan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat, untuk tetap melakukan mobilitas.

“Kalau kondisi ini berlangsung cukup lama, tentu dampaknya akan semakin luas. Bukan hanya kami di bagian agen travel saja, tetapi seluruh sektor pendukung pariwisata juga bisa terdampak,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Harga Tiket Pesawat Melonjak, Mahasiswa Asal Bontang Terpaksa Kurangi Pulang Kampung

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi mahasiswa Kaltim yang mulai mengurangi perjalanan mudik karena harga tiket pesawat yang naik. (AI).

BONTANG – Kenaikan harga tiket pesawat mulai dirasakan mahasiswa rantau asal Bontang. Mahalnya biaya perjalanan tersebut, membuat banyak mahasiswa harus mengurangi frekuensi pulang kampung, mengatur ulang pengeluaran bulanan, hingga menahan keinginan bertemu keluarga demi menghemat biaya.

Mira, Salah seorang mahasiswa asal Bontang yang menempuh pendidikan di Jogja mengatakan, kenaikan tiket pesawat sangat mempengaruhi kondisi keuangannya. Biaya perjalanan yang sebelumnya masih bisa dijangkau, kini meningkat cukup signifikan.

Selain itu, Mira juga mengaku kondisi tersebut cukup memberatkan dirinya, karena biaya transportasi pesawat baginya menjadi salah satu kebutuhan penting, bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya di luar daerah.

“Kalau dulu masih bisa pulang satu atau dua kali dalam setahun, sekarang sudah tidak bisa. Karena tiket bisa sama dengan biaya hidup disana untuk beberapa bulan,” ucapnya, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, kondisi itu membuat banyak mahasiswa kini lebih jarang pulang kampung, terutama saat bukan musim libur panjang. Sebagian dari mereka, memilih tetap tinggal di daerah perantauan, karena biaya perjalanan dianggap terlalu mahal.

Kalaupun harus pulang, Mira mulai mencari tiket harga promo, memesan jauh hari sebelum keberangkatan, hingga memilih transit agar biaya lebih murah. Namun baginya sama saja, biar terhitung di hari biasa pun, harga tiket masih terbilang mahal.

“Kalau mendekati Lebaran atau akhir tahun biasanya tiket cepat habis dan harganya melonjak. Kadang kami kesulitan dapat tiket yang sesuai budget,” tambahnya.

Tidak hanya itu saja, untuk harga tiket juga dinilai berdampak pada aktivitas akademik. Sebagian mahasiswa mengaku harus menunda kepulangannya, meski ada keperluan keluarga agar tidak mengganggu biaya kuliah dan kebutuhan pendidikan lainnya.

Sehingga bagi mahasiswa rantau, transportasi udara dinilai sangat penting karena jarak antar wilayah cukup jauh dan akses perjalanan darat, ke daerah asal tidak selalu memungkinkan.

“Pesawat jadi pilihan utama karena lebih cepat dan tidak terlalu capek. Kalau tiket mahal, tentu sangat menyulitkan kami sebagai mahasiswa rantau,” bebernya.

Mahasiswa berharap ada solusi dari pemerintah maupun maskapai penerbangan, agar harga tiket lebih terjangkau, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Mereka menilai perlu ada perhatian khusus mengingat transportasi udara menjadi kebutuhan penting bagi para mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah.

“Kalau ada potongan harga khusus mahasiswa tentu sangat membantu. Minimal kami tetap punya kesempatan pulang, bertemu keluarga tanpa harus terbebani biaya besar,” ujarnya.

Dampak paling terasa dari kenaikan tiket pesawat saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkurangnya kesempatan mahasiswa rantau untuk berkumpul bersama keluarga karena mahalnya biaya perjalanan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Polisi Kawal Ketat Logistik Pemilihan Petinggi di Mahulu

Penulis
redaksi
-
0

UJOH BILANG — Polres Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan pengawalan ketat dalam pendistribusian logistik pemilihan Petinggi serentak di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026. Pergeseran logistik tersebut dilakukan selama dua hari menuju sejumlah kecamatan di wilayah hulu hingga kawasan terdekat ibu kota kabupaten.

Pada hari pertama, Sabtu (23/5/2026), distribusi dilakukan menuju Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Sementara pada Minggu (24/5/2026), logistik dikirim ke Kecamatan Laham dan Long Hubung melalui jalur sungai menggunakan speedboat. Adapun distribusi menuju Kecamatan Long Bagun dilakukan melalui jalur darat.

Dalam proses distribusi tersebut, Polres Mahulu menerjunkan personel untuk memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tiba dengan aman di setiap kampung.

Logistik yang didistribusikan meliputi kotak suara, surat suara, hingga perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan petinggi di 24 kampung di Mahakam Ulu.

Kabag Ops Polres Mahulu, Kompol Sugiharto, mengatakan personel kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) telah diberangkatkan untuk mengawal distribusi logistik ke wilayah hulu.

Kabag Ops Polres Mahulu Kompol Sugiharto. Foto: Istimewa

“Hari ini kita melepas personel Polres Mahulu bersama DPMK yang berangkat membawa kotak logistik ke wilayah hulu. Karena pada Senin 25 Mei 2026 akan dilaksanakan pencoblosan suara dalam pemilihan Petinggi serentak Tahun 2026,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menggunakan hak pilih demi menyukseskan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut.

Sementara itu, Wakapolres Mahulu Kompol Djoko Purwanto menegaskan pihaknya mulai melakukan pengawalan distribusi logistik sejak Sabtu dengan melibatkan personel yang telah disiagakan sebelumnya.

Wakapolres Mahulu Kompol Djoko Purwanto. Foto: Istimewa

“Pengawalan dilakukan sejak pergeseran kotak suara hingga kembali ke panitia pemilihan tingkat kabupaten,” ujar Djoko Purwanto kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara melekat hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS nantinya dijaga satu personel kepolisian dibantu dua anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat.

“Selain personel kepolisian, pengamanan di tingkat TPS juga akan dibantu oleh Linmas yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah kampung dan panitia pemilihan,” katanya.

Djoko menambahkan, kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau membuat pengamanan distribusi logistik menjadi perhatian khusus.

“Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap menuju kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi TPS. Mengingat kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau, pengamanan dan pengawasan distribusi menjadi perhatian khusus,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Program MBG di Perbatasan Malaysia Disorot Komnas HAM

Penulis
redaksi
-
0
Siswa membantu mendistribusikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan. (Dok. BGN)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Temuan tersebut dinilai berpotensi mengganggu pemenuhan hak anak atas pangan dan gizi.

Kajian lapangan dilakukan Komnas HAM melalui fungsi pengkajian dan penelitian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kabupaten Sanggau dipilih karena merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia yang memiliki tantangan infrastruktur dan akses pelayanan dasar.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan wilayah 3T di Kabupaten Sanggau masih menjadi daerah rentan stunting sehingga membutuhkan perhatian serius negara.

“Wilayah 3T di Kabupaten Sanggau khususnya di perbatasan dengan Malaysia merupakan wilayah rentan stunting. Absennya tanggung jawab negara dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan kelompok rentan khususnya anak-anak atas stunting di wilayah 3T berpotensi pelanggaran HAM,” kata Uli dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Dalam kajian tersebut, Komnas HAM meninjau sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Entikong, Sekayam, dan Kapuas. Komnas HAM juga melakukan pendalaman bersama Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Sanggau.

Dari hasil pemantauan, Komnas HAM menemukan baru 10 SPPG yang beroperasi dari total rencana 102 dapur MBG yang akan dibangun di wilayah 3T Kabupaten Sanggau pada 2026.

“Direncanakan pembangunan 102 SPPG di wilayah 3T Kabupaten Sanggau pada 2026, namun hanya 10 yang sudah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap perencanaan pembangunan atau proses pembangunan,” ujarnya.

Komnas HAM juga menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Sejumlah dapur MBG disebut belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sehat (SLHS), sertifikat halal, serta instrumen pengawasan lain untuk menjamin kualitas makanan.

“Belum semua SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sanggau mempunyai SLHS, sertifikat halal, dan instrumen-instrumen lainnya untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan mulai dari produksi sampai distribusi,” jelas Uli.

Selain itu, Komnas HAM menemukan adanya SPPG yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keamanan pangan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat MBG.

Komnas HAM juga mencatat pengawasan keamanan pangan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarlembaga terkait.

“Pengawasan keamanan pangan belum dilakukan optimal karena ada permasalahan belum adanya sumber daya yang layak dan koordinasi,” katanya.

Persoalan distribusi turut menjadi perhatian karena kondisi geografis wilayah 3T dinilai berpotensi menyebabkan keterlambatan penyaluran makanan kepada penerima manfaat.

Selain itu, Komnas HAM menilai menu MBG di Kabupaten Sanggau belum memanfaatkan potensi pangan lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

“Belum adanya pangan lokal di Sanggau yang menjadi bagian menu MBG. Anak-anak dan kelompok rentan lainnya berhak atas pangan yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal,” tegas Uli.

Atas berbagai temuan tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera memperbaiki tata kelola MBG, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pengawasan program berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Komnas HAM juga meminta implementasi MBG di wilayah 3T dan daerah rentan stunting diprioritaskan untuk memastikan hak anak atas pangan dan gizi dapat terpenuhi secara optimal. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Pemuda Tenggelam Setelah Berhasil Selamatkan Pacarnya di Air Terjun

Penulis
redaksi
-
0
Proses evakuasi korban tenggelam di kawasan Air Terjun Perjiwa, Kutai Kartanegara. Foto: Istimewa

TENGGARONG — Tragedi terjadi di kawasan wisata Air Terjun Perjiwa, Kutai Kartanegara (Kukar). Seorang pemuda dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus saat berusaha menyelamatkan pacarnya yang lebih dulu terjatuh ke aliran air.

Korban sempat berhasil menolong sang pacar ke tempat aman. Namun nahas, setelah perempuan tersebut selamat, korban justru hilang terseret derasnya arus di lokasi wisata itu.

Peristiwa tersebut dilaporkan kepada petugas pada Jumat (23/5/2026) sekitar pukul 18.30 Wita. Proses penanganan sempat mengalami kendala lantaran kondisi jaringan komunikasi di lokasi kejadian hampir tidak tersedia.

Koordinator Lapangan BPBD Kutai Kartanegara, Eko Suryawinata, mengatakan informasi awal diterima dari saksi mata yang juga merupakan pacar korban.

“Korban ingin menyelamatkan pacarnya yang terjatuh. Saat pacar korban selamat, korban terseret arus,” ujar Eko.

Menurut keterangan saksi, korban langsung berusaha menolong ketika pacarnya terjatuh ke aliran air di kawasan Air Terjun Perjiwa. Namun derasnya arus membuat korban kehilangan keseimbangan hingga akhirnya tenggelam.

Peristiwa tersebut bahkan sempat terekam dalam video ponsel milik pacar korban. Rekaman itu kemudian menjadi salah satu petunjuk awal bagi petugas saat menerima laporan kejadian.

Selain medan yang cukup sulit dijangkau, proses pelaporan juga terkendala minimnya sinyal komunikasi di kawasan wisata tersebut.

“Kondisi jaringan di TKP nol,” katanya.

Setelah laporan diterima, tim gabungan langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi korban diduga tenggelam. Penyisiran dilakukan di aliran air dan titik-titik yang dianggap berpotensi menjadi lokasi korban terseret arus.

Beberapa waktu kemudian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan bersama warga di lokasi kejadian.

“Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” tutup Eko. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Rahman Toha Soroti Dugaan Broker dan Jual Beli Titik Dapur MBG

Penulis
redaksi
-
0
Aktivis 98 Rahman Toha mengingatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan dijadikan ajang permainan proyek dan kepentingan rente. Foto: Fajri/MKN

JAKARTA — Aktivis 98 sekaligus mantan Ketua Umum PP KAMMI 2008, Rahman Toha, mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyalahgunakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurut Rahman, MBG merupakan program kerakyatan besar yang lahir dari komitmen negara membantu masyarakat kecil, terutama anak-anak Indonesia agar memperoleh asupan gizi yang layak demi menunjang masa depan generasi bangsa.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu program kerakyatan terbesar yang lahir dari keinginan kuat negara untuk membantu rakyat kecil. Utamanya untuk anak-anak Indonesia agar memperoleh asupan gizi yang layak,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan alat mencari keuntungan dengan memanfaatkan kedekatan terhadap kekuasaan, termasuk melalui praktik permainan proyek, broker anggaran, hingga jual beli pengaruh di lapangan.

“Karena itu, kepada para pejabat terkait, aparat pelaksana, pengelola program, vendor, yayasan, mitra kerja, hingga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam MBG, jangan menjadikan program kerakyatan pemerintah ini sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.

Rahman menilai pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang luas kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari UMKM, koperasi, pengusaha lokal, yayasan sosial hingga pelaku katering daerah.

Namun di sisi lain, ia mengaku mulai melihat adanya indikasi penyimpangan di lapangan, seperti jual beli titik dapur MBG, kemunculan yayasan dadakan, permainan vendor, hingga oknum yang mengaku dekat dengan pejabat demi mendapatkan proyek tertentu.

“Belakangan mulai muncul berbagai catatan penyimpangan yang dilakukan oknum di lapangan. Misalnya penyimpangan jual beli titik dapur MBG, munculnya broker proyek, yayasan dadakan, permainan vendor, hingga oknum yang mengaku dekat dengan kekuasaan untuk memperoleh akses tertentu,” katanya.

Menurut Rahman, praktik seperti itu sangat berbahaya karena berpotensi merusak tata kelola program sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Presiden.

“Sikap kita tegas. Program rakyat seperti MBG, jangan dijadikan bancakan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti mulai munculnya persoalan kualitas makanan di sejumlah tempat, seperti dugaan makanan basi, bahan pangan tidak layak, hingga pengurangan kualitas menu demi mengejar keuntungan lebih besar.

“Kalau hal seperti ini dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tetapi juga kesehatan anak-anak Indonesia,” ucap Rahman.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menjadikan program MBG sebagai ladang rente dan permainan proyek.

Rahman menambahkan pengawasan program MBG perlu diperkuat dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, penunjukan vendor, pembangunan dapur, hingga laporan administrasi agar tetap transparan dan dapat diawasi publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

KKSS PPU Diminta Jadi Perekat Masyarakat Multietnis di Penyangga IKN

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pelantikan Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Penajam Paser Utara masa bhakti 2026–2031. Foto: Istimewa

PENAJAM PASER UTARA — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, resmi memimpin Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten PPU masa bhakti 2026–2031 dalam pelantikan yang berlangsung penuh nuansa kekeluargaan dan persaudaraan, Sabtu (23/5/2026).

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Kalimantan Timur, H. Alimuddin Latief, bersama tokoh masyarakat dan berbagai elemen paguyuban di PPU.

Dalam sambutannya, Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan antar suku di tengah perubahan besar yang tengah dihadapi Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, keberadaan IKN akan membawa arus perpindahan masyarakat dari berbagai daerah ke PPU sehingga seluruh elemen masyarakat dituntut mampu menjaga toleransi dan memperkuat kolaborasi sosial.

“Saat ini Penajam Paser Utara memiliki magnet yang sangat kuat karena keberadaan IKN. Ini membuka peluang besar sekaligus tantangan besar karena akan banyak suku dan etnis datang ke daerah ini,” ujar Waris.

Ia menegaskan warga Sulawesi Selatan di perantauan harus tetap memegang prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dan keberagaman masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya falsafah Bugis “Sipakatau dan Sipakalebbi” yang berarti saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, KKSS harus menjadi contoh organisasi paguyuban yang mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat multietnis.

“Saya mengajak seluruh saudara-saudaraku untuk terus menjalin persaudaraan dan berkolaborasi membangun Penajam Paser Utara yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti tema pelantikan yang mengangkat falsafah “Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge” yang bermakna saling membantu, saling menopang, dan saling mengingatkan.

Menurutnya, nilai tersebut menjadi penting di tengah dinamika sosial dan pembangunan yang terus berkembang di PPU.

Selain berbicara soal persatuan, Abdul Waris Muin juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi dan peluang kerja akibat hadirnya IKN.

Ia meminta warga KKSS terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan agar mampu bersaing di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat.

Di sisi lain, ia turut mengapresiasi kontribusi masyarakat Sulawesi Selatan dalam pembangunan PPU sejak awal proses pemekaran daerah hingga saat ini.

Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor yang diwakili Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menyampaikan KKSS memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan memperkuat harmoni sosial masyarakat.

“Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mempererat persaudaraan, menjaga nilai budaya, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah,” ujar Tohar.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap KKSS dapat terus berkontribusi menjaga stabilitas sosial, memperkuat toleransi, serta menjadi perekat antar kelompok masyarakat di tengah percepatan pembangunan kawasan strategis nasional IKN.

“Jika hanyut saling menolong, jika jatuh saling menegakkan, dan jika khilaf saling mengingatkan. Nilai-nilai ini harus terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

Mariano Peralta Jadi Motor Serangan Saat Pesut Etam Mengamuk

Penulis
redaksi
-
0
Mariano Peralta saat menggiring bola dalam laga Borneo FC kontra Malut United di Stadion Segiri Samarinda. Foto: Instagram Borneo FC

SAMARINDA — Borneo FC Samarinda tampil menggila saat menjamu Malut United di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5/2026). Pesut Etam sukses membantai tamunya dengan skor telak 7-1 dalam laga yang berlangsung penuh dominasi.

Berbekal keunggulan 4-0 di babak pertama, Borneo FC tetap tampil agresif selepas turun minum. Pelatih langsung melakukan penyegaran dengan memasukkan M. Sihran menggantikan Ikhsan Nul Zikrak.

Serangan demi serangan terus mengalir ke pertahanan Malut United. Pada menit ke-52, Mariano Peralta kembali memperlihatkan aksi individu memukau saat melewati dua pemain lawan dari sisi lapangan. Umpan silang yang dilepaskannya nyaris berbuah gol bunuh diri setelah membentur pemain bertahan Malut United, namun kiper lawan masih mampu mengamankan bola.

Meski mencoba bermain lebih terbuka di babak kedua, Malut United tetap kesulitan membendung agresivitas tuan rumah. Ketajaman Borneo FC kembali terlihat pada menit ke-62 saat Koldo Obieta mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut usai menyambut umpan matang dari Caxambu. Skor berubah menjadi 5-0.

Memasuki menit ke-71, Obieta ditarik keluar dan digantikan Kaio Nunez. Penyerang anyar Borneo FC itu sebenarnya sempat mencetak gol indah lewat tendangan cungkil pada menit ke-75, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Malut United akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-77 melalui skema tiki-taka cepat yang sukses menembus lini pertahanan Pesut Etam sekaligus memperdaya Nadeo Argawinata. Skor berubah menjadi 5-1.

Namun, Borneo FC langsung merespons cepat. Hanya berselang satu menit, M. Sihran sukses memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper lawan setelah tendangan keras Mariano Peralta dari luar kotak penalti. Gol tersebut membawa Borneo FC kembali menjauh dengan skor 6-1.

Di menit-menit akhir pertandingan, pelatih Borneo FC melakukan rotasi dengan memasukkan Diego Michiels menggantikan Mariano Peralta pada menit ke-90. Sementara itu, Nadeo Argawinata juga tampil impresif dengan melakukan penyelamatan gemilang di masa injury time untuk menggagalkan peluang Malut United.

Pesta gol Pesut Etam akhirnya ditutup Kaio Nunez pada menit ke-90+4. Gol tersebut memastikan Borneo FC Samarinda menang telak 7-1 di hadapan ribuan pendukungnya sendiri di Stadion Segiri. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Batik Pewarna Mangrove dari Mentawir Dilirik Otorita IKN

Penulis
redaksi
-
0
Batik Mentawir model syal shibori dikenakan kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono oleh Ketua Kelompok Bawe Regok Mentawir, Rusnah. Foto: Atmaja Riski/MKN

NUSANTARA — Kelurahan Mentawir kini bukan hanya dikenal lewat kopi dan sirup mangrovenya. Warga setempat mulai mengembangkan produk batik berbahan pewarna alami dari buah mangrove yang kini mendapat perhatian langsung dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Dalam agenda penyerahan Surat Keputusan Pengakuan Kearifan Lokal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki bahkan meminta jajaran Otorita IKN menjadikan batik Mentawir sebagai cinderamata resmi dalam berbagai kegiatan jamuan tamu.

Produk batik tersebut diperkenalkan saat penyerahan Surat Keputusan Kepala Otorita IKN Nomor 84 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Paser di Mentawir yang berlangsung di Gedung Kemenko 3 Tower 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Basuki secara langsung meminta agar produk lokal Mentawir digunakan dalam seremoni pertukaran cinderamata resmi Otorita IKN.

“Buat apa itu, e, angsul-angsul dari Otorita. Daripada beli di tempat lain (kain batik), kita ambil dari Mentawir, ya Bu,” ujar Basuki sambil menoleh ke Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Asnawati Savitri.

Batik tersebut diproduksi warga Mentawir yang tergabung dalam kelompok Bawe Regok Mentawir. Kelompok ini mengembangkan berbagai produk kain seperti ecoprint, shibori hingga batik tulis dengan pewarna alami berbahan mangrove.

Sekretaris Kelompok Bawe Regok Mentawir, Dewi, menjelaskan proses produksi kain dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu cukup panjang, terutama untuk batik tulis.

“Kalau untuk ecoprint sekali produksi bisa enam sampai sepuluh kain. Kalau shibori sekitar enam kain. Tapi untuk batik tulis pewarna alami bisa sampai satu minggu pengerjaannya,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Produk-produk tersebut kini mulai dipasarkan dengan harga berkisar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per kain, tergantung jenis dan tingkat kerumitan pengerjaan.

Dalam acara penyerahan SK kearifan lokal tersebut, syal shibori produksi Bawe Regok Mentawir turut diberikan kepada sejumlah tamu dan pejabat yang hadir. Produk tersebut disebut mendapat respons positif sekaligus menjadi simbol penguatan produk lokal masyarakat sekitar IKN.

Kehadiran batik Mentawir di forum resmi Otorita IKN dinilai menjadi peluang besar bagi pengembangan UMKM lokal sekaligus penguatan identitas budaya masyarakat adat di kawasan penyangga ibu kota baru. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

1...575859...1,172Halaman 58 dari 1,172